Jokowi Perintahkan Menperin Jaga Daya Saing Industri Garmen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiiwang Kartasasmita untuk menjaga industri garmen di dalam negeri. Perintah diberikannya karena ia tak ingin industri garmen di dalam negeri kalah bersaing dengan Vietnam. Best Profit

Jokowi mengatakan industri garmen di dalam saat ini sudah mendapatkan dukungan ketersediaan bahan baku. Di Indonesia sekarang ini sudah ada perusahaan yang menggunakan teknologi bagus. Teknologi tersebut mampu mengubah serat kayu rayon menjadi kain. Bestprofit

Lihat juga: PANN, BUMN 'Sunyi' 7 Karyawan dengan Suntikan Modal Rp3,7 T
"Ini sebuah teknologi yang juga perlu diberikan apresiasi. Jangan berpikir yang namanya teknologi itu hanya ada di Eropa, teknologi hanya ada di Jerman, teknologi hanya ada di Skandinavia. Di Indonesia pun ada dan itu di Kabupaten Pelalawan, bukan di Jakarta, bukan di Jawa, tapi di Pelalawan, Riau. Ini yang banyak tidak diangkat," ujar Jokowi seperti dikutip dari website Sekretariat Kabinet, Jumat (21/2). PT Bestprofit

Selain menjaga industri garmen, Jokowi juga ingin investasi di dalam negeri bisa tetap di jaga. Menurutnya, investasi saat ini diperlukan. PT Bestprofit Futures

Pasalnya, kemampuan negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terbatas. Hitungannya, kontribusi yang diberikan negara melalui APBN dan APBD hanya sekitar 23 persennya saja.

Sementara itu, 77 persen lainnya dipengaruhi oleh peran swasta.

Bahlil Minta Jokowi Lindungi Kepala Dinas Perizinan di Daerah

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melindungi kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah menggunakan undang-undang (UU) omnibus law. Best Profit

Pasalnya, Bahlil menyebut banyak kepala dinas yang merasa takut atas ancaman kriminalisasi dari oknum-oknum tertentu yang disebutnya melakukan 'gerakan tanpa bola'.

"Mereka (para kepala datang) ini takut dikriminalisasi. Ini pak Kapolri, Jaksa Agung ini paling baik tapi, oknum-oknum di bawah ini 'gerakan tanpa bola' nya paling banyak sekali. Ini 'gerakan tanpa bola' luar biasa," kata Bahlil di Acara Peresmian Rakornas Investasi 2020, Jakarta, Kamis (20/2). Bestprofit

Bahlil mengaku dapat mengetahui oknum tersebut berdasarkan pengalamannya 16 tahun sebagai pengusaha. 

Karenanya, ia menilai perlindungan untuk para kepala dinas dalam melakukan pemberian izin usaha diperlukan. 

"Kalau boleh pak, lewat UU Omnibus Law kami mohon kiranya kepala dinas yang meneken semua izin dilindungi pak. Kalau persoalan administrasi, mohon jangan dipidanakan tapi kalau korupsi sikat saja pak," ujarnya. PT Bestprofit

Tak hanya persoalan mengenai oknum, Bahlil juga menyinggung persoalan kurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari DMPTSP. Bahlil merasa DMPTSP seperti dianaktirikan oleh pemerintah. Menurutnya, DMPTSP memiliki tugas berat tetapi tidak mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Kenapa anak tiri? Dinas lain, departemen lain ada DAK nya untuk Kabupaten Kota. DPMPTSP yang tugasnya berat, menyelesaikan investasi, mengurus izin itu enggak pernah ada DAK-nya," ucap Bahlil dengan nada bercanda.

Lebih lanjut, Bahlil juga mengeluhkan DMPTSP yang selalu dijadikan dinas di kelas tiga. Padahal, menurutnya mereka pantas untuk mendapat dinas kelas satu. Ia menyebut hal tersebut tidak sejalan dengan kebijakan dan arahan Jokowi dalam investasi.  PT Bestprofit Futures

"76 persen pendapat negara, mohon dikoreksi ibu menkeu (Sri Mulyani), itu datangnya dari pajak, kalau enggak salah pajak badan. Motor penggeraknya adalah dinas PMPTSP. Ini juga keluhan mereka," pungkasnya.

Sebelumnya, BKPM menargetkan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia mampu mencapai peringkat 53, atau minimal 60 pada 2020. 

Target tersebut masih di bawah harapan Jokowi yang menginginkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia naik ke posisi 40. Tahun lalu, Indonesia menempati peringkat 73 dalam laporan EoDB yang disusun oleh Bank Dunia.

Menperin Agus Desak Pembentukan Lembaga Pembiayaan Industri

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendesak pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri untuk meningkatkan modal pelaku usaha. Hal itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Best Profit

"Kami meyakini, dengan dibentuknya lembaga pembiayaan, bisa memberikan ruang bagi industri dalam negeri untuk masuk ke produk yang selama ini masih diimpor," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi dikutip Senin (17/2). Bestprofit

Dalam Pasal 48 (2) UU 3/2014, lembaga pembiayaan pembangunan industri berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri. Namun, hingga kini, pembentukan lembaga tersebut belum terealisasi.

Selain pembentukan lembaga pembiayaan industri, Agus juga meminta lembaga pembiayaan kredit untuk meningkatkan pagi kredit dan memperluas jenis produk manufaktur. PT Bestprofit
"Contohnya, kami akan berbicara dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), agar misalnya memperluas program hingga mencakup produk-produk komponen otomotif," ucapnya.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, lanjutnya, industri otomotif di dalam negeri perlu dipacu untuk mengisi pasar ekspor, khususnya ke Australia. Hal ini memanfaatkan peluang dari ratifikasi perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Hingga 2024, Kemenperin menargetkan industri pengolahan nonmigas dapat tumbuh 8,3 persen. Peningkatan target diharapkan dapat mengerek kontribusi sektor manufaktur bagi perekonomian nasional hingga 18,9 persen. 

PT Bestprofit Futures

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong peningkatan investasi dan ekspor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2019, investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya tumbuh 4,45 persen atau di bawah pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen.

"Kami akan meyakinkan para calon investor sektor industri agar mau masuk ke Indonesia, terutama untuk menghasilkan produk substitusi impor," kata Agus.

Ekonomi Jepang Minus 1,6 Persen pada Kuartal IV 2019

 Ekonomi Jepang merosot 1,6 persen dibandingkan kuartal sebelumnya pada kuartal IV 2019. Kinerja perekonomian pada tiga bulan penutup 2019 itu merupakan yang terburuk untuk lebih dari lima tahun terakhir. Best Profit

Dilansir dari AFP, Senin (17/2), realisasi kinerja itu lebih buruk dibanding proyeksi analis di mana kontraksi cuma diprediksi 1 persen. Bestprofit

Berdasarkan keterangan pemerintah Jepang, pelemahan terjadi lantaran kenaikan tarif pajak dan terpaan topan. Sebelumnya, ekonomi Jepang mengalami ekspansi selama empat kuartal berturut-turut.

Kontraksi terbesar terjadi pada kuartal II 2014 kala ekonomi merosot 1,9 persen usai pemerintah mengerek tarif pajak penjualan untuk pertama kalinya dalam 17 tahun terakhir. PT Bestprofit

Pada kuartal IV 2019, kenaikan tarif pajak menyebabkan konsumsi rumah tangga merosot 2,9 persen. Sebagai catatan, pemerintah Jepang mengerek tarif pajak penjualan dari 8 persen menjadi 10 persen pada Oktober 2019 lalu.

Belanja perusahaan pada pabrik dan peralatan turun 3,7 persen meski investasi masih mendapatkan dorongan dari sistem pembayaran non tunai yang dapat mengurangi kenaikan pajak konsumsi.

