Rabu, 30 Desember 2020

Sri Mulyani Gelontorkan Rp26 T untuk Rumah Rakyat Miskin 2021

 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan dana senilai Rp26,47 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Alokasi dana meningkat 47,54 persen dari pagu tahun ini yang hanya Rp17,94 triliun. Best Profit

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata. Isa mengungkapkan alokasi dana itu diberikan melalui berbagai pos, mulai dari dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Bestprofit

"Dananya akan me ningkat menjadi Rp26,47 triliun, jadi kalau sekarang masih banyak keluhan, kami harus lihat secara komprehensif," kata Isa dalam acara diskusi DPD bertajuk Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Sektor Perumahan secara virtual, Senin (28/12). PT Bestprofit

Untuk tahun depan, Isa merinci alokasi dukungan fiskal diberikan melalui program FLPP sebesar Rp16,62 triliun. Lalu, diberikan juga berupa subsidi bantuan uang muka Rp630 miliar dan subsidi selisih bunga Rp5,97 triliun. Lowongan Kerja

Sisanya, berupa PMN ke SMF sebesar Rp2,25 triliun dan Dana Alokasi Khusus Fisik Perumahan Rp1 triliun. Secara total alokasi fiskal untuk perumahan ini mengalir ke pos-pos yang sama seperti APBN 2020.

Bedanya, pemerintah tidak lagi memberi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusus perumahan pada tahun depan. Sementara pada tahun ini, alokasinya mencapai Rp1,3 triliun di APBN 2020.

Secara total, alokasi fiskal untuk pembangunan rumah MBR cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hanya pada 2018 sempat turun.

Rinciannya, alokasi APBN pada 2015 sebesar Rp7,15 triliun, 2016 Rp8,77 triliun, 2017

Jutaan Buruh Manufaktur Diprediksi Kena PHK pada 2021

 Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih akan menjadi permasalahan utama untuk kalangan buruh pada 2021 mendatang. Best Profit


Presiden KSPI Said Iqbal memprediksi akan terjadi PHK besar-besaran yang melibatkan industri manufaktur pada tahun depan. Bestprofit

Ia memperkirakan akan ada jutaan buruh lainnya yang terancam PHK gelombang kedua setelah tahun ini PHK didominasi sektor pariwisata dan turunannya seperti hotel, restoran, dan penerbangan. PT Bestprofit

Prediksi dibuat dengan dasar pandemi covid-19 belum dapat dikendalikan oleh pemerintah RI dan diperburuk oleh virus corona mutasi dari Inggris. Sehingga, ekonomi masih bakal lesu dan resesi ekonomi berlanjut hingga 2021. PT Bestprofit Futures

Menurut Said, sepanjang 2020 sekitar 500 ribu karyawan manufaktur telah mengalami PHK dan tren akan berlanjut menyeret jutaan pekerja lainnya. Lowongan Kerja

"Menjelang 2021, catatan KSPI sepanjang 2021 (PHK) akan menimpa industri manufaktur baik padat karya maupaun padat modal," imbuh dia pada press conference daring, Senin (28/12).

Lebih lanjut ia menyebut KSPI menerima laporan beberapa sektor yang telah melakukan PHK seperti industri tekstil, garmen, otomotif, hingga ritel.

Ia menilai pemerintah bisa saja mendapat komitmen dari berbagai pihak, namun realisasi adalah urusan yang berbeda.Pun pemerintah acap menyatakan banyak perusahaan asing telah menyatakan komitmennya menanamkan modalnya di Indonesia dan mampu menyerap pekerja Indonesia korban PHK pandemi, namun Said mengaku pesimis.

"Kami tidak terlalu optimis dengan berita itu karena baru komitmen, tapi realisasi investasi belum begitu bisa dibuktikan, di sisi lain ledakan PHK di mana-mana, sudah menyentuh manufaktur," jelasnya.


Bila dirinci, jumlah pengangguran karena covid-19 sebanyak 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena covid-19 sebanyak 0,76 juta orang, sementara tidak bekerja karena covid-19 sebanyak 1,77 juta orang, dan bekerja dengan pengurangan jam kerja karena covid-19 sebanyak 24,03 juta orang.Untuk diketahui, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk usia kerja yang terdampak pandemi covid-19 pada Agustus 2020 berjumlah 29,12 juta orang.

Lalu, jumlah pengangguran di Indonesia tembus 9,77 juta orang pada Agustus 2020. Angka itu naik 2,67 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Selasa, 29 Desember 2020

UNICEF Sebut 938 Anak RI Putus Sekolah karena Corona

 UNICEF menemukan 938 anak di Indonesia putus sekolah akibat pandemi covid-19. Dari jumlah tersebut 75 persen di antaranya tak bisa lagi melanjutkan pendidikan karena masalah biaya. Best Profit

Perwakilan UNICEF Indonesia Debora Comini mengatakan hal tersebut terjadi karena orang tua siswa banyak yang kehilangan pendapatan dan pekerjaan sejak virus corona masuk ke Indonesia. Bestprofit

"Dengan banyaknya orang tua kehilangan penghasilan dan pekerjaan, kami khawatir angka anak tidak sekolah dapat meningkat secara signifikan setelah pandemi," ucapnya dalam peluncuran Strategis Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS), Rabu (23/12). PT Bestprofit

Dari jumlah tersebut UNICEF mencatat proporsi anak laki-laki lebih banyak putus sekolah dibandingkan perempuan. Selain itu, berdasarkan pantauan UNICEF, lebih dari 13.500 anak di Indonesia sudah putus sekolah sebelum pandemi. PT Bestprofit Futures

Angka ini menambah daftar panjang jumlah ATS di Indonesia yang telah mencapai 4,34 juta jiwa berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019.

