Jumat, 30 Oktober 2020

Jasa Marga Perlu 39 Tahun agar Tol Manado-Bitung Balik Modal

  

PT Jasamarga Manado Bitung (JMB), anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk, menyatakan perlu waktu sekitar 39 tahun untuk bisa mengembalikan investasi Jalan Tol Manado-Bitung. 

Best Profit

"Artinya dengan masa konsesi selama 40 tahun, menjelang akhir konsesi kita sudah kembali 'breakeven', jadi cukup lama," ujar Direktur Utama (Dirut) Jasamarga Manado-Bitung George IMP Manurung saat konferensi pers penetapan tarif baru tol Manado-Bitung, dikutip dari Antara, Selasa (27/10). Bestprofit

George mengungkapkan proyek pembangunan itu membutuhkan investasi sekitar Rp4,9 triliun.

Sesuai rencana bisnis, lalu lintas harian kendaraan pada jalan tol pertama di Sulawesi Utara itu sebanyak 14 ribu kendaraan per hari. Sejak dioperasikan pada 29 September 2020 lalu dan belum dipungut tarif tol, lalu lintas baru mencapai 8.000-9.000 kendaraan per hari. PT Bestprofit

"Kami berharap setelah diterapkan pungutan tarif, lalu lintas kendaraan yang melintasi tol tidak berkurang," ujarnya. PT Bestprofit Futures

Menurut George, pandemi covid-19 berdampak terhadap lalu lintas kendaraan yang melintasi tol. Pasalnya, masyarakat masih takut bepergian.

Oleh karena itu, ia berharap vaksin corona segera ditemukan agar pandemi dapat mereda dan masyarakat dapat kembali beraktivitas normal.

Kamis, 29 Oktober 2020

BCA Luncurkan Bank Digital Tahun Depan

  PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menegaskan rencana peluncuran bank digital pada awal 2021. Direktur BCA Vera Eve liem mengatakan pihaknya hanya akan melakukan soft launching dan penggunaan terbatas untuk karyawan pada akhir tahun ini. Best Profit

"Bank digital, akhir tahun soft launch. Awal tahun depan baru kami rencanakan launch untuk publik," dalam konferensi pers Paparan Kinerja BCA Triwulan III 2020, Senin (26/10). Bestprofit

Menurut Vera, perseroan perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap bank digital tersebut. Hal ini penting agar saat meluncurkan layanan tersebut kepada nasabah, platform dapat beroperasi secara optimal. PT Bestprofit

Seperti diketahui, bank digital BCA merupakan transformasi PT Bank Royal Indonesia yang diakuisisi BCA tahun lalu. Aksi korporasi ini merupakan strategi BCA untuk melakukan penetrasi di segmen digital.

Bank digital BCA rencananya juga baka l fokus pada penyaluran kredit di segmen ritel, dan UMKM yang selama ini tak jadi fokus BCA. PT Bestprofit Futures

Menurut Vera, kebutuhan bank digital semakin diperlukan di tengah pandemi covid-19 yang memaksa masyarakat mengurangi aktivitas tatap muka atau bertemu secara langsung. 

Di samping itu, transaksi non-tunai juga diprediksi akan terus meningkat di masa yang akan datang. Karena itu, selain menyiapkan bank digital, BCA juga terus mengembangkan layanan mobile banking yang mengalami peningkatan transaksi.

"Pandemi ini menjadikan kami makin firm, mobile banking menjadi sesuatu yang kami butuhkan. Penambahan customer base terus meningkat. Tiap hari 6.700 rekening dibuka," pungkasnya.

Rabu, 28 Oktober 2020

OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit selama Setahun

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan akan memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit selama setahun hingga Maret 2022. Best Profit

Sebelumnya, OJK menetapkan kebijakan relaksasi itu lewat POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease, dan hanya berlaku sampai 31 Maret 2021. Bestprofit

Perpanjangan ini diambil setelah memperhatikan asesmen terakhir OJK terkait debitur restrukturisasi sejak rencana memperpanjang relaksasi diputuskan pada Rapat Dewan Komisioner OJK pada 23 September 2020. PT Bestprofit


Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan perpanjangan restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi. PT Bestprofit Futures

"Namun kebijakan perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari moral hazard agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi di tengah masa pandemi ini," ujar Wimboh berdasarkan keterangan resmi, Jumat (23/10).

OJK segera memfinalisasi kebijakan perpanjangan restrukturisasi ini dalam bentuk POJK, termasuk memperpanjang beberapa stimulus lanjutan yang terkait.

Antara lain pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (loan at risk) dalam penilaian tingkat kesehatan bank, governance persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan capital conservation buffer dan penilaian kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) serta penundaan implementasi Basel III.

Realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan per tanggal 28 September 2020 sebesar Rp904,3 triliun untuk 7,5 juta debitur. Sementara NPL September 2020 sebesar 3,15 persen, menurun dari bulan sebelumnya sebesar 3,22 persen.

Untuk menjaga prinsip kehati-hatian, bank juga telah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dalam 6 bulan terakhir menunjukkan kenaikan.

Selasa, 27 Oktober 2020

Pemerintah Raup Rp22,87 Triliun dari Penerbitan Surat Utang

 Pemerintah mengantongi Rp22,87 triliun dari penerbitan empat seri surat utang negara (SUN) hari ini. Penerbitan itu dilakukan dengan skema private placement kepada Bank Indonesia (BI). Best Profit


Lewat skema itu, maka seluruh surat utang yang diterbitkan pemerintah diserap oleh bank sentral. Dengan kata lain, penerbitan tidak dilakukan seperti biasanya di pasar perdana. Bestprofit

Mengutip keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Jumat (23/10), penerbitan SUN ini merupakan transaksi ke-5 untuk pemenuhan sebagian pembiayaan public goods. PT Bestprofit

Total kebutuhan pembiayaan public goods diproyeksikan sebesar Rp397,56 triliun.

"Kebutuhan pembiayaan tersebut meliputi pembiayaan untuk belanja kesehatan, perlindungan sosial, serta pembiayaan sektoral kementerian/lembaga dan pemda dalam rangka penanganan covid-19 dan dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," bunyi keterangan resmi. PT Bestprofit Futures

Detailnya, empat seri SUN itu meliputi VR0050, VR0051, VR0052, dan VR0053. Nominal untuk masing-masing seri SUN sebesar Rp5,71 triliun.

Untuk seri VR0050 jatuh tempo pada 26 Oktober 2025, VR0051 pada 26 Oktober 2026, VR0052 pada 26 Oktober 2027, dan VR0053 pada 26 Oktober 2028. Sementara itu, tanggal setelmen keempat SUN tersebut pada 26 Oktober 2020.

Selain itu, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang SUN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.08/2019 tentang Penjualan SUN dengan Cara Private Placement.Transaksi ini dilakukan berdasarkan Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/KMK.08/2020 dan 22/9/KEP.GBI/2020 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian SUN dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) oleh Bank Indonesia di Pasar Perdana dan Pembagian Beban Biaya dalam rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 dan PEN.

"Penerbitan SUN dan atau SBSN baik untuk public goods maupun non-public goods dalam rangka penanggulangan covid-19 dan PEN akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan target yang telah ditetapkan," imbuh DJPPR.


Senin, 26 Oktober 2020

Fitch Rating Indonesia Naikkan Peringkat Bukopin Jadi idAAA

 Peringkat Nasional jangka panjang milik Bank Bukopin diperbaharui sebanyak empat peringkat menjadi idAAA oleh Fitch Rating Indonesia. Pada Agustus lalu, Fitch juga menaikkan peringkat Bukopin menjadi idAA-. Best Profit

Pembaharuan peringkat tersebut didasari oleh tuntasnya proses penambahan modal Bukopin oleh KB Kookmin Bank, bank terbesar di Korea Selatan yang menjadi pemegang saham di Bukopin sejak 2018. Saat ini, KB Kookmin Bank memiliki porsi saham di Bukopin sebesar 67 persen, dan sejak akhir Juli 2020 atas persetujuan Dewan Komisioner OJK, resmi menjadi Pemegang Saham Pengendali. Bestprofit

"Tentu kami sangat mengapresiasi pengakuan yang cepat ini dari Fitch Ratings. Peringkat AAA ini harus kami jaga dengan baik, karena merupakan bentuk
kepercayaan kepada dukungan KB Financial Group di Indonesia, terutama KB Kookmin Bank sebagai PSP dan Bank Bukopin sebagai salah satu ekspansi terbarunya di Asia Tenggara," kata President Director Bank Bukopin Rivan A. Purwantono dalam rilis tertulis, Selasa (20/10). PT Bestprofit


Rivan menyatakan, kepemilikan mayoritas KB Kookmin terhadap Bukopin semakin meningkatkan kepercayaan public termasuk Fitch Rating. Hal senada disampaikan Fitch dalam rilis di situs resmi pada Selasa (20/10), yang menyebut nilai kepemilikan KB Kookmin Bank yang semakin besar atas Bank Bukopin dapat memberi dampak signifikan dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Peringkat Nasional Jangka Panjang Bank Bukopin itu juga mencerminkan ekspektasi Fitch bahwa perseroan saat ini memiliki induk kuat dan memiliki kecenderungan tinggi untuk mendukung perseroan. PT Bestprofit Futures

Peringkat Nasional Jangka Panjang idAAA menunjukkan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Perusahaan Pemeringkat dalam skala Peringkat Nasional untuk
negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau obligasi dengan ekspektasi risiko gagal bayar yang rendah terhadap semua emiten atau obligasi lain. Rating tersebut juga masuk dalam kategori Investment Grade. Dalam artian, perusahaan yang berada di peringkat minimal BBB- hingga AAA memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi utang.

