Kamis, 28 Februari 2019

Polda Sumut Tetapkan 11 Anggota FPI Tersangka Ricuh di Harlah NU


Polisi menangkap 11 orang anggota FPI terkait kerusuhan saat tablig akbar dan peringatan Harlah NU ke-93 di Tebing Tinggi, Sumatera Utara (Sumut). Kesebelas orang itu ditetapkan tersangka.
"Jadi seluruhnya 11 orang, dari hasil gelar perkara terpenuhi unsur pidananya, kemudian ditingkatkan menjadi tersangka. Hari ini dikeluarkan sprin (surat perintah) penahanan," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja saat dihubungi detikcom, Kamis (28/2/2019).
Kasus ini bermula dari ada tablig akbar, doa bersama dan peringatan Harlah NU ke-93 di di Lapangan Sri Mersing, Tebing Tinggi pada Rabu (27/2) pukul 09.00 WIB. Acara itu dihadiri pejabat Pemkot tebing Tinggi, pejabat Polda Sumu BEST PROFIT
Sebelas tersangka itu yakni Muhammad Husni Habibie, Suhairi alias Gogon, Muhammad Fauzi Saragih, Amiruddin Sitompul, Abdul Rahman, Syahrul Amri Sirait, Oni Qital, M Anjas alias Budi, Arif Darmadi, Ilham alias Iam, dan Rahmad Puji Santoso.

Para tersangka dikenakan Pasal 160 subsider 175 jo Pasal 55, Pasal 56 KUHP tentang penghasutan dan atau melakukan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan dan atau turut serta melakukan, menyuruh melakukan, membantu terjadinya tindak pidana. Para tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara.t, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

"Kemudian pukul 11.44 WIB, jelang acara selesai, masuklah anggota FPI, kamuflasenya masuknya tidak bersamaan sengaja untuk kurangi kecurigaan aparat bertugas. Pada saat masuk belasan orang, mereka langsung teriak-teriak minta acara dibubarkan, karena acara ini sesat," ujarnya. 

Massa FPI datang mengenakan baju bertuliskan tagar 2019 ganti presiden. Mereka juga meneriakkan 2019 ganti presiden.

Aparat yang bertugas di lokasi sempat mengingatkan bahwa acara merupakan tablig akbar dan HUT NU. Massa juga diminta untuk tidak membuat gaduh dan keributan.

Namun massa tetap memaksa dan berteriak-teriak. Massa juga mengajak ibu-ibu yang ada di acara untuk ikut protes. Sempat terjadi dorong-dorongan dan membuat ibu-ibu ketakutan karena dipaksa.

"Kemudian masyarakat juga sudah berkumpul karena merasa kegiatan tersebut dianggap liar dianggap sesat, spontanitas warga juga langsung mengusir mereka tapi mereka melawan, aparat langsung mengamankan anggota FPI tersebut," katanya.

Polis pun mengamankan 9 orang saat itu. Namun, 1 dikembalikan karena ternyata jemaah pengajian. 

"Jadi tinggal 8 orang diperiksa kemarin, kemarin malam juga dikembangkan ada tambahan 3 orang lagi diamankan, jadi seluruhnya 11 orang," tuturnya.

Rabu, 27 Februari 2019

Mendagri: e-KTP WNA yang Viral Itu Palsu!


Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan e-KTP milik WNA yang kabarnya sempat viral di media sosial, adalah palsu.
"Yang jelas, yang diviralkan dengan NIK yang dicek KPU itu namanya beda. Itu palsu karena NIK beda," kata Mendagri usai rapat koordinasi persiapan Pemilu di Kota Batam Kepulauan Riau, sebagiamana dilansir Antara, Kamis (28/2/2019).
Menurut Menteri, WNA boleh memiliki e-KTP. Namun tidak bisa menggunakan kartu identitas itu untuk memilih dalam pemilu. Bila WNA mengantongi izin tinggal dan memperoleh rekomendasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, maka diperbolehkan memiliki e-KTP. BESTPROFIT


"Soal WNA, kalau punya izin tinggal ada rekomendasi dari imigrasi dia boleh saja punya KTP-el tapi tidak punya hak pilih," kata Menteri.

Tjahjo juga memastikan tidak ada WNA yang namanya terdata dalam DPT.

"Enggak ada, silahkan cek. Karena masing-masing daerah ada WNA punya KTP-el, tapi tidak dalam konteks punya hak pilih. Karena punya KTP-el sangat selektif," kata Menteri.


Sebelumnya, di Jakarta, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menegaskan, tidak ada WNA pemilik KTP elektronik yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu.

Bahtiar mengatakan, tenaga kerja asing dengan kondisi tertentu memang wajib memiliki KTP-el sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Ayat (1) Pasal 63 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP elektronik.

Pada Ayat (3) dijelaskan bahwa KTP elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku secara nasional.A Ayat (4) Pasal 63 juga menjelaskan bahwa orang asing sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP elektronik kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.

Pada Ayat (5) disebutkan bahwa penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian. Serta pada Ayat (6) penduduk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya memiliki satu KTP elektronik.

Berdasarkan UU tentang Administrasi Kependudukan, penduduk di Indonesia dibagi dua, yakni WNI dan WNA. Sama seperti WNI, WNA juga diwajibkan memiliki KTP elektronik.

Menurut Bahtiar, ketentuan seperti ini sudah berlangsung sejak UU itu selesai dibahas pemerintah dengan DPR. Ketentuan ini juga terjadi di negara lain.

