Mahfud MD Pastikan Investasi yang Sudah Dibuat Punya Kepastian Hukum Meski UU Ciptaker Harus Direvisi

PT BESTPROFIT FUTURES - Pemerintah menargetkan merevisi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja kurang dari dua tahun. 

"Kan MK memberi waktu dua tahun. Kami akan berusaha lebih cepat dari dua tahun. Sehingga lebih mudah selesai," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Jakarta, Senin, 29 November 2021. Best Profit

Pemerintah, kata dia, menghormati dan menerima putusan MK karena bersifat final dan mengikat. Mahfud menjamin investasi yang sudah dan akan ditanam tetap memiliki kepastian hukum. Karena MK menyatakan Undang-Undang itu tetap berlaku sampai dua tahun. Bestprofit

Menurut dia, bila ada investasi yang sudah dibuat dalam waktu dua tahun tersebut, tidak bisa dibatalkan karena telah mempunyai kepastian hukum. PT Bestprofit

"Itu bunyi kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang telah dibuat secara sah itu berlaku sebagai Undang-Undang. Jadi, tidak bisa dicabut dengan begitu saja. Itu mengikat," tutur Mahfud MD seperti dikutip dari Antara.

Selain itu, pemerintah juga tidak bisa sewenang-wenang membatalkan perjanjian investasi dari luar negeri yang sudah disepakati karena akan menjadi perkara internasional.

"Perkara internasional itu arbitrase internasional pasti pakai instrumen hukum nasional. Apalagi ada perjanjian bilateral, multilateral di bidang itu," papar Mahfud MD.

Diketahui, MK menilai pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law tak berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 45). Karena itu, MK memerintahkan agar UU Cipta Kerja diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun.

"Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan," ujar Ketua MK Anwar Usman dalam putusannya, Kamis (25/11/2021).

Dalam putusannya, Anwar menyatakan UU Cipta Kerja masih berlaku hingga dilakukan perbaikan dengan tenggat waktu dua tahun. Anwar meminta pemerintah maupub DPR melakukan perbaikan UU Cipta Kerja.

Apabila dalam jangka waktu dua tahun sesuai dengan ketetapan Majelis Hakim MK UU tersebut tidak diperbaiki, maka menjadi inkonstitusional atau tak berdasar secara permanen.

"Menyatakan apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," kata Anwar.

Sumber : liputan6

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, DKI Jakarta Naik ke Level 2

 

PT BESTPROFIT FUTURES - Pemerintah memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali mulai 30 November sampai 13 Desember 2021. Dalam perpanjangan kali, DKI Jakarta naik dari PPKM level 1 ke level 2. Best Profit

Hal ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 63 tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19 di Jawa-Bali. Aturan ini diteken Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang diteken pada 29 November 2021. Bestprofit

"Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021," bunyi salinan Inmendagri dikutip Liputan6.com, Selasa (30/11/2021). PT Bestprofit

Provinsi DKI Jakarta meliputi, Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara saat ini berstatus PPKM level 2. Pada PPKM periode sebelumnya, DKI Jakarta berhasil turun ke level 1.

Selain DKI Jakarta, sejumlah daerah di Jawa dan Bali juga kembali berstatus PPKM level 2. Sejumlah daerah itu antara lain, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan berdasarkan hasil asesmen 27 November 2021, terdapat 23 kabupaten/kota yang statusnya naik dari PPKM level 1 ke level 2. Kemudian, 8 kabupaten/kota masuk ke dalam PPKM level 1.

"Berdasarkan asesmen dari World Health Organization (WHO), 10 kabupaten/kota yang kembali ke level 2 diantaranya berada di wilayah Jabodetabek yang terjadi akibat turunnya angka tracing (penapisan) anggota aglomerasi di wilayah Jabodetabek," jelas Luhut

Menurut dia, terjadi peningkatan angka reproduksi atau Rt Covid-19 di Jawa-Bali dalam beberapa hari terakhir. Adapun Rt merupakan angka penambahan kasus setelah mendapatkan berbagai intervensi.

