Senin, 09 Desember 2019

Komunitas Jajal Mobil Hibrida

Jakarta,  Mobil berteknologi hybrid dan listrik diprediksi bakal menghiasi jalanan Indonesia sesuai keinginan pemerintah.  Best Profit

Melanjutkan komitmen pemerintah memperluas kesadaran mobil berteknologi elektrifikasi, Toyota-Astra Motor (TAM) pun mengajak sejumlah pemilik mobil untuk mengenali seluk-beluk mobil hybrid dan listrik dalam acara Jambore Toyota di kawasan Ancol, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Bestprofit

Sebanyak 1.500 pengguna mobil yang tergabung dalam 18 Toyota Owner Club (TOC) di Jabodetabek berkumpul di sana. Di lokasi acara, anggota yang hadir dipersilakan menjajal lima mobil hybrid yang tersedia antaranya C-HR HEV, Prius HEV, Corolla HEV, Camry HEV, dan Prius PHEV.

"Melalui kegiatan test drive, kami ingin anggota TOC merasakan kemudahan berkendara mobil elektrifikasi semudah mengendarai mobil konvensional," kata Direktur Marketing TAM Anton Jimmi Suwandy melalui keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (6/12).

Bagi Toyota, edukasi mobil ramah lingkungan sangat penting mengingat arah industri otomotif generasi mendatang lebih canggih dan mengutamakan kepedulian lingkungan. PT BestProfit

Selama acara juga diisi kegiatan edukasi keselamatan berkendara dikenalkan langsung oleh tim National Traffic Management Center (NTMC) Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri).

Acara pun terus berlanjut dengan kegiatan lain seperti games, pameran modifikasi mobil Toyota, serta pemberian program spesial berupa diskon untuk pembelian mobil, dan layanan servis selama Jambore.

"Toyota Jamboree ini wujud apresiasi Toyota kepada para anggota TOC yang diyakini juga mampu berperan sebagi brand ambassador Toyota. Aktivitas ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen Toyota mendukung segala aktivitas positif TOC," kata Executive General Manager TAM Fransiscus Soerjopranoto. PT BestProfit Futures

Jumat, 06 Desember 2019

JK Sebut Saat Pendapatan Negara Turun, Pemerintah Perlu Hemat

Jakarta, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menjaga ekonomi negara sama seperti mengelola rumah tangga. Jika penghasilan negara turun, maka pengeluaran juga harus ditekan. Best Profit


Hanya saja, penghematan tidak boleh mengurangi investasi yang bermanfaat untuk ekonomi jangka panjang.

Begitu juga rumah tangga. Ketika pendapatan sedang turun, pengeluaran juga perlu dihemat.


"Tapi tidak menghemat untuk investasi ke depan, anak tetap disekolahkan dengan baik, kalau perlu tambah apa lagi yang bisa dikerjakan. Istri kalau perlu tambah kerjaannya," papar Jusuf Kalla, Rabu malam (4/12).

Begitu juga dengan perusahaan. Jusuf Kalla menyatakan promosi perusahaan tetap harus berjalan meski pendapatan terus menurun. Bahkan, kalau bisa hari libur dipersingkat agar bisa mencari inovasi-inovasi baru demi mengembangkan usahanya. Bestprofit

"Ekonomi negara juga begitu. Ini karena siklus akan jalan terus. Ini mungkin situasi akan selesai dua sampai tiga tahun," terang Jusuf Kalla.

Ia mengingatkan pemerintah dan pengusaha tak boleh pesimistis dengan situasi global saat ini. Diketahui, perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China memang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi global. Namun, ia percaya hal itu selesai dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

"Pasti survive. Apa AS bisa perang lebih dari satu tahun? Pasti tidak. Dia akan didemo oleh bangsanya sendiri," jelas Jusuf Kalla. PT BestProfit

Menurutnya, pemerintah dan pengusaha harus berpikir jangka panjang. Artinya, berbagai belanja dan investasi yang dilakukan juga harus mempertimbangkan situasi masa depan.

