Pekerja di Jabar yang di-PHK dan Dirumahkan Capai 62.848

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Agus Hanafiah melaporkan, sebanyak 62.848 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan dampak dari pandemi virus corona (Covid-19).  Best Profit

"Jumlah pekerja yang dirumahkan dan di-PHK di Jawa Barat sampai saat ini berjumlah 62.848 orang," kata Agus dalam keterangan melalui siaran langsung Humas Jabar, Kamis (30/4). Bestprofit

Agus menjelaskan, dampak Covid-19 sangat berpengaruh pada dunia industri terutama pekerja. Pihaknya mencatat, sebanyak 1.605 perusahaan terdampak pandemi Covid-19. Dari 1.605 perusahaan, sebanyak 1.041 industri langsung mem-PHK dan merumahkan karyawannya. PT Bestprofit

"Sampai hari ini sebanyak 666 perusahaan merumahkan 50.187 karyawan. Sedangkan 12.661 di-PHK dari 375 perusahaan," katanya. PT Bestprofit Futures

Dari total 62.848 yang di-PHK dan dirumahkan, Agus menyatakan sebanyak 49.503 pekerja telah melengkapi data diri. Untuk kemudian mereka mengikuti program kartu prakerja yang diselenggarakan pemerintah pusat.

"Terhadap rekan pekerja yang dirumahkan dan di-PHK memang kita sarankan ikut mendaftar kartu prakerja. Memang prograMengingat tidak semua karyawan yang kehilangan pekerjaan memiliki fasilitas yang memadai untuk mendaftarkan kartu prakerja, pihak Disnakertrans Jabar sudah menyiapkan layanan asistensi.

"Sesuai arahan Pak gubernur, Disnakertrans menyediakan layanan asistensi untuk kartu prakerja," tuturnya.

Layanan asistensi kartu prakerja ini bisa didapatkan di kantor Disnakertrans (Bandung), lalu ada lima UPTD meliputi wilayah Bogor, Karawang, Cirebon, Bandung, dan Garut, dan Balai Latihan Kerja.

"Dengan program asistensi ini sudah banyak masyarakat terbantu karena memang, maaf, ada di antara mereka yang belum bisa bikin email, lalu punya handphonekurang bagus sehingga dibantu mendaftar," ujar Agus.

Program asistensi tersebut dilaksanakan sebanyak 30 gelombang mulai 11 April sampai minggu keempat November 2020.

"Kalau gelombang pertama tidak lulus bisa daftar di gelombang kedua," ujar Agus.

Adapun kuota kartu prakerja secara nasional untuk Jawa Barat diberikan sebanyak 937.511 dari 5,6 juta jatah formasi nasional. Jatah kuota Jabar berada di urutan kedua setelah DKI Jakarta.

Kemenhub Siapkan Surat Edaran Atur Transportasi Mudik Darurat

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan pihak Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian saat ini tengah menyusun Surat Edaran dalam mendukung kebijakan larangan mudik selama masa pandemi virus corona. Best Profit

Surat edaran tersebut merupakan aturan turunan dari Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Bestprofit

"Mudik tetap dilarang, tidak ada perubahan atas hal itu," ujar Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan tertulis. PT Bestprofit

Ia menjelaskan surat edaran itu nantinya akan mengatur penyediaan transportasi terbatas baik darat, laut, udara, dan kereta api bagi masyarakat yang ingin mudik karena kondisi darurat atau mendesak.

Penyediaan transportasi tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara physical distancing yang diatur dalam Permenhub Nomor 18 Tahun 2020. PT Bestprofit Futures

Ini merupakan tindak lanjut usulan Kemenko Perekonomian untuk mengakomodir masyarakat yang pulang kampung dengan kebutuhan penting dan mendesak. Penyediaan transportasi penumpang tetap dilakukan secara terbatas dengan syarat tetap memenuhi protokol kesehatan.

"Kemenhub juga tengah mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pemeriksaan calon penumpang dengan kriteria kebutuhan penting dan mendesak dengan pihak terkait seperti Kementerian Kesehatan dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19," terangnya.

Dia menambahkan, sebelum surat edaran tersebut terbit, maka aturan larangan penggunaan sarana transportasi saat ini masih berlaku. Aturan itu meliputi larangan mengangkut penumpang keluar dan masuk wilayah PSBB dan zona merah bagi semua moda transportasi. Sedangkan transportasi untuk logistik dan angkutan barang tetap berjalan seperti biasa.

Sebelumnya pemerintah memberi kelonggaran di balik ketegasan larangan mudik untuk mencegah penyebaran virus corona. Kelonggaran dimaksud, yakni masyarakat yang punya keadaan atau kebutuhan darurat bisa mudik dengan meminta surat keterangan atau izin dari dinas perhubungan, kepolisian, atau Gugus Tugas Covid-19.

Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Istiono mencontohkan sejumlah alasan darurat yang diizinkan bagi masyarakat bisa mudik.

"Keluarganya sakit, meninggal, tapi tunjukkan surat, enggak masalah [untuk mudik]. Cukup foto aja, [sebagai bukti] bener enggak keluarganya sakit," kata dia melalui keterangan di laman Divisi Humas Polri, Rabu (29/4).

BI Catat Uang Beredar Rp6.440 Triliun per Maret 2020

Bank Indonesia (BI) mencatat uang beredar dalam arti luas (M2) meningkat 12,1 persen pada Maret 2020 dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp6.440,5 triliun. Best Profit

BI merinci uang kuasi meliputi kartal dan giral yang dipegang masyarakat maupun surat berharga selain saham, meningkat 10,8 persen. Porsi uang kuasi sebesar 74 persen atau Rp4.763 triliun terhadap total uang beredar. Bestprofit

"Peningkatan uang kuasi seiring dengan tumbuhnya tabungan dan giro valas. Sejalan dengan hal itu, surat berharga selain saham juga meningkat 44,6 persen yang ditopang oleh kenaikan surat berharga yang dimiliki perusahaan finansial," tulis BI dalam siaran pers, Kamis (30/4). PT Bestprofit


Namun, pertumbuhan dana float (saldo) uang elektronik yang diterbitkan bank minus 10 persen. Trennya terus menurun dari bulan sebelumnya yang minus 9,9 persen. PT Bestprofit Futures

Uang elektronik pada Maret 2020 tercatat Rp2,3 triliun dengan pangsa 0,14 terhadap uang kuasi.

Sementara, uang kartal di masyarakat (di luar bank dan BI) tumbuh 5,9 persen menjadi Rp620,4 triliun. Angka ini melambat dibanding Februari lalu sejalan dengan survei konsumen yang menyebut penurunan konsumsi yang dialihkan untuk simpanan.

Berdasarkan faktor yang mempengaruhinya, uang beredar meningkat karena aktiva luar negeri bersih yang disebabkan oleh peningkatan tagihan sistem moneter kepada bukan penduduk sejalan dengan depresiasi nilai tukar rupiah.

Faktor lain, ekspansi operasi keuangan pemerintah dan realisasi kredit yang meningkat. Hal ini tercermin dari tagihan bersih kepada pemerintah pusat yang tumbuh 14,5 persen. 

Hal ini disebabkan meningkatnya tagihan sistem moneter kepada pemerintah pusat berupa obligasi dalam valas.

Sementara itu, penyaluran kredit meningkat 7,2 persen. Peningkatan kredit terutama terjadi pada segmen modal kerja, kredit investasi, khususnya di kalangan nasabah korporasi.

111 Pinjol Lapor 'Tukang Ngutang' ke Pusat Data Fintech

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI) menyatakan 111 penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) melapor ke pusat data fintech lending atau fintech data center (FDC). Laporan itu terkait rekam jejak dan reputasi peminjam. Best Profit

Ketua Harian AFPI Kuseryansyah mengatakan sebagian besar fintech P2P lending telah melakukan pengecekan terhadap calon peminjam. Hal ini, menurut dia, akan berguna bagi pemberi pinjaman (lender). Bestprofit

Selain itu, industri fintech P2P lending juga bisa meningkatkan pengelolaan kualitas portofolio pinjaman dana kepada nasabah, termasuk menurunkan jumlah pinjaman bermasalah di tengah penyebaran virus corona. PT Bestprofit


"FDC diharapkan dapat meningkatkan manajemen risiko di industri, apalagi di tengah pandemi corona. FDC dapat mendeteksi dan mencegah calon nasabah melakukan peminjaman berlebih di banyak platform fintech P2P lending dalam waktu bersamaan, serta mengetahui profil risiko peminjam," tutur Kuseryansyah, dikutip Selasa (28/4). PT Bestprofit Futures

Lebih lanjut ia menyebut pusat data fintech lending dikelola secara independen. Bila semakin banyak perusahaan yang melapor ke pusat data tersebut, maka data yang dikelola akan lebih lengkap untuk menggambarkan transaksi di industri fintech lending.

Kuseryansyah memaparkan survei AFPI pada 5 April-6 April 2020 menunjukkan mayoritas tingkat keberhasilan bayar (TKB) 90 hari tercatat stabil. Hal itu sejalan dengan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2020 yang mencatat TKB90 sebesar 96,08 persen.

Sementara, Ketua Bidang Technical Support AFPI Ronald Andi Kasim menjelaskan pusat data fintech lending akan sangat membantu perusahaan dalam menyalurkan pinjaman di tengah penyebaran virus corona. 