Selasa, 26 Februari 2019

Massa di PN Bandung, Bicara Kriminalisasi Ulama hingga Pembubaran HTI


Massa pendukung Habib Bahar bin Smith terus melakukan orasi di depan PN Bandung, Jalan LRE Martadinata, Kamis (28/2/2019). Sejumlah orator menyinggung kriminalisasi ulama hingga pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Usai sidang Habib Bahar, massa yang sejak pagi berkumpul di depan Pengadilan Negeri Bandung mendengarkan orasi. Salah satu orator yang menyampaikan pandangannya merupakan eks Jubir HTI Ismail Yusanto.
Ismail dari atas bak mobil menggunakan pengeras suara menyinggung kriminalisasi ulama yang terjadi belakangan ini. Salah satunya yang menimpa imam besar FPI Habib Rizieq Syihab. BESTPROFIT


"Seperti contoh menimpa Habib Rizieq Syihab. Beliau tidak melakukan apa yang dituduhkan tapi terus diperkarakan. Itu menimpa banyak tokoh berani lantang berkata benar dan kritik penguasa. Ini namanya kriminalisasi," kata Ismail, Kamis (28/2/2019).

Menurutnya kriminalisasi tidak hanya dialamatkan kepada perorangan melainkan organisasi. Salah satunya dengan dibubarkannya HTI karena dianggap menyimpang dari Pancasila.

Padahal, kata dia, organisasi HTI tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan negara. 

"HTI tidak melakukan kesalahan, kejahatan, apakah HTI mencuri uang negara, menjual aset negara, tapi HTI dituding sedemikian rupa seolah-olah penjahat dan dibubarkan," tegas Ismail.


Ia lalu mengajak massa yang didominasi pemuda ini melakukan perlawanan terhadap diskriminasi hukum di Indonesia.

"Ketidakadilan dan diskriminasi ini akan kita biarkan? Tidak. Kita lawan!" ucap Ismail diikuti massa.

Massa sudah membubarkan diri pukul 12.30 WIB. Saat ini jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung yang sebelumnya ditutup sudah dibuka.

Senin, 25 Februari 2019

Gempa M 4,8 Terjadi di Dompu NTB, Terasa sampai Bima


Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,8 terjadi di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Gempa terasa hingga Bima. 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) lewat akun Twitter resminya, @infoBMKG, menyebut gempa tersebut terjadi pada Kamis (28/2/2019) pukul 14.12 WIB.
"Pusat gempa berada di laut 72 km Barat Laut Dompu," tulis BMKG.


Gempa ini berada di kedalaman 33 km. Sedangkan titik koordinat gempa berada di 8,05 Lintang Selatan dan 117,91 Bujur Timur.
Gempa dirasakan (MMI) dalam skala III di Bima. Skala III berarti getaran dirasakan nyata dalam rumah seolah ada truk berlalu. 

Belum ada informasi perihal dampak gempa terhadap masyarakat.

Jumat, 22 Februari 2019

Aturan THR untuk PNS 2019 Dikebut, Terbit Sebelum Pilpres


Pemerintah mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN. PP Pemberian THR untuk PNS dikebut agar terbit sebelum pilpres April nanti. 
Hal tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang beredar dan dikutip detikFinance, Jumat (22/2/2019). Surat tersebut ditujukan untuk Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). 
"Mengingat jadwal pemilihan presiden pada tanggal 17 April 2019, diharapkan PP Pemberian THR Tahun 2019 dan Gaji ke-13 dapat ditetapkan sebelum pemilihan presiden," bunyi surat keterangan Kemenkeu.


Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Wiwin Istanti, tertanggal 22 Januari 2019.
Sementara dalam surat tersebut juga, waktu pembayaran THR PNS 2019 efektir dibayar pada bulan Mei 2019, 1 bulan setelah pilpres. 

Dalam surat tersebut juga dituliskan bahwa PP Pemberian THR diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).


"PP Pemberian THR Tahun 2019 dan Gaji ke-13 yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB manjadi dasar dalam penyusunan PMK THR Tahun 2019 dan Gaji ke-13," jelas isi surat tersebut.

Dalam informasi tersebut diterangkan bahwa pada 2018, gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Juli 2018 dan THR dibayarkan pada bulan Juni 2018.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Mudzakir mengatakan, percepatan penyusunan PP THR merupakan siklus yang wajar.

"Surat itu benar. Secara siklus penyusunan RPP THR dan gaji ke-13 memang dilakukan di bulan Maret dan April sehingga apa yang tercantum dalam surat sesuatu yang normal saja," jelasnya kepada detikFinance.

Kamis, 21 Februari 2019

Diberi Kelengkeng Kiai di Banyuwangi, Sandi Batalkan Puasa Sunnah


Cawapres nomer urut 02 Sandiaga Uno membatalkan puasa sunnah hari ini. Itu dilakukan saat berkunjung ke ponpes di Banyuwangi. Apa alasannya?
Hari ini, Sandi bertemu dengan Pimpinan Ponpes Nurul Abror Al Robbaniyyin dan Mursyid Thariqoh Naqsabandiyah, KH. Fadlurrahman Zaini Mun'im di Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi.
Sandi sengaja membatalkan puasanya demi menghormati tuan rumah yang sudah menyiapkan hidangan makanan dan minuman untuknya. 

KH Fadlurahman memberikan buah kelengkeng yang sudah dikupas untuk Sandi. Sandi tidak bisa menolak tawaran itu. BESTPROFIT

"Sebuah kehormatan dihidangkan makan dan minum oleh kiai. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah SWT. Ini bentuk penghormatan kepada sohibul bait," terang Sandiaga di depan undangan dan relawan, Kamis (21/2/2019). 

Dia menjelaskan, kedatangannya silaturahmi ke Banyuwangi tidak untuk kampanye. Melainkan silaturahmi dengan para kiai, habib dan para pengasuh pondok pesantren di Banyuwangi. 

Dalam kesempatan berbicara dengan masyarakat yang berkumpul di aula, Sandi mengaku tidak bicara soal visi misi. Karena ada peraturan yang melarang untuk berbicara di lingkungan pendidikan. 

"Karena memang aturannya seperti itu ya kita tidak kampanye. Kita Silaturahmi. Semoga tali silaturahmi ini terus terjaga amin," tambahnya. 