Rivan menambahkan, selain memperkuat kepercayaan publik melalui Perusahaan Pemeringkat, posisi KB Kookmin Bank di Bukopin kini diyakini dapat memperkuat fundamental perseroan dalam tumbuh kembang bisnis, terlebih bisnis utama antara KB dan Bukopin memiliki karakteristik serupa yang berfokus pada segmen ritel. Dengan latar belakang tersebut, ia berharap dapat tercipta kolaborasi untuk mengembangkan segmen bisnis Bukopin.

"Untuk menjaga kepercayaan ini, maka kami terus melanjutkan kolaborasi yang luar biasa, kolaborasi dari seluruh lini, dengan momentum transformasi pasca bergabungnya Bank Bukopin di keluarga besar KB Kookmin Bank. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita maju bersama dengan KB Kookmin Bank," ungkap Rivan.

Jumat, 23 Oktober 2020

OJK Klaim Butuh Omnibus Law Ciptaker Demi Dongkrak Investasi

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim Omnibus Law UU Cipta Kerja disahkan di tengah momentum yang tepat untuk mengoptimalkan realisasi investasi di dalam negeri. Apalagi, ekonomi tengah lesu akibat pandemi virus corona (covid-19). Best Profit


Ketua OJK Wimboh Santoso menilai Omnibus Law dibutuhkan sebagai pendorong untuk mengungkit investasi, yang bakal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Bestprofit

"UU Ciptaker sudah disahkan dan ini adalah momentum baik bagaimana pengusaha optimalkan agar investasi cepat berkembang dan cepat direalisasi. Bagaimana investasi bisa digenjot lebih cepat lagi," jelas Wimboh dalam diskusi daring IDX bertajuk Perkembangan Ekonomi Terkini dan Ketahanan Sektor Keuangan pada Senin (19/10). PT Bestprofit

Selain pengesahan Omnibus Law, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak investasi, baik dari sisi permintaan maupun pasokan. Namun, karena lesunya ekonomi, upaya untuk meningkatkan kredit atau pinjaman pun sulit terealisasi. PT Bestprofit Futures

Data terakhir, survei perbankan Bank Indonesia (BI) menyatakan pertumbuhan kredit sepanjang 2020 dipastikan melambat dari tahun lalu. Responden survei memprediksi pertumbuhan kredit hanya mencapai 2,5 persen pada 2020 atau lebih rendah dari realisasi tahun lalu yang sebesar 6,1 persen.

Sebagai gambaran, data terakhir pertumbuhan kredit bank hanya mencapai 0,12 persen per September 2020. Kondisinya berbanding terbalik dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang bertumbuh 12 persen pada periode yang sama.

Ia menyebut bahwa pandemi covid-19 mengakibatkan 13,3 juta orang mencari kerja. Rincinya, 6,9 juta orang menganggur, 2,9 juta anak muda baru lulus mencari pekerjaan, 2,1 juta juta korban PHK, dan 1,4 juta pekerja dirumahkan.Sepakat, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa Omnibus Law akan mampu mendorong optimisme iklim investasi dalam negeri. Pengesahan pun dinilai tepat saat dampak pandemi corona memukul perekonomian Indonesia.

Namun, Airlangga tidak menyebutkan basis data tersebut. "Untuk memulihkan ekonomi nasional, jangka menengah, dan panjang perlu transformasi ekonomi," tutupnya.

Kamis, 22 Oktober 2020

Airlangga Klaim 13,3 Juta Orang Cari Kerja, Data BKPM 17 Juta

 Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim setidaknya 13,3 juta orang tengamencari pekerjaan akibat tekanan ekonomi pandemi covid-19.  Best Profit

Ia merinci 6,9 juta orang diklasifikasikan menganggur, sedangkan 2,9 juta lainnya merupakan anak muda baru lulus sekolah yang sedang mencari pekerjaan.  Bestprofit

Lalu, tercatat 3,5 juta orang pencari pekerjaan baru yang terdiri dari 2,1 juta korban pemutusan hubungan kerja (PHK), serta 1,4 juta pekerja yang dirumahkan. Namun demikian, Airlangga tidak menjelaskan basis data tersebut. PT Bestprofit


Menurut Airlangga, untuk menyelesaikan persoalan pengangguran dan kurangnya lapangan kerja, perlu transformasi untuk jangka menengah dan panjang. Dalam hal ini, ia menyebut Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah jawabannya. PT Bestprofit Futures

Sebab, ia menilai meski pemerintah telah mengucurkan Rp695,2 triliun dalam bentuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN), tetapi itu tidak cukup untuk mendukung pemulihan.

