Temui Ma'ruf Amin, Tanri Abeng Sodorkan Konsep Badan Usaha Milik Rakyat

Cawapres nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin pagi ini menerima sejumlah tamu di rumahnya. Di antaranya yang sudah terlihat hadir adalah Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng dan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo.

PT BESTPROFIT

Pertemuan berlangsung di rumah Kiai Ma'ruf di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019). Ma'ruf menyatakan pertemuan dengan Tanri hanya silaturahmi biasa.

BEST PROFIT

"Beliau bersilaturahmi, saya kira semua orang sudah tahu seorang ahli manajemen pendiri BUMN ahli ekonomi. Berbincang tentang bagaimana masa depan ekonomi Indonesia dan apa yang sudah kita miliki, bagaimana memaksimalkan potensi. Kemudian beliau ini sangat paham betul," kata Ma'ruf kepada wartawan. BESTPROFIT

"Saya berterima kasih beliau ini sudah bersedia untuk bersilaturrahim dan membicarakan hal-hal masa depan bangsa," sambungnya.

Tanri mengatakan hal senada. Eks Menteri BUMN ini mengaku berdiskusi banyak hal dengan Kiai Ma'ruf soal bagaimana memajukan perekonomian bangsa.

"Saya melihat bahwa kita ini sudah maju sebagai negara. Tapi kan tidak bisa berhenti di sini. Kemajuan pembangunan harus dimajukan. Itu yang saya namakan suntainability daripada pembangunan. Kebetulan peranan daripada BUMN sebagai pelaku ekonomi negara itu luar biasa yang kebetulan saya yang mendirikan 21 tahun yang lalu pada saat krisis," ujarnya.

"Sekarang BUMN kita sudah menjadi betul-betul pendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh sektor. Tapi kan kita juga harus melihat bagaimana kita perlu untuk membangun ekonomi yang bisa merata. Sehingga tidak terjadi kesenjangan yang melebar," sambung Tanri.

Kepada Kiai Ma'ruf Tanri kemudian memaparkan konsep Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) yang sudah dia rancang sejak 5 tahun lalu. Dia meyakini jika konsep ini dijalankan, maka kesenjangan ekonomi bisa ditekan.

"Ini adalah sebenarnya korporatisasi dari usaha-usaha kecil menegah dan koperasi sehingga berskala. Dan di dalam pengembangannya itu dia bisa bekerja sama dengan usaha besar. Nah salah satu usaha besar itu BUMN itu sendiri. Kalau dia berkolaborasi dan bekerja sama maka dua-duanya diuntungkan. Usaha besar mendapat bahan baku yang lebih murah dan berkualitas dan usah kecil menengah memperoleh pasar dan dorongan dari industri yang besar," jelasnya.

Dalam perbincangan itu, lanjut Tanri, Kiai Ma'ruf juga memaparkan bagaimana konsep ekonomi berkeadilan. Dia merasa itu sejalan dengan konsep BUMR. 

"Inilah yang sebenarnya kita harus dorong pertumbuhan yang berkeadilan itu. Ternyata dengan Pak Kiai ini beliau pemikirannya sama. Mungkin saya lebih mendetail karena saya orang manajemen. Jadi saya bisa terjemahkan dalam struktur manajemen dan operasionalisasinya dalam struktur manajemen pula. Karena saya percaya bahwa nilai tambah itu akan tercipta melalui good managemen. Beliau sepakat tadi nilai tambah ini harus terjadi," jelasnya.

Kiai Ma'ruf menimpali, dia memiliki satu konsep yang disebut arus baru ekonomi Indonesia. Dia berharap ke depan BUMN bisa bersinergi dengan usaha milik rakyat agar saling menguntungkan.

"Kalau saya menamakan ini namanya arus baru ekonomi Indonesia, ini supaya menghilangkan disparitas-disparitas mengkolaborasi yang kecil dan besar. jadi memang ide ini sudah pas betul dan kita harapkan ini menjadi program pemerintah ke depan. Siapapun yang berkuasa di negeri ini. Tapi saya dan Pak Tanri punya pikiran yang sama, cuma beliau punya kemampuan manajemen karena beliau punya keahlian bagaimana itu langkah langkah usaha rakyat itu dikoorporasikan dan dikelola supaya lebih diefesiensikan dan ini bisa menimbulkan perubahan besar di negara ini," papar Ma'ruf. 