Sandi justru mengimbau para simpatisan mulai hari ini bersama-sama membaca Al Quran dan mengkhatamkan hingga 17 April 2019. Agar pemilu di Indonesia berjalan lancar dan aman. 

"Saya juga mengajak dan mengimbau para relawan, simpatisan, pendukung, mulai hari ini, bersama sama tiap malam Jumat, memulai membaca Al Quran hingga khatam sampai 17 April 2019. Untuk yang beragama lain, menyesuaikan menurut kepercayaannya masing-masing," ujarnya. 

Rabu, 20 Februari 2019

Mengapa MUI DKI Bikin Acara di Monas pada 212?


MUI DKI Jakarta menyelenggarakan acara selawat dan zikir di Monas nanti malam. Acara secara khusus digelar pada 21 Februari atau yang dikenal dengan 212. Apa pertimbangannya?

Sekretaris Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Nanda Khairiyah, mengatakan angka 212 juga sudah melekat dalam ingatan masyarakat. MUI mengadakan kegiatan zikir pada tanggal tersebut agar tak ada pihak yang memanfaatkan momentum tersebut untuk kepentingan yang lain. PT BESTPROFIT

"Jadi kenapa kalau 212? 21 Februari karena angka ini sudah telanjur melekat di masyarakat kita. Nah MUI ini melihat sebagai organisasi yang netral melihat khawatir akan adanya yang memanfaatkan momentum dan lain-lain. Jadi dari pada yang lain-lain yang membuat acara itu, lebih baik MUI yang membuat, yang putih bersih, netral, dan menyejukkan dan menyatukan," kata Nanda saat dihubungi, Kamis (21/2/2019). BEST PROFIT


Secara umum, Nanda mengatakan, tanggal itu dipilih oleh MUI karena bertepatan dengan hari Kamis di mana pengurus biasa mengisi malam harinya dengan selawat dan zikir.

"Kenapa tanggal 21 bulan Februari? Pertama, karena bertepatan dengan malam Jumat. Jadi ritual pengurus MUI DKI suka tahlil, suka ngaji kalau malam Jumat. Kemudian kita besarkan untuk kita menyejukkan," kata Nanda. BESTPROFIT


Munahar menjelaskan 'Senandung Selawat dan Zikir' merupakan sarana yang baik untuk membebaskan manusia dari keakuannya. Menurut Munahar, esensi zikir adalah menjadikan manusia sadar akan hakikat kemanusiaan. 

"Di kegiatan ini akan timbul satu pengalaman rohani yang menyadarkan umat untuk menghargai pentingnya rasa persatuan dan kesatuan," kata Munahar dalam pernyataan persnya. 

Munahar juga berbicara tentang pentingnya pendidikan pesantren dalam melahirkan kesadaran nasionalisme setiap anak bangsa. Sikap nasionalisme, menurut dia, tidak terbentuk oleh suri teladan saja tetapi lingkungan pendidikan di pesantren.

"Bukan hanya ketika berhadapan dengan penjajah, tapi sikap itu juga tertuang dalam pendeklarasian pentingnya menjaga NKRI sebagai sebuah sunatullah yang harus dibela keberadaannya dari segala bentuk tindakan destruktif yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," paparnya.

Selasa, 19 Februari 2019

Ditemukan di Hotel Mangga Besar, Anggota DPRD Buru Selatan Ngaku Istirahat


setelah dilaporkan hilang sejak Jumat (15/2) lalu, anggota DPRD Buru Selatan Sedek Titawael akhirnya ditemukan. Sedek ditemukan di sebuah hotel di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. PT BESTPROFIT

"Dia cuma pindah hotel ke Mangga Besar saja," kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Tahan Marpaung saat dihubungi detikcom, Kamis (21/2/2019).
Tahan mengatakan, Sedek ditemukan siang tadi. Polisi berhasil melacak Sedek setelah ponselnya kembali aktif. BESTPROFIT


"Tadi siang handphone-nya aktif, ketemu di Mangga Besar," imbuhnya.

Tahan mengatakan, Sedek ditemukan seorang diri. Sedek juga terkejut karena dicari polisi.

"Dia sudah komunikasi sama keluarganya, terus kita jemput ke Mangga Besar," lanjutnya.

Sementara Tahan tidak mengungkap aktivitas Sedek selama di Mangga Besar. Diketahui, Sedek ke Mangga Besar sejak tanggal 15 Februari 2019, atau 6 hari setelah dia check-out dari hotel di Cikini, Menteng, Jakpus.

"Nggak ngapa-ngapain, cuma istirahat saja," tuturnya.

Senin, 18 Februari 2019

KPU: Penanya Non Panelis di Debat Capres Harus Independen


KPU mengusulkan pihak lain selain panelis dapat bertanya dalam debat capres-cawapres Pilpres 2019. Pihak yang dimaksud yakni tokoh masyarakat yang memiliki keahlian dalam bidang terkait tema debat.
"Didiskusikan mengundang beberapa tokoh masyarakat, misalnya pelaku pendidikan, tokoh non panelis yang mereka diberi kesempatan bertanya langsung pada kandidat," ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019)
Namun, Pramono mengatakan pihaknya akan terlebih dulu mencari rekam jejak penanya. Hal ini agar penanya yang dihadirkan, bukan bagian dari pendukung salah satu paslon. 


"Tapi KPU harus hati-hati untuk mencermati track recordnya, independensinya. Jangan sampai nanti terdeteksi orang yang kita hadirkan pendukung atau simpatisan salah satu paslon kan jadi kontra produktif," ujar Pramono. 
Menurutnya belum diputuskan siapa saja yang nantinya dapat memberikan pertanyaan. Metode baru dalam debat ini masih dalam diskusi dan belum diputuskan.

"Itu belum kita putuskan, itu hanya contoh ada keinginan suara masyarakat ikut memberikan pertanyaan dalam debat kandidat. Tapi belum diputuskan," kata Pramono. 

Pramono mengatakan adanya penanya dari non panelis ini dimaksud agar masyarakat dapat menyalurkan suaranya. Serta dapat terlibat dalam debat kandidat.

"Prinsipnya ini bagian memberi ruang pada suara-suara masyarakat untuk ikut terlibat dalam debat kandidat," tuturnya. 

Jumat, 15 Februari 2019

Aturan THR untuk PNS 2019 Dikebut, Terbit Sebelum Pilpres


Pemerintah mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN. PP Pemberian THR untuk PNS dikebut agar terbit sebelum pilpres April nanti. 
Hal tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang beredar dan dikutip detikFinance, Jumat (22/2/2019). Surat tersebut ditujukan untuk Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). 
"Mengingat jadwal pemilihan presiden pada tanggal 17 April 2019, diharapkan PP Pemberian THR Tahun 2019 dan Gaji ke-13 dapat ditetapkan sebelum pemilihan presiden," bunyi surat keterangan Kemenkeu.


Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Wiwin Istanti, tertanggal 22 Januari 2019.
Sementara dalam surat tersebut juga, waktu pembayaran THR PNS 2019 efektir dibayar pada bulan Mei 2019, 1 bulan setelah pilpres. 

Dalam surat tersebut juga dituliskan bahwa PP Pemberian THR diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).


"PP Pemberian THR Tahun 2019 dan Gaji ke-13 yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB manjadi dasar dalam penyusunan PMK THR Tahun 2019 dan Gaji ke-13," jelas isi surat tersebut.

Dalam informasi tersebut diterangkan bahwa pada 2018, gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Juli 2018 dan THR dibayarkan pada bulan Juni 2018.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Mudzakir mengatakan, percepatan penyusunan PP THR merupakan siklus yang wajar.

"Surat itu benar. Secara siklus penyusunan RPP THR dan gaji ke-13 memang dilakukan di bulan Maret dan April sehingga apa yang tercantum dalam surat sesuatu yang normal saja," jelasnya kepada detikFinance.

TKN soal Video Camat Se-Makassar Dukung Jokowi: Kalau Melanggar, Diproses Saja


Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak ingin kasus camat se-Makassar yang membuat video dukungan kepada pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin lolos begitu saja lantaran mendukung petahana. Tim Kampanye Nasional menepis hal itu. 
Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Teuku Taufiqulhadi, mengatakan selama ini sang capres tak pernah melindungi kepala daerah atau aparatur sipil negara yang terbukti melanggar UU Pemilu. Mengingat, Jokowi selalu menjunjung tinggi komitmen agar ASN netral. 
"Nggak pernah ada arahan (agar ASN dukung 01) dari kami. Selama ini Pak Jokowi juga selalu menegaskan meminta ASN untuk netral," ujar Taufiqulhadi kepada wartawan, Kamis (21/2/2019). BESTPROFIT


Taufiqulhadi pun mempersilakan para camat tersebut diproses jika memang terbukti melanggar. Pihaknya tidak akan mengintervensi upaya tersebut. 

"Kalau ada pelanggaran ya diproses saja. Tidak perlu didiskusikan. Kalau memang terbukti, kami tidak melindungi dan juga tidak membolehkan seseorang melanggar UU," katanya. 

Sebelumnya, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, memprotes video yang beredar yang isinya dukungan camat se-Makassar kepada pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Andre meminta Bawaslu bertindak. 

Dalam video yang beredar, deklarasi dukungan itu dipimpin Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang notabene eks Gubernur Sulsel. "Mendukung calon presiden nomor 01 Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin 1 periode lagi menjadi presiden. Mari sama-sama berjuang dan berjihad untuk nomor...," kata Syahrul. Rekaman video terputus pada menit pertama.


ndre mengatakan Bawaslu harus mengusut video tersebut lantaran camat, menurutnya, merupakan ASN. Jika video itu benar, Andre sangat menyayangkannya.

"Kami meminta Bawaslu segera mengusut tuntas hal ini. Apalagi status camat-camat ini adalah ASN. Di mana UU Pemilu kita menyatakan ASN harus netral. Kita sudah sering mendengar kepala daerah yang menyatakan mendukung Jokowi. Meski mereka terindikasi melanggar UU, mereka selama ini aman-aman saja karena mendukung petahana," kata Andre dalam keterangannya. 

Kamis, 14 Februari 2019

Sudirman Said Cerita Miring soal Freeport, Maruarar: Silakan Asal Ada Bukti


ks Menteri ESDM yang kini memperkuat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga UnoSudirman Said, mengumbar cerita miring soal pertemuan Presiden Jokowi dengan Jim Moffet yang dalam cerita masih menjabat Executive Chairman Freeport McMoRan. Politikus PDIP Maruarar Sirait menanggapi santai cerita Sudirman itu. 
"Ya, nggak apa-apa. Pak Sudirman Said kan pernah menjadi menteri dan membantu Pak Jokowi. Kalau ada informasi yang dia miliki ya, mungkin kasih tahu saja ke publik. Mungkin baru menerimanya atau tahu sekarang," kata Maruarar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Maruarar mengatakan, setiap individu memiliki kebebasan menyampaikan pendapat atau informasi. Namun, dia mengingatkan agar pernyataan itu diiringi dengan data dan fakta. 

"Kan kita negara demokrasi, negara hukum, orang boleh menyampaikan pandangan, menyajikan informasi selama didukung data-data dan saksi," ujar influencer TKN Jokowi-Ma'ruf Amin itu. BEST PROFIT

"Saya pikir kami menghormati Pak Sudirman Said kalau punya informasi itu, ya silakan saja," imbuh Maruarar. BESTPROFIT

Sebelumnya, pernyataan Sudirman itu disampaikan di acara bedah buku bertajuk 'Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan' di Jalan Adityawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/2). Sudirman mengaku melihat Jokowi tengah mengadakan pertemuan dengan Moffet di ruang kerja sang presiden. Di sana Sudirman mengaku diperintahkan Jokowi untuk membuat draft mengenai kesepakatan pembelian saham.