"Untuk memulihkan ekonomi nasional, jangka menengah dan panjang perlu transformasi ekonomi," kata dia dalam webinar daring IDX bertajuk Perkembangan Ekonomi Terkini dan Ketahanan Sektor Keuangan pada Senin (19/10).

Di kesempatan terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sebanyak 17 juta orang di Indonesia tengah mencari pekerjaan. Angka ini lebih besar dari yang disampaikan oleh Menko Perekonomian.


Selain itu, jumlah pencari kerja akibat PHK di tengah pandemi covid-19 dinyatakan berkisar antara 7 juta hingga 8 juta orang. "Maka kurang lebih sekitar 16 juta hingga 17 juta orang sekarang yang siap cari kerja," ujarnya dalam diskusi virtual, beberapa waktu lalu.Bahlil bilang jumlah tersebut terdiri dari 7 juta pengangguran ditambah dengan angkatan kerja baru setiap tahunnya sebanyak 2,5 juta.

Melihat kondisi tersebut, Bahlil menilai tidak ada cara lain selain mendorong penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, ia menyatakan investasi menjadi pintu bagi penciptaan lapangan kerja.

Ia juga menuturkan BKPM tak tebang pilih untuk jenis investasi yang masuk, asalkan sesuai dengan persyaratan pemerintah dan mampu menciptakan lapangan kerja bagi penduduk Indonesia.

"Jadi, kalau dulu kami masih pilih-pilih, sekarang dengan covid-19 ini yang penting investasi masuk, lapangan pekerjaannya bisa tercipta. Rumusnya 17 juta itu harus betul-betul dapat (kerja)," tandasnya.

Rabu, 21 Oktober 2020

Bank Muamalat Berbagi Kiat Hadapi Resesi Ekonomi

 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mengadakan webinar bertajuk "Kiat Mengelola Keuangan dan Mengantisipasi Resesi Ekonomi". Kegiatan tersebut berkaca pada realisasi pertumbuhan ekonomi yang minus pada kuartal III sehingga membuat Indonesia masuk jurang resesi. Best Profit

Direktur Bisnis Ritel Bank Muamalat Purnomo B. Soetadi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk berbagi kiat kepada nasabah, khususnya nasabah prioritas, tentang cara mengelola keuangan dalam situasi resesi ekonomi. Bestprofit

"Perencanaan keuangan yang baik adalah kunci supaya kita dapat survive menghadapi resesi ekonomi dan dapat mengantisipasi dampak negatif," ujar Purnomo melalui keterangan resmi, Jumat (16/10). PT Bestprofit

Purnomo menyebut, salah satu perencanaan keuangan yang baik yakni dengan mengikuti asuransi pendidikan. Sebut saja produk asuransi pendidikan Bank Muamalat yakni Hijrah Cendekia yang bekerja sama dengan Takaful Keluarga. PT Bestprofit Futures

"Kerja sama dengan Takaful Keluarga merupakan upaya kami untuk memberikan akses sekaligus edukasi kepada masyarakat mengenai produk asuransi, khususnya asuransi pendidikan," ujarnya.

Hijrah Cendekia adalah asuransi pendidikan yang memberikan perlindungan jiwa bagi orang tua pemegang polis dan anak sebagai tertanggung.

Purnomo menjelaskan manfaat dari Hijrah Cendekia adalah biaya pendidikan yang bisa diambil pada setiap jenjang pendidikan, sehingga dapat membantu alokasi keuangan nasabah pada saat melakukan pembayaran pendidikan.

"Produk ini dipasarkan oleh Bank Muamalat dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ujarnya.

Sebagai informasi, belum lama ini Bank Muamalat meraih penghargaan internasional sebagai Best Islamic Wealth Management Bank se-Asia Tenggara.

Penghargaan ini tak lepas dari inovasi dan kolaborasi Bank Muamalat dengan sejumlah pihak sehingga produk wealth management (WM) perseroan seperti bancassurance diminati oleh nasabah. 

Selasa, 20 Oktober 2020

BI Jelaskan Alasan Bank Sentral Harus Tetap Independen

 Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan bank sentral harus tetap independen. Alasannya, kondisi ini diperlukan agar kebijakan moneter kredibel dan bisa dipercaya pelaku ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan. Best Profit

Di samping itu independensi diperlukan untuk menjaga perimbangan pengaruh kebijakan moneter dan fiskal agar kondisi makroekonomi tetap stabil. Bestprofit

"Nah disinilah kita perlu paham bahwa BI ini memang sebagai lembaga independen. Artinya, BI memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan moneter," tuturnya saat jadi pembicara dalam Kuliah Tamu yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jumat (16/10). PT Bestprofit

Namun demikian, lanjut Destry, tentunya independen BI tidak bisa mutlak, melainkan harus tetap sejalan dengan visi pembangunan nasional. "Karena kita independensi dalam inter-dependencies. Jadi artinya independen, tapi tetap ada dalam konteks NKRI," imbuhnya. PT Bestprofit Futures

Hal inilah yang menyebabkan dalam kondisi dan situasi tertentu, bank sentral harus bisa untuk mendukung kebijakan pemerintah. Dalam hal penanganan covid-19, misalnya, BI tetap membantu pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan moneter yang akomodatif.

