Aturan THR untuk PNS 2019 Dikebut, Terbit Sebelum Pilpres

Pemerintah mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN. PP Pemberian THR untuk PNS dikebut agar terbit sebelum pilpres April nanti. 

PT BESTPROFIT

Hal tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang beredar dan dikutip detikFinance, Jumat (22/2/2019). Surat tersebut ditujukan untuk Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). 

BEST PROFIT

"Mengingat jadwal pemilihan presiden pada tanggal 17 April 2019, diharapkan PP Pemberian THR Tahun 2019 dan Gaji ke-13 dapat ditetapkan sebelum pemilihan presiden," bunyi surat keterangan Kemenkeu.

Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Wiwin Istanti, tertanggal 22 Januari 2019.

BESTPROFIT

Sementara dalam surat tersebut juga, waktu pembayaran THR PNS 2019 efektir dibayar pada bulan Mei 2019, 1 bulan setelah pilpres. 

Dalam surat tersebut juga dituliskan bahwa PP Pemberian THR diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

"PP Pemberian THR Tahun 2019 dan Gaji ke-13 yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB manjadi dasar dalam penyusunan PMK THR Tahun 2019 dan Gaji ke-13," jelas isi surat tersebut.

Dalam informasi tersebut diterangkan bahwa pada 2018, gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Juli 2018 dan THR dibayarkan pada bulan Juni 2018.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Mudzakir mengatakan, percepatan penyusunan PP THR merupakan siklus yang wajar.

"Surat itu benar. Secara siklus penyusunan RPP THR dan gaji ke-13 memang dilakukan di bulan Maret dan April sehingga apa yang tercantum dalam surat sesuatu yang normal saja," jelasnya kepada detikFinance.

TKN soal Video Camat Se-Makassar Dukung Jokowi: Kalau Melanggar, Diproses Saja

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak ingin kasus camat se-Makassar yang membuat video dukungan kepada pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin lolos begitu saja lantaran mendukung petahana. Tim Kampanye Nasional menepis hal itu. 

PT BESTPROFIT

Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Teuku Taufiqulhadi, mengatakan selama ini sang capres tak pernah melindungi kepala daerah atau aparatur sipil negara yang terbukti melanggar UU Pemilu. Mengingat, Jokowi selalu menjunjung tinggi komitmen agar ASN netral. 

BEST PROFIT

"Nggak pernah ada arahan (agar ASN dukung 01) dari kami. Selama ini Pak Jokowi juga selalu menegaskan meminta ASN untuk netral," ujar Taufiqulhadi kepada wartawan, Kamis (21/2/2019). BESTPROFIT

Taufiqulhadi pun mempersilakan para camat tersebut diproses jika memang terbukti melanggar. Pihaknya tidak akan mengintervensi upaya tersebut. 

"Kalau ada pelanggaran ya diproses saja. Tidak perlu didiskusikan. Kalau memang terbukti, kami tidak melindungi dan juga tidak membolehkan seseorang melanggar UU," katanya. 

Sebelumnya, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, memprotes video yang beredar yang isinya dukungan camat se-Makassar kepada pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Andre meminta Bawaslu bertindak. 

Dalam video yang beredar, deklarasi dukungan itu dipimpin Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang notabene eks Gubernur Sulsel. "Mendukung calon presiden nomor 01 Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin 1 periode lagi menjadi presiden. Mari sama-sama berjuang dan berjihad untuk nomor...," kata Syahrul. Rekaman video terputus pada menit pertama.

ndre mengatakan Bawaslu harus mengusut video tersebut lantaran camat, menurutnya, merupakan ASN. Jika video itu benar, Andre sangat menyayangkannya.

"Kami meminta Bawaslu segera mengusut tuntas hal ini. Apalagi status camat-camat ini adalah ASN. Di mana UU Pemilu kita menyatakan ASN harus netral. Kita sudah sering mendengar kepala daerah yang menyatakan mendukung Jokowi. Meski mereka terindikasi melanggar UU, mereka selama ini aman-aman saja karena mendukung petahana," kata Andre dalam keterangannya. 