Sesampainya di sebuah tempat, Moffet menyodorkan draf kesepakatan. Menurut Sudirman, draf itu tidak menguntungkan Indonesia. Kemudian setelah pertemuan dengan Moffet, Sudirman langsung menyampaikan draft tersebut kepada Jokowi. Namun, saat itu Jokowi disebut langsung menyetujui, padahal menurut Sudirman draf tersebut hanya menguntungkan pihak Freeport bukan Indonesia.

"Bapak dan Ibu tahu komentarnya pak presiden apa? dia mengatakan 'lho kok begini saja sudah mau? Kalau mau lebih kuat lagi sebetulnya diberi saja'. Jadi mungkin saja ketika pagi itu, saya nggak ikut diskusi, saya datang tulis surat, dan saya nggak tahu sebelum pertemuan itu ada siapa. Jadi saya disuruh nulis surat dengan level ini aman, nggak merusak. Tapi pak Presiden bilang 'kok begini nggak mau', jadi mungkin tanggal 7 itu mungkin sudah ada komitmen yang lebih kuat, yang dikatakan surat itu perkuat posisi mereka, dan lemahkan posisi kita," ungkap Sudirman di acara bedah buku bertajuk 'Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan' di Jalan Adityawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/2). 


Presiden Jokowi sendiri sudah buka suara soal tudingan Sudirman Said. Jokowi membantah ada pertemuan diam-diam antara dirinya dengan Bos Freeport McMoran hingga tercapai deal pembelian 51% saham tersebut. Jokowi mengatakan, pertemuan tersebut untuk membahas perpanjangan izin operasi Freeport.

"Ya perpanjangan, dia kan minta perpanjangan. Pertemuan bolak-balik memang yang diminta perpanjangan, terus apa?" kata Jokowi setelah memberikan pembekalan saksi untuk TPS di Èl Hotel Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2). 

Rabu, 13 Februari 2019

Kaesang Temani Jokowi Jenguk Ani Yudhoyono di Singapura


Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berada di Singapura untuk menjenguk istri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono. Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, ikut menemani. PT BESTPROFIT 

Dari foto yang dikirimkan Partai Demokrat, Jokowi tampak disambut oleh putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di National University Hospital (NUH), Singapura, Kamis (21/2/2019). Ada pula besan SBY, Hatta Rajasa menyambut. BEST PROFIT

Jokowi berbincang dengan SBY di salah satu ruangan di rumah sakit. Iriana dan Kaesang ikut serta. Ada pula istri AHY, Annisa Larasati Pohan.  BESTPROFIT

Ani Yudhoyono dirawat di National University Hospital Singapura sejak 2 Februari 2019. Dia mengalami kanker darah dan menjalani perawatan kesehatan di Singapura atas rekomendasi tim dokter kepresidenan Indonesia.

Sementara sejumlah tokoh turut menjenguk Ani pada hari ini, di antaranya politisi PAN Zulkifli Hasan dan Asman Abnur, mantan gubernur Jakarta Sutiyoso dan mantan menteri luar negeri Marty Matalegawa. Rocky Gerung juga diketahui sempat datang ke NUH Singapura. 

Selasa, 12 Februari 2019

MA Restui Persidangan Habib Bahar Dipindah ke Bandung

Mahkamah Agung (MA) telah menyetujui persidangan Habib Bahar bin Smith digelar di Bandung. Berkas perkara dugaan penganiayaan pun segera dilimpahkan ke pengadilan.
Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan (SK) Ketua MA nomor : 24/KMA/SK/II/2019. Surat itu diterima Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong pada Senin (11/2) kemarin.
"Sudah kita terima pada hari senin. Isinya tentang penunjukan pengadilan negeri Bandung untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Habib Bahar bin Smith," ucap Kasipenkum Kejati Jabar Abdul Muis Ali kepada detikcom via pesan singkat, Selasa (12/2/2019).
Dengan telah ditunjuknya PN Bandung sebagai lokasi persidangan, jaksa akan segera melimpahkan berkas perkara tersebut ke PN Bandung. Untuk jadwal persidangan menunggu penetapan dari PN Bandung setelah dilimpahkan.
"Sesegera mungkin kita akan limpahkan," kata Abdul.
Pemindahan persidangan ini berawal dari pengajuan Kejari Cibinong ke MA. Pemindahan dilakukan mengingat faktor keamanan dan demi lancarnya persidangan.

"Alasan yuridis itu bisa. Alasan situasi dan keamanan demi lancarnya proses persidangan," ucapnya.
Bahar ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polda Jabar dalam kasus dugaan penganiayaan dua remaja MHU (17) dan ABJ (18). Polisi menjerat BS dengan pasal berlapis yakni pasal 170 ayat (2), pasal 351 ayat (2), pasal 333 ayat (2), dan pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Senin, 11 Februari 2019

Temui Ma'ruf Amin, Tanri Abeng Sodorkan Konsep Badan Usaha Milik Rakyat

Cawapres nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin pagi ini menerima sejumlah tamu di rumahnya. Di antaranya yang sudah terlihat hadir adalah Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng dan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo.
Pertemuan berlangsung di rumah Kiai Ma'ruf di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019). Ma'ruf menyatakan pertemuan dengan Tanri hanya silaturahmi biasa.
"Beliau bersilaturahmi, saya kira semua orang sudah tahu seorang ahli manajemen pendiri BUMN ahli ekonomi. Berbincang tentang bagaimana masa depan ekonomi Indonesia dan apa yang sudah kita miliki, bagaimana memaksimalkan potensi. Kemudian beliau ini sangat paham betul," kata Ma'ruf kepada wartawan. BESTPROFIT
"Saya berterima kasih beliau ini sudah bersedia untuk bersilaturrahim dan membicarakan hal-hal masa depan bangsa," sambungnya.
Tanri mengatakan hal senada. Eks Menteri BUMN ini mengaku berdiskusi banyak hal dengan Kiai Ma'ruf soal bagaimana memajukan perekonomian bangsa.