"Jadi, saat ini memang yang jadi konsentrasi di BI adalah bagaimana kita menjaga stabilitas rupiah dan bagaimana menjaga stabilitas sistem keuangan di mana tujuan akhirnya itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mendukung pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," terang dia.

Selain itu, kebijakan extraordinary juga dilakukan seperti halnya yang diambil bank sentral di banyak negara. Salah satunya dengan membeli langsung Surat Berharga Negara (SBN) di pasar primer.

"Dalam hal ini moneter dan fiskal, untuk mendukung perekonomian kita, sehingga menjadi lebih baik dan bisa terlepas dari apa yang terjadi saat ini, yaitu kondisi yang extraordinary," tandasnya.

Seperti diketahui pada Agustus lalu DPR sempat berencana membahas perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Di dalam rencana revisi tersebut terdapat pembahasan pembentukan dewan moneter yang membuat BI tersubordinasi dan menjadi tak lagi independen.

Senin, 19 Oktober 2020

Erick: Kualitas Riset Vaksin Corona Bio Farma Diakui Dunia

 Menteri BUMN Erick Thohir mengaku heran jika ada pihak yang meragukan kualitas dan kemampuan bangsa Indonesia. Pasalnya, ia menyebut bahwa reputasi dan kualitas salah satu perusahaan farmasi RI, PT Bio Farma (Persero), dalam riset dan pengembangan vaksin corona telah diakui dunia. Best Profit

Dalam kunjungan kerjanya ke Inggris, Erick menyatakan bahwa Bio Farma memiliki fasilitas riset medis yang terpercaya baik dari segi kualitas maupun kapabilitasnya. Bestprofit

"Ini membuktikan kalau kita mempertanyakan kualitas dan kemampuan bangsa kita adalah sesuatu yang aneh, karena di sini terjawab bahwa kita memiliki perusahaan kualitas dunia, yaitu Bio Farma," tutur Erick dalam press briefing secara virtual pada Rabu (14/10) malam.

Hal tersebut, lanjut Erick, dibuktikan dengan minat kerja sama koalisi epidemi global atau Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) dengan Bio Farma dalam riset dan pengembangan vaksin berpotensi epidemi/pandemi. PT Bestprofit

"Kita mempunyai riset medis yang juga dipercayakan, kualitas dan kapablitas kita pun dari hasil riset yang disampaikan Ibu Menlu, dari CEPI atau pun kerja sama ke depan," imbuhnya.

Di kesempatan sama, Erick juga menyampaikan maksud dari kunjunganannya bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Inggris tersebut. Selain soal kerja sama pengembangan vaksin, ia juga menyebut bahwa kedua negara akan menjajaki kerja sama di bidang pertahanan. PT Bestprofit Futures

Namun sayangnya dia tak menjelaskan lebih lanjut soal hasil penjajakan kerja sama tersebut.

Selain sektor pertahanan, Erick juga menyebut menjajaki kerja sama dalam mengembangkan energi terbarukan (renewable energy) bersama Inggris.

Kerja sama lainnya, pendidikan, terutama di bidang hospitality pariwisata. Dia berharap penjajakan dan kerja sama mampu meningkatkan kualitas layanan di industri itu.

Erick mengatakan penjajakan dilakukan karena belakangan ini kebutuhan untuk pariwisata, seperti Mandalika, Lombok, yang merupakan kawasan ekonomi khusus (KEK), terus meningkat.

Selain bidang itu, Erick juga mengatakan tengah menjajaki kerja sama dalam bidang kesehatan. Erick ingin dengan kerja sama itu nantinya Indonesia bisa memiliki fasilitas kesehatan yang tak kalah dengan negara Jiran seperti Singapura.

"Karena ini ingin memastikan kesempatan Indonesia menjadi pemain kelas regional kelas kesehatan, masyarakat Indonesia banyak ke Singapura, sekarang juga ada fasilitas yang terpercaya di Indonesia," tandasnya.

