BNPT Perkuat Sinergi Bareng KPK dan BNN Lawan Terorisme, Korupsi, hingga Narkoba

 

PT BESTPROFIT FUTURES - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menangani kejahatan luar biasa yakni terorisme, narkoba, dan korupsi. Best Profit

Kepala BNPT Boy Rafli Amar menyampaikan, sinergitas BNPT, BNN, dan KPK harus dilakukan demi menguatkan sendi negara dari degradasi moral, utamanya kepada generasi muda Indonesia. Bestprofit

"Melalui upaya bersama ini potensi ancaman di tiga kejahatan ini akan tereliminasi dengan baik. Kolaborasi ini juga dengan masyarakat luas, menjadi bagian penting agar kita bergandeng tangan dalam menghadapi musuh negara," tutur Boy Rafli dalam keterangannya, Kamis (25/11/2021). PT Bestprofit

Menurut Boy Rafli, kolaborasi ketiga lembaga tersebut akan fokus pada upaya pencegahan. Dalam kejahatan terorisme misalnya, kemajuan teknologi sangat berkontribusi dalam meningkatnya aktivitas terorisme.

Proses radikalisasi, perekrutan, hingga pendanaan terorisme dapat dilakukan melalui internet. Fenomena tersebut melahirkan aktor tunggal atau lone wolf dalam aksi terorisme, seperti yang terjadi di Mabes Polri pada awal tahun 2021 lalu.

"Kelompok radikal sangat sadar dengan media sosial, mereka pun jadi sistematis karena didukung sumber pendanaan besar, sehingga dengan uang itu mereka melakukan radikalisasi dan aksi terorisme," jelas dia.

Kemudian, lanjut Boy Rafli, narco-terrorism atau aksi terorisme yang didanai dari perdagangan gelap narkoba telah banyak dilakukan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Terorisme dan korupsi juga terkait satu dengan yang lain sebab dapat menjadi pemicu radikalisme dan terorisme imbas dari kesejahteraan masyarakat.

"Kini tidak ada masyarakat yang imun dari radikalisme dan terorisme. Paham tersebut masuk ke tiap sendi negara ini, termasuk di lembaga negara, lembaga pendidikan, bahkan organisasi keagamaan. Perlu ada penguatan nilai kebangsaan yang didukung oleh pemerintah dan masyarakat agar tercipta daya tangkal terhadap radikalisme dan terorisme," Boy Rafli menandaskan.

 Sumber : Liputan6

Hari Guru Nasional, Ketua Komisi X: Tuntaskan Rekruitmen Sejuta Guru Honorer

 

    PT BESTPROFIT FUTURES - Peringatan Hari Guru Nasional harus menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen dalam memperjuangkan kesejahteraan para pendidik di tanah air. Salah satunya dengan segera menuntaskan program rekruitmen sejuta guru honorer sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Pelaksanaan rekruitmen sejuta guru honorer menjadi PPPK akan terus kami kawal sebagai bagian komitmen kami untuk memajukan, memuliakan, menghormati, dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang ada di Indonesia,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda kepada wartawan, Kamis (25/11/2021). Best Profit

Dia mengatakan pengelolaan tenaga kependidikan masih menjadi salah satu persoalan krusial dalam manajemen pendidikan di Tanah Air. Ketidakseimbangan jumlah guru dengan kebutuhan di lapangan, tidak meratanya distribusi guru, hingga minimnya kesejahteraan guru merupakan masalah-masalah yang dari tahun ke tahun belum juga terselesaikan. Bestprofit

“Padahal guru merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Bagaimana mengharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan mumpuni, jika para guru tidak bisa mendidik secara optimal,” katanya. PT Bestprofit

Huda mengakui jika program sejuta guru honorer menjadi PPPK merupakan langkah terobosan pemerintah untuk menyelesaikan permasalah tenaga kependidikan di tanah air. Hanya saja masih banyak permasalahan terkait pelaksanaan mulai dari rendahnya pengajuan formasi dari pemerintah daerah, tingginya passing grade seleksi, rendahnya poin afirmasi, hingga kepastian jadwal seleksi.

“Berbagai permasalahan ini harus segera dituntaskan, agar target rekruitmen sejuta guru honorer ini bisa tuntas tidak lebih dari 2022. Jangan sampai pelaksanaan program rekruitmen sejuta guru honorer ini menjadi persoalan tersendiri di kemudian hari karena tak kunjung tuntas,” tukasnya.

Potensi berlarutnya rekruitmen sejuta guru honorer menjadi guru PPPK, lanjut Huda, sangat dimungkinkan terjadi. Untuk itu diperlukan pengawalan dari stakeholder pendidikan mulai dari organisasi guru, aktivis pendidikan, hingga para wakil rakyat agar program ini benar-benar tuntas.

“Program ini harus dikawal sehingga pemerintah dalam hal ini Kemendikbud Ristek, Kemenpan RB, hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sungguh-sungguh untuk fokus menyelesaikan rekruitmen sejuta guru honorer menjadi PPPK,” katanya.

