LPDP Ungkap Tagihan Beasiswa Veronica Koman Rp773 Juta

 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merespons pernyataan aktivis HAM Papua, Veronica Koman yang mengaku ditagih pengembalian uang beasiswa senilai Rp773 juta untuk pendidikan master di Australia pada 2016. Best Profit

LPDP menegaskan bahwa keputusan yang dilakukan terhadap Veronica Koman merupakan serangkaian proses yang mesti dilakukan kepada para penerima beasiswa yang tidak memenuhi kontrak dan kewajiban kembali ke Indonesia. Bestprofit

"Setelah menjadi alumni, VKL (Veronica Koman Liau) tidak memenuhi kewajibannya kembali dan berkarya di Indonesia," bunyi pernyataan LPDP dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/8). PT Bestprofit

Veronica, dalam data yang diperoleh LPDP, lulus pada Juli 2019 dan baru melapork an kelulusan pada aplikasi sistem monitoring dan evaluasi LPDP pada tanggal 23 September 2019.

"Namun belum disampaikan secara lengkap," lanjut pernyataan tersebut. easiswa dengan cicilan 12 kali. Cicilan pertama telah disampaikan ke kas negara pada April 2020 sebesar Rp64,5 juta. Cicilan selanjutnya belum dibayarkan hingga diterbitkannya surat penagihan terakhir pada tanggal 15 Juli 2020," lanjut pernyataan tersebut.Selanjutnya, pada 24 Oktober 2019 telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang Sanksi Pengembalian Dana Beasiswa LPDP sebesar Rp. 773.876.918. Pada tanggal 22 November 2019, telah diterbitkan Surat Penagihan Pertama Veronica Koman. PT Bestprofit Futures

LPDP menegaskan jika belum dipenuhi mengenai kewajiban pengembalian dana tersebut, maka penagihan selanjutnya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

"Pengenaan sanksi terhadap penerima beasiswa LPDP yang tidak memenuhi kontrak dan tidak memenuhi kewajiban kembali dan berkontribusi di Indonesia, tidak ada kaitan dengan politik dan tidak terkait dengan pihak manapun," tutup pernyataan tersebut

Ekonom Sebut Korupsi Jadi Hambatan Bisnis Terbesar di RI

 Akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Drajad Kuncoro menyatakan hambatan terbesar usaha di Indonesia bukanlah perizinan melainkan korupsi. Best Profit

Drajad mengutip Global Competitiveness Report 2017-2018 yang menempatkan korupsi sebagai faktor paling menghambat kemudahan berusaha setelah birokrasi, akses permodalan, infrastruktur, dan inkonsistensi regulasi. Bestprofit

Menurutnya, hal ini penting jadi dasar pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan terutama untuk menggenjot investasi. PT Bestprofit

"Tantangan pebisnis di Indonesia, nomor satu itu masih korupsi, kedua birokrasi, ketiga akses pembiayaan baru infrastruktur dan regulasi," tuturnya dalam diskusi virtual Rabu (12/7). PT Bestprofit Futures

Ia melanjutkan berdasarkan data yang dihimpun FEB UGM, jenis korupsi didominasi oleh penyuapan sebesar 48 persen, pengadaan barang dan jasa 30 persen, penyalahgunaan anggaran 10 persen dan lain-lain 12 persen.

"Pelakunya dari politisi 32 persen, swasta 25 persen, dan pejabat pemerintah 24 persen dan sisanya 29 persen lain-lain," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Rachbini menuturkan pemerintah terlalu sibuk memperdebatkan omnibus law sebagai strategi menggenjot investasi.

Padahal, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia tidak buruk-buruk amat, bahkan membaik di masa pemerintahan Joko Widodo.Seolah-olah masalah birokrasi dan perizinan satu-satunya penghambat investor masuk ke Indonesia.

"Dari peringkat 114 di tahun 2015 ke peringkat 73 di tahun 2020. Beneran ini, diobrak-abrik, suatu prestasi juga," ucap Didik.

