Jumat, 15 Februari 2019

TKN soal Video Camat Se-Makassar Dukung Jokowi: Kalau Melanggar, Diproses Saja


Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak ingin kasus camat se-Makassar yang membuat video dukungan kepada pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin lolos begitu saja lantaran mendukung petahana. Tim Kampanye Nasional menepis hal itu. 
Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Teuku Taufiqulhadi, mengatakan selama ini sang capres tak pernah melindungi kepala daerah atau aparatur sipil negara yang terbukti melanggar UU Pemilu. Mengingat, Jokowi selalu menjunjung tinggi komitmen agar ASN netral. 
"Nggak pernah ada arahan (agar ASN dukung 01) dari kami. Selama ini Pak Jokowi juga selalu menegaskan meminta ASN untuk netral," ujar Taufiqulhadi kepada wartawan, Kamis (21/2/2019). BESTPROFIT


Taufiqulhadi pun mempersilakan para camat tersebut diproses jika memang terbukti melanggar. Pihaknya tidak akan mengintervensi upaya tersebut. 

"Kalau ada pelanggaran ya diproses saja. Tidak perlu didiskusikan. Kalau memang terbukti, kami tidak melindungi dan juga tidak membolehkan seseorang melanggar UU," katanya. 

Sebelumnya, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, memprotes video yang beredar yang isinya dukungan camat se-Makassar kepada pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Andre meminta Bawaslu bertindak. 

Dalam video yang beredar, deklarasi dukungan itu dipimpin Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang notabene eks Gubernur Sulsel. "Mendukung calon presiden nomor 01 Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin 1 periode lagi menjadi presiden. Mari sama-sama berjuang dan berjihad untuk nomor...," kata Syahrul. Rekaman video terputus pada menit pertama.


ndre mengatakan Bawaslu harus mengusut video tersebut lantaran camat, menurutnya, merupakan ASN. Jika video itu benar, Andre sangat menyayangkannya.

"Kami meminta Bawaslu segera mengusut tuntas hal ini. Apalagi status camat-camat ini adalah ASN. Di mana UU Pemilu kita menyatakan ASN harus netral. Kita sudah sering mendengar kepala daerah yang menyatakan mendukung Jokowi. Meski mereka terindikasi melanggar UU, mereka selama ini aman-aman saja karena mendukung petahana," kata Andre dalam keterangannya. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar