KPK menggeledah rumah Bupati Solok Selatan, Sumbar, Muzni Zakaria. Saat penggeledahan berlangsung, Muzni disebut sedang bertugas di Jakarta.
PT BESTPROFIT
"Dari info yang didapat dari sespri, Beliau ada dinas ke Jakarta," ujar Kabag Humas Pemkab Solok Selatan, Firdaus, saat dimintai konfirmasi, Kamis (25/4/2019).
BEST PROFIT
Dari rumah Bupati Solok Selatan, tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen di antaranya terkait proyek.
Penggeledahan dilakukan tim KPK di rumah Bupati Solok Selatan di Jl Mataram Nomor S 12, Kota Padang, mulai pukul 08.30 WIB.
BESTPROFIT
"Benar ada kegiatan penggeledahan oleh tim KPK. Prosesnya tentu sudah di tingkat penyidikan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan.
Kamis, 02 Mei 2019
Rabu, 01 Mei 2019
Ahli di Sidang Ratna Sebut Pasal Keonaran dengan Kebohongan Masih Relevan
Ahli pidana Dr Metty Rahmawati Argo menegaskan pasal soal penyebaran kebohongan yang menimbulkan keonaran pada Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 masih relevan. Sebab belum ada keputusan yang mencabut atau membatalkan UU Itu.
PT BESTPROFIT
"Sampai sekarang Undang-Undang itu masih ada dan masih belaku selama belum ada mencabu," kata Dr Metty Rahmawati saat dimintai pendapat sebagai ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan Ratna Sarumpaet, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2019).
BEST PROFIT
Dr Metty menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dikeluarkan saat masa pemerintahan Presiden Soekarno. Menurutnya, Undang-Undang tersebut dikeluarkan agar tidak ada keonaran yang diakibatkan karena demonstrasi sebab saat itu pemerintahan baru terbentuk.
PT BESTPROFIT
"Sampai sekarang Undang-Undang itu masih ada dan masih belaku selama belum ada mencabu," kata Dr Metty Rahmawati saat dimintai pendapat sebagai ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan Ratna Sarumpaet, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2019).
BEST PROFIT
Dr Metty menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dikeluarkan saat masa pemerintahan Presiden Soekarno. Menurutnya, Undang-Undang tersebut dikeluarkan agar tidak ada keonaran yang diakibatkan karena demonstrasi sebab saat itu pemerintahan baru terbentuk.
"Kalau sejarahnya Presiden Soekarno membuat itu agar tidak ada demo karena saat itu masih baru merdeka," ujar dia.
BESTPROFIT
Dr Metty menyebut keonaran yang dimaksud dalam UU tersebut adalah munculnya situasi yang tidak kondusif. Situasi yang membuat kehidupan tidak tenang.
"Timbulnya suatu kerusuhan atau keadaan yang membuat kondisi tidak tenang. Ini karena pro dan kontra. Ada dua kelompok atau golongan tidak menemukan titik temu dan menjalar akhirnya tidak kondusif," sambungnya.
Jaksa juga menanyakan soal keonaran yang diakibatkan oleh penyebaran berita bohong. Menurutnya, bila penyebaran berita bohong itu dilakukan dengan sengaja kemudian menimbulkan keonaran bisa dijatuhi pidana.
"Kalau dilihat isi norma itu memberitahukan kebohongan dengan sengaja memberikan keonaran. Dalam konteks tersebut kalau orang menyiarkan kabar bohong dan membuat keonaran itu delik materil, itu bisa dijatuhi pidana," paparnya.
BESTPROFIT
Dr Metty menyebut keonaran yang dimaksud dalam UU tersebut adalah munculnya situasi yang tidak kondusif. Situasi yang membuat kehidupan tidak tenang.
"Timbulnya suatu kerusuhan atau keadaan yang membuat kondisi tidak tenang. Ini karena pro dan kontra. Ada dua kelompok atau golongan tidak menemukan titik temu dan menjalar akhirnya tidak kondusif," sambungnya.
Jaksa juga menanyakan soal keonaran yang diakibatkan oleh penyebaran berita bohong. Menurutnya, bila penyebaran berita bohong itu dilakukan dengan sengaja kemudian menimbulkan keonaran bisa dijatuhi pidana.
"Kalau dilihat isi norma itu memberitahukan kebohongan dengan sengaja memberikan keonaran. Dalam konteks tersebut kalau orang menyiarkan kabar bohong dan membuat keonaran itu delik materil, itu bisa dijatuhi pidana," paparnya.
Ratna Sarumpaet didakwa membuat keonaran dengan menyebarkan kabar hoax penganiayaan. Ratna disebut sengaja membuat kegaduhan lewat cerita dan foto-foto wajah yang lebam dan bengkak yang disebut penganiayaan.
Akibat tindakan Ratna Sarumpaet itu, menurut jaksa, timbul kegaduhan di tengah masyarakat. Muncul juga sejumlah unjuk rasa karena kasus hoax Ratna. Ratna didakwa melanggar Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Akibat tindakan Ratna Sarumpaet itu, menurut jaksa, timbul kegaduhan di tengah masyarakat. Muncul juga sejumlah unjuk rasa karena kasus hoax Ratna. Ratna didakwa melanggar Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Selasa, 30 April 2019
Kata NasDem soal ASN Tapanuli Tengah Dilaporkan karena Caleg Raih 100 Ribu Suara
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tapanuli Tengah dilaporkan ke Bawaslu karena diduga terlibat kecurangan untuk memenangkan salah satu caleg dari Partai NasDem. Apa kata NasDem?
PT BESTPROFIT
"Kalau ada pelanggaran ASN, tidak hanya di Tapanuli Tengah tapi seluruh Indonesia. Laporkan itu. Kalau ada caleg NasDem ada yang dapat 100 ribu atau 200 ribu suara, ya alhamdulillah selama itu didapatkan dengan cara yang benar," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/4/2019).
PT BESTPROFIT
"Kalau ada pelanggaran ASN, tidak hanya di Tapanuli Tengah tapi seluruh Indonesia. Laporkan itu. Kalau ada caleg NasDem ada yang dapat 100 ribu atau 200 ribu suara, ya alhamdulillah selama itu didapatkan dengan cara yang benar," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/4/2019).
Johnny kemudian mencontohkan dirinya yang meraup 90 persen suara di salah satu kecamatan di daerah pemilihannya, NTT. Menurut dia, suara rakyat tidak bisa dihalang-halangi.
BEST PROFIT
"Saya misal di dapil saya di satu kecamatan 90 persen suara untuk saya. Padahal bupati dan lain-lain itu kelompok oposisi. Mau bilang apa kalau itu pilihan rakyat? Meski ada juga yang suara saya sedikit, ya begitu pilihan rakyat," sebutnya.
BESTPROFIT
"Yang tidak boleh adalah pelanggaran ASN, TNI, Polri harus netral. Kalau ada pelanggaran ya dilaporkan," imbuh Johnny.
Ia pun mendukung jika caleg tersebut menuntut balik mereka yang membuat laporan ke Bawaslu. Apalagi, kata Johnny, jika ternyata laporan tersebut tidak didasarkan pada fakta.
"Ya, kalau tuntutannya tidak berdasar laporkan balik. Kan gampang saja. Kalau berdasar kan diproses. Itu hak hukum kok," ujar Johnny.
BEST PROFIT
"Saya misal di dapil saya di satu kecamatan 90 persen suara untuk saya. Padahal bupati dan lain-lain itu kelompok oposisi. Mau bilang apa kalau itu pilihan rakyat? Meski ada juga yang suara saya sedikit, ya begitu pilihan rakyat," sebutnya.
BESTPROFIT
"Yang tidak boleh adalah pelanggaran ASN, TNI, Polri harus netral. Kalau ada pelanggaran ya dilaporkan," imbuh Johnny.
Ia pun mendukung jika caleg tersebut menuntut balik mereka yang membuat laporan ke Bawaslu. Apalagi, kata Johnny, jika ternyata laporan tersebut tidak didasarkan pada fakta.
"Ya, kalau tuntutannya tidak berdasar laporkan balik. Kan gampang saja. Kalau berdasar kan diproses. Itu hak hukum kok," ujar Johnny.
Organisasi Gabungan Lintas Partai Tapanuli Tengah melaporkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat ke Bawaslu RI. Para ASN itu diduga terlibat kecurangan secara masif dan terstruktur dalam Pemilu 2019.
"Kita dari lintas partai, saya mewakili Partai Perindo, yang kita bawakan hari ini adalah terkait pelanggaran pemilu di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang dilakukan oleh camat, kades, lurah, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kita duga ini kecurangan masif dan terstruktur," ujar salah satu perwakilan organisasi dari Partai Perindo, Aditya Permadi, di Kantor Bawaslu RI, Jl Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (25/4).