"Semua bisa diatasi persoalan itu apabila punya pandangan yang luas. Jadi optimisme itu pasti ada dua hingga tiga tahun yang akan datang," pungkas Jusuf Kalla.  PT BestProfit Futures

Kamis, 05 Desember 2019

BI Paparkan Empat Kunci Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Jakarta,  Bank Indonesia (BI) membeberkan terdapat empat kunci percepatan pembangunan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu langkah agar Indonesia dapat keluar dari jebakan masyarakat berpenghasilan menengah (middle income trap). Best Profit

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan kunci percepatan pembangunan infrastruktur pertama adalah peningkatan peran investor swasta dan inovasi pembiayaan (innovative financing). Pasalnya, anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur.

"Dengan demikian, sudah saatnya bagi sektor swasta untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur," ujarnya, Senin (2/12). Bestprofit


Kedua, lanjutnya, peningkatan kualitas persiapan proyek infrastruktur (feasibility study). Ketiga, kolaborasi dan sinergi kebijakan pemerintah pusat, daerah dan otoritas terkait lainnya untuk mengharmonisasikan proyek infrastruktur dengan kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan pariwisata.

Terakhir, integrasi data dan informasi untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi penyelesaian proyek infrastruktur Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Destry mengingatkan infrastruktur  hendaknya saling terhubung antar kawasan ekonomi khusus, kawasan industri serta pariwisata, dan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.  PT BestProfit
 
Bank sentral, sambungnya, akan mengoptimalkan kapasitas intermediasi perbankan melalui kebijakan rasio intermediasi makroprudensial (RIM) yang akomodatif dan mendorong penerbitan surat berharga komersial untuk mendorong akselerasi pembiayaan infrastruktur. Selain itu, BI juga akan memanfaatkan instrumen hedging (lindung nilai) serta memberikan pendampingan pada pemerintah daerah.

Terkait hedging, ia bilang kendala yang ditemui oleh investor adalah belum adanya instrumen hedging dalam jangka panjang. Padahal, kebanyakan proyek infrastruktur sifatnya jangka panjang.

"Sementara memang hedging instrumen yang ada sekarang baru satu tahunan jadi akhirnya itu memang akan menjadi tugas kita BI untuk bisa mengembangkan instrumen dan market hedging," katanya. PT BestProfit Futures


Rabu, 04 Desember 2019

IPO Saudi Aramco Kelebihan Permintaan 1,7 Kali CNN Indonesia | Senin, 02/12/2019 22:12 WIB

Jakarta, Perusahaan minyak Saudi Aramco mengungkap penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) mereka mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed. IPO Saudi Aramco diproyeksikan jadi yang terbesar di dunia mencapai US$25 miliar. Nilai IPO ini akan melebihi dari IPO Alibaba sekaligus yang terbesar di dunia. Best Profit
Pada 17 November lalu, Saudi Aramco mengatakan akan menjual 1,5 persen perusahaan dalam penawaran umum perdana senilai US$24 miliar hingga US$25,6 miliar.

"Investor ritel, yang ditutup kemarin malam, mencapai US$12,6 miliar dengan hampir lima juta pelanggan untuk hampir 1,5 miliar lembar saham," ujar pernyataan resmi yang dikutip dari AFP.


Aramco mengatakan akan memesan sebagian saham IPO untuk investor institusi, termasuk perusahaan asing, investor individu, warga negara Saudi dan negara-negara Teluk.

Pernyataan tersebut mengungkap maksimal 0,5 persen dari 200 miliar saham akan diberikan kepada investor perorangan.  AFP menuliskan permintaan investor ritel dan penawar selama 12 hari pertama periode penawaran berjumlah lebih dari US$44,3 miliar. Jumlah ini sekitar 1,7 kali dari jumlah saham yang akan dilepas. Bestprofit

Rania Nashar, Wakil Ketua Samba Capital mengatakan tingginya tingkat partisipasi investor menjadi kebanggaan perusahaan. Selain itu, menjadi indikasi keberhasilan dan sinyal kepercayaan pasar.

