Wiranto: Daerah Rawan Konflik Pemilu Dinetralisir dalam 6 Bulan

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan Polri dan Bawaslu telah mengantongi data daerah-daerah yang dinilai rawan saat penyelenggaraan Pemilu 2019. Wiranto menuturkan aparat telah menetralisir kerawanan di daerah-daerah sejak 6 bulan sebelum hari H pemilu. PT BESTPROFIT

"Semua sudah dipetakan. Kemudian dari peta itu, dalam waktu enam bulan kita netralisir kerawanan itu. Sehingga di hari H bisa zero, supaya ancaman sangat kecil," kata Wiranto usai memberi pembekalan dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2019 di lobi Auditorium STIK-PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019). BEST PROFIT

Wiranto menjelaskan, untuk Bawaslu, kerawanan dilihat dari segi proses distribusi logistik pemilu dan kesiapan pelaksanaan pencoblosan. BESTPROFIT

"Bawaslu juga sudah melakukan survei indeks kerawanan pemilu, tapi bukan dari sisi keamanan. Tapi dari segi penyelengaraannya, dari sisi kotak suara belum beres, daftar pemilih belum beres, dan sebagainya," jelas Wiranto.

Wiranto melanjutkan, kesadaran masyarakat dan partai politik mengenai pemilu damai juga penting. Upaya pemerintah dalam mewujudkan pemilu yang tertib dan aman akan berhasil jika didukung masyarakat dan partai politik yang berkompetisi.

"Makanya saya sampaikan harapan dan permohonan kepada para pemimpin partai politik dari pusat dan daerah, seluruh masyarakat pemilih, marilah kita manfaatkan pemilu sebagai pesta demokrasi. Bukan sebagai ajang konflik, bukan sebagai suatu kesempatan saling membenci, saling menjelekkan, saling menista, bukan," ucapnya.

"Tapi saling adu kompetisi untuk hasilkan pemimpin yang berkualitas ke depan nanti," sambung dia.

10 Korban Bus Maut Bima Suci di Cipularang Masih Dirawat

Sepuluh dari 27 korban kecelakaan bus Bima Suci di Jalan Tol Cipularang yang mengalami luka masih menjalani perawatan intensif di RSU MH Thamrin, Purwakarta, Selasa (29/01).

PT BESTPROFIT

Salah satunya Suherman yang mengalami luka benturan dan lecet di bagian tangan dan kepala. Ia menuturkan, kendaraan bus angkutan PO Bima Suci nopol A 7520 CS mengalami oleng sebelum terguling di parit di pinggir ruas jalan Tol Cipularang.

BESTPROFIT

"Mobil oleng ke kiri banting ke kanan terus masuk parit," ujar suherman yang sudah siap pulang usai perawatan di RSU MH Thamrin, Selasa (29/01/2019).

Suherman yang naik bus maut ini di terminal Leuwi Panjang, Bandung hendak pergi ke Tangerang. Ia menduga jika sopir bus atas nama Dedi Suhaeri (40) mengantuk saat mengendarainya. "Saya sih perkirakan ngantuk sopirnya jadi kaget banting stir," katanya menambahkan.

Sopir pun masih dirawat di RSU Rama Hadi karena mengalami luka berat. Sedangkan sebagain besar korban luka sudah diperbolehkan pulang.

BEST PROFIT

Sebelum kecelakaan maut, bus berwarna kuning merah itu menghampiri rest area yang berjarak dua kilometer dari lokasi tergulingnya bus.

Di tempat istirahat tol Cipularang KM 72, bus yang dikemudikan Dede Suhaeri (40) itu mengisi bahan bakar dan kembali membawa penumpang.

Hingga kini belum diketahui penyebab pasti kecelakaan maut yang menewaskan 7 orang ini.

Petugas masih melakukam pemeriksaan terhadap bangkai kendaraan yang belum dievakuasi di lokasi kejadian. 