Sementara secara global UNICEF kegiatan pada 290 juta anak berpotensi putus sekolah akibat pandemi yang juga berdampak ke Indonesia.

Karena itu lah, UNICEF dan Bappenas bekerja sama dalam pengembangan Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah untuk memperkuat dan memperluas berbagai program dan inisiatif pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan anak di bidang pendidikan.

"Kita masih perlu melakukan upaya bersama untuk memastikan pemenuhan hak atas pendidikan berkualitas bagi setiap anak," terang Debora.

Sandiaga Ungkap Dapat Insentif dari BKPM untuk Pariwisata

 Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyambangi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia seusai dilantik pada Rabu (23/12). Best Profit

Ia menyatakan Kemenparekraf bekerja cepat untuk menggandeng lintas Kementerian dan K/L dalam melakukan kerja kolaborasi demi menyelamatkan nasib 40 juta pekerja di sektor pariwisata. Bestprofit

"Jadi hari ini kami langsung gerak cepat, saya mengunjungi Pak Menteri BUMN, juga mengundang Pak Mendag dan Kepala BKPM karena harus berkolaborasi, segera kebijakan ini harus kita pastikan eksekusi yang tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat," katanya dikutip dari rilis, Rabu (23/12). PT Bestprofit

Dia melanjutkan bahwa Kemenparekraf membutuhkan dukungan dari Kemendag melalui kebijakan perdagangan yang berpihak kepada kebangkitan ekonomi rakyat. PT Bestprofit Futures

Dari Bahlil, ia mengaku telah menerima komitmen berupa insentif investasi di bidang ekonomi kreatif dan pariwisata. Sehingga, ia mengajak pengusaha untuk tak ragu melakukan investasi di bidang terkait. Lowongan Kerja

"Setahun ini pasti banyak sekali keterbatasan-keterbatasan, tapi Pak Erick ini punya keleluasaan dalam menggunakan balance sheet yang dimiliki BUMN," tandasnya.

Di kesempatan terpisah, Sandi juga menyatakan niatnya melanjutkan program OK OCE yang dulu pernah dirintisnya kala menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan.

Niat itu muncul karena Sandi mendapatkan laporan dari perkumpulan pergerakan OK OCE di lapangan bahwa sebagian besar anggota binaannya bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.Dia mengatakan akan mendiskusikan kemungkinan tersebut dengan jajaran Kemenparekraf. "Nanti kami lihat bersama dengan rekan-rekan di sini," katanya dikutip dari Antara.

Ia melihat program sebagai potensi dalam membangkitkan kembali sektor terkait dari dampak pandemi covid-19. Namun, ia mengaku tak mau gegabah dan terburu-buru dalam mengambil keputusan.

"Kami baru saja mendapat laporan dari teman-teman di perkumpulan gerakan OK OCE, di data mereka hampir 70 persen bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi kita tidak ingin terburu-buru, akan diskusikan dengan jajaran," tandasnya.

Senin, 28 Desember 2020

Jelang Tutup Tahun, Kantong Pajak Baru Terisi 85,65 Persen

 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerimaan pajak mencapai Rp1.019,56 triliun per 23 Desember 2020. Realisasinya baru mencapai 85,65 persen dari target Rp1.198,8 triliun. Best Profit

"Kita tahu DJP sekarang menghadapi kondisi di mana satu sisi harus mengumpulkan penerimaan pajak, di sisi lain harus memberikan dukungan dan bantu wajib pajak untuk mendapat insentif perpajakan," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers virtual kepada awak media, Rabu (23/12). Bestprofit

Kendati kantong pajak baru terisi 85,65 persen, namun Ani menyatakan ada 55 kantor  pajak yang berhasil membukukan penerimaan mencapai 100 persen sampai akhir tahun. Terdiri dari 49 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sudah mencapai target penerimaan 100 persen. PT Bestprofit

Sisanya, berupa enam Kantor Wilayah (Kanwil) DJP yang diperkirakan penerimaannya bisa mencapai 100 persen pada akhir tahun ini. PT Bestprofit Futures

"Kami terus mendorong seluruh kantor wilayah dan KPP untuk bisa edekat mungkin mencapai target, meski kita tahu kondisi perekonomian tidak mudah," ujarnya.

Lebih lanjut, bendahara negara turut mencatat tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan mencapai 76,86 persen pada tahun ini. Ia juga mencatat ada penerimaan pajak tambahan tahun ini berupa pajak digital dari 23 perusahaan mencapai Rp616 miliar.

Di sisi lain, Ani mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp2.306,7 triliun atau 90,8 persen dari target Rp2.739,7 triliun. Khusus untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), realisasi mencapai Rp483,62 triliun atau 69,6 persen dari pagu Rp695,2 triliun.Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu tetap meminta para jajaran Kementerian Keuangan, khususnya DJP untuk terus memantau perkembangan penerimaan sampai benar-benar tutup tahun. Ia berharap penerimaan pajak tetap bisa maksimal sampai penghujung tahun di tengah pandemi ini.


Siapkan Rp1,4 T Menhub Akan Lanjutkan Subsidi Tiket Pesawat

  Kementerian Perhubungan menyiapkan Rp1,48 triliun untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di sektor pariwisata. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan anggaran tersebut akan digelontorkan kepada industri penerbangan dalam bentuk subsidi tiket pesawat. Best Profit

Tujuannya, agar kunjungan ke tempat-tempat pariwisata kembali meningkat. Bestprofit

"Ada dana PEN pariwisata yang diharapkan bisa membuat industri penerbangan menjadi lebih baik. Kalau tahun ini kita mendapatkan Rp443 miliar, tahun depan diharapkan dialokasikan sebanyak Rp1,48 triliun," ucapnya dalam video conference Catatan Akhir Tahun Kemenhub, Rabu (23/12).     PT Bestprofit

Seperti diketahui, tahun ini pemerintah sempat mengalokasikan Rp443 miliar untuk memberikan diskon harga tiket pesawat, dan membebaskan pajak hotel dan restoran. Tujuannya menggeliatkan kembali sektor pariwisata yang lesu akibat merebaknya covid-19. PT Bestprofit Futures

Namun insentif  yang rencananya diberlakukan dengan kuota 25 persen untuk tiap penerbangan sejak Maret-Mei 2020 itu batal dikeluarkan lantaran situasi pandemi yang kian memburuk. Lowongan Kerja

Di luar itu, Budi Karya mengatakan kementeriannya bakal menggelontorkan Rp1,3 triliun untuk pengembangan destinasi wisata prioritas di tahun depan.

Anggaran tersebut menurun dibandingkan 2020 yang sebesar Rp1,2 triliun, namun lebih tinggi dari 2019 yang sebesar Rp353 miliar.

"Tentang pariwisata kami akan lanjutkan anggaran subsidi yang tahun ini sebesar Rp2,6 triliun tahun depan menjadi Rp1,3 triliun," tandasnya.

Jumat, 25 Desember 2020

Japan Credit Ratings Pertahankan Kualitas Surat Utang RI

  

Japan Credit Rating Agency Ltd (JCR), lembaga pemeringkat kredit dari Negeri Sakura mempertahankan peringkat surat utang (sovereign credit rating) Indonesia di posisi BBB+/outlook stabil (investment grade) per 22 Desember 2020. Sebelumnya, peringkat serupa diberikan pada 31 Januari 2020. 

Best Profit

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan peringkat surat utang yang stabil dari JCR ini mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif terjaga, meski sempat resesi karena tumbuh negatif dalam dua kuartal berturut-turut, yaitu minus 5,32 persen pada kuartal II dan 3,49 persen pada kuartal III. Bestprofit

"Pertumbuhan ekonomi yang solid ditopang oleh permintaan domestik, utang pemerintah yang terkendali, serta resiliensi ekonomi Indonesia terhadap gejolak eksternal yang didukung oleh kebijakan nilai tukar yang fleksibel, kredibilitas kebijakan moneter, dan akumulasi cadangan devisa," terang Perry dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (22/12). PT Bestprofit

Kedua, upaya pemerintah untuk mengendalikan dampak pandemi virus corona atau covid-19 terhadap perekonomian. Hal ini dilakukan melalui berbagai kebijakan di sektor fiskal dan moneter.

"JCR memperkirakan rasio utang pemerintah terhadap PDB diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 40 persen di tengah kebijakan fiskal yang ekspansif," tuturnya. PT Bestprofit Futures

Ketiga, komitmen pemerintah untuk menjaga momentum reformasi struktural ekonomi, meski di tengah pandemi. Hal ini ditandai dengan penerbitan UU Cipta Kerja. Lowongan Kerja

Kendati begitu, Perry mengatakan JCR turut memberikan catatan penting terkait tantangan ekonomi yang ada di depan Indonesia. Pertama, ketergantungan Indonesia terhadap sumber daya alam yang masih tinggi.

Lebih lanjut, Perry menilai hasil evaluasi JCR terhadap surat utang Indonesia sangat baik. Pasalnya, penilaian tersebut mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap surat utang, pasar keuangan, dan perekonomian Tanah Air.Kedua, rasio penerimaan negara terhadap PDB yang rendah. Ketiga, proses pendalaman pasar keuangan domestik yang masih berlangsung.

"Hal ini ditopang oleh kredibilitas kebijakan dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara Bank Indonesia dan pemerintah," katanya.

Ke depan, BI akan mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, dan melanjutkan sinergi dengan pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.