Politisi PKB ini menyebut salah satu persoalan krusial yang bisa menghambat program rekruitmen sejuta guru honorer adalah masalah anggaran. Belum sepenuhnya alokasi 20% dana APBN untuk pendidikan untuk fungsi pendidikan membuat banyak masalah krusial pendidikan termasuk pengelolaan guru tidak kunjung tuntas.

“Upaya memastikan 20% dana APBN untuk pendidikan untuk fungsi pendidikan ini memang menjadi persoalan tersendiri karena banyak masalah krusial di bidang pendidikan yang tak kunjung tuntas karena persoalan anggaran,” katanya.

Sumber : Liputan6

DPD RI Usul Revisi UU Pemilu Masuk Prolegnas Prioritas 2022

 

PT BESTPROFIT FUTURES - Komite I DPD RI mengusulkan kembali revisi UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas tahun 2022.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno dan akan disampaikan dalam Panmus dan Paripurna DPD RI pada bulan Desember. Best Profit

Revisi UU Pemilu sebelumnya telah dikeluarkan DPR RI dari Prolegnas Prioritas pada 9 Maret 2021. Bestprofit

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan tinjauan di daerah dan masukan stakeholders terkait pemilu. PT Bestprofit

Disebutkan, UU Pemilu saat ini dinilai banyak kelemahan dan perlu direvisi sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Berbagai permasalahan dan catatan terhadap penyelenggaraan Pemilu sebelumnya tahun 2019 diharapkan menjadi masukan dasar bagi penyempurnaan regulasi Pemilu di Indonesia," ujar Fachrul dalam keterangannya, Selasa (23/11/2021).

Fachrul menuturkan, ada pertimbangan untuk segera membahas revisi UU Pemilu karena semakin dekat penyelenggaraan Pemilu 2024. KPU dan Bawaslu harus mempersiapkan sedini mungkin perencanaan dan anggaran serta sumber daya manusia.

"Penggunaan teknologi informasi yang masif perlu segera diwujudkan, dengan revisi diharapkan dapat diakomodasi apalagi kita memasuki era digital dan sedang menghadapi pandemi yg mengurangi bertatap muka," ujarnya.

Revisi UU Pemilu diperlukan untuk mengurangi multitafsir, perbaikan manajemen teknis dan pengawasan pemilu, penguatan kelembagaan penyelenggara dan mendorong penyelesaian sengketa dan proses yang sama, dan mendorong perbaikan mekanisme dan pencalonan, termasuk presidential threshold.

Sumber : Liputan6

Yahya Waloni Didakwa Sebarkan Ujaran Kebencian

 

PT BESTPROFIT FUTURES - Penceramah Yahya Waloni didakwa atas dugaan dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan antarindividu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Best Profit

Adapun ini disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 23 November 2021. Bestprofit

"Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)," kata JPU dalam dakwaan. PT Bestprofit

Karenanya Yahya Waloni didakwa dengan pasal alternatif, yakni Pasal 45 a ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITR) ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.

Selain itu, JPU juga mendakwa pasal berlapis yakni, Pasal 156 a KUHP dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara. Ketiga, Pasal 156 KUHP dengan ancaman pidana maksima empat tahun penjara.

Dalam Dakwaan disbutkan, dalam ceramahnya diduga turut memuat materi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

Sebelumnya, Yahya Waloni ditangkap di Perumahan Permata, Klaster Dragon, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 26 Agustus lalu sekitar pukul 17.00 WIB.

Dasar penangkapan Yahya, atas Laporan Polisi Nomor 0287/IV/2021/BareskrimPolri, tanggal 27 April 2021.

Yahya dilaporkan karena telah melakukan suatu tindakan pidana, yaitu berupa ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan juga penodaan terhadap agama tertentu melalui ceramah yang diunggah pada video di akun YouTube Tri Datu.

Sumber : Liputan6

Bangunan SMAN 96 Jakarta Roboh, Wakil Ketua DPRD DKI Dorong Kontraktor Diaudit

 

PT BESTPROFIT FUTURES - Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mendorong dilakukannya evaluasi dan audit pekerjaan rehabilitasi SMAN 96 Cengkareng Jakarta Barat terhadap kontraktor proyek PT Adhi Karya. Best Profit

Menurut Mohamad Taufik, dirinya meminta evaluasi semua pekerjaan PT Adhi Karya, karena pekerjaannya yang dinilai teledor mengakibatkan bangunan SMAN 96 yang sedang direnovasi, roboh dan mengancam keselamatan jiwa siswa. Bestprofit

"Robohnya bangunan sekolah yang sedang direnovasi, ini mengancam keselamatan jiwa siswa. Audit perencanaan dan pelaksanaan konstruksi harus dilakukan," katanya di Jakarta, Selasa 23 November 2021. PT Bestprofit

Taufik menegaskan, audit akan membuka tabir bahan bangunan yang dipakai untuk renovasi SMAN 96 itu, apakah kualitasnya sesuai spesifikasi atau tidak. "Kami ingin tahu kualitas bangunannya," ujar dia yang dikutip dari Antara. Lowongan Kerja

Taufik juga meminta Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta dan dinas terkait agar mengevaluasi pekerjaan PT Adhi Karya, bahkan jika ditemukan kesalahan agar memberikan sanksi. "BPPBJ juga harus berani memberi sanksi," ucap dia.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disdik DKI, Sabudiyono, menjelaskan, banyaknya tahap yang harus dilaksanakan prakonstruksi sebelum rehab gedung SMAN 96 Jakarta mulai berjalan, sehingga sisa waktu pembangunan hanya 3,5 bulan.