Pendukung Prabowo Menerka-nerka Otak 'Indonesia Barokah'

Jakarta - Pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menerka-nerka soal siapa otak di balik penyebaran tabloid 'Indonesia Barokah'. Adalah Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief yang menyebut sejumlah nama terkait dalang tabloid tersebut.

PT BESTPROFIT

Andi Arief menyebut 3 nama pihak yang diduganya sebagai otak 'Indonesia Barokah'. Tiga pihak tersebut dari kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

BESTPROFIT

"Hanya ada tiga kemungkinan politik otak politik culas menghalakan segala cara di kubu TKN Jokowi termasuk Indonesia Barokah," ujar Andi Arief kepada wartawan, Senin (28/1/2019).

Andi Arief menyebutkan dua nama dan salah satu kelompok golongan partai politik. Dua orang yang disebut adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin. Kemudian golongan partai politik yang diduga Andi Arief adalah PSI.

Meski demikian, dia berharap dugaannya itu keliru.

BEST PROFIT

"Hasto Sekjen PDIP, Ali Ngabalin, anak muda PSI. Mudah-mudahan saya keliru," sebut Andi.

Tak hanya itu, Andi Arief pun sempat mencuitkan soal hal yang sama lewat media sosial. Di Twitter-nya, Sabtu (26/1), Andi Arief kembali menyerang Hasto. "Jika Hasto Sekjen PDIP terlibat Indonesia Barokah perlukah Ia dicekal?" cuit Andi seperti dikutip detikcom hari ini.

Dituding sebagai otak penyebaran 'Indonesia Barokah', Hasto Kristiyanto tak mau ambil pusing. Ia merasa tak selevel menanggapi Andi Arief. Menurut dia, tudingan Andi Arief cukup dijawab pengurus parpol tingkat ranting.

"Statement Andi Arief tidak usah dikomentari. Biar PAC dan ranting (level bawah partai dan organisasi) yang berkomentar," ujar Hasto seusai kegiatan Temu Kader dan Relawan Koalisi Indonesia Kerja untuk Pemenangan Pilpres Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Gedung Korpri Banyuwangi, Senin (28/1/2019). 

Saat ditanya apakah akan melaporkan tuduhan tersebut ke ranah hukum, Hasto mengaku masih berkoordinasi dengan tim hukum. "Kita koordinasi dengan tim hukum," tambah Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu.

Sementara itu, Ketum PSI Grace Natalie tampak geram dengan tudingan Andi Arief. Ia menegaskan siap menuntut Andi Arief atas pernyataannya tersebut.

"Mungkin Mas Andi Arief lagi habis ngimpi atau dapat wangsit. Itu dari mana asal menunjuk, saya bisa menuntut Mas Andi Arief bila melakukan tuduhan palsu tak berdasar," ucap Grace di Kota Malang, Senin (28/1/2019).

Grace mengingatkan agar Andi Arief tak asal berbohong dan gampang menuduh pihak lain tanpa dasar. Ia menegaskan, PSI tak terlibat dalam penyebaran tabloid yang isinya menyudutkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tersebut.

"Jangan kebiasaan ngomong berbohong dan menuduh tanpa dasar. Ini serius saya akan cek, jika itu (tuduhan) palsu akan saya tuntut Mas Andi Arief," tegasnya.

Bila Grace akan melaporkan Andi Arief atas tudingannya, Ali Mochtar Ngabalin justru menilai tokoh yang vokal di kubu Prabowo tersebut stres. Ia juga tegas membantah tudingan sebagai otak dari tabloid 'Indonesia Berkah'.

"Kalau dia stres atau sakit, bahkan kalau sudah gila, jangan bikin orang lain stres, sakit, dan gila. Saya masih sangat waras. Suruh saja dia buktikan fakta-faktanya. Masa materi-materi sampah gitu dipakai mengotori ruang publik. Kalau bukan gila, pasti sudah stres," sebut Ngabalin.

Ngabalin juga menantang Andi melaporkan dirinya ke polisi bila memiliki bukti terlibat dalam penerbitan dan peredaran tabloid 'Indonesia Barokah'.

