Sedikitnya tercatat ada 19 ribu lebih masyarakat desa adat Sanur
menggelar aksi demo di Rumah Sakit Bali Mandara. Warga bersama tokoh
Sanur merasa kecewa karena rekrutmen pegawai di rumah sakit milik
pemerintah Provinsi Bali itu tidak sesuai janji.
Rumah Sakit Bali Mandara dianggap tidak mengakomodir tenaga warga
setempat, sehingga mereka menagih komitmen Pemerintah Provinsi Bali. BESTPROFIT
Sebagai bentuk kekecewaan, massa yang terdiri tokoh masyarakat, perangkat desa serta Yayasan Pembangunan Sanur (YPS) mendatangi rumah sakit yang hari ini direncanakan akan diluncurkan, Sabtu (28/10). PT BESTPROFIT
Sebagai bentuk kekecewaan, massa yang terdiri tokoh masyarakat, perangkat desa serta Yayasan Pembangunan Sanur (YPS) mendatangi rumah sakit yang hari ini direncanakan akan diluncurkan, Sabtu (28/10). PT BESTPROFIT
Dari 500-an pegawai, jumlah warga setempat diterima hanya 7. Ketua YPS,
Ida Bagus Gede Sidharta Putra, mengatakan bahwa masyarakatnya hanya
ingin menuntut hal yang dijanjikan.
"Kami bukan mengemis, namun kami hanya meminta komitmen dari pihak pemerintah terkait hak mendapat pekerjaan di RS Bali Mandara," kata IB Sidharta. PT BESTPROFIT FUTURES
Menurutnya, Sanur sebagai wilayah di Denpasar Selatan memiliki lembaga kemasyarakatan YPS. Pihak desa pun memiliki kesepakatan bahwa investasi di Sanur harus melibatkan masyarakat Sanur.
"Minimal 40 persen pekerjanya adalah masyarakat Sanur. Bahkan beberapa usaha komposisi pekerjanya 90 persen dari masyarakat Sanur. Kami hanya minta jatah 10 persen saja di Bali Mandara sesuai pertemuan sebelumnya," tegasnya.
"Kami bukan mengemis, namun kami hanya meminta komitmen dari pihak pemerintah terkait hak mendapat pekerjaan di RS Bali Mandara," kata IB Sidharta. PT BESTPROFIT FUTURES
Menurutnya, Sanur sebagai wilayah di Denpasar Selatan memiliki lembaga kemasyarakatan YPS. Pihak desa pun memiliki kesepakatan bahwa investasi di Sanur harus melibatkan masyarakat Sanur.
"Minimal 40 persen pekerjanya adalah masyarakat Sanur. Bahkan beberapa usaha komposisi pekerjanya 90 persen dari masyarakat Sanur. Kami hanya minta jatah 10 persen saja di Bali Mandara sesuai pertemuan sebelumnya," tegasnya.
Pantauan di lokasi, sebelum menuju Rumah Sakit Bali Mandara ribuan warga
Sanur ini berkumpul di Pantai Mertasari sekira pukul 09.00 WITA. Mereka
menunggu perwakilan dari pemerintah Provinsi Bali, namun tidak ada satu
pun perwakilan yang datang. BESTPROFIT FUTURES
Akhirnya warga dengan seragam adat Bali jalan kaki menuju Rumah Sakit Bali Mandara berjarak 3 km dari titik kumpul dengan diiringi bale ganjur (gamelan Bali).
Warga yang aksi ini dari dua desa Adat Sanur Kaja, Sanur Kauh dan 1 Kelurahan Sanur dengan 28 banjar.
Dalam orasinya Bendesa Adat Intaran, Anak Agung Kompyang Raka mengatakan, bahwa ditanah Sanur ini telah dibangun Rumah Sakit Bali Mandara.
Kata dia, sebelum dibangun warga dijanjikan 10 persen bisa bekerja di RS Bali Mandara.
"Saat ini ada 500 orang yang bekerja di Rumah Sakit Bali Mandara tapi hanya tiga orang saja yang asli Sanur bekerja di situ,"katanya dalam orasinya.
Akhirnya warga dengan seragam adat Bali jalan kaki menuju Rumah Sakit Bali Mandara berjarak 3 km dari titik kumpul dengan diiringi bale ganjur (gamelan Bali).
