Menhan: Syarat Pembebasan, Abu Bakar Ba'asyir Harus Janji Tak Ajak Orang Lawan Negara

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan, negara harus mendapatkan timbal balik dari pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Salah satu bentuk timbal baliknya, Ba'asyir harus berikrar setia pada Pancasila dan NKRI.

"Kita kan sudah toleran, dia sudah tua sudah lama di penjara dengan rasa kemanusiaan presiden biar saja dia di rumah dengan keluarganya, bukan mendoakan dia cepat sakit berat enggak. Biar Dia berkumpul dengan orang rumah, cucunya, anaknya di masa tuanya," kata Ryamizard di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1). PT BESTPROFIT 

"Itu kan harus ada timbal balik dong, timbal balik kan bukan untuk Presiden, untuk negara ini," sambungnya. BEST PROFIT

Ryamizard menuturkan perjanjian itu penting untuk keamanan negara setelah Ba'asyir bebas. Ba'asyir diminta berjanji tidak akan menyebarkan paham radikal dan melawan konstitusi negara. BESTPROFIT

"Kalau dia memang harus berjanji, ada perjanjian dong. Tidak menyebarkan macam macam seperti dulu mengajak orang berbuat melawan negara dan lain-lain. Ada syarat juga tidak bebas begitu saja," ungkapnya.

Sebelumnya, kuasa hukum terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir, Achmad Michdan, memastikan ideologi kliennya soal kenegaraan tidaklah berubah. Dia menginginkan agar Indonesia dapat menerapkan aturan Islam.

"Saya pikir ustaz ini lebih pada kecintaannya lebih ke Islam. Dia memang agak prinsip soal Keislaman itu. Beliau memang menginginkan bagaimana negara ini diatur secara Islam, itu benar. Tapi kalau sepanjang dilakukan secara konstitusional, saya pikir nggak ada masalah," tutur Michdan di kawasan Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1).

Menurut Michdan, dakwah Abu Bakar Ba'asyir selama ini menyuarakan hukum yang baik adalah aturan Islam. Untuk itu, demi kemaslahatan Indonesia maka aturan tersebut harus diterapkan.

"Jadi kalau mau bagaimana mengatur negara ini dengan baik, berguna bangsa dan negara, maka aturlah secara Islam," jelas dia.

Duta Besar Selandia Baru Mengaku Suka Nasi Padang dan Rendang

Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, HE Trevor Donald Matheson akan mengakhiri masa jabatannya pada Februari mendatang setelah empat tahun. Dia menceritakan selama di Indonesia sangat suka dengan makanan Indonesia. PT BESTPROFIT

Berbagai variasi panganan pedas, mulai dari rendang hingga nasi padang. "Banyak, rendang, nasi padang, masakan pedas tetapi saya sangat suka variasinya yang sangat banyak yang menunjukkan keragaman Indonesia, banyak suku banyak bahasa daerah dari Aceh sampai Papua dan saya sudah hampir mengunjungi hampir semua," kata Matheson usai berpamitan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Rabu (23/1). BESTPROFIT

Dia juga berharap para turis khususnya masyarakat Selandia Baru untuk lebih menjelajahi Indonesia. Tidak hanya Bali, ada juga 17 ribu pulau yang bisa dieksplore. BEST PROFIT

"Saya harap orang-orang Selandia Baru bisa mengeksplor lebih banyak, baik warganya. Dari Sumatera, Kalimantan, Maluku dan tentu saja Papua," kata Matheson.

Sebelumnya, dia bersama JK banyak berdiskusi. Mulai dari manajemen bencana hingga berencana akan melakukan kerja sama di bidang pendidikan dan pariwisata.

"Selandia Baru punya industri kreatif yang melahirkan The Hobbit dan Lord of the Ring hal-hal kreatif yang dilakukan NZ dan maka kita bisa melakukan kolaborasi lebih banyak dan maju bersama Indonesia," ungkap Trevor.