Sudirman Said Cerita Miring soal Freeport, Maruarar: Silakan Asal Ada Bukti

ks Menteri ESDM yang kini memperkuat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, mengumbar cerita miring soal pertemuan Presiden Jokowi dengan Jim Moffet yang dalam cerita masih menjabat Executive Chairman Freeport McMoRan. Politikus PDIP Maruarar Sirait menanggapi santai cerita Sudirman itu. 

PT BESTPROFIT

"Ya, nggak apa-apa. Pak Sudirman Said kan pernah menjadi menteri dan membantu Pak Jokowi. Kalau ada informasi yang dia miliki ya, mungkin kasih tahu saja ke publik. Mungkin baru menerimanya atau tahu sekarang," kata Maruarar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Maruarar mengatakan, setiap individu memiliki kebebasan menyampaikan pendapat atau informasi. Namun, dia mengingatkan agar pernyataan itu diiringi dengan data dan fakta. 

"Kan kita negara demokrasi, negara hukum, orang boleh menyampaikan pandangan, menyajikan informasi selama didukung data-data dan saksi," ujar influencer TKN Jokowi-Ma'ruf Amin itu. BEST PROFIT

"Saya pikir kami menghormati Pak Sudirman Said kalau punya informasi itu, ya silakan saja," imbuh Maruarar. BESTPROFIT

Sebelumnya, pernyataan Sudirman itu disampaikan di acara bedah buku bertajuk 'Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan' di Jalan Adityawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/2). Sudirman mengaku melihat Jokowi tengah mengadakan pertemuan dengan Moffet di ruang kerja sang presiden. Di sana Sudirman mengaku diperintahkan Jokowi untuk membuat draft mengenai kesepakatan pembelian saham.

Sesampainya di sebuah tempat, Moffet menyodorkan draf kesepakatan. Menurut Sudirman, draf itu tidak menguntungkan Indonesia. Kemudian setelah pertemuan dengan Moffet, Sudirman langsung menyampaikan draft tersebut kepada Jokowi. Namun, saat itu Jokowi disebut langsung menyetujui, padahal menurut Sudirman draf tersebut hanya menguntungkan pihak Freeport bukan Indonesia.

"Bapak dan Ibu tahu komentarnya pak presiden apa? dia mengatakan 'lho kok begini saja sudah mau? Kalau mau lebih kuat lagi sebetulnya diberi saja'. Jadi mungkin saja ketika pagi itu, saya nggak ikut diskusi, saya datang tulis surat, dan saya nggak tahu sebelum pertemuan itu ada siapa. Jadi saya disuruh nulis surat dengan level ini aman, nggak merusak. Tapi pak Presiden bilang 'kok begini nggak mau', jadi mungkin tanggal 7 itu mungkin sudah ada komitmen yang lebih kuat, yang dikatakan surat itu perkuat posisi mereka, dan lemahkan posisi kita," ungkap Sudirman di acara bedah buku bertajuk 'Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan' di Jalan Adityawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/2). 

Presiden Jokowi sendiri sudah buka suara soal tudingan Sudirman Said. Jokowi membantah ada pertemuan diam-diam antara dirinya dengan Bos Freeport McMoran hingga tercapai deal pembelian 51% saham tersebut. Jokowi mengatakan, pertemuan tersebut untuk membahas perpanjangan izin operasi Freeport.

"Ya perpanjangan, dia kan minta perpanjangan. Pertemuan bolak-balik memang yang diminta perpanjangan, terus apa?" kata Jokowi setelah memberikan pembekalan saksi untuk TPS di Èl Hotel Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2). 

Kaesang Temani Jokowi Jenguk Ani Yudhoyono di Singapura

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berada di Singapura untuk menjenguk istri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono. Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, ikut menemani. PT BESTPROFIT 

Dari foto yang dikirimkan Partai Demokrat, Jokowi tampak disambut oleh putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di National University Hospital (NUH), Singapura, Kamis (21/2/2019). Ada pula besan SBY, Hatta Rajasa menyambut. BEST PROFIT

Jokowi berbincang dengan SBY di salah satu ruangan di rumah sakit. Iriana dan Kaesang ikut serta. Ada pula istri AHY, Annisa Larasati Pohan.  BESTPROFIT

Ani Yudhoyono dirawat di National University Hospital Singapura sejak 2 Februari 2019. Dia mengalami kanker darah dan menjalani perawatan kesehatan di Singapura atas rekomendasi tim dokter kepresidenan Indonesia.

