Bandara Kulon Progo Layani 3,56 Juta Penumpang dalam 6 Bulan

 PT Angkasa Pura I mengatakan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah melayani 3,56 juta penumpang sejak beroperasi penuh pada 29 Maret hingga 24 Agustus. Dalam periode enam bulan tersebut, Bandara Kulon Progo telah melayani 4.193 penerbangan. Best Profit

Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi mengatakan penerbangan tersebut terdiri dari 2.185 penerbangan dengan total 325 ribu penumpang keluar DIY. Sedangkan, jumlah pesawat yang mendarat sebanyak 20.336 penerbangan dengan 3,03 juta penumpang. Bestprofit

"Meski masa pandemi, jumlah pengguna Bandara Internasional Yogyakarta cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari jumlah penumpang pada Agustus ini sebanyak 94 ribu," jelas Fahmi dikutip dari Antara, Jumat (28/8).

Bandara Kulon Progo telah disinggahi sejumlah pesawat domestik maupun internasional. Maskapai yang melayani penerbangan domestik meliputi Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, Batik Air, Air Asia Indonesia, dan Sriwijaya Air. Kemudian pesawat yang melayani penerbangan internasional, yakni SilkAir dan AirAsia dengan tujuan Singapura dan Kuala Lumpur. PT Bestprofit

Selain itu, Bandara Kulon Progo dapat didarati pesawat besar jenis Boeing 777 dan Airbus. Jadi, penerbangan luar negeri bisa langsung mendarat tanpa harus transit di Bandara Soekarno-Hatta atau Bandara Ngurah Rai, Denpasar. PT Bestprofit Futures

Faik juga memaparkan dampak positif pembangunan Bandara Kulon Progo kepada ekonomi daerah. Kehadiran bandara ini mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi Kulon Progo dan Yogyakarta signifikan.

Pada 2018, pertumbuhan ekonomi Kulon Progo hanya berkisar 5,2 persen. Namun, pada Juni 2019, pertumbuhan ekonomi langsung melesat ke 10,84 persen setelah bandara beroperasi.

Selain itu, lanjutnya, kehadiran bandara mampu mendukung pengembangan pariwisata dan potensi daerah lain. Pasalnya, posisi bandara sendiri sangat strategis, yaitu berada di tengah Pulau Jawa."Pada masa pandemi covid-19, keberadaan bandara mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo ke arah positif," katanya.

Tak hanya itu, Angkasa Pura I juga menyediakan area tenant untuk UMKM seluas 1.500 meter persegi di dalam terminal yang mampu menampung 300 UMKM. Di luar terminal, AP I juga menyiapkan area seluas 880 meter persegi pada Gedung Penghubung yang dapat mengakomodir 170 UMKM.

"Ini merupakan komitmen kami untuk terus membangkitkan produk UMKM agar mampu bersaing dengan produk-produk internasional khususnya di Bandara Internasional Yogyakarta," jelasnya.

Sri Mulyani Kenakan Bea Masuk Impor Keramik India dan Vietnam

 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengenakan pungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap keramikimpor dari India dan Vietnam. Pungutan bea masuk berlaku mulai 1 September 2020 atau tujuh hari sejak aturan diundangkan pada 24 Agustus lalu. Best Profit

Ketentuan pengenaan bea masuk tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.010/2018 tentang pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Terhadap Impor Produk Ubin Keramik. Beleid itu diteken bendahara negara sejak 19 Agustus 2020. Bestprofit

Pungutan bea masuk yang akan diberlakukan sebesar 23 persen pada tahun pertama. Lalu, 21 persen dan 19 persen pada tahun kedua dan ketiga dengan periode pengenaan hingga Oktober 2021.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan pemerintah Indonesia akan memungut bea masuk dari kedua negara karena volume impor keramik justru meningkat cukup tinggi sejak India dan Vietnam tidak masuk dalam daftar BMTP. Peningkatan impor terjadi setelah pemerintah mengeluarkan kedua negara dari daftar BMTP beberapa waktu lalu. PT Bestprofit

"Berdasarkan evaluasi Kementerian Perdagangan pada Desember 2019, impor ubin keramik dari India dan Vietnam pada periode 2018-2019 melonjak masing-masing sebesar 22,72 persen dan 6,58 persen," ujar Febrio dalam keterangan resmi, Jumat (28/8). PT Bestprofit Futures