Pak Jokowi Jangan Bangun Jalan Tol Melulu, Kereta Kapan?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memimpin pemerintahan lebih dari empat tahun. Sejak awal memerintah, Jokowi terus fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol hingga sekarang ini. PT BESTPROFIT

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR yang dirangkum detikFinance akhir 2018, total panjang jalan tol yang sudah dioperasikan pada periode Oktober 2014-Oktober 2018 mencapai 423,17 km. BEST PROFIT

Saat ini, pemerintah pun sudah menyambungkan Jakarta-Surabaya dengan jalan tol, atau biasa disebut proyek Trans Jawa. Selain itu, proyek Tol Trans Sumatera juga sedang digenjot pemerintah saat ini.  BESTPROFIT

Pembangunan jalan tol memang memberikan banyak manfaat. Mulai dari logistik, hingga menghidupkan sektor-sektor ekonomi yang dilewati jalan tol itu sendiri. Namun, sudah cukupkah pemerintah membangun jalan tol? Bagaimana dengan nasib kereta api yang seharusnya menjadi transportasi massal?

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai, seharusnya pemerintah sudah cukup membangun jalan tol. Dia bilang, pemerintah seharusnya bisa berhenti membangun jalan tol yang tak terlalu dibutuhkan. 

"Bangun tol sudah oke lah, tapi yang nggak perlu ya nggak usah. (Seperti tol) Solo-Yogyakarta, ada Tasik-Cilacap, Cilacap-Yogyakarta, sekarang yang jalur selatan saja belum maksimal udah mau dibangun tol lagi. Cukup yang ada sekarang. Sudah berhenti," katanya kepada detikFinance, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Menurut Djoko, pemerintahan yang dipimpin Jokowi harus mulai fokus untuk membangun transportasi massal seperti kereta api. Sebab, pembangunan proyek kereta api tak banyak ditonjolkan oleh pemerintah. Khususnya kereta api jarak jauh.

"(Contoh mau bangun) Tol Bawen menuju Yogyakarta, itu memaksa. Padahal Bawen-Yogyakarta dengan jalur kereta itu sudah bisa dan murah. Jadi sekarang memang harus kereta," katanya.

Lebih dari itu, Djoko mengatakan, pemerintah seharusnya bisa meniru pembangunan negara-negara maju seperti China atau Jepang. Di mana, negara-negara maju lebih mengutamakan pembangunan transportasi massal seperti kereta.

"Kalau China, Jepang itu mereka lebih mengutamakan public transport seperti kereta. Kereta mereka tinggi. Jadi memang harus kereta dahulu," tuturnya.

Australia Keberatan soal Rencana Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir

Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison menghubungi pemerintah Indonesia terkait rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Rencana pembebasan menuai perhatian khusus dari Australia, yang sejumlah warganya menjadi korban ledakan bom Bali pada 2002, yang didalangi Ba'asyir.

PT BESTPROFIT

"Posisi Australia dalam persoalan ini tidak berubah. Kami selalu menyampaikan keberatan paling mendalam," ucap PM Morrison kepada wartawan di Melbourne, seperti dilansir Reuters dan abc.net.au, Senin (21/1/2019). 

BEST PROFIT

"Kami menjadi mitra ketika menyangkut pemberantasan terorisme dan ekstremisme agama, dan kami akan terus melanjutkan itu dan kami akan terus terlibat secara langsung dengan pemerintahan Indonesia dalam persoalan yang sangat sensitif ini, tapi saya pikir itu tidak akan membantu dengan melibatkan proses secara publik," imbuhnya. 

Diketahui bahwa sekitar 88 orang dari total lebih dari 200 orang yang tewas dalam ledakan bom Bali pada 2002 merupakan warga Australia. Pemerintah Australia sebelumnya selalu menyuarakan perlawanan terhadap peringanan hukuman untuk Ba'asyir.

BESTPROFIT

Pada Maret 2018, kantor mantan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menyebut Ba'asyir sebagai 'dalang' di balik ledakan bom Bali. Kantor Menlu Bishop saat itu menyatakan warga Australia mengharapkan keadilan terus ditegakkan hingga ke 'level maksimal yang diperbolehkan oleh aturan hukum Indonesia'.