Sementara sejumlah tokoh turut menjenguk Ani pada hari ini, di antaranya politisi PAN Zulkifli Hasan dan Asman Abnur, mantan gubernur Jakarta Sutiyoso dan mantan menteri luar negeri Marty Matalegawa. Rocky Gerung juga diketahui sempat datang ke NUH Singapura. 

MA Restui Persidangan Habib Bahar Dipindah ke Bandung

Mahkamah Agung (MA) telah menyetujui persidangan Habib Bahar bin Smith digelar di Bandung. Berkas perkara dugaan penganiayaan pun segera dilimpahkan ke pengadilan.

PT BESTPROFIT

Keputusan tersebut tertuang dalam surat keputusan (SK) Ketua MA nomor : 24/KMA/SK/II/2019. Surat itu diterima Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong pada Senin (11/2) kemarin.

BEST PROFIT

"Sudah kita terima pada hari senin. Isinya tentang penunjukan pengadilan negeri Bandung untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Habib Bahar bin Smith," ucap Kasipenkum Kejati Jabar Abdul Muis Ali kepada detikcom via pesan singkat, Selasa (12/2/2019).

Dengan telah ditunjuknya PN Bandung sebagai lokasi persidangan, jaksa akan segera melimpahkan berkas perkara tersebut ke PN Bandung. Untuk jadwal persidangan menunggu penetapan dari PN Bandung setelah dilimpahkan.

BEST PROFIT

"Sesegera mungkin kita akan limpahkan," kata Abdul.

Pemindahan persidangan ini berawal dari pengajuan Kejari Cibinong ke MA. Pemindahan dilakukan mengingat faktor keamanan dan demi lancarnya persidangan.

"Alasan yuridis itu bisa. Alasan situasi dan keamanan demi lancarnya proses persidangan," ucapnya.

Bahar ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polda Jabar dalam kasus dugaan penganiayaan dua remaja MHU (17) dan ABJ (18). Polisi menjerat BS dengan pasal berlapis yakni pasal 170 ayat (2), pasal 351 ayat (2), pasal 333 ayat (2), dan pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Temui Ma'ruf Amin, Tanri Abeng Sodorkan Konsep Badan Usaha Milik Rakyat

Cawapres nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin pagi ini menerima sejumlah tamu di rumahnya. Di antaranya yang sudah terlihat hadir adalah Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng dan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo.

PT BESTPROFIT

Pertemuan berlangsung di rumah Kiai Ma'ruf di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2019). Ma'ruf menyatakan pertemuan dengan Tanri hanya silaturahmi biasa.

BEST PROFIT

"Beliau bersilaturahmi, saya kira semua orang sudah tahu seorang ahli manajemen pendiri BUMN ahli ekonomi. Berbincang tentang bagaimana masa depan ekonomi Indonesia dan apa yang sudah kita miliki, bagaimana memaksimalkan potensi. Kemudian beliau ini sangat paham betul," kata Ma'ruf kepada wartawan. BESTPROFIT

"Saya berterima kasih beliau ini sudah bersedia untuk bersilaturrahim dan membicarakan hal-hal masa depan bangsa," sambungnya.

Tanri mengatakan hal senada. Eks Menteri BUMN ini mengaku berdiskusi banyak hal dengan Kiai Ma'ruf soal bagaimana memajukan perekonomian bangsa.

"Saya melihat bahwa kita ini sudah maju sebagai negara. Tapi kan tidak bisa berhenti di sini. Kemajuan pembangunan harus dimajukan. Itu yang saya namakan suntainability daripada pembangunan. Kebetulan peranan daripada BUMN sebagai pelaku ekonomi negara itu luar biasa yang kebetulan saya yang mendirikan 21 tahun yang lalu pada saat krisis," ujarnya.

"Sekarang BUMN kita sudah menjadi betul-betul pendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh sektor. Tapi kan kita juga harus melihat bagaimana kita perlu untuk membangun ekonomi yang bisa merata. Sehingga tidak terjadi kesenjangan yang melebar," sambung Tanri.