"Tahapannya kalau yang pertama kan desain dasar, lalu manajemen kontruksi (MK), baru dilakukan lelang fisik. Jadi harus melewati beberapa tahapan dulu," katanya.

Sumber : Liputan6

Prasetyo: Suami Wanita yang Cekcok dengan Arteria Dahlan Mau Minta Maaf

PT BESTPROFIT FUTURES - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan identitas pihak perempuan yang terlibat keributan dengan ibunda politikus PDIP Arteria Dahlan beberapa waktu yang lalu. Best Profit

Dia menuturkan, adapun yang dimaksud adalah mantan Dandim Jakarta Pusat, Zamroni. Yang bersangkutanlah yang menelepon Prasetyo. Bestprofit

Sedangkan berdasarkan penuturkan Prasetyo, yang ribut dengan Arteria Dahlan adalah istri mantan Dandim yang sekarang di BIN.

"Saya enggak tahu nomor telepon siapa tiba-tiba menelpon saya. Saya Zamroni Mantan Dandim Jakarta Pusat sekarang di BIN," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Selasa (23/11/2021). PT Bestprofit

Politikus PDIP tersebut langsung menanyakan maksud penelepon tersebut menghubunginya.  Penelepon pun meminta Prasetyo menjadi mediator untuk mendamaikan dengan Arteria Dahlan.Lowongan Kerja

"Yah mungkin ada senggolan di atas pesawat dengan istri saya," ucap dia menirukan si penelepon.

"Terus apa maunya? Mau minta maaf kita, saya mau minta maaf, sampailah seperti itu," lanjut dia.

Prasetyo pun langsung menghubungi Arteria dengan maksud agar keributan yang sempat terjadi di Bandara Soekarno-Hatta dapat diselesaikan secara damai.

Namun, dia mengaku kaget ketika dirinya dituding berpihak dan melindungi pihak yang berseteru dengan Arteria Dahlan.

"Setelah saya telepon Arteria, dia beranggapan saya dekingan ini, salah lagi nih. Gitulah, saya tidak mendekingin siapa-siapa saya orang timur kalau tidak mau ditemukan ya sudah," jelas Prasetyo.

Sumber : Liputan6

Berpotensi Selesaikan Permasalahan Banjir, Wali Kota Medan Instruksikan BWS Sumatera II Revitalisasi Danau Siombak

 

PT BESTPROFIT FUTURES - Wali Kota Medan, Bobby Nasution melakukan pertemuan dengan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, Maman Noprayamin guna membahas rencana revitalisasi kawasan Danau Siombak yang berada di Kec. Medan Marelan. Pertemuan diadakan di Kantor BWS Sumatera II, jalan A.H.Nasution, Kec. Medan Johor, Kamis (18/11). Best Profit

Dalam pertemuan tersebut Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengatakan bahwa keberadaan Danau Siombak memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan, salah satunya sebagai tempat penampungan air. Potensi ini sangat baik untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Medan. Bestprofit

Oleh sebab itu, Bobby Nasution berharap agar revitalisasi Danau Siombak ini masuk kedalam program kerja BWS Sumatera II sehingga dapat membantu masyarakat Kota Medan terhindar dari masalah banjir. PT Bestprofit

"Kami ingin di tahun depan ada perbaikan di Danau Siombak, dan kami dari Pemko Medan siap mendukung pengerjaan yang akan dilakukan BWS Sumatera II," kata Bobby Nasution.

Dalam pertemuan ini, tim teknis dari BWS Sumatera II juga memaparkan rencana teknis dari revitalisasi Danau Siombak. Dimana BWS Sumatera II telah memetakan isu permasalahan yang ada di sekitar Danau Siombak di antaranya yakni masalah banjir rob dan kenaikan muka air laut, permasalan sampah, kualitas air, dan sedimentasi.

Untuk mengatasi ke empat permasalahan tersebut, BWS Sumatera II mengusulkan agar di bangun pintu air ataupun tanggul untuk mengatasi permasalahan banjir. Kemudian terkait permasalahan kualitas air diatasi dengan Water Treatment Plant (WTP) dan edukasi terhadap masyarakat untuk menjaga kualitas air.

Selanjutnya untuk mengatasi permasalahan sampah BWS Sumatera II mengusulkan dibangun Trash Rack dan edukasi terhadap masyarakat sekitar agar tidak membuang sampah sembarangan, dan yang terakhir untuk mengatasi permasalahan sendimentasi diusulkan dengan cara sediment trap.

sumber : liputan6