"Abu Bakar Ba'asyir tidak seharusnya diperbolehkan menghasut orang lain untuk melakukan serangan di masa mendatang terhadap warga sipil tak bersalah," demikian pernyataan kantor Menlu Bishop pada saat itu.

Dalam pernyataannya pada Jumat (18/1) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pertimbangan-pertimbangan untuk pembebasan Ba'asyir yang merupakan terpidana kasus terorisme.

"Faktor kemanusiaan. Artinya, beliau sudah sepuh. Ya faktor kemanusiaan. Termasuk kondisi kesehatan," kata Jokowi di Pondok Pesantren Darul Arqam, Jl Ciledug, Garut, Jawa Barat.

Jokowi mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan yang panjang. Termasuk mempertimbangkan sisi keamanan dan kesehatan Ba'asyir. Ditegaskan juga oleh Jokowi bahwa pertimbangan itu dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, dan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra. Pembahasan mengenai pembebasan Ba'asyir tersebut sudah dilakukan sejak awal 2018.

"Ini pertimbangan yang panjang, pertimbangan sisi keamanan dengan Kapolri, pakar, dan terakhir dengan Pak Yusril," katanya. 

Fadli Zon Sebut Edy Rahmayadi Gentleman Mundur dari PSSI

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghargai pengunduran diri Edy Rahmayadi dari jabatan Ketum PSSI. Edy Rahmayadi dianggap menunjukkan sikap kesatria.

PT BESTPROFIT

"Ya, kalau itu kan pilihan pribadi Pak Edy, ya, saya kira itu juga sifat dan sikap yang gentleman," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2019). 

BEST PROFIT

Fadli menduga keputusan mundur dari PSSI dilakukan karena Edy ingin konsentrasi memimpin Sumatera Utara. BESTPROFIT

"Mungkin beliau harus berkonsentrasi untuk mengurus daerah. Sumut ini kan daerah yang besar, kalau tidak salah keempat terbesar di Indonesia ini kan penduduknya Sumatera Utara," kata Waketum Gerindra ini.

"Ini juga kayak kemarin tuh kalau udah bilang terbesar tuh udah dari Malaysia, seolah-olah nggak diperiksa dulu, kan penduduknya memang lebih besar. Jadi, kalau kita lihat, Sumatera Utara ini kan penduduknya besar," sambung Fadli. 

Apalagi, menurut Fadli, mengurus daerah dan mengurus PSSI tidak bisa setengah-setengah alias perlu fokus.

"Perlu konsentrasi jadi nggak bisa part timer lah, dan juga sepakbola tidak bisa diurus part timer. PSSI ini kan kita harapkan menjadi organisasi yang bisa memajukan sepakbola kita, jadi harus full timer. Jadi orang itu harus punya dedikasi waktu tenaga penuh, sementara beliau kan sebagai gubernur kan nggak bisa sepenuhnya mengurus PSSI. Saya kira itu sikap yang gentleman," tutur dia. 

Edy sebelumnya sempat rangkap jabatan selama kurang-lebih 4,5 bulan sebagai Gubernur Sumut dan Ketum PSSI. Mundurnya Edy disampaikan dalam Kongres PSSI yang digelar di Nusa Dua, Bali. 

Edy meminta maaf karena gagal memenuhi target selama memimpin PSSI. Dia mengakui tugas sebagai orang nomor satu PSSI berat. Posisi Edy kini digantikan Joko Driyono sebagai Plt Ketum PSSI.

Fadli: Pembebasan Ba'asyir Manuver Politik Demi Simpati Umat Islam

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pembebasan tanpa syarat terhadap terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir sarat kepentingan politik. Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut sebagai manuver politik. PT BESTPROFIT

"Apalagi dengan tagline yang membebaskan adalah pengacara TKN (Yusril Ihza Mahendra) jelas ini adalah satu manuver politik. Jadi ini adalah sesuatu manuver politik untuk mendapatkan simpati," ujar Fadli, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2019).  BEST PROFIT

Waketum Gerindra itu menduga pembebasan Ba'asyir itu sebagai upaya Jokowi untuk mendapatkan simpati umat Islam di masa Pilpres 2019. Namun, Fadli yakin upaya tersebut tidak akan membuahkan hasil. BESTPROFIT

Apalagi, banyak tokoh-tokoh ulama lain yang hingga kini statusnya belum jelas. Misalnya seperti kasus Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab.