Ia justru menyoroti rendahnya kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir. "Investasi kita relatif bagus dibandingkan negara-negara lain tapi pertumbuhan turun. Sekarang apa gunanya jalan mulus, industri baik, tapi pertumbuhan enggak bisa apa-apa," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Karena itu lah, menurut Didik, yang harus diperbaiki bukan lah peraturan perundangan-undangan melainkan membereskan masalah korupsi yang membuat birokrasi tak efisien.

"Yang terjadi sekarang adalah boros, tidak efisien. Enggak punya strategi, itu tidak diperhatikan. Jadi di satu sisi (investasi meningkat) baik tapi outcome-nya tidak ada," tandasnya.

Pengamat Prediksi Pemulihan Ekonomi Selama Satu Tahun

  Ekonom Safri Haliding memprediksi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19 berjalan minimal satu tahun. Perjalanan akan beriringan dengan proses vaksinasi massal yang memakan waktu 6 bulan hingga satu tahun. Best Profit

"Sepertinya, mulai recovery (pemulihan) pada kuartal keempat atau awal tahun depan. Ketika vaksin rampung (uji coba), proses pembuatan secara massal bisa memakan waktu 6 bulan sampai 1 tahun," ujarnya lewat video conference, Senin (10/8) malam. Bestprofit

Pemulihan yang dimaksud dengan asumsi resesi terjadi pada kuartal ketiga. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga diperkirakan sulit mencapai level positifnya, setelah minus 5,32 persen pada kuartal kedua. PT Bestprofit

Ekonomi, Safri memprediksi, baru bisa tumbuh positif pada kuartal keempat dengan proses pemulihan dimulai akhir tahun. PT Bestprofit Futures

Karenanya, ia meminta pemerintah untuk menyiapkan 'dompet tebal' untuk terus menggelontorkan bansos hingga ekonomi kembali normal.? PT Bestprofit Futures

Salah satu caranya, yakni menerbitkan surat utang negara (SUN) sebagai bantalan dana. "Kebijakan menerbitkan SUN cukup optimal," jelasnya.

Tidak hanya pemerintah yang harus bersiap-siap menebalkan cadangan kas, ia menilai korporasi, pelaku UMKM, dan masyarakat juga harus mulai mengencangkan tali pinggang. Tabungan yang cukup untuk setahun ke depan dinilainya menjadi modal untuk bertahan.

Untuk pelaku usaha, kunci untuk bertahan di tengah pandemi ialah dengan mengadopsi kebiasaan baru atau beradaptasi. Safri menuturkan bahwa pelaku bisnis harus dapat mengikuti tren yang ada, misalnya melebarkan sayap usaha ke lini bisnis yang tengah dibutuhkan. 

Pada kesempatan sama, Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Sri Mulyani mengatakan untuk dapat bertahan, pelaku usaha harus mampu mengadopsi digital ke dalam praktis bisnis. 

Sebab, dengan dibatasinya pergerakan manusia, otomatis penjualan yang diperoleh di gerai fisik juga tergerus.

Pengusaha juga dituntut untuk rajin melakukan riset untuk mengetahui kebiasaan baru pelanggan. "Perusahaan harus adaptif dan inovatif dan juga melakukan riset-riset," pungkasnya.

Permintaan Ekspor Buah Naik Pesat selama Pandemi Corona

 Permintaan buah global meningkat tajam selama pandemi virus corona (covid-19). Hal ini tercermin dari kenaikan ekspor buah selama Januari-Mei 2020 sebesar 375 ribu ton atau 31,89 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Best Profit

"Nilai tambahan ekspor naik 73,4 persen dibanding periode sama 2019 yaitu US$191,23 juta," ucap Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud lewat video conference, Senin (10/8). Bestprofit

Ia menyebut sektor hortikultura menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2020 yang anjlok 5,32 persen. Di tengah rontoknya berbagai sektor perdagangan, lanjutnya, hortikultura mampu mencetak pertumbuhan positif.

Kinerja sektor pertanian tumbuh sebesar 16,24 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh pertumbuhan subsektor seperti pangan 34,77 persen, hortikultura 21,75 persen, dan perkebunan 23,46 persen.