Saat ini, ekonom masih memperhatikan dampak penyebaran wabah virus corona pada negara dengan perekonomian ketiga terbesar dunia itu. Sebab, virus yang berasal dari Kota Wuhan, China itu telah menghantam aktivitas industri dan pariwisata Jepang. PT Bestprofit Futures

Imbas Corona Diramal Jangka Pendek, Harga Minyak Bangkit

 Harga minyak mentah dunia menguat lebih dari satu persen pada perdagangan Jumat (14/2). Kenaikan harga minyak mentah ditopang prediksi dampak ekonomi dari virus corona hanya berumur pendek. Best Profit

Mengutip Antara, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman April naik 98 sen atau 1,74 persen menjadi US$57,32 per barel. Sementara, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret naik 63 sen atau 1,23 persen ke level US$52,05 per barel. Bestprofit

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan tambahan jumlah kasus tidak berarti epidemi itu meluas. Namun, itu merupakan dampak keputusan pemerintah China memperbaharui tata cara perhitungan. 

Hingga Sabtu (15/2), jumlah korban tewas akibat epidemi Virus Corona mencapai angka 1.523 korban jiwa. PT Bestprofit

"Tesis dasar kami menyatakan tekanan permintaan minyak hanya akan terjadi di China. Kondisi ini belum meluas hingga mempengaruhi permintaan global," kata Kepala Strategi Komoditas di Citadel Magnus Helima Croft.

Selain itu, pabrik-pabrik di China mulai beroperasi kembali. Dari sisi moneter, pemerintah China memberikan pelonggaran kebijakan. PT Bestprofit Futures
Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan wabah itu berpotensi menurunkan permintaan minyak kuartal I 2020. Menanggapi kondisi itu, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan produsen sekutu, yang dikenal sebagai OPEC+ mempertimbangkan untuk memperdalam pengurangan produksi.

"Kami menganggap aktivitas ekonomi China serta permintaan komoditas akan pulih mulai kuartal kedua 2020, " katanya Bank investasi UBS dalam sebuah catatan.

Wanaartha Life Gagal Bayar Dana Nasabah

Manajemen PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life menunda pembayaran kewajiban klaim asuransi sejumlah nasabah yang sudah jatuh tempo. Penundaan terjadi karena rekening efek milik perusahaan diblokir oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Best Profit

Dalam surat yang diterim, manajemen mengaku mendapatkan informasi pemblokiran rekening efek itu pada 21 Januari 2020. Pihak perusahaan tak diberitahu secara resmi atas pemblokiran tersebut.
 
"Manajemen telah melakukan langkah-langkah klarifikasi dan verifikasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk di dalamnya KSEI dan OJK," tulis surat yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Wannartha Life Yanes Y Matulatuwa, dikutip Jumat (14/2). Bestprofit

Setelah itu, pihak manajemen diminta untuk melakukan klarifikasi dengan pihak Kejaksaan Agung mengenai pemblokiran tersebut. Yanes menyatakan Kejaksaan Agung membenarkan perintah pemblokiran terkait dengan penanganan suatu kasus hukum yang sedang dalam proses.

Dalam surat itu memang tak disebutkan persoalan hukum apa yang sedang dalam penanganan di Kejaksaan Agung. Namun, diketahui bersama lembaga itu sedang menangani kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). PT Bestprofit

"Salah satu anggota direksi perusahaan telah dimintai keterangannya sebagai saksi oleh pihak Kejaksaan Agung," imbuhnya.

Selain itu, manajemen juga telah melakukan koordinasi dengan OJK untuk meminta saran untuk penanganan lebih lanjut atas masalah yang terjadi. Perusahaan mengaku kondisi keuangan saat ini baik-baik saja. PT Bestprofit Futures

"Kami juga menginformasikan kepada OJK bahwa para pemegang polis kami saat ini sudah mengalami kesulitan mendapatkan hak mereka akibat pemblokiran tersebut," jelas Yanes.

Kendati begitu, ia meyakinkan kepada nasabah bahwa seluruh manfaat polis yang ada di perusahaan dalam keadaan aman. Perusahaan juga berjanji membayar klaim jatuh tempo secara bertahap dalam 14 hari kerja setelah pemblokiran dibuka oleh pihak yang berwenang.

CNNIndonesia.com sudah berupaya menghubungi Yanes melalui telepon dan pesan singkat untuk informasi lebih lanjut. Hanya saja yang bersangkutan tak merespons hingga berita ini diturunkan.