"Apa buktinya saya dituduh dan atau teman-teman lainnya? Kalau dia pegang bukti-bukti, sekalian saja laporkan ke polisi," katanya.

Seperti diketahui, tabloid 'Indonesia Barokah' tersebar di sejumlah daerah. Isi tabloid tersebut dinilai menyudutkan Prabowo-Sandiaga. Kubu pasangan nomor urut 02 itu telah melaporkan 'Indonesia Barokah' ke Dewan Pers dan Bawaslu. Hingga saat ini, Bawaslu menilai tidak ada unsur kampanye dalam tabloid itu.

Polda Bali Didesak Usut Skandal Kejahatan Seks Paedofil di Asrama

Pemerhati anak, Siti Sapura meminta Polda Bali serius mengusut kasus paedofil anak di sebuah asrama di Bali. Perempuan yang biasa disapa Ipung menyontohkan kasus paedofilia yang dilakukan Robert Andrew Fiddes Ellis.

PT BESTPROFIT

"Pada saat aktivis ini tidak berani melapor saya telepon Kasubid 4 Polda Bali, bisa nggak Polda Bali itu turun tangan jangan tunggu kami melapor, karena apa, dokumen semua korban ada di rumahnya Prof Suryani karena dialah yang melakukan assestmen korban dan pelaku, GI sebagai pelaku ini harusnya dikejar. Jadi nggak harus menunggu kami harus lapor nggak bisa ini masalah besar buat Bali atau investigasi dong. Kasusnya Robert Ellis dulu investigasi kok," kata pemerhati anak Siti Sapura usai beraudiensi dengan istri Gubernur Bali Putri Koster di Wisma Sabha Utama, Denpasar, Senin (28/1/2019) malam.

BEST PROFIT

Perempuan yang biasa dipanggil Ipung itu mengaku kesulitan untuk mengumpulkan barang bukti baru untuk mengungkap kasus dugaan paedofilia di sekolah asrama tersebut. Dia khawatir jika tak diungkap maka akan banyak anak-anak yang menjadi korban.

BESTPROFIT

"Kita akan berjuang dengan berita yang lama, saya yakin paedofil itu nggak akan berhenti melakukan itu karena itu orang sakit, sampai saat inipun sekolah tersebut masih menerima anak-anak dari Karangasem untuk ditampung di panti asuhan itu. Saya sempat nyanggong di situ bahkan sya sempat bicara sama orang tetangganya mereka tutup mulut. Berapa anak yang ada di dalam, kita nggak akan pernah tahu, tim Polda Bali yang bisa masuk ke dalam," urainya.

Di lokasi yang sama, Putri Koster mengungkapkan keprihatinannya soal kasus paedofilia yang masih belum diketahui masyarakat awam. Dia pun berjanji bakal menyosialisasikan tentang bahaya paedofilia ini melalui tim penggerak PKK hingga tingkat desa.

"Sekarang ini memang pemberitaannya nggak ada tapi sebagai ibu tetap merasa khawatir jangan-jangan tenang di permukaan tapi kenyataanya kita tidak tahu. Makanya tugas ibu sekarang turun, ikut mengedukasi, menginformasikan 'apa sih itu paedofil?' namanya keren dan asing tapi ibu-ibu di pedesaan pelindung putra-putrinya yang jadi sasaran tidak tahu," ujar Putri Koster.

"Makanya ibu banyak minta masukan-masukan baik dari LSM perempuan dan pecinta anak, PPAD yang seperti itu itu ibu minta ilmunya, lalu ibu ikut sebagai ketua tim penggerak PKK bersama ibu-ibu PKK dari provinsi sampai tingkat desa turut mencerahkan, menyosialisasikan bahwa hati-hati ibu bila ada tanda-tanda seperti ini di masyarakat itu tanda-tanda paedofil sudah menyerang di keluarga anda, perhatikan anak-anak kita. Hati-hati nanti korban bisa jadi pelaku, itu yang harus kita antisipasi. Niki tanggung jawab, kita bersinergi semua komponen masyarakat," sambungnya.