Sejak Januari 2020, total pengecekan data lewat pusat data fintech tercatat lebih dari 15 juta kali dengan rata-rata sekitar 140 ribu pengecekan data setiap harinya.

"Para penyelenggara fintech lending dapat melakukan tindakan preventif melalui pengecekan FDC untuk mengetahui sejarah perkreditan calon borrower di masa lalu dan sudah berapa banyak pinjaman yang masih outstanding di berbagai penyelenggara milik si calon borrower tersebut," papar Ronald.

Direktur Utama TunaiKita Tumbur Pardede mengatakan pihaknya telah memanfaatkan pusat data fintech lending. Ia bilang pusat data itu dapat menolong perusahaan dari ancaman debitur dengan catatan perilaku meminjam buruk dan identifikasi penipuan.

"Sistem ini juga sangat membantu sebagai parameter penting dalam menentukan kelayakan pelanggan, yakni dapat mendeteksi dan mencegah calon nasabah melakukan peminjaman berlebih di banyak platform fintech P2P lending dalam waktu bersamaan," jelas TumbSenada, IT Project Manager Danamas, Markus Lesmana menyatakan pusat data fintech lending akan membantu perusahaan dalam melakukan verifikasi data nasabah. Dengan demikian, proses penyaluran pinjaman bisa lebih akurat.

"Dengan data FDC, maka kualitas dari para peminjam yang disetujui Danamas menjadi lebih baik. FDC berdampak pada tingkat keberhasilan pembayaran pinjaman," katanya.

Sebagai informasi, OJK mencatat penyaluran pinjaman Fintech P2P Lending hingga akhir Februari 2020 sebesar Rp 95,39 triliun atau meningkat 225,58% secara tahunan (year on year/yoy). Total fintech P2P lending yang terdaftar di OJK sebanyak 161 perusahaan.

KFC Pangkas Gaji dan Tunda THR Karyawan di Tengah Corona

Pemegang lisensi restoran cepat saji KFC, PT Fast Food Indonesia Tbk, memangkas dan menunda pembayaran gaji karyawan di tengah tekanan wabah corona. Hal itu terungkap dalam pernyataan Direktur Fast Food Indonesia Justinus Dalimin Juwono, pemegang lisensi KFC di Indonesia, melalui laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Best Profit

"Untuk para pekerja perseroan yang bekerja, maka disepakati untuk melaksanakan penyesuaian beban upah selama periode wabah covid-19. Penyesuaian beban upah tersebut dilakukan dengan mekanisme penurunan dan penundaan beban upah yang bervariasi dengan penurunan terbesar di tingkat manajemen senior ke atas," ujar Justinus dalam pernyataannya, dikutip Selasa (28/4). Bestprofit

Tak hanya itu, perusahaan juga memotong dan menunda pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).


"Telah disepakati untuk melaksanakan penyesuaian pembayaran THR dengan mekanisme penurunan dan penundaan pemberian THR yang bervariasi dengan penurunan terbesar di tingkat manajemen senior ke atas," jelasnya. PT Bestprofit

Pemangkasan gaji dan penundaan THR itu, sambung Justinus, telah disepakati dalam suatu Perjanjian Bersama antara perseroan dengan serikat pekerja PT Fast Food Indonesia Tbk terkait dampak wabah corona terhadap operasional perusahaan. PT Bestprofit Futures

Justinus mengungkapkan pandemi corona membuat perusahaan menutup 97 gerai di seluruh Indonesia. Penutupan itu mengikuti kebijakan mal/plaza lokasi gerai berada yang menutup operasional selama wabah. Sementara, gerai lainnya tetap beroperasi dengan hanya melayani pesanan take-away, layanan pengantaran online, home delivery, dan drive-thru.

Perusahaan juga menerapkan kebijakan penjadwalan kerja dan merumahkan sebagian pekerjanya dengan ketentuan, pekerja yang masuk bekerja di store level tidak dikenakan pemotongan upah namun dikenakan penundaan sebagian kecil pembayaran upah. Sementara, untuk pekerja store level dirumahkan akan menerima pemotongan upah dan penundaan sebagian kecil pembayaran upah.

