BPN Prabowo Nilai Kemendagri Rasional soal Wacana Kepala Daerah Naik Gaji

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) rasional terkait wacana meningkatkan gaji para kepala daerah. Menurut BPN, sudah seharusnya para kepala daerah diberi gaji tinggi agar meminimalisir penyebab korupsi.

PT BESTPROFIT

"Kami dari awal sudah menyampaikan bahwa gaji kepala daerah, gaji ASN, gaji jaksa, hakim, polisi, TNI, harus naik. Bagaimana kita mau membangun bangsa kalau gaji para pemangku kebijakannya rendah. Kan tidak adil," kata Jubir BPN Andre Rosiade kepada detikcom, Kamis (24/1/2019) malam. BEST PROFIT

Dia mengatakan gaji para kepala daerah saat ini tegolong kecil karena tanggung jawab para kepala daerah, seperti APBD yang harus dikelola sangat besar. Andre pun menyinggung kembali pernyataan Prabowo saat debat pilpres soal meningkatkan gaji kepala daerah agar mencegah korupsi. BESTPROFIT

"Pak Prabowo ingin membenahi struktur gaji, meningkatkan gaji para pejabat, PNS, kepala daerah, tentara, hakim, jaksa, semua dinaikin. Caranya bagaimana? Ya negara harus menyediakan uang sejak awal. Makanya, Pak Prabowo bilang masalah kita uang nggak ada. Makanya, Prabowo-Sandiaga hadir dengan program ekonomi agar uang ada, bisa bayar utang, termasuk menggaji kepala daerah," ucapnya.

Menurut Andre, ide Prabowo itu ditolak Jokowi yang merupakan capres petahana. Namun, Andre memuji Kemendagri yang dianggap tetap rasional karena menjadikan peningkatan gaji para kepala daerah sebagai prioritas ke depan.

"Kalau Kapuspen Kemendagri mungkin rasional ya bahwa gaji nggak cukup. Kalau Pak Jokowi jawabannya pencitraan, beda kalau Kapuspen melihat ini masalah serius. Sudah stadium empat, ditangkapi terus (kepala daerah). Jadi Kapuspen Kemendagri melihat rasional memang harus butuh kenaikan gaji (kepala daerah)," ujar Andre.

Sebelumnya, Kemendagri menyebut persoalan penghasilan menjadi salah satu penyebab kepala daerah terlibat korupsi. Sebagai pencegahan, Kemendagri menyatakan peningkatan gaji kepala daerah menjadi prioritas.

"Saya pikir salah satu faktor pemicu kepala daerah selalu mencari-cari sumber pembiayaan alternatif bahkan di luar ketentuan hukum. Ke depan soal peningkatan penghasilan tetap kepala daerah atau wakil kepala daerah patut menjadi prioritas. Ini penting agar sang pemimpin daerah yang kita pilih melalui proses Pilkada yang di pilih secara langsung, yang begitu mahal tidak tumbang seketika karena soal-soal korupsi," kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharudin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/1).

Hal itu disampaikan Bahtiar terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Mesuji Khamami. Meski mewacanakan peningkatan gaji para kepala daerah, Bahtiar menyatakan kenaikan gaji itu masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Tabloid Indonesia Barokah Ditemukan di 8 Masjid di Sukoharjo

Sebuah tabloid bermuatan politik bernama 'Tabloid Indonesia Barokah' juga ditemukan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Peredaran tabloid tersebut ditemukan di 8 masjid Kota Makmur. Yakni 3 masjid di Kecamatan 4 masjid di Kecamatan Grogol dan 1 masjid di Kecamatan Kartasura. PT BESTPROFIT

Komisioner Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Sukoharjo, Muladi Wibowo membenarkan adanya temuan tersebut. Setiap masjid dikirimi sebuah paket yang masing-masing paket berisi 3 bundel tabloid. BESTPROFIT

"Ada 3 tabloid dalam setiap paket yang dikirimkan ke setiap masjid," ujar Muladi,
saat ditemui wartawan di kantor Panwascam Kartasura, Rabu (23/1). BEST PROFIT

Menurut dia, paket tersebut dikemas secara rapi dalam sebuah amplop cokelat. Pada bagian luarnya tertulis alamat lengkap masjid tujuan serta pengirim atas nama redaksi Tabloid Indonesia Barokah di Pondok Melati, Bekasi.