Padahal, sambungnya, pemerintah ingin kebutuhan keramik di dalam negeri lebih banyak dipenuhi oleh industri di dalam negeri ketimbang negara lain. Tujuannya, agar industri nasional bisa lebih berkembang dan memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

Pasalnya, ketentuan WTO dalam Perjanjian Pengamanan (Agreement on Safeguards) menyatakan pengenaan bea masuk boleh dilakukan kepada negara dengan pangsa impor di atas 3 persen. Sementara India dan Vietnam pun sudah melebihi ketentuan tersebut.Untuk itu, pemerintah mengeluarkan India dan Vietnam dari daftar BMTP serta akan memungut bea masuk atas impor keramik dari kedua negara. Febrio menjelaskan pengenaan bea masuk dipastikan tidak melanggar ketentuan perdagangan internasional yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

"Dengan diberlakukannya PMK perubahan ini, pemerintah berkomitmen untuk mendukung industri dalam negeri, khususnya industri ubin keramik, untuk dapat kembali bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri," katanya.

Pemerintah Transfer BLT Pekerja ke Rekening di Bank BUMN

 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan mayoritas penerima bantuan langsung tunai (BLT) pekerja bergaji di bawah Rp5 juta tahap pertama memiliki rekening bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pencairan bantuan tahap pertama ini akan diberikan kepada 2,5 juta pekerja. Best Profit

Bank BUMN yang dimaksud adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Bestprofit

Ida menyatakan mayoritas penerima memiliki rekening di BNI, yakni mencapai 900 ribu rekening. Kemudian, jumlah rekening di Bank Mandiri sebanyak 700 ribu rekening, di BRI ada 600 ribu rekening, dan BTN 200 ribu rekening.

"Dari total 2,5 juta penerima tahap pertama ada di rekening Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN," imbuh Ida.

Ida bilang pemerintah akan memberikan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta. Pencairan akan dilakukan dalam dua tahap, di mana masing-masing tahap akan diberikan sebesar Rp1,2 juta. PT Bestprofit

"Proses penyaluran bantuan ini dilaksanakan melalui bank penyalur yang terhimpun dalam Himbara dan akan ditransfer langsung ke masing-masing rekening atau buruh," jelas Ida.

Secara total, pemerintah akan menyalurkan bantuan ini kepada 15,7 juta pekerja. Hal ini akan dilakukan secara bertahap.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bantuan ini juga semacam penghargaan kepada pekerja dan perusahaan yang rutin membayar iuran ke BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, data calon penerima akan terus diverifikasi oleh pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan untuk meminimalisir kesalahan penyaluran."Kami terus dorong agar target penerima bantuan subsidi upah gaji dapat dipenuhi paling lambat akhir September 2020," ujar Ida. PT Bestprofit Futures

"Ini kami berikan sebagai sebuah penghargaan kepada para pekerja dan perusahaan yang patuh membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan," ucap Jokowi.

Ia berharap konsumsi masyarakat bisa membaik dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Pasalnya, konsumsi menjadi pendorong utama agar ekonomi domestik bisa pulih setelah dihantam pandemi virus corona.

"Kami harapkan nanti setelah diberikan ini, konsumsi rumah tangga naik," pungkas Jokowi.

Menaker Minta Maaf Bantuan Rp600 Ribu Batal Cair Besok

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta maaf Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 Juta tak bisa dicairkan besok. Best Profit

Meski telah memegang 2,5 juta rekening calon penerima bantuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), pihaknya masih perlu melakukan validasi sebelum pencairan BLT dilakukan. Bestprofit

Berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) yang dibuat pemerintah, validasi data paling lambat dapat dilakukan dalam empat hari.

"Kalau dalam juknis-nya itu waktu paling lambat itu 4 hari untuk melakukan cek list, jadi 2,5 juta. Kami mohon maaf. Butuh kehati-hatian untuk menyesuaikan data yang ada," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya, Senin (24/8). PT Bestprofit

Pencairan BLT tersebut mundur dari rencana yang telah disampaikan. Sebelumnya, Ida pun menyatakan bantuan itu akan secara simbolik disalurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (25/8).

Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan proses pencairan BLT Rp600 ribu kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta sudah mulai dicairkan hari ini lantaran Ida telah mengeluarkan permenaker terkait dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah diterbitkan. 

PT Bestprofit Futures

Kendati demikian, pencairan itu ternyata tak bisa dilakukan dengan cepat. Sebab, Ida menyampaikan, pencairan juga perlu dilakukan bertahap menyesuaikan data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi.

Untuk batch pertama, 2,5 juta data yang telah diterima akan dilakukan proses validasi. Setelah itu, lanjut Ida, pihaknya akan menyerahkan data tersebut kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk bisa mencairkan uangnya yang akan disalurkan ke bank penyalur yakni bank pemerintah.

"Jadi bank pemerintah dan bank penyalur tersebut nanti akan ditransfer dipindahbukukan ke penerima program subsidi upah/gaji. Kami merencanakan batch pertama 2,5 juta, mudah-mudahan 2,5 juta itu minimal per minggu sehingga dari 15,7 juta itu datanya bisa masuk pada akhir September 2020 nanti, " katanya.

Ida menambahkan untuk pegawai pemerintah non PNS (PPNPN), sepanjang PPNPN tersebut menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, maka dia termasuk yang menerima program bantuan subsidi gaji/upah ini.

Semula bantuan subsidi dari pemerintah ini diperuntukkan bagi karyawan swasta yang bergaji di bawah Rp5juta. Namun setelah koordinasi rapat lintas Kementerian/Lembaga memberi kesempatan PPNPN yang tak menerima gaji ke-13 dan sebagai peserta BPJS Ketengakerjaan, mereka berhak menerima subsidi upah. Jadi total sebanyak 15,7 juta.

"Saat ini telah tersedia data rekening calon penerima program subsidi upah/gaji sebanyak 13,7 juta dan masih ada 2 juta lagi data rekening yang masih dalam proses validasi, " katanya.

Rio Tinto Pangkas Bonus CEO karena Rusak Situs Bersejarah

 Perusahaan tambang multinasional Rio Tinto bakal memotong bonus CEO Jean-Sébastien Jacques sebesar US$3,5 juta atau sekitar Rp51,8 miliar (asumsi kurs Rp14.800 per dolar AS). Best Profit

Pemangkasan itu dilakukan usai perusahaan merusak situs Aborigin berusia 46 ribu tahun Juukan Gorge, saat melakukan ekspansi tambang di Australia Barat pada 24 Mei lalu. Bestprofit

Selain Jacques, perusahaan juga memotong bonus Kepala Divisi Bijih Besi Chris Salisbury dan Kepala Hubungan Korporasi Simone Niven, masing masing sebesar US$792 ribu and US$687 ribu. Keduanya dianggap ikut bertanggung jawab atas kejadian tersebut. PT Bestprofit

Berdasarkan pernyataan perusahaan yang dilansir dari AFP, penyelidikan internal menilai kerusakan situs bersejarah itu adalah "hasil dari serangkaian keputusan, tindakan, dan kelalaian selama periode waktu yang lama." 

PT Bestprofit Futures

Chairman Rio Tinto Simon Thompson mengakui perusahaan gagal menghargai masyarakat setempat dan warisannya.

"Meski tinjauan dengan jelas menyampaikan kerangka perubahan, penting untuk ditekankan bahwa ini hanya awal dari proses, bukan akhir," ujar Thompson.

Thompson juga memastikan perusahaan akan menerapkan tata kelola yang lebih baik agar kejadian di Juukan Gorge tidak terulang.

Sebelumnya, perusahaan menyampaikan pembelaan dengan menyatakan ledakan Juukan Gorge diizinkan berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah setempat yang diteken pada 2013 lalu.Perusahaan juga akan bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan dari komunitas setempat, Pinikura and Puutu Kunti Kurrama Aboriginal (PKKP).

Namun, aksi protes oleh pimpinan kelompok Aborigin membuat perusahaan akhirnya meminta maaf.

Komunitas setempat menyatakan tidak diberitahu atas rencana peledakan tersebut hingga akhirnya terlambat untuk mencegahnya.

Pemerintah Australia Barat sendiri tengah menelaah kembali aturan terkait operasional pertambangan di dekat situs warisan adat.