"Saat ini terjadi peningkatan nilai Rt (penambahan kasus aktif nasional). Spesifik di Jawa-Bali, peningkatannya terjadi 4 hingga 5 hari berturut-turut pada periode awal munculnya varian delta," ujarnya.

Luhut menyebut mobilitas masyarakat saat ini sudah cukup signifikan dibandingkan data pada periode Nataru 2020 dan mendekati periode Libur Idul Fitri 2021. Dia pun mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyebaran Covid-19, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru.

"Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap indikasi adanya kenaikan kasus dan mobilitas, terutama menghadapi periode Nataru supaya tidak terulang pembatasan sosial yang ketat," kata Luhut.

Sumber : liputan6

Luhut: 10 Kabupaten/Kota Kembali ke PPKM Level 2 Akibat Tracing Turun

 

PT BESTPROFIT FUTURES - Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali mulai 30 November sampai 13 Desember 2021. Sebanyak 10 kabupaten/kota di Jawa-Bali kembali berstatus PPKM level 2, dari sebelumnya telah turun ke level 1.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan salah satu daerah yang kembali berstatus PPKM level 2 yakni, wilayah Jabodetabek. Hal ini diakibatkan angka tracing anggota aglomerasi Jabodetabek mengalami penurunan. Best Profit

"Berdasarkan asesmen dari World Health Organization (WHO), 10 kabupaten/kota yang kembali ke level 2 diantaranya berada di wilayah Jabodetabek yang terjadi akibat turunnya angka tracing (penapisan) anggota aglomerasi di wilayah Jabodetabek," jelas Luhut dalam siaran persnya, Senin 29 November 2021. Bestprofit

Adapun daftar daerah yang kembali berstatus PPKM level 2 tertuang Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 63 tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 Covid-19 di Jawa-Bali. Aturan ini diteken Mendagri Tito Karnavian. PT Bestprofit

Kesepuluh daerah itu antara lain, Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara saat ini berstatus PPKM level 2. Kemudian, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Lowongan Kerja

Luhut menyampaikan bahwa kasus Covid-19 di Jawa-Bali menunjukkan tren yang cukup stabil. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kasus covid yang terus terjaga pada tingkat yang cukup rendah.

"Kasus konfirmasi terus ditekan dan penurunannya ada di angka 99 persen sejak puncak kasus bulan Juli lalu," ujar dia.

Kendati tren Covid-19 di Jawa-Bali cenderung stabil, Menko Luhut juga menjelaskan bahwa saat ini terjadi peningkatan nilai Rt (penambahan kasus aktif nasional). Rt merupakan angka penambahan kasus setelah mendapatkan berbagai intervensi.

"Spesifik di Jawa-Bali, peningkatannya terjadi 4 hingga 5 hari berturut-turut pada periode awal munculnya varian delta," ucap Luhut.

Sumber : Liputan6

Muncul Varian Omicron, Luhut: Kita Hanya Perlu Waspada dan Ketatkan Protokol Kesehatan

 

PT BESTPROFIT FUTURES - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat tak panik dengan munculnya varian baru Covid-19 B.1.1.529 atau varian Omicron. Menurut dia, masyarakat hanya perlu waspada dan mengetatkan protokol kesehatan. Best Profit

"Masyarakat tidak panik karena varian Omicron. Kita hanya perlu waspada dan berjaga-jaga dengan kembali mengetatkan penerapan protokol kesehatan yang sudah mulai terlihat abai ini," kata Luhut dikutip dari siaran persnya, Selasa (30/11/2021). Bestprofit

Dia mengajak masyarakat tetap taat protokol kesehatan, khususnya saat beraktivitas di luar rumah. Hal ini agar tak terjadi peningkatan kasus Covid-19 secara signifikan seperti pada bulan Juli lalu. PT Bestprofit

Adapun kasus varian Omicron telah menyebar di beberapa negara. Mulai dari, Afrika Selatan, Botswana, Jerman, Belgia, Inggris, Israel, Australia, dan Hongkong. Lowongan Kerja

Pemerintah, kata Luhut telah mengambil langkah-langkah kebijakan yang telah diumumkan sebelumnya. Dia menyampaikan pemerintah akan terus mengevaluasi kebijakan setiap saat untuk meminimalisasi dampak dari masuknya varian baru Omicron.

