Jakarta, Lembaga pemeringkat Investor Service memperkirakan risiko pembiayaan kembali (refinancing) perusahaan di Indonesia melonjak pada 2022. Hal itu tak lepas dari banyaknya utang yang jatuh tempo pada periode tersebut tanpa rencana refinancing yang jelas.
Moody's mencatat total utang perusahaan batu bara yang jatuh tempo pada 2022 mencapai US$2,9 miliar atau berkisar Rp40,6 triliun (asumsi kurs Rp14 ribu per dolar AS) , baik dalam bentuk kredit perbankan maupun obligasi.
Nilai tersebut melonjak dari 2020 dan 2021 yang masing-masing nilainya US$800 juta (Rp11,2 triliun) dan US$700 juta (Rp9,8 triliun). Best Profit
Assistant Vice President dan Analis Moody's Maisam Hasnain mengungkapkan tujuh perusahaan batu bara yang telah diberikan rating oleh perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk 12 bulan ke depan. Likuiditas tersebut termasuk untuk membayar belanja modal, dividen, dan utang jatuh tempo.
amun, risiko refinancing kian membesar seiring masuknya periode utang jatuh tempo pada 2022.
"Kualitas kredit kemungkinan akan melemah untuk perusahaan tambang yang tidak memiliki rencana refinancing yang jelas 12-18 bulan sebelum periode jatuh tempo," ujar Hasnain dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (11/11).
Risiko pembiayaan kembali semakin diperburuk dengan kekhawatiran investor terhadap risiko lingkungan. Hal itu akan membatasi sumber pendanaan perusahaan. Bestprofit
Bagi sebagian perusahaan, sambungnya, kapasitas untuk membiayai kembali utang jatuh tempo bergantung pada kebutuhan untuk mengganti cadangan batu bara yang menyusut. Beberapa perusahaan lain juga mengantongi izin pertambangan yang habis masa berlakunya dalam lima tahun ke depan.
Menurut Moody's, perusahaan batu bara yang mampu mengelola risiko refinancing dengan baik adalah perusahaan yang memiliki profil bisnis kuat, cadangan batu bara yang besar dan akses ke pasar modal yang baik. Beberapa di antaranya, PT Adaro Indonesia Tbk dengan rating Ba1 stabil dan PT Indika Energy Tbk (Ba3 stabil).
Seiring mendekati masa jatuh tempo, dua perusahaan memiliki profil kreditnya melemah akibat berkurangnya cadangan batu bara yaitu PT ABM Investama Tbk (B1 stabil) dan Geo Energy Resource Limited (B2 negatif). Namun, kedua perusahaan berkomitmen untuk mengakuisisi aset batu bara dalam 6 hingga 12 bulan ke depan. PT BestProfit
Sementara itu, masa berlaku izin pertambangan sejumlah perusahaan pertambangan akan habis sebelum utang jatuh tempo di antaranya Adaro, Indika, dan PT Bumi Resources Tbk (B3 negatif). Perusahaan-perusahaan tersebut menghadapi ketidakpastian regulasi yang lebih tinggi lantaran izin konsesi batu bara perusahaan di bawah skema Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B).
Moody's memperkirakan skema PKP2B akan diperpanjang. Kendati demikian, belum ada kepastian dari pemerintah terkait perpanjangan izin atau konversi izin tersebut. PT BestProfit Futures
Selasa, 12 November 2019
Senin, 11 November 2019
Kontroversi-kontroversi Menag Fachrul Razi
Belum ada sebulan menjabat, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi telah menggulirkan beberapa pernyataan yang kemudian memancing kontroversi. Dari mulai soal doa disisipi bahasa Indonesia hingga wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang.