"Mungkin inginnya dapatkan simpati dari umat Islam gitu seperti itu tapi sangat terlalu kental nuansa politiknya. Sementara kalau kita lihat banyak sekali tokoh-tokoh umat Islam para ulama yang justru dikrimininalisasi mulai dari Habib Rizieq ketika itu bahkan banyak sampai sekarang yang statusnya belum jelas," tuturnya. 

"Kemarin saya juga kunjungan kerja ke Lapas Porong di Surabaya melihat saudara Alfian Tanjung yang sudah dibebaskan kemudian ditahan kembali dan sudah hampir dua tahun dan banyak lagi tokoh-tokoh yang saya kira diperlakukan secada diskriminatif dan dikrimininalisasi. Jadi kalau harapannya dengan pembebasan itu akan mendapatkan dukungan simpati dari umat Islam saya kira itu akan gagal," sambung Fadli. 

Fadli menilai pembebasan Ba'asyir dijadikan alat politik oleh pemerintah. Mengingat, seharusnya Ba'asyir dapat dibebaskan dengan syarat sejak Desember 2018. 

"Ini mempermainkan hukum, hukum dijadikan alat politik. Jadi saya kira itu akan gagal kalau mau ingin mendapatkan simpati, karena rakyat semakin cerdas bhawa apa yang dilakukan kepada Abu Bakar Ba'asyir memang secara hukum sudah bisa dibebaskan sejak bulan Desember lalu kalau menurut pengacaranya," katanya. 

Perlu untuk dicatat, Ba'asyir akan bebas tanpa melalui mekanisme bebas bersyarat. Ba'asyir menolak mengajukan permohonan bebas bersyarat karena tidak mau meneken surat setia pada NKRI sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Permenkum HAM Nomor 3 Tahun 2018. Meski begitu, Presiden Jokowi tetap memberikan kebebasan untuk Ba'asyir atas pertimbangan kemanusiaan.

Prabowo Sampaikan Pidato Kebangsaan 'Indonesia Menang' Malam Ini

Calon presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kebangsaan malam ini. Tema yang akan diusung Prabowo yakni 'Indonesia Menang'.

PT BESTPROFIT

Dari agenda resmi Prabowo-Sandi Media Center, Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato kebangsaan 'Indonesia Menang' di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019). Pidato tersebut diagendakan berlangsung mulai dari pukul 19.00 WIB.

Sandiaga Uno, calon wakil presiden pasangan Prabowo, dijadwalkan menemani Prabowo saat menyampaikan orasi kebangsaan tersebut. Sandiaga sempat membocorkan isi pidato yang akan disampaikan calon presiden nomor urut 02 itu.

"Besok tentang victory, victory and peace. Negeri yang kaya raya ini sumber daya alamnya yang melimpah ini tanah subur, SDM-nya pinter dan rajin. Perlu penekanan khusus agar kita bisa mewujudkan potensi realisasi janji-janji yang disampaikan pendiri bangsa kita," kata Sandiaga kepada wartawan di DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jaksel, Minggu (13/1).

Visi mereka, kata Sandiaga, adalah keamanan dan keadilan untuk semua. Visi itu akan dijabarkan lewat lima fokus.

BEST PROFIT

"Tentu dengan dasar UUD '45 dan Pancasila," ujar Sandiaga.

BESTPROFIT

'Indonesia Menang' merupakan tagline visi misi Prabowo-Sandiaga yang baru, yang dinyatakan untuk rakyat. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengatakan akan memakai konsep town hall meeting saat jagoannya memaparkan visi misi.

"Iya, town hall meeting kalau di Amerika, itu kayak town hall, pertemuan di tengah kota, menyampaikan (visi misi)," kata Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, kepada wartawan di Posko Pemenangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (7/1).