Ketua Harian DPD Partai Golkar Kab Tapanuli Tengah, Buyung Sitompul menambahkan kecurangan ini disinyalir adanya campur tangan Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani yang juga merupakan kader salah satu partai.
"Logikanya seorang pegawai negeri tidak akan mau ikut membantu, artinya kalau sudah mau begitu kan ada yang mengendalikan, kami duga ini dikendalikan oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena dialah yang bisa menginstruksikan kepala dinas berbuat," kata Buyung.
Dia juga menyebutkan hasil perhitungan sementara, partai yang dimaksud kini unggul di daerahnya. Salah satu caleg DPR RI dari partai itu disebut mendapat 119.000 suara dari total pemilih di Tapanuli Tengah sebanyak 140.000.
"Hal ini bisa terlihat dari mana data sementara kita melihat bahwa caleg NasDem untuk DPR RI yang namanya Delmeria itu mendapatkan suara 119 ribu suara. Sedangkan penduduk Tapanuli Tengah itu 240 ribu, kalaulah jumlah pemilih itu 60% itu berarti sekitar 140 ribu," ucap Buyung.
"Kita dari lintas partai, saya mewakili Partai Perindo, yang kita bawakan hari ini adalah terkait pelanggaran pemilu di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang dilakukan oleh camat, kades, lurah, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kita duga ini kecurangan masif dan terstruktur," ujar salah satu perwakilan organisasi dari Partai Perindo, Aditya Permadi, di Kantor Bawaslu RI, Jl Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (25/4).
Ketua Harian DPD Partai Golkar Kab Tapanuli Tengah, Buyung Sitompul menambahkan kecurangan ini disinyalir adanya campur tangan Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani yang juga merupakan kader salah satu partai.
"Logikanya seorang pegawai negeri tidak akan mau ikut membantu, artinya kalau sudah mau begitu kan ada yang mengendalikan, kami duga ini dikendalikan oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena dialah yang bisa menginstruksikan kepala dinas berbuat," kata Buyung.
Dia juga menyebutkan hasil perhitungan sementara, partai yang dimaksud kini unggul di daerahnya. Salah satu caleg DPR RI dari partai itu disebut mendapat 119.000 suara dari total pemilih di Tapanuli Tengah sebanyak 140.000.
"Hal ini bisa terlihat dari mana data sementara kita melihat bahwa caleg NasDem untuk DPR RI yang namanya Delmeria itu mendapatkan suara 119 ribu suara. Sedangkan penduduk Tapanuli Tengah itu 240 ribu, kalaulah jumlah pemilih itu 60% itu berarti sekitar 140 ribu," ucap Buyung.
Senin, 29 April 2019
Aspri Ceritakan Momen Prabowo Bicara dengan Semut dan Nyamuk
Sisi lain capres Prabowo Subianto diungkap oleh asisten pribadinya, Rizky Imansyah. Rizky menceritakan kemampuan Prabowo 'berkomunikasi' dengan hewan.
PT BESTPROFIT
Cerita itu disampaikan Rizky lewat Instagram sambil mengunggah foto-foto Prabowo dengan hewan. Ada foto Prabowo bersama kuda dan kucingnya, Bobby The Cat.
BEST PROFIT
Rizky awalnya menceritakan momen Prabowo disambut Bobby saat tiba di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Menurut Rizky, Bobby yang disebut sebagai 'penguasa' Kertanegara ini bisa mogok makan jika Prabowo tidak mengajak bermain atau lupa pamit saat hendak kembali ke Hambalang.
"Pak Prabowo memang penyayang hewan, mungkin sahabat belum tau, bahwa Pak Prabowo bisa berkomunikasi dengan hewan. Lho, kok bisa?" tulis Rizky, Kamis (25/4/2019). BESTPROFIT
PT BESTPROFIT
Cerita itu disampaikan Rizky lewat Instagram sambil mengunggah foto-foto Prabowo dengan hewan. Ada foto Prabowo bersama kuda dan kucingnya, Bobby The Cat.
BEST PROFIT
Rizky awalnya menceritakan momen Prabowo disambut Bobby saat tiba di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Menurut Rizky, Bobby yang disebut sebagai 'penguasa' Kertanegara ini bisa mogok makan jika Prabowo tidak mengajak bermain atau lupa pamit saat hendak kembali ke Hambalang.