Pertemuan di rumah dinas Gubernur Bali itu juga dihadiri tiga pemerhati anak lainnya yaitu I Wayan Setiawan, Ria Olsen, dan Dwitra J Ariana. Mereka berharap kasus dugaan paedofilia di sekolah asrama di Klungkung ini bisa ditindaklanjuti supaya menjadi terang.

BPN Prabowo Nilai Kemendagri Rasional soal Wacana Kepala Daerah Naik Gaji

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) rasional terkait wacana meningkatkan gaji para kepala daerah. Menurut BPN, sudah seharusnya para kepala daerah diberi gaji tinggi agar meminimalisir penyebab korupsi.

PT BESTPROFIT

"Kami dari awal sudah menyampaikan bahwa gaji kepala daerah, gaji ASN, gaji jaksa, hakim, polisi, TNI, harus naik. Bagaimana kita mau membangun bangsa kalau gaji para pemangku kebijakannya rendah. Kan tidak adil," kata Jubir BPN Andre Rosiade kepada detikcom, Kamis (24/1/2019) malam. BEST PROFIT

Dia mengatakan gaji para kepala daerah saat ini tegolong kecil karena tanggung jawab para kepala daerah, seperti APBD yang harus dikelola sangat besar. Andre pun menyinggung kembali pernyataan Prabowo saat debat pilpres soal meningkatkan gaji kepala daerah agar mencegah korupsi. BESTPROFIT

"Pak Prabowo ingin membenahi struktur gaji, meningkatkan gaji para pejabat, PNS, kepala daerah, tentara, hakim, jaksa, semua dinaikin. Caranya bagaimana? Ya negara harus menyediakan uang sejak awal. Makanya, Pak Prabowo bilang masalah kita uang nggak ada. Makanya, Prabowo-Sandiaga hadir dengan program ekonomi agar uang ada, bisa bayar utang, termasuk menggaji kepala daerah," ucapnya.

Menurut Andre, ide Prabowo itu ditolak Jokowi yang merupakan capres petahana. Namun, Andre memuji Kemendagri yang dianggap tetap rasional karena menjadikan peningkatan gaji para kepala daerah sebagai prioritas ke depan.

"Kalau Kapuspen Kemendagri mungkin rasional ya bahwa gaji nggak cukup. Kalau Pak Jokowi jawabannya pencitraan, beda kalau Kapuspen melihat ini masalah serius. Sudah stadium empat, ditangkapi terus (kepala daerah). Jadi Kapuspen Kemendagri melihat rasional memang harus butuh kenaikan gaji (kepala daerah)," ujar Andre.

Sebelumnya, Kemendagri menyebut persoalan penghasilan menjadi salah satu penyebab kepala daerah terlibat korupsi. Sebagai pencegahan, Kemendagri menyatakan peningkatan gaji kepala daerah menjadi prioritas.

"Saya pikir salah satu faktor pemicu kepala daerah selalu mencari-cari sumber pembiayaan alternatif bahkan di luar ketentuan hukum. Ke depan soal peningkatan penghasilan tetap kepala daerah atau wakil kepala daerah patut menjadi prioritas. Ini penting agar sang pemimpin daerah yang kita pilih melalui proses Pilkada yang di pilih secara langsung, yang begitu mahal tidak tumbang seketika karena soal-soal korupsi," kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar Baharudin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/1).

Hal itu disampaikan Bahtiar terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Mesuji Khamami. Meski mewacanakan peningkatan gaji para kepala daerah, Bahtiar menyatakan kenaikan gaji itu masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Tabloid Indonesia Barokah Ditemukan di 8 Masjid di Sukoharjo

Sebuah tabloid bermuatan politik bernama 'Tabloid Indonesia Barokah' juga ditemukan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Peredaran tabloid tersebut ditemukan di 8 masjid Kota Makmur. Yakni 3 masjid di Kecamatan 4 masjid di Kecamatan Grogol dan 1 masjid di Kecamatan Kartasura. PT BESTPROFIT

Komisioner Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Sukoharjo, Muladi Wibowo membenarkan adanya temuan tersebut. Setiap masjid dikirimi sebuah paket yang masing-masing paket berisi 3 bundel tabloid. BESTPROFIT

"Ada 3 tabloid dalam setiap paket yang dikirimkan ke setiap masjid," ujar Muladi,
saat ditemui wartawan di kantor Panwascam Kartasura, Rabu (23/1). BEST PROFIT

Menurut dia, paket tersebut dikemas secara rapi dalam sebuah amplop cokelat. Pada bagian luarnya tertulis alamat lengkap masjid tujuan serta pengirim atas nama redaksi Tabloid Indonesia Barokah di Pondok Melati, Bekasi.

Dalam setiap bendel tabloid terdapat dari 16 halaman. Judul-judul artikel dalam tabloid itu, antara lain 'Reuni 212: Kepentingan Umat atau Kepentingan Politik' dan 'Obor Rakyat, Asal Usul Fitnah Jokowi PKI dan Antek Asing'.

"Bawaslu Sukoharjo akan terus menyisir masjid-masjid di setiap desa. Kami juga menyarankan agar tabloid itu tidak dibagikan kepada jemaah," katanya.

Terkait isi tabloid tersebut, Muladi enggan menyampaikannya. Dia berdalih hanya bertugas untuk menginventarisasi peredaran tabloid itu.Selain itu, Bawaslu juga sedang mengkaji isi tabloid tersebut.

" Nanti juga akan dilihat dari Dewan Pers. Kami hanya bicara peredarannya bukan isi dan substansinya," pungkas dia.

Menhan: Syarat Pembebasan, Abu Bakar Ba'asyir Harus Janji Tak Ajak Orang Lawan Negara

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan, negara harus mendapatkan timbal balik dari pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Salah satu bentuk timbal baliknya, Ba'asyir harus berikrar setia pada Pancasila dan NKRI.

"Kita kan sudah toleran, dia sudah tua sudah lama di penjara dengan rasa kemanusiaan presiden biar saja dia di rumah dengan keluarganya, bukan mendoakan dia cepat sakit berat enggak. Biar Dia berkumpul dengan orang rumah, cucunya, anaknya di masa tuanya," kata Ryamizard di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1). PT BESTPROFIT 

"Itu kan harus ada timbal balik dong, timbal balik kan bukan untuk Presiden, untuk negara ini," sambungnya. BEST PROFIT

Ryamizard menuturkan perjanjian itu penting untuk keamanan negara setelah Ba'asyir bebas. Ba'asyir diminta berjanji tidak akan menyebarkan paham radikal dan melawan konstitusi negara. BESTPROFIT

"Kalau dia memang harus berjanji, ada perjanjian dong. Tidak menyebarkan macam macam seperti dulu mengajak orang berbuat melawan negara dan lain-lain. Ada syarat juga tidak bebas begitu saja," ungkapnya.

Sebelumnya, kuasa hukum terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir, Achmad Michdan, memastikan ideologi kliennya soal kenegaraan tidaklah berubah. Dia menginginkan agar Indonesia dapat menerapkan aturan Islam.

"Saya pikir ustaz ini lebih pada kecintaannya lebih ke Islam. Dia memang agak prinsip soal Keislaman itu. Beliau memang menginginkan bagaimana negara ini diatur secara Islam, itu benar. Tapi kalau sepanjang dilakukan secara konstitusional, saya pikir nggak ada masalah," tutur Michdan di kawasan Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Senin (21/1).

Menurut Michdan, dakwah Abu Bakar Ba'asyir selama ini menyuarakan hukum yang baik adalah aturan Islam. Untuk itu, demi kemaslahatan Indonesia maka aturan tersebut harus diterapkan.

"Jadi kalau mau bagaimana mengatur negara ini dengan baik, berguna bangsa dan negara, maka aturlah secara Islam," jelas dia.