H-1 Larangan Mudik, Tak Ada Bus dari Terminal Giwangan ke DKI

Terminal Giwangan Kota Yogyakarta tidak lagi melayani pemberangkatan bus menuju wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi mulai Kamis (23/4). Langkah tersebut sejalan dengan langarangan mudisk secara resmi yang berlangsung Jumat (24/4). Best Profit

"Jumlah bus yang datang dan diberangkatkan menuju Jakarta memang sudah mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19. Tetapi mulai hari ini tidak ada bus yang diberangkatkan ke Jabodetabek," ujar Kepala Satuan Pelayanan Terminal Giwangan Yogyakarta Bekti Zunanta, dikutip dari Antara. Bestprofit

Menurut Bekti, perusahaan-perusahaan otobus tidak ingin mengambil risiko berangkat menuju wilayah Jabodetabek pada hari ini karena kemungkinan tidak bisa kembali ke Yogyakarta saat aturan larangan mudik diberlakukan. PT Bestprofit


Selain itu, Bekti juga menyatakan jumlah penumpang menuju wilayah Jabodetabek menurun drastis.

Pada Rabu (22/4), jumlah bus yang diberangkatkan menuju Jabodetabek dari Terminal Giwangan tercatat ada dua armada dengan dua penumpang saja. PT Bestprofit Futures

"Biasanya, penumpang dikumpulkan di salah satu kota yang disinggahi untuk dikumpulkan dan kemudian meneruskan perjalanan dengan jumlah penumpang yang lebih banyak," kata Bekti.

Penumpang dari Jabodetabek dan Bandung yang tiba di Terminal Giwangan pada Kamis pagi tercatat 47 orang. Jumlah tersebut turun dibanding hari sebelumnya yang mencapai 75 orang.

"Kalau melihat data jumlah penumpang yang tiba, saya kira tidak ada warga yang curi start mudik lebih dulu sebelum aturan larangan mudik resmi diberlakukan," ucap Bekti.

Bus yang tiba di Terminal Giwangan Yogyakarta, lanjut dia, juga sudah melalui proses pemeriksaan di sejumlah titik perbatasan wilayah DIY, salah satunya di Congot, Kabupaten Kulon Progo.

Seluruh penumpang yang datang di Terminal Giwangan juga wajib menjalani pemeriksaan kesehatan, sedangkan penumpang dari wilayah Jabodetabek dan zona merah lainnya wajib membawa dan menunjukkan surat keterangan sehat.

"Mereka kemudian didata oleh petugas yang menanyakan tujuan di Yogyakarta. Kami bekerja sama dengan TNI dan kepolisian," katanya.

Bekti menambahkan petugas pernah mendapati seorang penumpang dengan suhu lebih dari 38 derajat celcius dan langsung menghubungi Gugus Tugas covid-19 Kota Yogyakarta untuk melakukan evakuasi dengan alat pelindung diri lengkap.

"Protokolnya seperti itu. Jika ada penumpang yang mengalami sakit demam, maka kami akan menghubungi Gugus Tugas covid-19," tukasnya.

Himpun Rp 7,2 M, BRILiaN Fight Covid-19 Bantu Tangani Corona

Gerakan sosial yang diinisiasi oleh pekerja BRI, BRILiaN Fight Covid-19 telah berhasil menghimpun dana lebih dari Rp 7,2 Miliar. Secara bertahap dana tersebut telah disalurkan d alam bentuk bantuan-bantuan yang secara langsung memberikan manfaat bagi masyarakat. Best Profit

Wakil Direktur Utama Bank BRI Catur Budi Harto mengungkapan penerima manfaat bantuan diutamakan kepada masyarakat yang secara finansial terdampak pandemi, seperti pedagang asongan, pengayuh becak, sopir transportasi dalam jaringan (daring) maupun konvensional, serta masyarakat prasejahtera di seluruh daerah yang terdampak Covid-19.  Bestprofit

BRILiaN Fight Covid-19 merupakan inisiatif dari para millenial BRI yang memiliki rasa kepedulian untuk mengajak segenap pekerja BRI Group (Insan BRILiaN) secara sukarela menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19. Sampai dengan saat ini, tercatat lebih dari 18.300 Insan BRILiaN di berbagai wilayah di Indonesia yang telah ikut ambil bagian dari program ini. PT Bestprofit


"Penyaluran donasi telah kami lakukan berupa penyaluran 72.000 paket sembako. Kami bekerjasama dengan Agen BRILink yang memiliki usaha sembako di setiap wilayah penyaluran, sehingga pelaku UMKM berdaya dan masyarakat pun mendapatkan manfaatnya," urai Catur. PT Bestprofit Futures

Selain sembako, bantuan dari program BRIliaN Fight Covid-19 nantinya akan disalurkan juga bagi tenaga medis yang bertugas di garda terdepan penanganan virus Corona berupa alat pelindung diri (APD), masker, dan alat kesehatan lainnya.

"Dalam penyaluran bantuan kami tetap menjaga dan menerapkan aspek-aspek keamanan dan keselamatan sesuai arahan pemerintah, seperti physical distancing untuk menghindari penumpukan massa. Kami juga memastikan bantuan dapat tersalur dengan tepat terutama kepada masyarakat yang membutuhkan" pungkas Catur.