"Saya melihat bahwa kita ini sudah maju sebagai negara. Tapi kan tidak bisa berhenti di sini. Kemajuan pembangunan harus dimajukan. Itu yang saya namakan suntainability daripada pembangunan. Kebetulan peranan daripada BUMN sebagai pelaku ekonomi negara itu luar biasa yang kebetulan saya yang mendirikan 21 tahun yang lalu pada saat krisis," ujarnya.

"Sekarang BUMN kita sudah menjadi betul-betul pendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh sektor. Tapi kan kita juga harus melihat bagaimana kita perlu untuk membangun ekonomi yang bisa merata. Sehingga tidak terjadi kesenjangan yang melebar," sambung Tanri.

Kepada Kiai Ma'ruf Tanri kemudian memaparkan konsep Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) yang sudah dia rancang sejak 5 tahun lalu. Dia meyakini jika konsep ini dijalankan, maka kesenjangan ekonomi bisa ditekan.

"Ini adalah sebenarnya korporatisasi dari usaha-usaha kecil menegah dan koperasi sehingga berskala. Dan di dalam pengembangannya itu dia bisa bekerja sama dengan usaha besar. Nah salah satu usaha besar itu BUMN itu sendiri. Kalau dia berkolaborasi dan bekerja sama maka dua-duanya diuntungkan. Usaha besar mendapat bahan baku yang lebih murah dan berkualitas dan usah kecil menengah memperoleh pasar dan dorongan dari industri yang besar," jelasnya.
Dalam perbincangan itu, lanjut Tanri, Kiai Ma'ruf juga memaparkan bagaimana konsep ekonomi berkeadilan. Dia merasa itu sejalan dengan konsep BUMR. 

"Inilah yang sebenarnya kita harus dorong pertumbuhan yang berkeadilan itu. Ternyata dengan Pak Kiai ini beliau pemikirannya sama. Mungkin saya lebih mendetail karena saya orang manajemen. Jadi saya bisa terjemahkan dalam struktur manajemen dan operasionalisasinya dalam struktur manajemen pula. Karena saya percaya bahwa nilai tambah itu akan tercipta melalui good managemen. Beliau sepakat tadi nilai tambah ini harus terjadi," jelasnya.

Kiai Ma'ruf menimpali, dia memiliki satu konsep yang disebut arus baru ekonomi Indonesia. Dia berharap ke depan BUMN bisa bersinergi dengan usaha milik rakyat agar saling menguntungkan.

"Kalau saya menamakan ini namanya arus baru ekonomi Indonesia, ini supaya menghilangkan disparitas-disparitas mengkolaborasi yang kecil dan besar. jadi memang ide ini sudah pas betul dan kita harapkan ini menjadi program pemerintah ke depan. Siapapun yang berkuasa di negeri ini. Tapi saya dan Pak Tanri punya pikiran yang sama, cuma beliau punya kemampuan manajemen karena beliau punya keahlian bagaimana itu langkah langkah usaha rakyat itu dikoorporasikan dan dikelola supaya lebih diefesiensikan dan ini bisa menimbulkan perubahan besar di negara ini," papar Ma'ruf. 

Jumat, 08 Februari 2019

Janji Jokowi Ekonomi Tumbuh 7% Hanya Tinggal Mimpi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2014 berjanji akan membuat ekonomi Indonesia tumbuh hingga 7%. Namun, hingga akhir jabatannya kini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah sampai angka yang dijanjikan.
PT BESTPROFIT
Janji tersebut merupakan salah satu dari 9 program nyata Jokowi. Selain itu, dalam janjinya apabila pertumbuhan ekonomi berhasil menyentuh 7%, Jokowi ingin memberikan uang Rp 1 juta/bulan untuk keluarga miskin.
BEST PROFIT
"Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan termasuk memberikan subsidi Rp 1 juta setiap bulannya untuk keluarga prasejahtera sepanjang pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7 %," bunyi janji Jokowi saat Pemilu 2014 lalu.
BESTPROFIT
Kenyataannya hingga kini, pertumbuhan ekonomi masih di bawah 7%. Terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini Rabu (6/2/2019), baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, per tahun 2018 sendiri angkanya hanya mencapai 5,17%.

Selain itu memang pertumbuhan ekonomi di empat tahun terakhir pun masih belum ada yang mencapai 7%, meskipun naik tiap tahunnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%. Angka pertumbuhan ekonomi meleset dari target yang ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABNP) 2018 sebesar 5,4%.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan memang target pertumbuhan yang tinggi biasanya masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) yang dibuat untuk lima tahun.

"Saya melihat kalau RPJMN itu dibuat untuk lima tahun ke depan. Tapi kan banyak sekali hal yang tidak terduga, misalnya kita kan tidak terpikir kalau The Fed akan naikkan bunga dan ada perang dagang antara AS dan China," kata Suhariyanto dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

Berikut data pertumbuhan ekonomi era Presiden Joko Widodo:
2015: 4,88%
2016: 5,03%
2017: 5,07%
2018: 5,17%

Kamis, 07 Februari 2019

Sutopo Vs Kanker Paru Stadium 4B: Perjuangan Mencari Kesembuhan

Berbagai upaya telah ditempuh Sutopo Purwo Nugroho untuk sembuh dari kanker paru stadium 4B. Tanpa meninggalkan terapi medis, BESTPROFIT ia juga mengonsumsi herbal dan bahkan ikut ruqyah. Yang pasti, tidak sedikitpun semangat hidup Sutopo tergoyahkan oleh penyakit yang diidapnya sejak Desember 2017. Kepala Pusat Data dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini bahkan tetap rajin menjalankan tugas menginformasikan bencana yang bertubi-tubi melanda tanah air. PT BESTPROFIT