Disisi lain, Luhut mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap kenaikan kasus Covid-19 dan mobilitas. Berdasarkan hasil survey Google Mobility Jawa-Bali dan Indeks Belanja Masyarakat menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat sudah cukup signifikan dibandingkan data pada periode Nataru 2020 dan mendekati periode Libur Idul Fitri 2021.

"Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap indikasi adanya kenaikan kasus dan mobilitas, terutama menghadapi periode Nataru supaya tidak terulang pembatasan sosial yang ketat," jelas Luhut.

Menurut dia, hal ini harus dijadikan sebagai pengingat untuk lebih taat protokol kesehatan dan 3T, bukan untuk menimbulkan kepanikan. Luhut menuturkan saat ini jumlah testing dan tracing di Indonesia sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bulan November 2020.

"Tingkat vaksinasi kita juga sudah di atas 60 persen dibandingkan dengan tahun 2020 di saat program vaksinasi belum berjalan," ujarnya.

Sumber : Liputan6

Luka Tembak, Pentolan KKB Papua Temianus Magayang Dievakuasi ke RS Bhayangkara

 

PT BESTPROFIT FUTURES - Kepolisian mengevakuasi pentolan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Temianus Magayang ke Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura, Papua untuk mendapatkan perawatan medis akibat luka tembak yang dialaminya. Best Profit

Temianus Magayang alias Demius Magayang tertembak karena melawan saat hendak ditangkap, Sabtu (27/11/2021) lalu. Bestprofit

Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal mengatakan, Temianus diterbangkan ke Jayapura untuk mendapat perawatan medis. PT Bestprofit

Temianus Magayang merupakan Komandan Operasi KKB Kodap XVI Wilayah Yahukimo yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kepolisian akibat terlibat berbagai kasus pembunuhan di wilayah Polres Yahukimo.

Saat ditangkap, Temianus bersama tiga rekannya membawa sepucuk senjata api rakitan dengan delapan peluru.

Seperti dilansir Antara, Kamal mengungkapkan bahwa kondisi Temianus Magayang saat ini relatif stabil. Dia juga mengungkapkan bahwa pentolan KKB itu tercatat terlibat dalam 12 kasus pembunuhan yang terjadi sejak 2020.

Temianus Magayang terlibat dalam 12 aksi kekerasan diawali pembunuhan staf KPU Yahukimo Hendrik Jovinski, tanggal 11 Agustus 2020, hingga pembunuhan dua prajurit TNI dari Yonif Linud 432 Kostrad dan merampas senjata api yang dibawa korban.

Selain itu, kata Kamal, Temianus Magayang juga terlibat kasus pembunuhan karyawan PT Indo Papua tanggal 22 Agustus 2021 serta kontak tembak dengan aparat gabungan dari Satgas Gakkum Nemangkawi dan Polres Yahukimo.