Sebagaimana diketahui, Fachrul Razi dilantik menjadi Menag pada Rabu (23/10/2019), di Istana Negara, Jakpus. Fachrul mendapatkan tugas khusus dari Presiden Jokowi untuk memberantas radikalisme di Indonesia. BESTPROFIT
Penunjukkan Fachrul sebagai Menag pun sempat menuai penolakan dari sejumlah kiai yang menyampaikan protes melalui PBNU. Fachrul merupakan Jenderal TNI yang pernah menjabat sebagai Wakil Panglima pada masa Presiden RI-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur). BEST PROFIT
Dalam masa jabatan yang baru seumur jagung, Menag Fachrul sudah menggulirkan beberapa pernyataan kontroversial. Berikut ini beberapa poin pernyataannya: PT BESTPROFIT FUTURES
1. Sisipkan Bahasa Indonesia dalam Berdoa
Seperti yang dilansir dari situs Kemenag, Kamis (31/10), Fachrul Razi mengatakan seorang imam masjid diharapkan dapat menggunakan bahasa Indonesia, selain bahasa Arab. Sebab, tidak semua orang atau jemaah memahami bahasa Arab. Jika disisipi bahasa Indonesia, doa lebih dapat dimengerti jemaah.
"Dalam berdoa, gunakan juga bahasa Indonesia agar umat dan masyarakat mengerti, karena tidak semua umat, warga bangsa ini mengerti bahasa Arab," kata Fachrul Razi usai membuka Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid, di Hotel Best Western, Jakarta Pusat.
Kemudian, Menag Fachrul menjelaskan lagi maksud dari doa disisipi bahasa Indonesia dalam rapat kerja perdana di DPR pada Kamis (7/11/2019). Di hadapan Komisi VIII DPR, Fachrul mengatakan bahwa berdoa dengan disisipi bahasa Indonesia merupakan hal yang biasa saja.
"Tapi sebetulnya biasa aja, kita setiap doa juga menggabungkan kok Bahasa Indonesia, paling tidak, 'Ya Allah, Ya Tuhan kami pada hari ini kami berkumpul bersama bersatu kami dengan Komisi VIII'. Kan sudah biasa juga, kemudian kita tutup dengan doa lain, bisa Rabbana Atina (dilanjut bahasa Arab). Jadi biasa aja. Jadi kalau sampai dipersoalkan, yang dipersoalkan apanya? Tapi nggak apa-apa," tuturnya.
Penjelasan terbaru Fachrul terkait maksud berdoa disisipi bahasa Indonesia salah satunya ialah agar membuat koruptor ketakutan. Dia juga menolak jika doa disisipi bahasa Indonesia ini diartikan bahwa ia melarang doa bahasa Arab.
"Jangan dipikir, 'Oh iya Menterinya nggak mau, melarang doa dalam Bahasa Arab', bukan. Ada hal-hal yang penting perlu penekanan yang kira-kira orang di situ semuanya atau masalah yang sangat besar tidak tahu Bahasa Arab ya pakai Bahasa Indonesia saja ditekankan supaya mantap betul, betul-betul terkena di jiwanya. Apa lagi kalau dikatakan... 'Kalau ada di antara kami yang korupsi Ya Allah, hukumlah kami sekeras-kerasnya'. Uh, kan gemetar juga, menakutkan juga," ujar Fachrul dalam arahannya kepada ASN Kemenag di Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).
Jumat, 08 November 2019
Tim Produksi Klarifikasi Kabar 'When the Camellia Blooms' Diperpanjang Jum
Drama 'When the Camellia Blooms' produksi KBS berhasil menjadi salah satu drama yang paling digemari oleh para pecinta K-Drama saat ini.
Baru-baru ini, muncul laporan bahwa drama yang dibintangi oleh Gong Hyo Jin dan Kang Ha Neul itu akan diperpanjang dari yang semula dikabarkan memiliki total 32 episode menjadi 40 episode akibat BEST PROFIT
kepopuleran yang terus meningkat sejak tayang perdana.
Meski begitu, KBS selaku pihak rumah produksi membantah kabar tersebut dan memberi klarifikasi bahwa 'When the Camellia Blooms' memang dijadwalkan untuk tayang dengan 40 episode sejak awal. PT BESTPROFIT FUTURES
"Kabar diperpanjang itu tidak benar. Dari tahap perencanaan awal, drama ini didiskusikan sebagai produksi drama dengan 20 bagian (40 episode). Hal ini sudah diputuskan sebelum mulai tayang, jadi
perpanjangan sama sekali bukan bagian dari rencana kami," ungkap pihak produksi.