Bagaimana perjuangan Sutopo melalui itu semua? Berikut ini detikHealth menghadirkan video wawancara eksklusif dengan sang pejuang kanker. BEST PROFIT

Rabu, 06 Februari 2019

Anak Vicky Prasetyo Bosan Gonta-ganti Mami

Vicky Prasetyo tengah menggandeng mahasiswi cantik bernama Anggia Chan yang mulai dikenalnya sejak Desember 2018. Mengetahui kedekatannya tersebut, ternyata Vicky Prasetyo belum mengenalkan Anggia ke orang tua.
PT BESTPROFIT
"Belum, nyokap gua baru kemarin nikahin anaknya, ikut penggerebekkan, kasihan. Pelan-pelan aja dulu," jawab Vicky saat ditemui di Gedung Trans TV, Tendean, Rabu (6/2).
Namun, Vicky sudah mengenalkan Anggia kepada anaknya, Cinta. Mengetahui sang ayah sedang dekat dengan perempun lagi, ternyata membuat anak dari Vicky Prasetyo mengungkapkan perasaannya. BEST PROFIT
"Tapi anak gua jadi kayak nanya juga gitu. "Dad please dong, ini yang terakhir dong, aku bosen ganti-ganti mami terus'," ungkap Vicky. BESTPROFIT

"Kan dia nanya juga kan, diakan udah gede juga udah kelas 1 SMP. Jadi suka nanya-nanya kayak gitu. "Dad kakak Anggia itu baik", dia panggil Anggia, "Baik terus nyaman. Tolong dong dad jangan ganti-ganti lagi aku bosen," tutup Vicky.   

Selasa, 05 Februari 2019

Dari Telaga Sarangan, Sandiaga Kirim Salam untuk Menteri Susi

Saat berkunjung ke Telaga Sarangan, Magetan, Sandiaga Salahuddin Uno teringat tantangan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ia pernah ditantang untuk menyulap Danau Sunter menjadi seperti Geneva di Swiss.
PT BESTPROFIT
Dari Telaga Sarangan, Sandi menjawab tantangan tersebut dengan menyampaikan salam untuk Susi. Menurutnya, telaga tersebut bisa dikembangkan menjadi atau akan tampak lebih indah dari Danau Geneva. BEST PROFIT
"Bu Susi, ini salam balik saya dari Lake Sarangan atau Telaga Sarangan, keindahan dan kebersihannya nggak kalah dengan Lake Geneva, nanti kita tingkatkan lagi pelayanan dan penataannya, paling nggak sama dengan Lake Geneva," kata Sandi kepada wartawan setelah berlari dua putaran mengelilingi Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur, Rabu (6/2/2019) pagi.  BESTPROFIT
Calon Wakil Presiden nomor urut 02 itu mengatakan, pesona alam Indonesia sangat luar biasa. Salah satunya Telaga Sarangan.
"Nggak usah Lake Geneva, datang saja ke Telaga Sarangan untuk menghidupi pariwisata kita, menghidupi UMKM yang berada di sekitar telaga ini. Lihat saja keindahannya, bisa dinikmati dengan duduk melihat alunan air tertiup angin. Berlari mengelilinginya, makan dengan pemandangan menakjubkan atau naik boat mengelilingi telaga. Ini yang mendatangkan banyak wisatawan dan menggerakkan perekonomian dan menyerap lapangan kerja," tambahnya.

Di penghujung 2017, Menteri Susi menyinggung dan memuji keindahan Danau Geneva di Swiss. Kemudian ia membandingkan Geneva dengan Danau Sunter. Ia menantang Sandi yang kala itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menyulap danau di Jakarta Utara itu seperti Geneva.

Senin, 04 Februari 2019

Australia Desak China Bertindak Bertanggung Jawab di Laut China Selatan

Menteri Pertahanan Australia Christopher Pyne meminta Beijing bertindak secara bertanggung jawab di Laut China Selatan dan menghindari meniru pendekatan Rusia "kemungkinan adalah kebenaran" dalam diplomasi.
Menyampaikan pidato utama kepada para pemimpin militer di Singapura, Christopher Pyne menekankan bahwa tidak ada negara yang ingin menghambat pertumbuhan dan kemakmuran China.
Namun dia mendesak Beijing untuk memikirkan kembali pendekatannya terhadap perairan Laut China Selatan yang bermuatan politis, dengan beralasan kekuatan dunia tengah mengikis kepercayaan regional dan meningkatkan kecemasan, termasuk dengan kegiatan seperti membangun pulau buatan di perairan yang disengketakan.
"Menyelesaikan perselisihan di Laut China Selatan sesuai dengan hukum internasional akan membangun kepercayaan pada kesediaan China untuk mendukung dan memperjuangkan budaya strategis yang menghormati hak-hak semua negara," kata Pyne.

"Bagi mereka yang memiliki kekuatan besar ada tanggung jawab besar, dan jadi saya meminta China untuk bertindak dengan tanggung jawab besar mengenai Laut Cina Selatan."

Menteri Christopher Pyne menjanjikan dukungan Australia untuk kegiatan multilateral di Laut China Selatan, jika diperlukan, untuk mengingatkan Beijing kalau Laut China Selatan adalah perairan internasional.

China diadukan oleh sejumlah negara kecil tetangganya di perairan yang menilai China telah mengklaim seluruh kawasan Laut China Selatan.

Sementara Australia "tidak tertarik untuk mengekang China," Australia menginginkan negara-negara Indo-Pasifik tidak harus membuat "pilihan antara keuntungan ekonomi dan kedaulatan," kata Pyne.

Pyne menggambarkan ketegangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China yang digambarkan sebagai "persaingan kekuatan besar yang menentukan zaman kita".