Dalam setiap bendel tabloid terdapat dari 16 halaman. Judul-judul artikel dalam tabloid itu, antara lain 'Reuni 212: Kepentingan Umat atau Kepentingan Politik' dan 'Obor Rakyat, Asal Usul Fitnah Jokowi PKI dan Antek Asing'.

"Bawaslu Sukoharjo akan terus menyisir masjid-masjid di setiap desa. Kami juga menyarankan agar tabloid itu tidak dibagikan kepada jemaah," katanya.

Terkait isi tabloid tersebut, Muladi enggan menyampaikannya. Dia berdalih hanya bertugas untuk menginventarisasi peredaran tabloid itu.Selain itu, Bawaslu juga sedang mengkaji isi tabloid tersebut.

" Nanti juga akan dilihat dari Dewan Pers. Kami hanya bicara peredarannya bukan isi dan substansinya," pungkas dia.

Menhan: Syarat Pembebasan, Abu Bakar Ba'asyir Harus Janji Tak Ajak Orang Lawan Negara

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan, negara harus mendapatkan timbal balik dari pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Salah satu bentuk timbal baliknya, Ba'asyir harus berikrar setia pada Pancasila dan NKRI.

"Kita kan sudah toleran, dia sudah tua sudah lama di penjara dengan rasa kemanusiaan presiden biar saja dia di rumah dengan keluarganya, bukan mendoakan dia cepat sakit berat enggak. Biar Dia berkumpul dengan orang rumah, cucunya, anaknya di masa tuanya," kata Ryamizard di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1). PT BESTPROFIT 

"Itu kan harus ada timbal balik dong, timbal balik kan bukan untuk Presiden, untuk negara ini," sambungnya. BEST PROFIT

Ryamizard menuturkan perjanjian itu penting untuk keamanan negara setelah Ba'asyir bebas. Ba'asyir diminta berjanji tidak akan menyebarkan paham radikal dan melawan konstitusi negara. BESTPROFIT

"Kalau dia memang harus berjanji, ada perjanjian dong. Tidak menyebarkan macam macam seperti dulu mengajak orang berbuat melawan negara dan lain-lain. Ada syarat juga tidak bebas begitu saja," ungkapnya.

Sebelumnya, kuasa hukum terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir, Achmad Michdan, memastikan ideologi kliennya soal kenegaraan tidaklah berubah. Dia menginginkan agar Indonesia dapat menerapkan aturan Islam.

"Saya pikir ustaz ini lebih pada kecintaannya lebih ke Islam. Dia memang agak prinsip soal Keislaman itu. Beliau memang menginginkan bagaimana negara ini diatur secara Islam, itu benar. Tapi kalau sepanjang dilakukan secara konstitusional, saya pikir nggak ada masalah," tutur Michdan di kawasan Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1).

Menurut Michdan, dakwah Abu Bakar Ba'asyir selama ini menyuarakan hukum yang baik adalah aturan Islam. Untuk itu, demi kemaslahatan Indonesia maka aturan tersebut harus diterapkan.

"Jadi kalau mau bagaimana mengatur negara ini dengan baik, berguna bangsa dan negara, maka aturlah secara Islam," jelas dia.

Duta Besar Selandia Baru Mengaku Suka Nasi Padang dan Rendang

Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, HE Trevor Donald Matheson akan mengakhiri masa jabatannya pada Februari mendatang setelah empat tahun. Dia menceritakan selama di Indonesia sangat suka dengan makanan Indonesia. PT BESTPROFIT

Berbagai variasi panganan pedas, mulai dari rendang hingga nasi padang. "Banyak, rendang, nasi padang, masakan pedas tetapi saya sangat suka variasinya yang sangat banyak yang menunjukkan keragaman Indonesia, banyak suku banyak bahasa daerah dari Aceh sampai Papua dan saya sudah hampir mengunjungi hampir semua," kata Matheson usai berpamitan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Rabu (23/1). BESTPROFIT

Dia juga berharap para turis khususnya masyarakat Selandia Baru untuk lebih menjelajahi Indonesia. Tidak hanya Bali, ada juga 17 ribu pulau yang bisa dieksplore. BEST PROFIT

"Saya harap orang-orang Selandia Baru bisa mengeksplor lebih banyak, baik warganya. Dari Sumatera, Kalimantan, Maluku dan tentu saja Papua," kata Matheson.