"Dari isi sektoral sebagian besar sektor berkontraksi negatif, sektor pertanian memberikan andil terbesar terhadap PDB," katanya.     PT Bestprofit

Lebih lanjut, Musdhalifah menyebut bahwa tren positif permintaan buah masih akan berlangsung sepanjang 2020. Dia bilang pemerintah akan memanfaatkan momentum untuk meningkatkan produksi dan ekspor buah, terutama di negara yang telah menjalin hubungan bilateral erat dengan RI.

Tujuan utama ekspor buah yaitu Vietnam yang pada 2019 menyerap 27 persen dari total ekspor. Diikuti oleh Malaysia sebesar 19 persen, lalu China yakni 17 persen. PT Bestprofit Futures

Selain itu, India juga merupakan pasar buah yang menjanjikan dengan daya serap sebesar 10 persen, Hong Kong dan Thailand 6 persen, dan Uni Emirat Arab sebesar 3 persen.

Selain ekspor, pemerintah juga akan mendorong konsumsi buah dalam negeri yang saat ini masih minim. Ia menyebut, rata-rata masyarakat Indonesia saat ini hanya mengkonsumsi sebanyak 67 gram per kapita per hari, sementara anjuran WHO minimal 150 gram per kapita per hari.

"Perlu dilakukan gerakan bersama secara massif untuk melakukan konsumsi buah agar masyarakat punya kesadaran mengkonsumsi buah untuk meningkatkan keseimbangan gizi," pungkasnya.

Pemerintah Tambah Simpanan Rp49 Triliun di Perbankan

 Wakil Menteri BUMN I merangkap Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah menyiapkan total simpanan Rp79 triliun untuk ditempatkan di perbankan nasional. Best Profit

Sejauh ini, pemerintah baru 'menabung' Rp30 triliun di bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan yang masuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Berkaitan dengan penempatan dana, dari Rp79 triliun yang dianggarkan, Kementerian Keuangan sudah berikan Rp30 triliun ke bank-bank Himbara," ungkapnya dalam video conference, Jumat (7/8). Bestprofit

Bank-bank yang mendapatkan jatah dari pemerintah adalah PT BRI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BTN (Persero) Tbk, dan PT BNI (Persero) Tbk. PT Bestprofit

Budi bilang pemerintah masih memiliki anggaran Rp49 triliun untuk ditempatkan di perbankan. Kementerian Keuangan berencana menempatkan dana teresbut di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

"Sehingga penyaluran penempatan dana ini bisa lebih merata ke seluruh daerah di Indonesia," imbuhnya.

Selain itu, dana yang diberikan juga harus disalurkan sebagai kredit ke sektor riil sebanyak dua sampai tiga kali lipat dari total dana yang diberikan. Artinya, Himbara harus menyalurkan kredit sekitar Rp60 triliun-Rp90 triliun dari dana pemerintah.Pemerintah memiliki perjanjian dengan perbankan bahwa dana penempatan harus disalurkan ke sektor riil. Perbankan tak boleh menggunakan dana penempatan pemerintah untuk membeli surat berharga negara (SBN) dan valuta asing (valas). PT Bestprofit Futures

"Himbara sudah menyalurkan Rp35 triliun dari uang tersebut sebagai kredit dan ini sudah menjangkau 620.000 UMKM," ucap Budi.

"Kami mendapatkan dana Rp10 triliun, dalam satu bulan kami salurkan kredit sebesar Rp24,93 triliun dari dana tersebut ke 583 nasabah," ungkap Sunarso.Sebelumnya, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkap pihaknya telah menyalurkan kredit dari 'celengan pemerintah' senilai Rp24,93 triliun. Kredit itu diberikan kepada 583.517 nasabah.

Kemudian, Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar menyatakan perusahaan telah menyalurkan kredit dari penempatan dana pemerintah sebesar Rp16,2 triliun. Kredit diberikan kepada 27.854 nasabah. "Kami mendorong bahwa akselerasi penyaluran kredit ini tidak dilakukan dengan cara konvensional," pungkas Royke.