Sementara itu, 'When the Camellia Blooms' yang tayang setiap Rabu dan Kamis dengan rating yang relatif tinggi akan menayangkan episode terakhirnya pada 21 November 2019 mendatang.
Kamis, 07 November 2019
Mengenal OOKP, Operasi Mata yang Disebut-sebut dalam Kasus Novel Baswedan
Di media sosial viral video dengan narasi yang menyebut kondisi mata kiri Novel Baswedan tampak baik seolah-olah tidak seperti disiram air keras. Novel memberikan penjelasan bahwa video tersebut diambil sebelum dirinya menjalani operasi osteo odonto keratoprosthesis (OOKP).
"Ini video diambil sekitar bulan April/Juli 2017. Saat itu belum dilakukan operasi OOKP pada mata kiri," kata Novel dalam keterangan tertulis yang disampaikan tim kuasa hukumnya.
Apa itu OOKP? Dikutip dari British Dental Jurnal 2013, OOKP kadang disebut juga sebagai operasi pasang 'gigi di mata'. OOKP pertama kali dideskripsikan oleh Professor Benedetto Strampelli dari Roma tahun 1963 sebagai cara untuk membuat struktur pendukung lensa buatan dengan menggunakan gigi pasien sendiri. BESTPROFIT
"OOKP adalah bentuk operasi kornea buatan yang unik untuk mengembalikan penglihatan pada pasien dengan masalah kebutaan parah tidak bisa ditangani dengan metode transplantasi kornea atau lainnya," tulis dokter dalam jurnal seperti dikutip pada Jumat (8/11/2019).
Menurut laporan operasi OOKP hingga saat ini masih menjadi teknik yang sulit dilakukan dan membutuhkan keahlian khusus. Hal ini diakui oleh ahli kesehatan mata dr Zeiras Eka Djamal, SpM, dari Jakarta Eye Center (JEC).
"Itu tekniknya sangat spesialistik," kata dr Zeiras.
Rabu, 06 November 2019
Gerindra Ajukan 4 Nama Baru, Ini Kata Cawagub DKI dari PKS
Gerindra DKI mendadak bermanuver dengan mengajukan 4 nama baru untuk menjadi calon wakil gubernur (cawagub) DKI. Lalu, apa kata cawagub yang sebelumnya sudah diajukan oleh PKS, Agung Yulianto?
"Semangatnya haruslah mana yang memberikan maslahat terbesar untuk masyarakat DKI. Ketiadaan wagub jelas merugikan masyarakat, karena pemerintahan menjadi kurang maksimal," kata Agung saat dihubungi, Jumat (8/11/2019). BEST PROFIT
Sebagai kader, Agung menegaskan siap menerima arahan DPP PKS soal posisi cawagub DKI. Dia menyerahkan kewenangan ke DPP PKS. BESTPROFIT
"Yang penting harus disepakati secara bersama-sama antara PKS dengan Gerindra sebagai partai pengusung," ungkapnya. PT BESTPROFIT FUTURES
Senada dengan Agung, Ketua DPW PKS DKI Sakir menegaskan bahwa PKS dan Gerindra sama-sama mengusung cawagub DKI. PKS DKI menyerahkan keputusan ini ke DPP PKS.
"Di PKS, keputusan terkait nama cawagub diputuskan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP). Kami di wilayah akan melaksanakan keputusan yang DPTP ambil. Hingga hari ini, kami di wilayah, belum menerima arahan terkait nama-nama yang beberapa rekan media sebutkan diajukan oleh Gerindra sebagai Cawagub," ungkap Sakir.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPD Geirndra DKI Jakarta M Taufik mengatakan Gerindra pihaknya empat nama baru karena proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta macet lebih dari satu tahun. Maka, menurutnya, tidak salah jika Gerindra mengusulkan nama pengganti Sandiaga Uno.
"Benar (mengajukan surat). (Namanya) Arnes Lukman, Ferry Juliantono, A Riza Patria, Saefullah (Sekda DKI Jakarta)," ucap Muhammad Taufik saat dihubungi, Kamis (7/11) malam.