Sebelumnya, dia bersama JK banyak berdiskusi. Mulai dari manajemen bencana hingga berencana akan melakukan kerja sama di bidang pendidikan dan pariwisata.

"Selandia Baru punya industri kreatif yang melahirkan The Hobbit dan Lord of the Ring hal-hal kreatif yang dilakukan NZ dan maka kita bisa melakukan kolaborasi lebih banyak dan maju bersama Indonesia," ungkap Trevor.

Pak Jokowi Jangan Bangun Jalan Tol Melulu, Kereta Kapan?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memimpin pemerintahan lebih dari empat tahun. Sejak awal memerintah, Jokowi terus fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol hingga sekarang ini. PT BESTPROFIT

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR yang dirangkum detikFinance akhir 2018, total panjang jalan tol yang sudah dioperasikan pada periode Oktober 2014-Oktober 2018 mencapai 423,17 km. BEST PROFIT

Saat ini, pemerintah pun sudah menyambungkan Jakarta-Surabaya dengan jalan tol, atau biasa disebut proyek Trans Jawa. Selain itu, proyek Tol Trans Sumatera juga sedang digenjot pemerintah saat ini.  BESTPROFIT

Pembangunan jalan tol memang memberikan banyak manfaat. Mulai dari logistik, hingga menghidupkan sektor-sektor ekonomi yang dilewati jalan tol itu sendiri. Namun, sudah cukupkah pemerintah membangun jalan tol? Bagaimana dengan nasib kereta api yang seharusnya menjadi transportasi massal?

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai, seharusnya pemerintah sudah cukup membangun jalan tol. Dia bilang, pemerintah seharusnya bisa berhenti membangun jalan tol yang tak terlalu dibutuhkan. 

"Bangun tol sudah oke lah, tapi yang nggak perlu ya nggak usah. (Seperti tol) Solo-Yogyakarta, ada Tasik-Cilacap, Cilacap-Yogyakarta, sekarang yang jalur selatan saja belum maksimal udah mau dibangun tol lagi. Cukup yang ada sekarang. Sudah berhenti," katanya kepada detikFinance, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Menurut Djoko, pemerintahan yang dipimpin Jokowi harus mulai fokus untuk membangun transportasi massal seperti kereta api. Sebab, pembangunan proyek kereta api tak banyak ditonjolkan oleh pemerintah. Khususnya kereta api jarak jauh.

"(Contoh mau bangun) Tol Bawen menuju Yogyakarta, itu memaksa. Padahal Bawen-Yogyakarta dengan jalur kereta itu sudah bisa dan murah. Jadi sekarang memang harus kereta," katanya.

Lebih dari itu, Djoko mengatakan, pemerintah seharusnya bisa meniru pembangunan negara-negara maju seperti China atau Jepang. Di mana, negara-negara maju lebih mengutamakan pembangunan transportasi massal seperti kereta.

"Kalau China, Jepang itu mereka lebih mengutamakan public transport seperti kereta. Kereta mereka tinggi. Jadi memang harus kereta dahulu," tuturnya.

Australia Keberatan soal Rencana Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir

Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison menghubungi pemerintah Indonesia terkait rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Rencana pembebasan menuai perhatian khusus dari Australia, yang sejumlah warganya menjadi korban ledakan bom Bali pada 2002, yang didalangi Ba'asyir.

PT BESTPROFIT

"Posisi Australia dalam persoalan ini tidak berubah. Kami selalu menyampaikan keberatan paling mendalam," ucap PM Morrison kepada wartawan di Melbourne, seperti dilansir Reuters dan abc.net.au, Senin (21/1/2019). 

BEST PROFIT

"Kami menjadi mitra ketika menyangkut pemberantasan terorisme dan ekstremisme agama, dan kami akan terus melanjutkan itu dan kami akan terus terlibat secara langsung dengan pemerintahan Indonesia dalam persoalan yang sangat sensitif ini, tapi saya pikir itu tidak akan membantu dengan melibatkan proses secara publik," imbuhnya. 