Curhat Sri Mulyani soal Kerap Jadi Korban Clickbait

 Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku kerap jadi korban umpan klik (clickbait) media daring (online). Clickbait biasanya digunakan agar pembaca tertarik untuk membuka (klik) suatu berita. Best Profit

"Saya sering menjadi victim itu (clickbait). Judulnya apa, isinya apa. Terkadang saya di rumah memikirkan itu kok saya enggak ingat pernah ngomong begitu," ungkap Sri Mulyani dalam Pembukaan Kongres Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang digelar secara virtual, Sabtu (22/8). Bestprofit

Sebagai seorang bendahara negara, perempuan yang akrab disapa Ani itu sadar betul kata-kata yang dikeluarkannya bakal jadi perhatian publik. Dia pun mengaku memaklumi hal itu. PT Bestprofit

"Tapi karena saya tahu teman-teman ingin ada kliknya, kalau ada kata Sri Mulyani ngomong sesuatu yang ada kontroversinya pasti diklik. Jadi saya juga memahami," tutur Ani.

Agar kata-katanya tidak menjadi clickbait, Sri Mulyani mengaku bekerja lebih keras agar tidak menyampaikan informasi yang salah. PT Bestprofit Futures

"Semakin kata-katanya sangat kontroversial, pasti jadi headline dan di-frame. Makanya saya sebagai pejabat publik, ngomong kaya gini otak saya bekerja lima kali lebih keras karena jangan sampai ini menjadi clickbait," kata Ani.

Selain clickbait, keterbukaan informasi dan akses yang semakin mudah juga menciptakan ironi. Pasalnya, masyarakat tidak menjadi semakin teredukasi lantaran semakin berkembangnya informasi yang salah, hoaks, dan hate speech.

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengajak media dan juga pembuat konten lainnya untuk dapat menyajikan informasi yang benar, memerangi hoaks, mengedukasi masyarakat.

"Mari kita bekerja sama untuk menjaga bumi Indonesia untuk menangani, mengelola disrupsi agar menjadi produktif dan positif bagi kehidupan bernegara," ucap Ani.

Sri Mulyani Bakal Bebaskan PPN Bahan Baku Kertas Koran

 Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pajak pertambahan nilai (PPN) bahan baku kertas untuk media cetak akan ditanggung pemerintah. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk membantu media konvensional tetap bertahan di tengah pandemi covid-19. Best Profit

"Maka saya sampaikan untuk teman-teman media, untuk PPN bahan baku kertas kami sudah menetapkan ditanggung pemerintah," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Kongres Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang digelar secara virtual, Sabtu (22/8). Bestprofit

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut pertemuan Sri Mulyani dengan Dewan Pers beberapa waktu lalu. 

Bendahara negara yang akrab disapa Ani ini mengatakan peraturan ini mulai berlaku pada Agustus ini setelah peraturan menteri keuangan (PMK) terkait diterbitkan dalam waktu dekat. PT Bestprofit

"Jadi, mulai Agustus ini PPN-nya ditanggung oleh pemerintah. PMK-nya sudah akan keluar," ucap Ani.

Ani menilai keberadaan media baik cetak maupun digital sangat penting pada situasi saat ini. Dia pun mengaku masih menjadi pembaca rutin media cetak. PT Bestprofit Futures

"Saya tiap pagi masih menerima koran, kesenangan saya tiap pagi adalah ngeteh sambil baca koran. Generasi milenial saya lihat, anak saya enggak pernah baca koran saya khawatir betul itu. Tapi bagi saya, (koran) itu adalah sesuatu yang masih saya butuhkan," tutur Ani.

Selain PPN bahan baku kertas, Ani juga menyatakan pemerintah sudah meminta kepada PLN untuk mengurangi biaya listrik sejumlah industri. Nantinya, industri media hanya perlu membayar listrik sesuai dengan yang digunakan, bukan sesuai dengan pembayaran minimum yang ditetapkan PLN.

"Kemarin kami minta listrik dikurangi dalam artian membayar sesuai yang dipakai saja. PLN ada yang disebut minimum charge, kami minta itu untuk dihilangkan dan yang dibayar sesuai dengan yang digunakan. Bukan untuk media saja, tapi juga industri bisnis," kata Ani.