Sementara itu, Aramco mengungkap tawaran dari investor institusi selama 12 hari pertama penawaran mencapai US$31,5 miliar.

Saudi Aramco menghasilkan sekitar 10 persen dari minyak dunia dan dianggap sebagai pilar stabilitas ekonomi dan sosial kerajaan Arab Saudi.

Valuasi saham Saudi Aramco, perusahaan minyak negara Arab Saudi, dibanderol US$1,71 triliun jelang penawaran saham perdana (IPO). Nilai tersebut meleset dari target awal yang dibidik Putra Mahkota Mohammed bin Salman sebesar US$2 triliun. PT BestProfit

Awalnya, Saudi Aramco diperkirakan menjual 5 persen saham di dua bursa, terdiri dari 2 persen di bursa dalam negeri, dan 3 persen di bursa luar negeri. Namun, perusahaan menyebut saat ini tidak ada rencana untuk melakukan penjualan saham internasional.

Ini sekaligus mengartikan bahwa perusahaan menunda rencana penjualan di pasar global untuk sementara waktu. Aksi korporasi Saudi Aramco melantai di bursa saham Riyadh ini pun sempat tertunda beberapa tahun. PT BestProfit Futures

Selasa, 03 Desember 2019

MAGI dan AXA General Insurance Resmi Merger

Jakarta, PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI) dan PT Asuransi AXA Indonesia (AXA General Insurance/AGI) resmi merger. Aksi korporasi kedua perusahaan sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Best Profit

Dalam Surat Keputusan OJK Nomor S-32/D.05/2019, merger kedua perusahaan berlaku efektif per 1 Desember 2019. 

Komisaris Utama MAGI Julien Steimer mengatakan MAGI dan AGI akan beroperasi menjadi satu organisasi dengan nama MAGI, perusahaan asuransi umum dengan beragam jalur distribusi yang terintegrasi.  Bestprofit

"Selain Bank Mandiri, jalur distribusi MAGI juga akan diperkuat dengan keagenan, broker, partnership, dan digital. Kami yakin, MAGI dapat memberikan layanan yang terbaik kepada seluruh nasabah dan masyarakat," ujarnya, dalam keterangan resmi, Senin (2/12). 

Perusahaan, sambung Steimer, juga akan terus memperkuat produk dan layanannya, baik dalam commercial line maupun ritel, termasuk menyediakan kemudahan akses melalui platform digital. 

Komisaris MAGI sekaligus Senior Executive Vice President Bank Mandiri Aquarius Rudianto menuturkan momentum penggabungan AGI ke dalam MAGI didorong untuk memperkuat lini produk, serta kualitas layanan MAGI. "Diharapkan dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam industri asuransi umum di Indonesia," jelasnya.  PT BestProfit

Direktur Kepatuhan MAGI Benny Waworuntu menyebut bahwa dalam proses integrasi ini, perusahaan akan memberi prioritas tinggi terhadap hak yang dimiliki setiap nasabah. 

Benny menegaskan polis yang sudah dikeluarkan oleh MAGI maupun AGI akan tetap berlaku sampai tanggal berakhirnya polis. Ini artinya, MAGI akan menjadi perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pembayaran polis aktif yang dikeluarkan AGI beserta manfaat dan kewajiban lainnya.  PT BestProfit Futures

Senin, 02 Desember 2019

Ekspor Ikan Hias Berpotensi Anjlok 20 Persen Tahun Ini

Jakarta, Pengusaha memperkirakan nilai ekspor ikan hias dan terumbu karang anjlok 10 persen sampai 20 persen pada 2019. Penjualan ke luar negeri turun karena pemerintah membatasi ekspor terumbu karang dan ikan hias jenis predator.  Best Profit

Direktur Nusatic merangkap Sekretaris Jenderal Asosiasi Pecinta Koi Indonesia (APKI) Sugiarto Budiono menyatakan berbagai pembatasan ekspor dilakukan oleh pejabat lama, khususnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Ekspor turun karena ada larangan ekspor terumbu karang, lalu ikan predator yang dilarang sudah setahun ini. Nah, itu pasti akan menurunkan nilai ekspor kami tahun ini," ungkap Sugiarto, Minggu (1/12). Bestprofit

Untuk terumbu karang, Sugiarto menyebut pemerintah berencana membuka keran ekspor dalam enam bulan. Hanya saja, ia menyebut rentang waktu yang diberikan tak cukup memberikan keuntungan bagi pengusaha.