Diketahui bahwa sekitar 88 orang dari total lebih dari 200 orang yang tewas dalam ledakan bom Bali pada 2002 merupakan warga Australia. Pemerintah Australia sebelumnya selalu menyuarakan perlawanan terhadap peringanan hukuman untuk Ba'asyir.

BESTPROFIT

Pada Maret 2018, kantor mantan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menyebut Ba'asyir sebagai 'dalang' di balik ledakan bom Bali. Kantor Menlu Bishop saat itu menyatakan warga Australia mengharapkan keadilan terus ditegakkan hingga ke 'level maksimal yang diperbolehkan oleh aturan hukum Indonesia'.

"Abu Bakar Ba'asyir tidak seharusnya diperbolehkan menghasut orang lain untuk melakukan serangan di masa mendatang terhadap warga sipil tak bersalah," demikian pernyataan kantor Menlu Bishop pada saat itu.

Dalam pernyataannya pada Jumat (18/1) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pertimbangan-pertimbangan untuk pembebasan Ba'asyir yang merupakan terpidana kasus terorisme.

"Faktor kemanusiaan. Artinya, beliau sudah sepuh. Ya faktor kemanusiaan. Termasuk kondisi kesehatan," kata Jokowi di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat.

Jokowi mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan yang panjang. Termasuk mempertimbangkan sisi keamanan dan kesehatan Ba'asyir. Ditegaskan juga oleh Jokowi bahwa pertimbangan itu dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, dan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra. Pembahasan mengenai pembebasan Ba'asyir tersebut sudah dilakukan sejak awal 2018.

"Ini pertimbangan yang panjang, pertimbangan sisi keamanan dengan Kapolri, pakar, dan terakhir dengan Pak Yusril," katanya. 

Fadli Zon Sebut Edy Rahmayadi Gentleman Mundur dari PSSI

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghargai pengunduran diri Edy Rahmayadi dari jabatan Ketum PSSI. Edy Rahmayadi dianggap menunjukkan sikap kesatria.

PT BESTPROFIT

"Ya, kalau itu kan pilihan pribadi Pak Edy, ya, saya kira itu juga sifat dan sikap yang gentleman," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2019). 

BEST PROFIT

Fadli menduga keputusan mundur dari PSSI dilakukan karena Edy ingin konsentrasi memimpin Sumatera Utara. BESTPROFIT

"Mungkin beliau harus berkonsentrasi untuk mengurus daerah. Sumut ini kan daerah yang besar, kalau tidak salah keempat terbesar di Indonesia ini kan penduduknya Sumatera Utara," kata Waketum Gerindra ini.

"Ini juga kayak kemarin tuh kalau udah bilang terbesar tuh udah dari Malaysia, seolah-olah nggak diperiksa dulu, kan penduduknya memang lebih besar. Jadi, kalau kita lihat, Sumatera Utara ini kan penduduknya besar," sambung Fadli. 

Apalagi, menurut Fadli, mengurus daerah dan mengurus PSSI tidak bisa setengah-setengah alias perlu fokus.

"Perlu konsentrasi jadi nggak bisa part timer lah, dan juga sepakbola tidak bisa diurus part timer. PSSI ini kan kita harapkan menjadi organisasi yang bisa memajukan sepakbola kita, jadi harus full timer. Jadi orang itu harus punya dedikasi waktu tenaga penuh, sementara beliau kan sebagai gubernur kan nggak bisa sepenuhnya mengurus PSSI. Saya kira itu sikap yang gentleman," tutur dia. 

Edy sebelumnya sempat rangkap jabatan selama kurang-lebih 4,5 bulan sebagai Gubernur Sumut dan Ketum PSSI. Mundurnya Edy disampaikan dalam Kongres PSSI yang digelar di Nusa Dua, Bali. 

Edy meminta maaf karena gagal memenuhi target selama memimpin PSSI. Dia mengakui tugas sebagai orang nomor satu PSSI berat. Posisi Edy kini digantikan Joko Driyono sebagai Plt Ketum PSSI.