Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyebutkan bahwa sebanyak 15 juta usaha mikro akan menerima bantuan produktif berupa uang tunai sebesar Rp2,4 juta. Best Profit
Jumat, 11 September 2020
Kamis, 10 September 2020
Menteri Edhy Prabowo Dikabarkan Positif Corona
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dikabarkan terinfeksi covid-19. Kabar ini pertama kali berhembus di lingkungan Kemeterian Kelautan dan Perikanan (KKP) tempat Edhy berkantor. Best Profit
Untuk diketahui, Edhy juga tak melakukan aktivitas lapangan kurang lebih selama satu pekan. Tercatat Edhy terakhir kali melakukan kunjungan kerja pada 1 September lalu ke Kalimantan Timur. Setelah itu, Edhy diketahui tak melakukan kegiatan ke lapangan selaku Menteri KP. Bestprofit
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan dirinya juga mendapat informasi Edhy Prabowo terpapar Covid-19. PT Bestprofit
Usai mendapat informasi itu, Daniel mengaku berinisiatif untuk langsung mengirim pesan penyemangat kepada Edhy yang diduga tengah melakukan isolasi mandiri. Hanya saja Daniel mengaku tak secara terang-terangan bertanya perihal kondisi Edhy setelah diinformasikan terkena Covid-19.
"Saya langsung WA Bang Edhy, tapi tidak secara langsung menanyakan hal itu, hanya mendoakan agar selalu sehat dan lancar," kata dia. PT Bestprofit Futures
Pesan itu pun kata Daniel langsung dijawab Edhy dengan ucapan terima kasih. Daniel juga mengatakan dari informasi yang dia terima Edhy dalam keadaan sehat dan bugar.
"Saya dapat infonya 3 September, tapi tanggal pastinya harus tanya langsung," kata dia.
Sejak Senin (7/9) informasi terkait kondisi kesehtan Edhy Prabowo memang telah mencuat. Namun staf Humas KKP enggan memberi keterangan terkait kondisi Edhy.
Sementara itu, Fungsional Utama di Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo mengatakan tak tahu soal kabar bosnya terinfeksi virus corona.
"Saya tidak tahu, malah baru dengar karena dihubungi teman-teman media. Coba ke Kabiro Humas saja, Pak Agung," katanya
Rabu, 09 September 2020
Pemerintah Akan Bayar DP Vaksin Corona Rp3,3 T Tahun Ini
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan membayar uang muka (down payment/DP) untuk kebutuhan produksi vaksin virus corona atau covid-19 sebesar Rp3,3 triliun pada tahun ini. Best Profit
"Terkait dengan vaksin sudah tersedia dana untuk down payment pada tahun ini sebesar Rp3,3 triliun dan seluruh dana yang disiapkan adalah Rp37 triliun untuk program multiyears," kata Airlangga saat konferensi pers virtual di kantornya, Jumat (4/9). Bestprofit
Jumlah uang muka ini turun dari yang sebelumnya pernah diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebesar Rp3,8 triliun. PT Bestprofit
Uang muka pengadaan vaksin akan diberikan ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bersama Gavi (aliansi vaksin) dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI) melalui skema pembiayaan sukarela kepada COVAX Advance Market Commitment (AMC). PT Bestprofit Futures
Lebih lanjut, Airlangga menekankan pemerintah sangat fokus untuk segera menghadirkan vaksin covid-19 di Indonesia guna meredam penyebaran virus yang semakin meningkat setiap harinya. Hal ini terlihat dari rekor kasus harian yang sudah tembus kisaran 3.600 kasus positif per hari.
Saat ini, setidaknya ada 187.537 kasus positif virus corona di Indonesia. Dari jumlah itu, sekitar 134.181 orang sembuh dan 7.832 orang meninggal dunia.
"Tapi recovery rate Indonesia 71,7, ini lebih tinggi dari global dan kasus fatality rate42 persen," jelasnya.
Pemerintah sendiri menargetkan vaksin bisa mulai didistribusikan mulai 2021. Dengan begitu, hal ini akan membantu pemulihan ekonomi nasional akibat peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Selasa, 08 September 2020
Ruangguru Buka Suara Soal Mundur dari Platform Kartu Prakerja
Ruangguru
buka suara soal keputusan mereka mundur dari kerja sama sebagai platform digital program Kartu Prakerja. Head of Corporate Communications Ruangguru Anggini Setiawan menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil semenjak dibukanya pendaftaran peserta Kartu Prakerja gelombang IV.