"Padahal sudah produksi cukup besar. Pemerintah rencana mau membuka 6 bulan, itu tidak mungkin habis," ucap Sugianto.

Sementara, ekspor ikan predator, seperti arwana juga dibatasi. Padahal, komoditas itu terbilang laris di China.

"Satu bulan 10 ribu ekor arwana diekspor ke China. Kalau ditutup yang 6.000 ekor mau ke mana," imbuh dia. PT BestProfit

Sejauh ini, China memang menjadi tujuan ekspor terbesar dari pengusaha ikan hias Indonesia. Sisanya tersebar di puluhan negara lain.

"Kalau tidak salah persentase 2017 ekspor kami US$27 juta. Sebanyak 50 persen ke China," jelasnya.

Melihat tren ekspor yang kian merosot, Sugiarto meminta agar pemerintah mengubah sejumlah kebijakan yang menghalangi bisnis ikan hias dan terumbu karang. 

"Relaksasi aturan yang kami minta itu ekspor dan impor ikan, lalu terumbu karang," pungkas Sugianto. 

PT BestProfit Futures

Jumat, 29 November 2019

BNI Tak Lanjutkan Kerja Sama dengan WeChat dan Alipay

Jakarta, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero, Tbk memastikan tidak akan melanjutkan kerja sama dengan perusahaan dompet digital asing WeChat dan Alipay. Direktur Utama BNI Achmad Baiquni beralasan pihaknya akan fokus mengembangkan bisnis aplikasi pembayaran nontunai milik bank dan perusahaan BUMN, LinkAja. Best Profit

"Dulu kami coba, tetapi itu pilot sepertinya kami tidak teruskan lagi, sementara ini. Kami lebih fokus untuk kembangkan LinkAja bersama dengan anggota Himbara yang lainnya," katanya, Selasa (26/11).

Untuk diketahui, kerja sama antara bank dalam negeri dengan WeChat Pay dan Alipay ini diatur dalam Peraturan BI (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik. Dalam regulasi tersebut dinyatakan bahwa perusahaan dompet digital asing perlu menjalin kerja sama dengan bank nasional bermodal besar atau BUKU 4.Bestprofit

Selain itu, rekam pembayaran juga akan masuk dalam sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan dikonversikan ke rupiah. Dalam hal ini, BNI telah menjalankan proyek percontohan dengan WeChat dan Alipay sejak akhir 2018. Bestprofit

"Sebenarnya kami lebih fokus untuk LinkAja. Kami fokus di sana bersama dengan Himbara dan BUMN lainnya," tuturnya.

Ia menuturkan LinkAja memiliki jaringan pasar yang luas sehingga diyakini bisa meningkatkan basis nasabah BNI. Soalnya, perusahaan yang terlibat dalam LinkAja memiliki basis konsumen yang besar.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat delapan perusahaan pelat merah yang menanam modal di LinkAja. Selain BNI, perusahaan pelat merah lainnya meliputi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Danareksa (Persero). PT BestProfit
Ke depan, perusahaan BUMN yang memegang saham LinkAja dipastikan akan bertambah. Setidaknya, terdapat delapan nama perusahaan BUMN yang menyatakan siap untuk menjadi pemilik saham LinkAja.

Sebelumnya, Direktur Utama Fintek Karya Nusantara Danu Wicaksana mengatakan sekitar delapan BUMN yang menyatakan minatnya antara lain, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Pegadaian (Persero), PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Perum Damri.

"Jaringan LinkAja cukup banyak juga karena yang ikut sebagai pemegang saham bukan hanya bank, tetapi juga BUMN transportasi," katanya. PT BestProfit Futures