Jumat, 16 Oktober 2020

Mensos Siapkan Bantuan Logistik Antisipasi Dampak La Nina

 Menteri Sosial Juliari Batubara menyatakan pihaknya telah menyiapkan stok bantuan sebagai antisipasi bencana alam akibat fenomenaLa Nina. Bantuan ini meliputi makanan hingga peralatan dasar yang dibutuhkan saat bencana alam terjadi. Best Profit

"Kami ada tiga gudang dan dilengkapi beberapa gudang di provinsi yang bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda)," ungkap Juliari dalam konferensi pers usai rapat terbatas (ratas) secara virtual, Selasa (13/10). Bestprofit

Ia mengatakan stok bantuan untuk masyarakat sengaja dipersiapkan dari sekarang agar jika bencana alam terjadi secara tiba-tiba, pemerintah bisa langsung menyalurkan bantuan ke lokasi bencana alam. Dengan begitu, kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat bisa segera didistribusikan. PT Bestprofit

"Instruksi Presiden kepada Kementerian Sosial adalah pada saat darurat bencana atau bencana datang, bantuan-bantuan kebutuhan dasar yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana bisa segera didistribusikan," jelas Juliari. PT Bestprofit Futures

Selain itu, Juliari menjelaskan pihaknya juga telah mengantisipasi tempat pengungsian. Pemerintah akan menyiapkan tempat pengungsian dengan tetap menjaga protokol kesehatan demi menghindari penularan virus corona (covid-19).

"Kalau saat normal mungkin tenda bisa berisi puluhan orang, bahkan kadang bisa ratusan. Tentu kami akan melihat lokasi di lapangan. Lokasi pengungsian sehubungan dengan pandemi tentu akan berbeda dengan pengungsian pada saat normal," imbuh Juliari.

Nantinya, pemerintah juga akan menyiapkan alat proteksi diri di tempat pengungsian. Ini untuk meminimalisir terbentuknya klaster penularan baru di tempat pengungsian.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan curah hujan berpotensi naik 20 persen-40 persen akibat fenomena La Nina. Hal ini merupakan prediksi dari BMKG."Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan apakah mungkin di lokasi pengungsian dilakukan test, apakah rapid test atau PCR. Ini kami akan konsultasi dengan Kementerian Kesehatan," jelas Juliari.

"Saya ingin agar semuanya menyiapkan diri mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi" kata Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta jajaran menterinya untuk melihat potensi dampak La Nina terhadap sektor pertanian, perikanan, dan perhubungan. Sebab, curah hujan yang meningkat signifikan akan berdampak pada produksi di sektor-sektor tersebut.


Kamis, 15 Oktober 2020

Anak Buah SMI Buka Daftar Sektor yang Tak Optimal Bayar Pajak

 Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan sejumlah sektor belum optimal dalam menyetor pajak kepada negara. Padahal, porsinya kepada Produk Domestik Bruto (PDB) cukup besar. Best Profit

"Di sinilah kalau kami ingin reformasi sektor perpajakan, kontribusi sektoral harus dipelajari, pertimbangkan, apakah fair? Apakah ada sesuatu yang harus diubah. Ini semua jadi bagian dari kebijakan reformasi perpajakan ke depan," ujarnya dalam briefing UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan, Senin (12/10). Bestprofit

Ia mencontohkan misalnya sektor pertanian yang memiliki kontribusi kepada PDB hingga 13,3 persen. Namun, kontribusinya pada perpajakan baru mencapai 1,34 persen. Ia menduga rendahnya sumbangan pajak dari sektor ini lantaran rendahnya literasi pajak pada wajib pajak sektor pertanian. PT Bestprofit

"Sebetulnya kami sedang tidak berusaha memajaki petani kita, dengan lahan kecil. Kami sedang pastikan petani yang omzetnya sudah cukup besar, kalau tidak salah omzetnya Rp2 miliar, kalau yang sudah cukup besar omzetnya harusnya bayar pajak dengan disiplin," ujarnya.

Selanjutnya, sektor konstruksi dan real estate yang memiliki sumbangan pada PDB sebesar 14,1 persen, tetapi kontribusi perpajakan hanya 6,77 persen. Selain itu, Kementerian Keuangan juga ingin mendorong sumbangan perpajakan dari sektor UMKM yang porsinya pada PDB kurang lebih 50 persen. PT Bestprofit Futures

"Melihat bahwa porsi UMKM sangat besar, ini mencerminkan informalitas dari perekonomian kita. Banyak UMKM diperkirakan tidak masuk dalam sistem perpajakan," tuturnya.

Sebaliknya terdapat dua sektor yang kontribusinya pada perpajakan lebih besar ketimbang porsinya pada PDB, yakni perdagangan dan manufaktur.

Tercatat, perdagangan memiliki sumbangan sebesar 13,6 persen, tapi porsi kepada penerimaan perpajakan mencapai 18,67 persen. Sedangkan, kontribusi sektor manufaktur pada 20,5 persen, namun sumbangan perpajakan lebih tinggi, yakni 27,41 persen.