Janji Jokowi Ekonomi Tumbuh 7% Hanya Tinggal Mimpi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2014 berjanji akan membuat ekonomi Indonesia tumbuh hingga 7%. Namun, hingga akhir jabatannya kini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah sampai angka yang dijanjikan.
PT BESTPROFIT
Janji tersebut merupakan salah satu dari 9 program nyata Jokowi. Selain itu, dalam janjinya apabila pertumbuhan ekonomi berhasil menyentuh 7%, Jokowi ingin memberikan uang Rp 1 juta/bulan untuk keluarga miskin.
BEST PROFIT
"Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan termasuk memberikan subsidi Rp 1 juta setiap bulannya untuk keluarga prasejahtera sepanjang pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7 %," bunyi janji Jokowi saat Pemilu 2014 lalu.
BESTPROFIT

Kenyataannya hingga kini, pertumbuhan ekonomi masih di bawah 7%. Terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini Rabu (6/2/2019), baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, per tahun 2018 sendiri angkanya hanya mencapai 5,17%.

Selain itu memang pertumbuhan ekonomi di empat tahun terakhir pun masih belum ada yang mencapai 7%, meskipun naik tiap tahunnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%. Angka pertumbuhan ekonomi meleset dari target yang ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABNP) 2018 sebesar 5,4%.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan memang target pertumbuhan yang tinggi biasanya masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) yang dibuat untuk lima tahun.

"Saya melihat kalau RPJMN itu dibuat untuk lima tahun ke depan. Tapi kan banyak sekali hal yang tidak terduga, misalnya kita kan tidak terpikir kalau The Fed akan naikkan bunga dan ada perang dagang antara AS dan China," kata Suhariyanto dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

Berikut data pertumbuhan ekonomi era Presiden Joko Widodo:
2015: 4,88%
2016: 5,03%
2017: 5,07%
2018: 5,17%

Sutopo Vs Kanker Paru Stadium 4B: Perjuangan Mencari Kesembuhan

Berbagai upaya telah ditempuh Sutopo Purwo Nugroho untuk sembuh dari kanker paru stadium 4B. Tanpa meninggalkan terapi medis, BESTPROFIT ia juga mengonsumsi herbal dan bahkan ikut ruqyah. Yang pasti, tidak sedikitpun semangat hidup Sutopo tergoyahkan oleh penyakit yang diidapnya sejak Desember 2017. Kepala Pusat Data dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini bahkan tetap rajin menjalankan tugas menginformasikan bencana yang bertubi-tubi melanda tanah air. PT BESTPROFIT

Bagaimana perjuangan Sutopo melalui itu semua? Berikut ini detikHealth menghadirkan video wawancara eksklusif dengan sang pejuang kanker. BEST PROFIT

Anak Vicky Prasetyo Bosan Gonta-ganti Mami

Vicky Prasetyo tengah menggandeng mahasiswi cantik bernama Anggia Chan yang mulai dikenalnya sejak Desember 2018. Mengetahui kedekatannya tersebut, ternyata Vicky Prasetyo belum mengenalkan Anggia ke orang tua.
PT BESTPROFIT
"Belum, nyokap gua baru kemarin nikahin anaknya, ikut penggerebekkan, kasihan. Pelan-pelan aja dulu," jawab Vicky saat ditemui di Gedung Trans TV, Tendean, Rabu (6/2).

Namun, Vicky sudah mengenalkan Anggia kepada anaknya, Cinta. Mengetahui sang ayah sedang dekat dengan perempun lagi, ternyata membuat anak dari Vicky Prasetyo mengungkapkan perasaannya. BEST PROFIT

"Tapi anak gua jadi kayak nanya juga gitu. "Dad please dong, ini yang terakhir dong, aku bosen ganti-ganti mami terus'," ungkap Vicky. BESTPROFIT

"Kan dia nanya juga kan, diakan udah gede juga udah kelas 1 SMP. Jadi suka nanya-nanya kayak gitu. "Dad kakak Anggia itu baik", dia panggil Anggia, "Baik terus nyaman. Tolong dong dad jangan ganti-ganti lagi aku bosen," tutup Vicky.   

Dari Telaga Sarangan, Sandiaga Kirim Salam untuk Menteri Susi

Saat berkunjung ke Telaga Sarangan, Magetan, Sandiaga Salahuddin Uno teringat tantangan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ia pernah ditantang untuk menyulap Danau Sunter menjadi seperti Geneva di Swiss.
PT BESTPROFIT
Dari Telaga Sarangan, Sandi menjawab tantangan tersebut dengan menyampaikan salam untuk Susi. Menurutnya, telaga tersebut bisa dikembangkan menjadi atau akan tampak lebih indah dari Danau Geneva. BEST PROFIT

"Bu Susi, ini salam balik saya dari Lake Sarangan atau Telaga Sarangan, keindahan dan kebersihannya nggak kalah dengan Lake Geneva, nanti kita tingkatkan lagi pelayanan dan penataannya, paling nggak sama dengan Lake Geneva," kata Sandi kepada wartawan setelah berlari dua putaran mengelilingi Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur, Rabu (6/2/2019) pagi.  BESTPROFIT

Calon Wakil Presiden nomor urut 02 itu mengatakan, pesona alam Indonesia sangat luar biasa. Salah satunya Telaga Sarangan.

"Nggak usah Lake Geneva, datang saja ke Telaga Sarangan untuk menghidupi pariwisata kita, menghidupi UMKM yang berada di sekitar telaga ini. Lihat saja keindahannya, bisa dinikmati dengan duduk melihat alunan air tertiup angin. Berlari mengelilinginya, makan dengan pemandangan menakjubkan atau naik boat mengelilingi telaga. Ini yang mendatangkan banyak wisatawan dan menggerakkan perekonomian dan menyerap lapangan kerja," tambahnya.

Di penghujung 2017, Menteri Susi menyinggung dan memuji keindahan Danau Geneva di Swiss. Kemudian ia membandingkan Geneva dengan Danau Sunter. Ia menantang Sandi yang kala itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menyulap danau di Jakarta Utara itu seperti Geneva.

Australia Desak China Bertindak Bertanggung Jawab di Laut China Selatan

Menteri Pertahanan Australia Christopher Pyne meminta Beijing bertindak secara bertanggung jawab di Laut China Selatan dan menghindari meniru pendekatan Rusia "kemungkinan adalah kebenaran" dalam diplomasi.

PT BESTPROFIT

Menyampaikan pidato utama kepada para pemimpin militer di Singapura, Christopher Pyne menekankan bahwa tidak ada negara yang ingin menghambat pertumbuhan dan kemakmuran China.

BEST PROFIT

Namun dia mendesak Beijing untuk memikirkan kembali pendekatannya terhadap perairan Laut China Selatan yang bermuatan politis, dengan beralasan kekuatan dunia tengah mengikis kepercayaan regional dan meningkatkan kecemasan, termasuk dengan kegiatan seperti membangun pulau buatan di perairan yang disengketakan.

BESTPROFIT

"Menyelesaikan perselisihan di Laut China Selatan sesuai dengan hukum internasional akan membangun kepercayaan pada kesediaan China untuk mendukung dan memperjuangkan budaya strategis yang menghormati hak-hak semua negara," kata Pyne.

"Bagi mereka yang memiliki kekuatan besar ada tanggung jawab besar, dan jadi saya meminta China untuk bertindak dengan tanggung jawab besar mengenai Laut Cina Selatan."

Menteri Christopher Pyne menjanjikan dukungan Australia untuk kegiatan multilateral di Laut China Selatan, jika diperlukan, untuk mengingatkan Beijing kalau Laut China Selatan adalah perairan internasional.

China diadukan oleh sejumlah negara kecil tetangganya di perairan yang menilai China telah mengklaim seluruh kawasan Laut China Selatan.

Sementara Australia "tidak tertarik untuk mengekang China," Australia menginginkan negara-negara Indo-Pasifik tidak harus membuat "pilihan antara keuntungan ekonomi dan kedaulatan," kata Pyne.

Pyne menggambarkan ketegangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China yang digambarkan sebagai "persaingan kekuatan besar yang menentukan zaman kita".

Namun, ia mengabaikan dugaan kemungkinan terjadinya perang dingin diantara kedua 'kelas berat dunia' yang sedang berseteru tersebut.

"Ini adalah karakterisasi sederhana dan tidak terlalu canggih dari paradigma geo-strategis yang jauh lebih kompleks dan dinamis," kata Pyne.

"Setiap pembagian wilayah menjadi blok-blok seperti Perang Dingin di kawasan ini dipastikan akan gagal mengingat hal seperti itu mewajibkan dilakukannya pilihan yang semu antara kemakmuran dan keamanan."

Meskipun ia tidak secara langsung menyebut nama Rusia, Menteri Pyne menyinggung soal aneksasi Krimea dari Ukraina pada tahun 2014 dan menyebut Pemerintahan Vladimir Putin sebagai oligarki yang mengancam supremasi hukum.

"Penegakan hukum sedang dalam ancaman oligarki yang berpikir bahwa mereka memiliki hak sejak lahir untuk sesuka hati dan semau mereka melakukan campur tangan," kata Pyne.

"Penegakan hukum juga berada di bawah ancaman dari negara-negara yang memperlakukan semua ruang dunia maya seperti kekuasaan pribadi mereka sendiri, untuk melakukan apa yang mereka kehendaki dan mengambil apa yang bukan hak mereka."