"Pak Prabowo memang penyayang hewan, mungkin sahabat belum tau, bahwa Pak Prabowo bisa berkomunikasi dengan hewan. Lho, kok bisa?" tulis Rizky, Kamis (25/4/2019). BESTPROFIT
Salah satu cerita diungkapkan Rizky. Suatu pagi, salmon yang akan dimakan oleh Prabowo dikerubuti semut. Awalnya, Rizky hendak mengganti salmon itu dengan yang baru, tapi dicegah oleh Ketum Gerindra tersebut.
"Kemudian Pak Prabowo mencegah, lalu mengambil piring salmon yang dikerubuti oleh semut-semut tadi dan berkata 'semut, saya mau makan, tolong kamu jangan di sini', lalu piring salmon itu diletakkan persis di meja kecil di sebelah kursi bapak," kisahnya.
"Lalu apa yang terjadi? Kurang dari 1 menit, salmon itu bersih tanpa ada seekor semut pun yang mengkerubuti salmon tersebut. Setelah bersih dari semut, Pak Prabowo kemudian memakan salmon tadi," sambung Rizky.
"Kemudian Pak Prabowo mencegah, lalu mengambil piring salmon yang dikerubuti oleh semut-semut tadi dan berkata 'semut, saya mau makan, tolong kamu jangan di sini', lalu piring salmon itu diletakkan persis di meja kecil di sebelah kursi bapak," kisahnya.
"Lalu apa yang terjadi? Kurang dari 1 menit, salmon itu bersih tanpa ada seekor semut pun yang mengkerubuti salmon tersebut. Setelah bersih dari semut, Pak Prabowo kemudian memakan salmon tadi," sambung Rizky.
Cerita lain masih berkaitan dengan hewan yaitu nyamuk. Rizky saat itu sedang berdiskusi dengan Prabowo di Hambalang. Kala itu musim hujan sehingga ada beberapa nyamuk yang masuk ke kantor Prabowo.
"Lalu, salah dua dari nyamuk itu hinggap di tangan Pak Prabowo. Dan apa yang terjadi? Pak Prabowo bilang 'nyamuk, saya sedang rapat, kamu jangan di sini, nanti kamu di bisa ditepuk sama Rizki'," ungkap Rizky menirukan perkataan Prabowo.
"Sama seperti si semut tadi, tidak butuh waktu lama, nyamuk-nyamuk itu langsung pergi," lanjutnya.
"Lalu, salah dua dari nyamuk itu hinggap di tangan Pak Prabowo. Dan apa yang terjadi? Pak Prabowo bilang 'nyamuk, saya sedang rapat, kamu jangan di sini, nanti kamu di bisa ditepuk sama Rizki'," ungkap Rizky menirukan perkataan Prabowo.
"Sama seperti si semut tadi, tidak butuh waktu lama, nyamuk-nyamuk itu langsung pergi," lanjutnya.
Ada pula cerita tentang kuda kesayangan Prabowo yang bernama Principe. Ternyata, Principe hanya mau makan bila disuapi Prabowo.
"Masih banyak pengalaman yang saya saksikan secara langsung sebagai sekertaris pribadi tentang kedekatan Pak Prabowo dan hewan, baik itu sapi, kambing, burung elang hingga tikus dan kecoa. Hehe," katanya.
"Saya merasakan seperti ada 'gelombang kebaikan' dari dalam diri Pak Prabowo, sehingga hewan-hewan ini merasa aman berada di sekeliling Pak Prabowo," tutup Rizky.
"Masih banyak pengalaman yang saya saksikan secara langsung sebagai sekertaris pribadi tentang kedekatan Pak Prabowo dan hewan, baik itu sapi, kambing, burung elang hingga tikus dan kecoa. Hehe," katanya.
"Saya merasakan seperti ada 'gelombang kebaikan' dari dalam diri Pak Prabowo, sehingga hewan-hewan ini merasa aman berada di sekeliling Pak Prabowo," tutup Rizky.
Jumat, 26 April 2019
Mantan Bupati Garut Aceng Fikri Menikah Lagi
Mantan Bupati Garut Aceng Fikri menikah lagi. Foto-foto pernikahan Aceng tersebar di media sosial dan ramai diperbincangkan warganet.
Aceng kabarnya melangsungkan pesta pernikahan di kediamannya, Kampung Copong Kelurahan Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Minggu (22/4) kemarin.
Hal tersebut dibenarkan salah seorang kerabat Aceng, Aceng Wahyu (51). "Betul pestanya kemarin," ujar Wahyu kepada wartawan via pesan singkat, Senin (22/4/2019).
Foto-foto pesta pernikahan Aceng tersebar di media sosial. Pesta tersebut terlihat mewah. Aceng tampak menggunakan jas berwarna hitam dengan dasi merah. Sedangkan sang mempelai wanita menggunakan gaun dan hijab berwarna pink.
"Wilujeng pa Aceng HM Fikri, SAMAWA, aamiin," ungkap pemilik akun Instagram @igho_afr dalam kolom caption unggahan foto pernikahan Aceng Fikri yang diunggahnya pada Minggu (21/4).
Hingga berita ini dimuat, belum ada tanggapan dari Aceng Fikri.
Aceng Fikri sempat membuat heboh saat menjadi bupati Garut karena kawin siri singkat selama empat hari pada akhir 2012. Aceng saat itu menceraikan istrinya lewat SMS. Ia kemudian dimakzulkan pada 1 Februari 2013.
Kamis, 25 April 2019
Kisah Petugas KPPS Lebak Meninggal Saat Sujud Salat
Petugas KPPS di Lebak, Banten, Jumri meninggal karena kelelahan selama proses hitung suara. Sempat izin untuk salat subuh saat penghitungan C1 sampai Kamis (18/4) pagi di TPS 19 Warunggunung, Jumri kemudian meninggal saat sedang sujud.
"Seperti itu keterangan yang disampaikan divisi SDM KPU Lebak. Almarhum anggota KPPS dan meninggal di hari pertama," kata Komisioner KPU Banten Rohimah saat dikonfirmasi detikcom dari Serang, Senin (22/4/2019) BEST PROFIT
Total, sejauh ini ada 3 petugas pesta demokrasi meninggal di Banten. Masing-masing petugas KPPS di Tangsel dan Lebak, dan seorang Linmas di Kabupaten Tangerang.
Per hari ini, menurut Rohimah, juga ada 20 laporan petugas penyelenggara Pemilu di Banten yang dirawat baik di rumah sakit dan klinik akibat kelelahan atau kecelakaan. Sebagian ada yang sudah pulang dan beraktivitas kembali. BESTPROFIT
Untuk petugas KPPS Lebak yang meninggal, pihak komisioner KPU Banten rencananya akan menjenguk keluarga yang ditinggalkan. Dua komisioner akan datang saat pemungutan suara ulang (PSU) 4 TPS di sana.
Di samping itu, KPU Banten juga masih menunggu mekanisme KPU RI terkait pemberian donasi atau santunan kepada petugas yang meninggal dan sakit. Apakah melalui patungan seluruh petugas KPU seluruh Banten atau akan disampaikan langsung oleh pusat.
"Kita menunggu teknis, yang jelas kita siap melakukan metode yang mana. Inginnya lebih cepat," pungkasnya.
Sandiaga: Pemilu Jujur dan Adil Ditentukan Rakyat
Cawapres Sandiaga Uno menyebut proses Pemilu Serentak 2019 dinilai oleh rakyat. Dia mengatakan, untuk meyakini proses pemilu berjalan jujur dan adil, harus melihat langsung ke lapangan. PT BESTPROFIT
"Kita ingin mengawal pemilu jujur adil. Sekarang ada penggiringan (berita) kemarin tadi malam bahwa Sandi sudah meyakini pemilu jujur adil. Saya belum... karena menurut saya yang memberikan laporan adalah kalian semua yang hadir di lapangan apakah pemilu ini jujur dan adil," ucap di Insomniak Coffe And Lounge, Jalan Tarumanegara, Cireundeu, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (25/4/2019). BESTPROFIT
"Kita ingin mengawal pemilu jujur adil. Sekarang ada penggiringan (berita) kemarin tadi malam bahwa Sandi sudah meyakini pemilu jujur adil. Saya belum... karena menurut saya yang memberikan laporan adalah kalian semua yang hadir di lapangan apakah pemilu ini jujur dan adil," ucap di Insomniak Coffe And Lounge, Jalan Tarumanegara, Cireundeu, Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (25/4/2019). BESTPROFIT
Menurutnya penilaian proses pemilu serentak tahun ini sudah berjalan jujur dan adil atau tidak ditentukan oleh rakyat. Maka itu, dia menegaskan untuk terus melakukan pengawalan hingga tuntas tanggal 22 Mei.