"Ini yang harus dipikirkan pelan-pelan dan bersama, tidak bisa kami katakan, nanti akan ketemu solusi sendiri, tidak mungkin. Harus reformasi sama-sama," ucapnya.

Rabu, 14 Oktober 2020

Pemerintah Klaim Izin AMDAL Tak Dihapus di UU Ciptaker

 Pemerintah memastikan izin analisis dampak lingkungan (AMDAL) tidak dihapus di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Izin AMDAL hanya disederhanakan karena tetap menjadi salah satu syarat untuk pengajuan izin usaha. Best Profit


Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengakui izin AMDAL diubah menjadi lebih sederhana karena ketentuan yang sebelumnya berlaku cukup berbelit.  Bestprofit

"AMDAL tidak dihapus, dan tetap ada, akan tetapi prosesnya dibuat menjadi lebih sederhana, sehingga waktu dan biaya yang dibutuhkan menjadi lebih efisien," ujar Susi, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi, Jumat (9/10). 


Kendati demikian, Susi menekankan prinsip dan konsep AMDAL tidak berubah dari ketentuan lama. Perubahan hanya terkait pemberian kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan.   PT Bestprofit

"Tahapan izin lingkungan diringkas menjadi tiga tahap, yaitu proses dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan, dan perizinan berusaha," katanya.   PT Bestprofit Futures

Izin lingkungan diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha untuk meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum. Sementara, berdasarkan ketentuan lama, izin lingkungan terpisah dari perizinan berusaha. 

"Maka, apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut hanya izin lingkungan, izin usah tetap jalan," jelasnya. 

Izin berusaha pun dapat langsung dicabut bila tidak memenuhi syarat, salah satunya AMDAL. Pencabutan juga bisa dilakukan bila kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.Namun, di UU Ciptaker, izin lingkungan terintegrasi dengan perizinan berusaha. Dengan begitu, apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut sekaligus adalah perizinan berusaha.

Selanjutnya, penerbitan AMDAL tetap merujuk pada keputusan kelayakan lingkungan hidup dari hasil uji. Keputusan ini tetap harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau daerah.

Selasa, 13 Oktober 2020

BI: Suntikan Likuiditas ke Perbankan Rp666 T per Awal Oktober

 Bank Indonesia (BI) melakukan pelonggaran moneter lewat instrumen kuantitas atau quantitative easing (QE) dengan suntikan dana sebesar Rp666 triliun sejak awal tahun hingga awal Oktober 2020. Best Profit


Angka ini tercatat naik Rp4 triliun dibandingkan dengan total suntikan pada akhir September 2020 yang sebesar Rp662,1 triliun. 


Bestprofit

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan likuiditas perbankan kini sudah lebih dari cukup. Makanya, ia berharap penyaluran kredit bisa dipercepat ke depannya. 


PT Bestprofit

"Suntikan likuiditas perbankan Rp666 triliun, sehingga likuiditas perbankan sudah lebih dari cukup. Insyaallah ke depannya bisa mempercepat penyaluran kredit," ungkap Perry dalam acara Hari Lahir ke 9 Himpunan Pengusaha Nahdliyin secara virtual, Jumat (9/10). PT Bestprofit Futures

Sayangnya, Perry tidak merinci bentuk dari suntikan dana tersebut. Hal yang pasti, bank sentral sudah melakukan injeksi likuiditas sejak 2020.

Injeksi likuiditas itu dilakukan melalui pembelian surat berharga nasional (SBN) dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas ke perbankan dengan mekanisme term-repurchase agreement (repo), dan penurunan giro wajib minimum (GWM).

Kemudian, BI kembali melakukan injeksi likuiditas pada Mei sampai September 2020. Total suntikan dana sepanjang periode tersebut sebesar Rp242,2 triliun.Mengutip data BI, bank sentral melakukan injeksi likuiditas pada Januari hingga April 2020 sebesar Rp419,9 triliun. Rinciannya, untuk pembelian SBN dari pasar sekunder sebesar Rp166,2 triliun, repo perbankan Rp160 triliun, FX swap Rp40,8 triliun, dan penurunan GWM rupiah Rp53 triliun.

Suntikan likuiditas dilakukan dengan menurunkan GWM sekitar Rp102 triliun, tidak mewajibkan tambahan giro bagi yang tidak memenuhi rasio intermediasi makroprudensial (RIM) sebesar Rp15,8 triliun, serta repo perbankan dan FX swap sebesar Rp124,4 triliun. 