Australia tingkatkan pertahanan maritim Video Player failed to load. 

Otoritas persemakmuran telah mengalokasikan lebih dari $ 90 miliar untuk membangun armada kapal selam kelas baru, frigat dan kapal lain dalam rangka memperkuat kemampuan maritim Australia.

Tetapi, jika dibandingkan dengan ukuran angkatan laut seperti milik Tentara Pembebasan Rakyat China, kekuatan armada angkatan laut Australia tidak ada artinya.

Armada Australia terdiri dari 48 kapal, kapal dan kapal selam dibandingkan dengan sekitar 220 kapal tempur saja milik Angkatan Laut China (China berencana untuk meningkatkan ini menjadi 351 pada tahun 2020).

Dalam wawancara sebelumnya dengan ABC, Jai Galliott, pakar kekuatan angkatan pertahanan dari kelompok Teknologi Pertahanan & Keamanan di Fakutltas Teknik Universitas New South Wales dan dosen Teknologi Informasi di Akademi Angkatan Pertahanan Australia, mengatakan bahwa "negara-negara seperti Australia selalu 10 sampai 30 tahun tertinggal dibandingkan dengan AS dan negara utama di Eropa ".

"Dan bahkan jika Australia berupaya menambah 80 armada kapal yang layak, armada kecil Angkatan Laut China saja akan menjadi masalah utama bagi Australia," kata Dr Galliott.

Christoper Pyne mengatakan Autsralia berharap dapat meningkatkan anggaran pertahanannya menjadi lebih dari 2 persen dari produk domestik bruto pada tahun 2021.

"Australia melihat perannya sebagai salah satu yang dapat berbicara dengan China dan Amerika Serikat secara terbuka dan terus terang," katanya.

"Kami jelas merupakan sekutu yang sangat dekat dari Amerika Serikat ... tetapi kami tidak yakin kami harus memilih antara keamanan dan kemakmuran, dan kami di masa lalu belum pernah melakukannya dan kami tidak juga berniat melakukannya di masa depan."

Penahanan YangHengjun

Menteri Pertahanan Christopher Pyne mengunjungi Beijing minggu lalu untuk pertemuan dengan mitranya Menteri Pertahanan China Wei Fenghe.

Mereka membahas penahanan penulis Cina-Australia Yang Hengjun, yang dituduh China membahayakan keamanan nasionalnya.

Pyne mengatakan akses konsuler ke Yang, seorang novelis berusia 53 tahun dan komentator online "telah diberikan".

Dia tidak memberikan perincian lebih lanjut tentang masalah ini tetapi mengatakan hubungan Australia dengan China dalam "kondisi positif".

Wiranto: Daerah Rawan Konflik Pemilu Dinetralisir dalam 6 Bulan

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan Polri dan Bawaslu telah mengantongi data daerah-daerah yang dinilai rawan saat penyelenggaraan Pemilu 2019. Wiranto menuturkan aparat telah menetralisir kerawanan di daerah-daerah sejak 6 bulan sebelum hari H pemilu. PT BESTPROFIT

"Semua sudah dipetakan. Kemudian dari peta itu, dalam waktu enam bulan kita netralisir kerawanan itu. Sehingga di hari H bisa zero, supaya ancaman sangat kecil," kata Wiranto usai memberi pembekalan dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2019 di lobi Auditorium STIK-PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019). BEST PROFIT

Wiranto menjelaskan, untuk Bawaslu, kerawanan dilihat dari segi proses distribusi logistik pemilu dan kesiapan pelaksanaan pencoblosan. BESTPROFIT

"Bawaslu juga sudah melakukan survei indeks kerawanan pemilu, tapi bukan dari sisi keamanan. Tapi dari segi penyelengaraannya, dari sisi kotak suara belum beres, daftar pemilih belum beres, dan sebagainya," jelas Wiranto.

Wiranto melanjutkan, kesadaran masyarakat dan partai politik mengenai pemilu damai juga penting. Upaya pemerintah dalam mewujudkan pemilu yang tertib dan aman akan berhasil jika didukung masyarakat dan partai politik yang berkompetisi.

"Makanya saya sampaikan harapan dan permohonan kepada para pemimpin partai politik dari pusat dan daerah, seluruh masyarakat pemilih, marilah kita manfaatkan pemilu sebagai pesta demokrasi. Bukan sebagai ajang konflik, bukan sebagai suatu kesempatan saling membenci, saling menjelekkan, saling menista, bukan," ucapnya.

"Tapi saling adu kompetisi untuk hasilkan pemimpin yang berkualitas ke depan nanti," sambung dia.