Namun, ia mengabaikan dugaan kemungkinan terjadinya perang dingin diantara kedua 'kelas berat dunia' yang sedang berseteru tersebut.

"Ini adalah karakterisasi sederhana dan tidak terlalu canggih dari paradigma geo-strategis yang jauh lebih kompleks dan dinamis," kata Pyne.

"Setiap pembagian wilayah menjadi blok-blok seperti Perang Dingin di kawasan ini dipastikan akan gagal mengingat hal seperti itu mewajibkan dilakukannya pilihan yang semu antara kemakmuran dan keamanan."

Meskipun ia tidak secara langsung menyebut nama Rusia, Menteri Pyne menyinggung soal aneksasi Krimea dari Ukraina pada tahun 2014 dan menyebut Pemerintahan Vladimir Putin sebagai oligarki yang mengancam supremasi hukum.

"Penegakan hukum sedang dalam ancaman oligarki yang berpikir bahwa mereka memiliki hak sejak lahir untuk sesuka hati dan semau mereka melakukan campur tangan," kata Pyne.

"Penegakan hukum juga berada di bawah ancaman dari negara-negara yang memperlakukan semua ruang dunia maya seperti kekuasaan pribadi mereka sendiri, untuk melakukan apa yang mereka kehendaki dan mengambil apa yang bukan hak mereka."

Australia tingkatkan pertahanan maritim Video Player failed to load. 
Otoritas persemakmuran telah mengalokasikan lebih dari $ 90 miliar untuk membangun armada kapal selam kelas baru, frigat dan kapal lain dalam rangka memperkuat kemampuan maritim Australia.

Tetapi, jika dibandingkan dengan ukuran angkatan laut seperti milik Tentara Pembebasan Rakyat China, kekuatan armada angkatan laut Australia tidak ada artinya.

Armada Australia terdiri dari 48 kapal, kapal dan kapal selam dibandingkan dengan sekitar 220 kapal tempur saja milik Angkatan Laut China (China berencana untuk meningkatkan ini menjadi 351 pada tahun 2020).

Dalam wawancara sebelumnya dengan ABC, Jai Galliott, pakar kekuatan angkatan pertahanan dari kelompok Teknologi Pertahanan & Keamanan di Fakutltas Teknik Universitas New South Wales dan dosen Teknologi Informasi di Akademi Angkatan Pertahanan Australia, mengatakan bahwa "negara-negara seperti Australia selalu 10 sampai 30 tahun tertinggal dibandingkan dengan AS dan negara utama di Eropa ".

"Dan bahkan jika Australia berupaya menambah 80 armada kapal yang layak, armada kecil Angkatan Laut China saja akan menjadi masalah utama bagi Australia," kata Dr Galliott.

Christoper Pyne mengatakan Autsralia berharap dapat meningkatkan anggaran pertahanannya menjadi lebih dari 2 persen dari produk domestik bruto pada tahun 2021.

"Australia melihat perannya sebagai salah satu yang dapat berbicara dengan China dan Amerika Serikat secara terbuka dan terus terang," katanya.

"Kami jelas merupakan sekutu yang sangat dekat dari Amerika Serikat ... tetapi kami tidak yakin kami harus memilih antara keamanan dan kemakmuran, dan kami di masa lalu belum pernah melakukannya dan kami tidak juga berniat melakukannya di masa depan."

Penahanan YangHengjun
Menteri Pertahanan Christopher Pyne mengunjungi Beijing minggu lalu untuk pertemuan dengan mitranya Menteri Pertahanan China Wei Fenghe.

Mereka membahas penahanan penulis Cina-Australia Yang Hengjun, yang dituduh China membahayakan keamanan nasionalnya.

Pyne mengatakan akses konsuler ke Yang, seorang novelis berusia 53 tahun dan komentator online "telah diberikan".

Dia tidak memberikan perincian lebih lanjut tentang masalah ini tetapi mengatakan hubungan Australia dengan China dalam "kondisi positif".

Jumat, 01 Februari 2019

Wiranto: Daerah Rawan Konflik Pemilu Dinetralisir dalam 6 Bulan

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan Polri dan Bawaslu telah mengantongi data daerah-daerah yang dinilai rawan saat penyelenggaraan Pemilu 2019. Wiranto menuturkan aparat telah menetralisir kerawanan di daerah-daerah sejak 6 bulan sebelum hari H pemilu. PT BESTPROFIT

"Semua sudah dipetakan. Kemudian dari peta itu, dalam waktu enam bulan kita netralisir kerawanan itu. Sehingga di hari H bisa zero, supaya ancaman sangat kecil," kata Wiranto usai memberi pembekalan dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2019 di lobi Auditorium STIK-PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019). BEST PROFIT
Wiranto menjelaskan, untuk Bawaslu, kerawanan dilihat dari segi proses distribusi logistik pemilu dan kesiapan pelaksanaan pencoblosan. BESTPROFIT
"Bawaslu juga sudah melakukan survei indeks kerawanan pemilu, tapi bukan dari sisi keamanan. Tapi dari segi penyelengaraannya, dari sisi kotak suara belum beres, daftar pemilih belum beres, dan sebagainya," jelas Wiranto.
Wiranto melanjutkan, kesadaran masyarakat dan partai politik mengenai pemilu damai juga penting. Upaya pemerintah dalam mewujudkan pemilu yang tertib dan aman akan berhasil jika didukung masyarakat dan partai politik yang berkompetisi.

"Makanya saya sampaikan harapan dan permohonan kepada para pemimpin partai politik dari pusat dan daerah, seluruh masyarakat pemilih, marilah kita manfaatkan pemilu sebagai pesta demokrasi. Bukan sebagai ajang konflik, bukan sebagai suatu kesempatan saling membenci, saling menjelekkan, saling menista, bukan," ucapnya.

"Tapi saling adu kompetisi untuk hasilkan pemimpin yang berkualitas ke depan nanti," sambung dia.