Best ProfitAlasannya, mereka ingin fokus menjadi lembaga pelatihan.
"Semenjak dibukanya gelombang IV Program Kartu Prakerja, Skill Academy by Ruangguru telah beralih fokus hanya sebagai lembaga pelatihan dalam Kartu Prakerja," ucapnya Bestprofit
Anggini juga menyebut bahwa seluruh pendapatan yang selama ini diterima dari program Kartu Prakerja disumbangkan untuk penanganan covid-19 pada Agustus lalu.Meski mundur, ia mengatakan para peserta Kartu Prakerja masih dapat mengakses kelas-kelas pelatihan Skill Academy pada mitra resmi platform digital Kartu Prakerja. PT Bestprofit
"Ruangguru juga telah mengumumkan akan menyumbangkan seluruh pemasukan kami sebagai mitra resmi platform digital Program Kartu Prakerja, selama gelombang I-III kepada negara untuk membantu penanganan covid-19," pungkasnya. PT Bestprofit Futures
Diketahui, Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja menyatakan Ruangguru mundur dari kerja sama di program Kartu Prakerja sebagai salah satu platform digital.
Saat ini, Ruangguru hanya menjadi lembaga pelatihan yang materi online-nya tetap dapat diakses oleh peserta Kartu Prakerja.
Hal ini diungkap langsung oleh Head of Communication PMO Kartu Prakerja Louisa Tuhatu saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com. Sayangnya, Louisa enggan mengungkap alasan dibalik mundurnya Ruangguru sebagai salah satu mitra platform digital Kartu Prakerja.
"Saya hanya bisa mengkonfirmasi bahwa Ruangguru sudah tidak lagi terdaftar sebagai platform digital di Kartu Prakerja. Tetapi apa alasannya harus ditanyakan langsung kepada Ruangguru," ungkap Louisa.
Senin, 07 September 2020
Tarif Meterai Rp10 Ribu Berlaku Mulai 1 Januari 2021
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bea meteraidengan nominal Rp3.000 dan Rp6.000 per lembar digabung menjadi satu tarif, yaitu Rp10 ribu per lembar. Tarif meterai baru ini akan berlaku mulai 1 Januari 2021. Best Profit
Kebijakan ini tertuang dalam RUU Bea Meterai yang baru selesai dibahas dengan Panja DPR. "UU ini akan berlaku mulai 1 Januari 2021. Jadi, tidak berlaku secara langsung pada saat diundangkan," tutur Ani, sapaan akrabnya, dilansir Antara, Kamis (3/9). Bestprofit
Bersamaan dengan kebijakan tarif baru meterai, pemerintah akan memberlakukan beberapa ketentuan baru. Pertama, biaya dokumen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bawah Rp5 juta tidak perlu menggunakan meterai untuk mengesahkan persetujuan.
"Ini adalah salah satu bentuk pemihakan. Ini kenaikan dari yang tadinya dokumen di atas Rp1 juta harus berbiaya meterai," katanya. PT Bestprofit
Kedua, penggunaan bea meterai akan tetap dibutuhkan untuk dokumen kertas maupun digital. Hal ini tertuang dalam Pasal 32 di RUU tersebut.
"Ini sesuai dengan perubahan zaman, sehingga kami berharap dengan UU ini kami bisa memberikan kesamaan perlakuan untuk dokumen kertas dan nonkertas," ujar Ani.
Berbagai perubahan di RUU Bea Meterai yang belum pernah direvisi selama 34 tahun terakhir dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi dokumen elektronik untuk menggunakan meterai elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi. PT Bestprofit Futures
Ketiga, pemerintah membebaskan ketentuan penggunaan bea meterai untuk penanganan bencana alam dan kegiatan bersifat keagamaan dan sosial. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung perjanjian internasional."Untuk saat terutang dan subjek bea meterai secara terperinci per jenis dokumen dan penyempurnaan administrasi pemungutan bea meterai ini juga diharapkan memberikan kepastian hukum," jelasnya.