Kuota Kartu Prakerja 800 Ribu Orang, Prioritas Korban PHK

 Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja mengatakan kuota gelombang IV ditambah menjadi 800 ribu orang. Sebelumnya, kuota Kartu Prakerja gelombang I hingga III di kisaran 200 ribu hingga 300 ribu orang. Best Profit

Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja Rudy Salahudin mengatakan kuota tersebut juga ditetapkan untuk gelombang Kartu Prakerja selanjutnya. Bestprofit

"Kuota ini sudah ditetapkan sebesar 800 ribu per batch (gelombang) ke depannya akan tetap 800 ribu, kecuali ada keputusan lain yang ditetapkan oleh komite," ujarnya, dalam paparan virtual, Jumat (7/8).

Ia mengatakan jika kuota tersebut terpenuhi, maka target jumlah peserta Kartu Prakerja tahun ini sebanyak 5,6 juta orang bisa tercapai pada Oktober 2020. Gelombang IV sendiri akan dibuka besok, Sabtu (8/8) pukul 12.00 WIB. PT Bestprofit

Rudy menuturkan mulai gelombang IV dan seterusnya, pemerintah akan memprioritaskan peserta yang merupakan usulan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).  PT Bestprofit Futures   

Mereka yang masuk dalam usulan itu adalah para korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga karyawan yang dirumahkan akibat pandemi covid-19.

Ia mengungkapkan Kementerian Ketenagakerjaan telah mengantongi data valid sesuai kategori tersebut sebanyak 2,1 juta orang. "Data inilah yang nantinya akan kami prioritaskan dalam batch IV ke depan," ucapnya.

"Jadi, 80 persen dari jumlah kuota itu setiap minggunya lebih kami prioritaskan kepada mereka yang terdampak," imbuhnya.Porsinya, lanjut Rudy, sekitar 80 persen dari kuota yang ditetapkan. Itu berarti, prioritas peserta yang merupakan pekerja korban PHK dan dirumahkan sebanyak 640 ribu orang setiap gelombangnya.

Untuk diketahui, peserta kartu pekerja mendapatkan total manfaat senilai Rp3,5 juta. Terdiri dari, biaya pelatihan ditetapkan sebesar Rp1 juta per peserta.

Lalu, dana insentif sebesar Rp600 ribu per peserta per bulan selama empat bulan dan insentif survei sebesar Rp50 ribu per peserta per bulan selama tiga bulan.

Laba BTN Rontok 40 Persen Pada Semester I 2020

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTNmencatat

penurunan laba sebanyak 40 persen menjadi Rp768 miliar pada semester I 2020 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Rp1,3 triliun.  

Best Profit

Perolehan laba bank BUMN yang fokus pada pembiayaan perumahan itu memang sudah tergerus sejak awal tahun. Pada kuartal I 2020 lalu, laba BTN anjlok 36,79 persen menjadi Rp457 miliar. Bestprofit

Namun demikian, Direktur Utama Bank BTN Pahala Nugraha Mansury menuturkan laba bersih BTN masih di atas ekspektasi.     PT Bestprofit

"Kami optimistis, hingga akhir tahun nanti target laba BTN masih on-track, sejalan dengan peningkatan permintaan kredit pada Juni 2020," terang Pahala dikutip dari keterangan resminya, Senin (3/8).

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 9,4 persen year on year (yoy) atau senilai Rp7,91 triliun. Pertumbuhan ini masih lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai 23,4 persen. PT Bestprofit Futures

Selanjutnya, PT BRI (Persero) Tbk tercatat membukukan laba bersih senilai Rp8,17 triliun atau turun tipis 0,3 persen yoy. Pertumbuhan laba BRI berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun lalu yang mampu tumbuh 10,4 persen dengan membukukan laba Rp8,19 triliun.

Sepanjang Januari-Maret 2020 BNI mencatatkan laba bersih sebesar Rp4,24 triliun atau tumbuh 4,3 persen yoy. Sementara, pada kuartal I 2019, BNI mencetak laba sebesar Rp4,08 triliun atau tumbuh 11,5 persen.Terakhir, PT BNI (Persero) Tbk juga mencatat perlambatan pertumbuhan laba dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.