Kepada Kiai Ma'ruf Tanri kemudian memaparkan konsep Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) yang sudah dia rancang sejak 5 tahun lalu. Dia meyakini jika konsep ini dijalankan, maka kesenjangan ekonomi bisa ditekan.

"Ini adalah sebenarnya korporatisasi dari usaha-usaha kecil menegah dan koperasi sehingga berskala. Dan di dalam pengembangannya itu dia bisa bekerja sama dengan usaha besar. Nah salah satu usaha besar itu BUMN itu sendiri. Kalau dia berkolaborasi dan bekerja sama maka dua-duanya diuntungkan. Usaha besar mendapat bahan baku yang lebih murah dan berkualitas dan usah kecil menengah memperoleh pasar dan dorongan dari industri yang besar," jelasnya.

Dalam perbincangan itu, lanjut Tanri, Kiai Ma'ruf juga memaparkan bagaimana konsep ekonomi berkeadilan. Dia merasa itu sejalan dengan konsep BUMR. 

"Inilah yang sebenarnya kita harus dorong pertumbuhan yang berkeadilan itu. Ternyata dengan Pak Kiai ini beliau pemikirannya sama. Mungkin saya lebih mendetail karena saya orang manajemen. Jadi saya bisa terjemahkan dalam struktur manajemen dan operasionalisasinya dalam struktur manajemen pula. Karena saya percaya bahwa nilai tambah itu akan tercipta melalui good managemen. Beliau sepakat tadi nilai tambah ini harus terjadi," jelasnya.

Kiai Ma'ruf menimpali, dia memiliki satu konsep yang disebut arus baru ekonomi Indonesia. Dia berharap ke depan BUMN bisa bersinergi dengan usaha milik rakyat agar saling menguntungkan.

"Kalau saya menamakan ini namanya arus baru ekonomi Indonesia, ini supaya menghilangkan disparitas-disparitas mengkolaborasi yang kecil dan besar. jadi memang ide ini sudah pas betul dan kita harapkan ini menjadi program pemerintah ke depan. Siapapun yang berkuasa di negeri ini. Tapi saya dan Pak Tanri punya pikiran yang sama, cuma beliau punya kemampuan manajemen karena beliau punya keahlian bagaimana itu langkah langkah usaha rakyat itu dikoorporasikan dan dikelola supaya lebih diefesiensikan dan ini bisa menimbulkan perubahan besar di negara ini," papar Ma'ruf. 

Janji Jokowi Ekonomi Tumbuh 7% Hanya Tinggal Mimpi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2014 berjanji akan membuat ekonomi Indonesia tumbuh hingga 7%. Namun, hingga akhir jabatannya kini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah sampai angka yang dijanjikan.
PT BESTPROFIT
Janji tersebut merupakan salah satu dari 9 program nyata Jokowi. Selain itu, dalam janjinya apabila pertumbuhan ekonomi berhasil menyentuh 7%, Jokowi ingin memberikan uang Rp 1 juta/bulan untuk keluarga miskin.
BEST PROFIT
"Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan termasuk memberikan subsidi Rp 1 juta setiap bulannya untuk keluarga prasejahtera sepanjang pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7 %," bunyi janji Jokowi saat Pemilu 2014 lalu.
BESTPROFIT

Kenyataannya hingga kini, pertumbuhan ekonomi masih di bawah 7%. Terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini Rabu (6/2/2019), baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, per tahun 2018 sendiri angkanya hanya mencapai 5,17%.

Selain itu memang pertumbuhan ekonomi di empat tahun terakhir pun masih belum ada yang mencapai 7%, meskipun naik tiap tahunnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 sebesar 5,17%. Angka pertumbuhan ekonomi meleset dari target yang ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABNP) 2018 sebesar 5,4%.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan memang target pertumbuhan yang tinggi biasanya masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) yang dibuat untuk lima tahun.

"Saya melihat kalau RPJMN itu dibuat untuk lima tahun ke depan. Tapi kan banyak sekali hal yang tidak terduga, misalnya kita kan tidak terpikir kalau The Fed akan naikkan bunga dan ada perang dagang antara AS dan China," kata Suhariyanto dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

Berikut data pertumbuhan ekonomi era Presiden Joko Widodo:
2015: 4,88%
2016: 5,03%
2017: 5,07%
2018: 5,17%