"Saya sampaikan bahwa yang akan menyatakan pemilu itu jujur dan adil adalah masyarakat semua. Kemarin saya menyampaikan bahwa kita harus meyakini datang ke tempat-tempat untuk memastikan proses demokrasi dan pemilu ini jujur dan adil, bukan saya yang menyatakan pemilu ini jurdil, justru masyarakat," tuturnya.
BEST PROFIT
Sandiaga hingga saat ini masih menerima laporan adanya proses penghitungan suara yang tidak lazim. Dia juga mempertanyakan soal netralitas aparat pada Pemilu 2019.
"Kita sudah mendengar laporan ada abuse of power, ada bagaimana tidak adanya netralitas dari aparat. Banyak yang sampaikan ke saya, saya bilang silakan saja laporkan, ada mekanisme hukum untuk melaporkan itu," paparnya.
"Ada yang menyatakan penyalahgunaan anggaran negara untuk paslon tertentu, sampaikan kepada channel, kepada jalur hukum, ketika disampaikan adanya bahwa aparat juga tak netral dan berpihak. Buat saya fenomena ini tugas kita semua mengawal pemilu jujur dan adil, jangan dilangsung artikan sudah jurdil. Ini di ujungnya tanggal 22 Mei baru kita sampaikan apakah sudah jujur apa belum itu nanti," imbuh Sandiaga.
BEST PROFIT
Sandiaga hingga saat ini masih menerima laporan adanya proses penghitungan suara yang tidak lazim. Dia juga mempertanyakan soal netralitas aparat pada Pemilu 2019.
"Kita sudah mendengar laporan ada abuse of power, ada bagaimana tidak adanya netralitas dari aparat. Banyak yang sampaikan ke saya, saya bilang silakan saja laporkan, ada mekanisme hukum untuk melaporkan itu," paparnya.
"Ada yang menyatakan penyalahgunaan anggaran negara untuk paslon tertentu, sampaikan kepada channel, kepada jalur hukum, ketika disampaikan adanya bahwa aparat juga tak netral dan berpihak. Buat saya fenomena ini tugas kita semua mengawal pemilu jujur dan adil, jangan dilangsung artikan sudah jurdil. Ini di ujungnya tanggal 22 Mei baru kita sampaikan apakah sudah jujur apa belum itu nanti," imbuh Sandiaga.
Selanjutnya, dia mendukung jika ada masyarakat yang membentuk tim pencari fakta independen untuk menjamin pemilu jujur adil. Langkah itu, kata dia, membantu kinerja Bawaslu menjadikan pesta demokrasi dipercaya masyarakat.
"Kalau (tim dari) BPN itu pasti akan bias, pasti akan mengunggulkan 02, harusnya dari masyarakat sendiri. Sekarang kan makin banyak anggota masyarakat yang mengungkapkan temuan itu. Nah alangkah baiknya kalau mereka yang organisasikan secara independen tim tersebut," jelasnya.
Sebelumnya, Sandiaga sempat berbicara soal pemilu jujur adil. Sandiaga mengatakan hal itu saat ditanya perihal sikapnya dengan Prabowo Subianto soal hasil quick count Pilpres 2019.
"Saya nggak punya perbedaan pandangan yang prinsip dan strategis terhadap Pak Prabowo. Saya meyakini bahwa pemilu ini jujur dan adil. Saya meyakini bahwa kinerja para relawan ini harus dihargai," kata Sandiaga di GOR Radio Dalam, Jl Ps Inpres, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (24/4).
"Kalau (tim dari) BPN itu pasti akan bias, pasti akan mengunggulkan 02, harusnya dari masyarakat sendiri. Sekarang kan makin banyak anggota masyarakat yang mengungkapkan temuan itu. Nah alangkah baiknya kalau mereka yang organisasikan secara independen tim tersebut," jelasnya.
Sebelumnya, Sandiaga sempat berbicara soal pemilu jujur adil. Sandiaga mengatakan hal itu saat ditanya perihal sikapnya dengan Prabowo Subianto soal hasil quick count Pilpres 2019.
"Saya nggak punya perbedaan pandangan yang prinsip dan strategis terhadap Pak Prabowo. Saya meyakini bahwa pemilu ini jujur dan adil. Saya meyakini bahwa kinerja para relawan ini harus dihargai," kata Sandiaga di GOR Radio Dalam, Jl Ps Inpres, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (24/4).
Langganan:
Postingan (Atom)