Selasa, 05 November 2019
PKS Anggap Manuver Gerindra soal Cawagub DKI Cederai Kesepakatan
Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta Partai Gerindra DKI Jakarta menghormati kesepakatan mengenai calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta. PKS mengingatkan partai besutan Prabowo Subianto untuk tidak merusak kesepakatan untuk jatah cawagub DKI sebelumnya.
"Ini yang bikin mandek siapa? Kita ingin Gerindra menyepakati yang telah dibuat sama PKS agar itu dihormati dan tidak dicederai," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin kepada wartawan, Jumat (8/11/2019). BEST PROFIT
Sebelumnya Gerindra dan PKS mengusung dua nama cawagub dari PKS yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Namun hingga akhir tahun ini proses pemilihan cawagub belum juga final. BESTPROFIT
Pada Kamis (7/11) malam, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengaku sudah mengajukan usulan baru 4 nama cawagub DKI dari pihaknya. Usulan itu diajukannya dengan alasan proses pemilihan cawagub dengan 2 nama kandidat pada kesepakatan sebelumnya macet lebih dari setahun.
"Benar (mengajukan surat). (Namanya) Arnes Lukman, Ferry Juliantono, A Riza Patria, Saefullah (Sekda DKI Jakarta)," ucap Taufik.
"Kemarin dua nama macet. Maka yang diperlukan adalah, pertama jangan-jangan figur yang nggak... DPRD kurang menerima atau komunikasi. Dua itu saja, pertimbangan. Ya sudahlah, kita usulkan, dari kita ada dari PKS ada," imbuhnya.
Kembali pada tanggapan Arifin. Menurutnya, surat usulan dari Gerindra itu belum sampai ke tangan PKS.
"Kita belum ada dapat informasi. Biasanya kalau ada langsung disampaikan ke saya sebagai ketua fraksi. Itu tidak ada penyampaian. Makanya kita tetap mengawal apa yang telah disepakati. Kita berharap kesepakatan itu dihormati, dijalankan dan tidak dicederai," ucap Arifin.
Senin, 04 November 2019
Gerindra Ajukan 4 Nama Baru, Begini Ruwetnya Tarik Ulur Pemilihan Wagub DKI
Manuver Gerindra mengusulkan 4 nama baru cawagub DKI menambah ruwet proses pengisian posisi yang ditinggalkan Sandiaga Uno. Begini tarik menarik Gerindra-PKS selama lebih dari setahun.
Sandiaga mundur dari kursi Wagub DKI pada Agustus 2018 karena menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Sebagai parpol pengusung Anies-Sandi, PKS dan Gerindra yang punya andil dalam menentukan siapa yang kemudian menggantikan posisi Sandiaga.
Lebih dari setahun berselang, posisi Wagub DKI belum juga terisi dan prosesnya masih mandek di DPRD DKI. Yang terbaru, Gerindra malah mengusulkan 4 nama baru.
Berikut kilas balik ruwetnya tarik ulur pemilihan wagub DKI:
Sandiaga Mundur dari Wagub DKI
Sandiaga secara resmi mundur dari posisi Wagub DKI dengan membacakan pidato pengunduran diri dalam rapat paripurna DPRD DKI pada 27 Agustus 2018. Sandiaga memilih mundur karena ingin fokus maju dalam Pilpres 2019.
Beda Keterangan PKS-Gerindra Soal Kesepakatan Wagub
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik menyebut ada surat kesepakatan antara Gerindra dengan PKS, selaku partai pengusung Anies-Sandi. Tapi, hal itu dibantah oleh Syarif yang saat itu merupakan Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta.
Hingga Oktober 2018, belum ada kesepakatan Gerindra-PKS soal nama cawagub. Di tengah dinamika Pilpres 2019, PKS sempat menebar ancaman berupa kekecewaan kader apabila wagub DKI bukan dari PKS.
Proses pengajuan dua nama cawagub DKI itu juga melalui lika-liku panjang hingga akhirnya baru resmi diterima DPRD DKI pada Maret 2019. Setelahnya, pembentukan Pansus DPRD DKI untuk membahas cawagub juga berjalan lambat. Saat itu, muncul wacana untuk melanjutkan pembahasan cawagub DKI setelah Pilpres 2019 berlangsung.