BPH Migas Kunjungi Proyek Penyuplai LNG di Pelabuhan Kijing

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa bersama Tim BPH melakukan Kunjungan Lapangan ke Proyek Pembangunan Pelabuhan Kijing dan IP MPP PLTG PLN Batam di Jungkat Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, Kamis (13/02/20). Best Profit

Kunjungan lapangan dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Focus Group Discussion (FGD) tentang Sinergitas Pembangunan Pipa Trans Kalimantan pada bulan Desember 2019 di Pontianak.

Pipa Trans Kalimantan yang telah masuk dalam Rencana Induk Jaringan Transmisi Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTGBN) 2012-2025 dan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 telah menjadi proyek prioritas strategis pada RPJMN 2020-2024. Bestprofit

Pemerintah secara menerus mendorong peningkatan dan percepatan pemakaian gas bumi. Lewat Keputusan Menteri ESDM No.13/2020 tentang Penugasan Pelaksanaan Penyediaan Pasokan dan Pembangunan Infrastruktur LNG, Serta Konversi Penggunaan BBM dengan LNG Dalam Penyediaan Tenaga Listrik, PLN mendapatkan kepastian pasokan LNG sebesar 166,98 BBTud untuk mengoperasikan 1.697 megawatt (MW) pembangkit listrik.

Keputusan tersebut menyebutkan enam poin penting untuk mengawal pembangunan infrastruktur dan gasifikasi pembangkit PLN. Contohnya, penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk memasok dan membangun infrastruktur LNG guna pengoperasian 52 pembangkit PLN tersebut. PT Bestprofit

Selain itu, Pertamina diminta menyelesaikan pembangunan infrastruktur sementara PLN menyelesaikan kegiatan gasifikasi pembangkit dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun sejak kepmen ditetapkan.

Harga gas yang lebih murah dibandingkan solar memungkinkan PLN untuk menjadikan pembangkit gas berproduksi saat beban dasar atau base load, tidak sebagai peaker seperti yang selama ini diterapkan.

Sesuai Tupoksi BPH Migas yang akan melakukan lelang Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) diperlukan kesiapan dari sisi permintaan gas bumi. PT Bestprofit Futures

Sejalan dengan proses pembangunan Pelabuhan Kijing di Mempawah yg saat ini mencapai 44%, selain PT PLN yang akan menambah pembangkit peaker di Jungkat dengan kapasitas 100 MW dan industri kelapa sawit, telah ada beberapa industri besar yang akan mengembangkan usahanya di Mempawah seperti PT Inalum, PT Wilmar, Smelter PT Antam dan Pupuk Indonesia, yang akan menambah potensi permintaan gas bumi.

Dari sisi suplai telah ada potensi gas dari LNG Tangguh, Bontang, Natuna dan blok Bengkanai .

Dengan mempertimbangkan belum tersedia jaringan pipa gas bumi dan demand belum terlalu besar ( +/- 30 BBTUD), untuk jangka pendek dan secara bertahap direncanakan membangun FSRU skala kecil atau Receiving Terminal LNG berbasis ISO Tank di sekitar pelabuhan Kijing yang akan menjadi KEK di Kab Mempawah atau di kawasan PLTG 100 MW PLN di Jungkat Kab Mempawah Kalbar sebagai fasilitas pendukung penyediaan dan pendistribusian LNG.

Sebagai informasi PLTG 100 MW tersebut belum difungsikan sejak diresmikan Jokowi sejak 2017, karena belum siapnya fasilitas gasifikasi dan untuk memenuhi suplai listrik, PT PLN (Persero) membeli listrik dari Serawak Malaysia sebesar 170 Mega Watt dengan harga sebesar Rp. 1.050/kwh.

Dengan terciptanya potensi permintaan gas bumi di Kalbar khususnya di Mempawah ini diharapkan Badan Usaha dapat menjadi dasar pertimbangan untuk berperan serta dalam pembangunan pipa trans Kalimantan dengan sistem investasi Badan Usaha.

Turut hadir dalam Kunjungan ini Bupati Mempawah Hj Erlina Ria Norsan, Sekda Kabupaten Mempawah Ismail, Direktur Komersial PT PGN Dilo Seno Widagdo, Direktur Utama PT PGN LNG Jeffry Hotman, Direktur Finance & GA PT Pertagas Niaga Aminudin, GM PT. Pelindo Mustafa dan Direktur Utama Perusda Kalimantan Barat Syariful.