Sumber : Liputan6

Operasi Zebra Jaya 2021 Berakhir, 15.800 Pelanggar Lalu Lintas Ditindak

 

PT BESTPROFIT FUTURES - Operasi Zebra Jaya 2021 yang digelar di wilayah hukum Polda Metro Jaya telah berakhir. Tercatat, Kepolisian menindak 15.800 pelanggar lalu lintas dengan sanksi teguran selama pelaksanaan Operasi Zebra Jaya pada 15-28 November 2021. Best Profit

"Data penindakan Ops Zebra selama 14 hari sebanyak 15.800 pengendara diberikan teguran," kata Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono, dikutip dari Antara, Senin (29/11/2021). Bestprofit

Selama 14 hari pelaksanaan operasi tersebut, Kepolisian mencatat penindakan terhadap 2.095 pelanggaran knalpot bising dan 59 penggunaan rotator yang tidak sesuai ketentuan. PT Bestprofit

Sebelumnya, Ditlantas Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya, Dinas Perhubungan DKI, dan Satpol PP DKI Jakarta menggelar operasi gabungan bersandi Zebra Jaya 2021 mulai tanggal 15 hingga 28 November 2021.

Sebanyak 3.070 personel gabungan dikerahkan dalam pelaksanaan operasi yang tujuan utamanya adalah penegakan hukum lalu lintas dan protokol kesehatan (prokes) tersebut.

Adapun pelanggaran lalu lintas yang menjadi sasaran dalam Operasi Zebra Jaya 2021 antara lain penggunaan sirine dan rotator yang tidak sesuai ketentuan.

Kemudian pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai, knalpot bising, kendaraan yang melawan arus dan menerobos jalur busway.

Selain itu, Operasi Zebra Jaya 2021 juga menyasar pelanggaran protokol kesehatan dalam bentuk kerumunan yang berpotensi menjadi klaster penyebaran virus Covid-19.

Berbeda dengan pelaksanaan Operasi Zebra Jaya pada tahun-tahun sebelumnya, Operasi Zebra Jaya 2021 tidak menggunakan sistem razia.

Dalam operasi pada tahun ini, tim gabungan menitikberatkan pada patroli di sejumlah titik-titik rawan pelanggaran lalu lintas dan kawasan yang kerap digunakan untuk nongkrong hingga berpotensi menimbulkan kerumunan.

Sumber : Lipputan6

PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD di Pemilu 2024

 

PT BESTPROFIT FUTURES - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa meminta para anggota DPRD Fraksi PPP kembali menjadi calon legislatif (caleg) di Pemilu 2024. Targetnya, menang 3.000 kursi. Best Profit

"Dari 1.059 ini wajib menjadi 3.000, kemudian mereka jika ada dapil yang kosong di daerah tetangganya tolong diisi," kata Suharso Monoarfa saat membuka acara Workshop DPRD Fraksi PPP, di Grandhotel Paragon, Minggu 28 November 2021. Bestprofit

"Kita persilakan kepada para anggota DPRD PPP yang saat ini duduk untuk kembali maju menjadi calon legislatif, dan menjadi nomor satu. Tetapi dengan syarat tidak ada konflik," sambung dia. PT Bestprofit

Suharso menyebut, saat ini PPP akan menyiapkan perangkat untuk menunjang pemenangan Pemilu 2024. Di antaranya membantu pemenangan hingga TPS.

"Mereka yang ditugaskan adalah orang yang bebas, merdeka dan independen. Sehingga mereka ditugaskan dengan netral," kata dia. 

Lowongan Kerja

Suharso menambahkan, kerja-kerja elektoral menjelang pemilu tidak dilakukan secara sembarangan. Tetapi harus dilakukan secara berirama, kontinyu, dan konsisten.

"Setiap kita juga harus punya pasukan siber, minimal 1 orang, ini sangat penting untuk melihat, menjaga keelektoralan PPP," jelasnya.

Selain itu, partai berlambang kakbah ini akan masuk untuk membantu di semua daerah pemilihan (dapil) guna memahami cara berkampanye dengan mudah. PPP ingin melakukan kerja elektoral dengan langkah yang tepat.

"Kerja yang membangkitkan, mengajak, yang beruntun, kontinyu, Insyaallah kita bisa menempatkan kembali PPP pada puncak kejayaan," tandas Suharso.

Sumber : Liputan6