Senin, 12 Oktober 2020

Jokowi Bakal Terapkan Model Bisnis Bagi Petani Food Estate

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerapkan model bisnis untuk petani di food estate atau lumbung pangan lain seperti yang dilakukan di Kalimantan Tengah. Di provinsi tersebut, pemerintah mengombinasikan beberapa komoditas untuk ditanam, dari buah-buahan hingga sayur-sayuran. Best Profit

Jokowi menyatakan beberapa komoditas yang dikombinasikan, seperti padi, jeruk, kelapa, bawang merah, dan ikan. Ia menyebut food estate ini akan menjadi proyek percontohan bagi food estate lainnya. Bestprofit


"Kombinasi model bisnis ini yang akan kami coba lebih dulu, begitu nanti bagus, sukses, model bisnis ini akan kami copy di tempat-tempat lain," ujar Jokowi saat mengunjungi food estate di Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Kamis (8/10). PT Bestprofit

Jokowi menjelaskan pemerintah akan membangun model bisnis serupa di lahan lain yang memiliki luas minimal 1.000 hektare. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Dengan mengombinasikan beberapa komoditas, Jokowi menyatakan petani tak lagi hanya mengandalkan pendapatan dari satu produk saja. PT Bestprofit Futures

Misalnya, petani juga bisa mendapatkan keuntungan sekaligus dari penanaman jeruk, kelapa, bawang merah, dan padi.

"Dengan cara-cara ini kami harapkan pendapatan petani naik," imbuh Jokowi.

Dalam proses pembangunannya, Jokowi mengakui menemui beberapa kendala. Salah satunya adalah masalah kepemilikan lahan di area food estate.Diketahui, pemerintah sedang fokus membangun food estate di Kalimantan Tengah, yakni Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, serta Sumatera Utara di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Hal ini diungkapkan beberapa waktu lalu oleh Jokowi. Untuk mengurus masalah tersebut, ia memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sofyan Djalil untuk mengurusnya.

"Masih terdapat beberapa masalah yang perlu segera diselesaikan, yaitu yang berkaitan dengan kepemilikan lahan di area food estate. Saya minta ke Menteri ATR BPN ini bisa segera menuntaskan," kata Jokowi belum lama ini. 

Jumat, 09 Oktober 2020

Cadangan Devisa Turun Jadi US$135,2 M pada September

 Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah cadangan devisa Indonesia sebesar US$135,2 miliar pada September 2020. Posisi devisa turun dari sebelumnya US$137 miliar pada Agustus 2020. Best Profit

Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengatakan penurunan cadangan devisa terjadi karena pembayaran Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah. Selain itu, penurunan juga dipicu peningkatan kebutuhan dolar AS untuk stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar. 


Bestprofit

"Penurunan cadangan devisa pada September 2020 antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah," kata Onny dalam keterangan resmi, Rabu (7/10). PT Bestprofit

Kendati begitu, bank sentral nasional memastikan jumlah cadangan devisa masih aman. Sebab, posisi cadangan devisa masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 9,5 bulan impor atau 9,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, PT Bestprofit Futures

Selain itu, jumlah cadangan devisa juga masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," tuturnya.

Bahkan, BI yakin cadangan devisa akan tetap memadai pada masa mendatang. Hal ini didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi. 

Kamis, 08 Oktober 2020

Vaksin Corona Bio Farma Bakal Dijual Maksimal Rp200 Ribu

 Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir memperkirakan harga vaksin virus corona hasil kerjasama dengan Sinovac akan mencapai Rp200 ribu per dosis. Best Profit

Angka tersebut meningkat dari perkiraan semula sekitar Rp75 ribu sampai Rp145 ribu. Rencananya satu orang akan mendapatkan dua dosis vaksin agar kebal dari virus corona. Bestprofit

"Mereka belum menyebutkan biaya pastinya jadi kami hanya menyiapkan anggaran aproksimasi, masih mungkin berubah. Kami berharap dengan Sinovac didapatkan maksimum Rp200 ribu untuk satu dosis. Jadi kalau dua dosis Rp400.000," ujar Honesti dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Senin (4/10). PT Bestprofit

Ia melanjutkan, pemerintah menargetkan vaksinasi kepada 170 juta penduduk. Jumlah tersebut merupakan 70 persen dari total penduduk sesuai dengan petunjuk WHO untuk bisa mencapai herd immunity. PT Bestprofit Futures

"70 persen untuk capai herd immunity. Nilai uangnya kami belum hitung semua," imbuh Honesti.

Hingga saat ini Bio Farma juga masih melakukan uji klinis tiga, salah satunya di Bandung, Jawa Barat. Uji klinis vaksin ini rencananya akan selesai pada Januari 2021.

BPOM sendiri telah meminta hasil uji vaksin Sinovac dari negara-negara lain dapat dibuka agar bisa mengukur tingkat keampuhan vaksin tersebut. "Sehingga vaksin yang digunakan tidak semata-mata kita beli tapi dapat terjamin tingkat efektifitasnya," tandas Honesti.Jika dinyatakan berhasil, pemerintah akan meminta  izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) sehingga program vaksinasi nasional bisa segera dimulai pada Februari 2021.