Keempat, pemerintah menyiapkan sanksi administratif dan pidana untuk tindakan ketidakpatuhan pemenuhan pembayaran bea meterai. Sanksi untuk meminimalkan sekaligus mencegah tindak pidana di bidang perpajakan.
"Juga dilakukan penyempurnaan termasuk mengenai pengedaran, penjualan, pemakaian meterai palsu serta bekas pakai," terang dia.
Jumat, 04 September 2020
RI-Jepang Gunakan Mata Uang Lokal untuk Perdagangan Bilateral
Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan Jepangmulai mengimplementasikan kerangka kerja untuk mendorong penggunaan mata uang lokal, yakni yen dan rupiah, dalam penyelesaian transaksi perdaganganbilateral dan investasi langsung antara RI dengan Jepang. Best Profit
Kerangka kerja ini disusun berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh BI dan Kementerian Keuangan Jepang pada 5 Desember 2019 lalu. Bestprofit
Dalam keterangan resminya, bank sentral mengatakan inisiatif ini adalah upaya mendorong penggunaan mata uang lokal secara lebih luas dalam transaksi perdagangan dan investasi langsung di antara kedua negara. PT Bestprofit
"ImplementasiPT Bestprofit kerangka kerja ini menjadi tonggak sejarah penting dalam upaya penguatan kerja sama keuangan antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Jepang," tulis BI dikutip, Senin (31/8).
Lebih lanjut, kerangka kerja tersebut meliputi, mendorong penggunaan kuotasi langsung (direct quotation) dalam transaksi antara mata uang rupiah dan yen.
Lalu, relaksasi regulasi tertentu untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian perdagangan dan investasi langsung antara Indonesia dan Jepang.
Kemudian, guna mendukung operasionalisasi kerangka kerja ini, BI dan Kementerian Keuangan Jepang telah menunjuk beberapa bank di negara masing-masing untuk berperan sebagai Appointed Cross Currency Dealer (ACCD). PT Bestprofit Futures
Di Indonesia, terdapat tujuh bank yang ditunjuk meliputi MUFG Bank, Ltd, cabang Jakarta, PT Bank BTPN, Tbk, PT Bank Central Asia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Mizuho Indonesia, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Bank-bank tersebut telah memenuhi syarat dan memiliki kemampuan untuk memfasilitasi transaksi antara rupiah dan yen.
Sementara itu, bank-bank di Jepang yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Jepang sebagai ACCD adalah Mizuho Bank, Ltd, MUFG Bank, Ltd, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Tokyo, Resona Bank, Ltd, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
Kamis, 03 September 2020
Kemenkeu Catat Realisasi Pemulihan Ekonomi Capai Rp192,53 T
Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp192,53 triliun hingga Agustus 2020. Capaian ini berkisar 27,7 persen dari pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun.
Best Profit"Realisasi 27,7 persen dari pagu. Ini menunjukkan langkah kita harus kerja sama terus untuk memastikan kecepatan, akurat, dan akuntabel," tutur Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Adi Budiarso, Senin (31/8). Bestprofit
Ia merinci realisasi anggaran kesehatan sebesar Rp12,3 triliun dari total anggaran Rp87,55 triliun. Kemudian, perlindungan sosial mencapai Rp101,06 triliun dari pagu anggaran Rp203,9 triliun. PT Bestprofit
Kemudian, realisasi pos sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mencapai Rp14,91 triliun dari pagu anggaran Rp106,11 triliun.
Lalu, realisasi insentif usaha mencapai Rp17,23 triliun dari pagu anggaran Rp120,61 triliun.
Selanjutnya, realisasi untuk UMKM mencapai Rp47,03 triliun dari pagu anggaran Rp123,46 triliun dan pembiayaan korporasi masih belum terealisasi dengan pagu mencapai Rp53,57 triliun. PT Bestprofit Futures
Adapun, upaya percepatan realisasi PEN di antaranya perpanjangan berbagai program hingga Desember 2020, mempercepat proses usulan baru berbagai klaster, mendesain ulang program agar lebih efektif dan mempercepat proses birokrasi program.Sementara itu, dari total pagu anggaran mencapai Rp695,2 triliun, di antaranya Rp393,84 triliun sudah masuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), tanpa DIPA mencapai Rp156 triliun (insentif perpajakan), dan belum masuk DIPA Rp145,34 triliun.