Warga yang aksi ini dari dua desa Adat Sanur Kaja, Sanur Kauh dan 1 Kelurahan Sanur dengan 28 banjar.
Dalam orasinya Bendesa Adat Intaran, Anak Agung Kompyang Raka mengatakan, bahwa ditanah Sanur ini telah dibangun Rumah Sakit Bali Mandara.
Kata dia, sebelum dibangun warga dijanjikan 10 persen bisa bekerja di RS Bali Mandara.
"Saat ini ada 500 orang yang bekerja di Rumah Sakit Bali Mandara tapi hanya tiga orang saja yang asli Sanur bekerja di situ,"katanya dalam orasinya.
"Kami minta keadilan. Kami meminta jatah kami yang dijanjikan oleh
mereka sendiri. Kami di sini dengan aksi damai dan tertib,"ungkapnya.
Dia menegaskan, bahwa dalam sosialisasi Rumah Sakit Bali Mandara warga Sanur diberikan jatah untuk bisa bekerja di rumah sakit pemerintahan tersebut. Namun anehnya Gubernur, dikatakannya justru tidak hal ini.
"Kami kemarin sudah bertemu dengan Gubernur Bali. Dan beliau mengatakan tidak mengetahui kondisi ini. Itu bohong besar itu kan lucu,"terangnya.
Menurutnya dari sisi teknis dan rekrutmen sudah tentu dilaporkan kepada pucuk pimpinan pemerintah. "Seharunya tim sosialisasi itu melapor dengan Gubernur Bali. Kami meminta orang yang menjanjikan itu dipecat,"lanjutnya.
Dalam orasinya, Kompyang Raka yang juga anggota dewan Provinsi Bali ini mengatakan, masyarakat Sanur seperti dipimpong.
"Saya nyatakan bahwa kami para tokoh tetua Sanur bahwa cukup hanya 10 persen kuota itu harus didapatkan,"ungkapnya.
Setelah berjam-jam aksi akhirnya dari pihak Rumah Sakit Bali Mandara pun ada yang keluar dan menjelaskan situasinya.
"Kami hanya ngayah "bekerja sukarela" di Rumah Sakit Sanglah. Masalah kebijakan itu ada di Pemerintah Provinsi Bali,"singkat PLT Direktur Rumah Sakit Bali Mandara, Bagus Darmayasa.
Dokter Bagus mengaku dalam hal ini tidak bisa memutuskan lantaran pihaknya hanya bekerja di Rumah Sakit milik pemerintah Provinsi Bali itu.
Dia menegaskan, bahwa dalam sosialisasi Rumah Sakit Bali Mandara warga Sanur diberikan jatah untuk bisa bekerja di rumah sakit pemerintahan tersebut. Namun anehnya Gubernur, dikatakannya justru tidak hal ini.
"Kami kemarin sudah bertemu dengan Gubernur Bali. Dan beliau mengatakan tidak mengetahui kondisi ini. Itu bohong besar itu kan lucu,"terangnya.
Menurutnya dari sisi teknis dan rekrutmen sudah tentu dilaporkan kepada pucuk pimpinan pemerintah. "Seharunya tim sosialisasi itu melapor dengan Gubernur Bali. Kami meminta orang yang menjanjikan itu dipecat,"lanjutnya.
Dalam orasinya, Kompyang Raka yang juga anggota dewan Provinsi Bali ini mengatakan, masyarakat Sanur seperti dipimpong.
"Saya nyatakan bahwa kami para tokoh tetua Sanur bahwa cukup hanya 10 persen kuota itu harus didapatkan,"ungkapnya.
Setelah berjam-jam aksi akhirnya dari pihak Rumah Sakit Bali Mandara pun ada yang keluar dan menjelaskan situasinya.
"Kami hanya ngayah "bekerja sukarela" di Rumah Sakit Sanglah. Masalah kebijakan itu ada di Pemerintah Provinsi Bali,"singkat PLT Direktur Rumah Sakit Bali Mandara, Bagus Darmayasa.
Dokter Bagus mengaku dalam hal ini tidak bisa memutuskan lantaran pihaknya hanya bekerja di Rumah Sakit milik pemerintah Provinsi Bali itu.