Pansus Pemilihan Wagub DKI di DPRD akhirnya baru lengkap terbentuk dan mulai bekerja pada Mei 2019. Saat itu, Ketua Fraksi Hanura Ongen Sangaji terpilih jadi Ketua Pansus sementara Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus jadi Wakil Ketua Pansus.
Saat itu, DPRD DKI seakan tancap gas, salah satunya dengan kunker ke Kepri, Riau, dan Grobogan untuk belajar proses pemilihan wagub. Jadwal paripurna pun ditetapkan tanggal 22 Juli 2019.
Nyatanya, proses pemilihan wagub DKI di DPRD tetap mandek. Rapat finalisasi tata tertib berulang kali ditunda dengan berbagai alasan. Masalah kuorum bolak-balik dibahas.
Isu Politik Uang
Di tengah tarik ulur pembahasan, PSI mengaku mendengar kabar ada dugaan politik uang dalam pemilihan wagub. PSI menyebut ada rumor penentuan syarat kuorum berdasarkan bayaran.
Isu itu langsung kompak ditepis oleh DPRD DKI. Bahkan, Wakil Ketua DPW PSI DKI, Rian Ernest, sempat dipolisikan gegara pernyataannya itu.
Paripurna Pemilihan Wagub DKI Molor
Rapat paripurna pemilihan Wagub DKI yang dijadwalkan pada 22 Juli 2019 ujung-ujungnya batal karena rapat pimpinan gabungan belum terlaksana. Pada akhirnya, wagub DKI tak kunjung dibahas hingga akhir masa jabatan DPRD DKI 2014-2019. Pemilihan wagub DKI jadi 'warisan' ke DPRD periode berikutnya.
DPRD Periode Baru Belum Ambil Langkah
Anggota DPRD DKI 2019-2024 resmi dilantik pada 26 Agustus 2019. Salah satu PR besar yang jelas menanti tentunya adalah pemilihan wagub DKI. Namun, DPRD lebih dahulu disibukkan dengan proses pemilihan AKD hingga pemilihan pimpinan.
Sempat ada perdebatan apakah DPRD DKI periode baru perlu membentuk pansus lagi atau melanjutkan proses dari periode sebelumnya. Namun hingga sekarang, belum ada proses signifikan dari pembahasan wagub.
Isu Sandiaga Jadi Wagub Lagi
Di tengah pembahasan wagub yang mandek, muncul isu-isu bahwa Sandiaga Uno akan kembali mengisi posisi itu. Apalagi, Sandiaga kembali bergabung ke Gerindra.
Sandiaga sendiri mengakui Prabowo berkali-kali menawarkan hal itu. Namun, dia tegas menolak.
Gerindra Evaluasi 2 Nama Cawagub DKI
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan kembali dievaluasi. Evaluasi terkait calon dan komunikasi yang dilakukan selama ini.
Alasannya, proses pembahasan wagub DKI tetap mandek. Dia mengatakan, jika dalam evaluasi tersebut ditemukan kelemahan pada calon atau komunikasi, akan dicari solusi yang tepat.
Gerindra Ajukan 4 Nama Baru
Gerindra lalu mengusulkan 4 nama cawagub baru kepada PKS pada 17 Oktober 2019. Surat dari Gerindra ke PKS itu sendiri baru diketahui pada 7 November 2019. Empat nama ini berbeda dari 2 nama yang telah disepakati sebelumnya yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.
Empat nama itu adalah Arnes Lukman, Ferry Juliantono, Ahmad Riza Patria, dan Saefullah. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik beralasan nama-nama itu diajukan karena proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta macet lebih dari satu tahun.
"Kemarin dua nama macet. Maka yang diperlukan adalah, pertama, jangan-jangan figur yang nggak... DPRD kurang menerima atau komunikasi. Dua itu saja, pertimbangan. Ya sudahlah, kita usulkan, dari kita ada, dari PKS ada," ucap Taufik.
Langganan:
Postingan (Atom)