Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengusulkan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (). Artinya pemerintah tidak perlu membentuk lembaga baru yang berdiri sendiri. Best ProfitDengan demikian, beban iuran pelaku usaha tidak bertambah, mengingat saat ini pelaku usaha rutin membayarkan iuran ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)."Usulan kami, bergabung dengan lembaga yang sudah ada, yaitu LPS agar tidak ada beban pendirian lembaga baru," terang Ketua Umum AAUI Dadang Sukresna.
Apabila penggabungan fungsi penjaminan polis ke LPS tidak memungkinkan, ia berharap pemerintah tidak memungut iuran dari pelaku usaha asuransi. Pasalnya, ia menilai beban operasional industri asuransi sudah besar.
Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tambupolon menilai kalau pun iuran penjaminan polis harus dibayar, maka iurannya tidak bisa disamaratakan. PT Bestprofit
"Yang jadi isu, iurannya apakah sama untuk semua anggota karena anggota ada yang merasa loh 'kan saya mengelola perusahaan lebih baik daripada yang lain.' Hal-hal ini yang dibicarakan," imbuh dia.Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A OJK Ahmad Nasrullah bilang industri memang merasa keberatan jika ada iuran tambahan. Apalagi, mereka sudah diwajibkan membayar iuran ke OJK setiap tahunnya. PT Bestprofit FuturesNamun, Ahmad menyebut mau tidak mau pelaku usaha tetap harus membayar iuran ke lembaga penjamin polis. Sama halnya dengan pelaku usaha perbankan yang membayar iuran ke OJK dan ke LPS.
"Maksudnya begini yang saya tangkap kan industri sudah bayar iuran nih ke OJK jadi jangan dibebani lagi. Jadi, bisa tidak iuran yang ke OJK itu di-share (dibagikan). Ini beberapa alternatif yang kami kaji. Tapi tetap industri bayar," kata Ahmad.
Diketahui, selama ini perbankan dikenakan pembayaran premi untuk LPS sebanyak dua kali dalam satu tahun, yaitu sebesar 0,2 persen dari dana pihak ketiga (DPK) bank.Tidak cuma itu, bank juga harus membayar iuran ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tiap tahun sebesar 0,045 persen dari total nilai aset.
Senin, 02 Maret 2020
Jumat, 28 Februari 2020
Virus Corona, Jokowi Diskon Pajak Hotel dan Restoran Rp3,3 T
Presiden Joko Widodo ( menyetujui penggelontoran subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menangkal dampak . Hibah senilai Rp3,3 triliun itu diberikan agar pemda membebaskan hotel dan restoran terhadap pengusaha. Best Profit"Kami berikan dukungan untuk 10 daerah destinasi pariwisata, yang terdiri dari 33 kabupaten/kota untuk tidak memungut pajak hotel dan restoran," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (25/2).Rencananya, pembebasan pajak dilakukan untuk 6 bulan ke depan. Dengan cara ini, pemerintah berharap bisa meredam pukulan wabah virus corona ke sektor pariwisata. Bestprofit
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah juga akan merealokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pariwisata senilai Rp147,7 miliar. Senilai Rp96,8 miliar diantaranya akan dikonversi menjadi hibah untuk 10 destinasi pariwisata unggulan RI.
Ia merinci 10 daerah yang akan membebaskan pajak hotel dan restoran serta realokasi DAK antara lain Danau Toba, DI Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan. PT Bestprofit
Virus corona mewabah di beberapa penjuru dunia. Sampai dengan Selasa (25/2) virus telah membunuh 2.704 orang dan menginfeksi lebih dari 80 ribu orang.Tak hanya kesehatan, wabah virus corona juga menghantam sektor pariwisata RI, termasuk hotel dan restoran.Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama sebelumnya menaksir wabah virus corona berisiko merugikan sektor pariwisata RI hingga US$4 miliar atau sekitar Rp54,6 triliun jika terjadi selama setahun. PT Bestprofit Futures Sekitar US$2,8 miliar atau sekitar Rp38,2 triliun di antaranya berasal dari hilangnya pemasukan devisa wisatawan dari China. Sebagai catatan, rata-rata kunjungan turis China ke Indonesia mencapai 2 juta kunjungan per tahun dengan rata-rata pengeluaran US$1.400 per kunjungan.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah juga akan merealokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pariwisata senilai Rp147,7 miliar. Senilai Rp96,8 miliar diantaranya akan dikonversi menjadi hibah untuk 10 destinasi pariwisata unggulan RI.
Ia merinci 10 daerah yang akan membebaskan pajak hotel dan restoran serta realokasi DAK antara lain Danau Toba, DI Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan. PT Bestprofit
Virus corona mewabah di beberapa penjuru dunia. Sampai dengan Selasa (25/2) virus telah membunuh 2.704 orang dan menginfeksi lebih dari 80 ribu orang.Tak hanya kesehatan, wabah virus corona juga menghantam sektor pariwisata RI, termasuk hotel dan restoran.Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama sebelumnya menaksir wabah virus corona berisiko merugikan sektor pariwisata RI hingga US$4 miliar atau sekitar Rp54,6 triliun jika terjadi selama setahun. PT Bestprofit Futures Sekitar US$2,8 miliar atau sekitar Rp38,2 triliun di antaranya berasal dari hilangnya pemasukan devisa wisatawan dari China. Sebagai catatan, rata-rata kunjungan turis China ke Indonesia mencapai 2 juta kunjungan per tahun dengan rata-rata pengeluaran US$1.400 per kunjungan.
Kamis, 27 Februari 2020
Luhut Soal AS Anggap RI Negara Maju: Jangan Berburuk Sangka
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi membantah pencoretan status Indonesia dari daftar negara berkembang oleh (AS) merupakan strategi licik untuk menekan defisit neraca perdagangan dengan Indonesia. Best ProfitDia menyayangkan berbagai pihak yang menganggap langkah tersebut sebagai serangan terhadap Indonesia. Sebab, menurut dia, kebijakan itu sebetulnya diberikan kepada 26 negara di dunia."GSP itu ada deal (kesepakatan) sendiri. Jadi, kalau ada orang bilang ada strategi licik, itu tidak benar, jangan kita berburuk sangka," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Selasa (25/2). Bestprofit
Luhut menegaskan pencoretan dari negara berkembang tak berpengaruh dengan Generalized System of Preferences (GSP) Indonesia sebab pemerintah baru akan menyelesaikan detailnya dengan Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) pada 2 Maret mendatang.
Di kesempatan yang sama, Luhut menyebut pemerintah tengah berupaya meningkatkan kerja sama bilateral dengan AS melalui persetujuan perdagangan bebas terbatas (limited free trade agreement).
"Kami punya pemikiran meningkatkan (kerja sama) menjadi limited free trade agreement, belum sampai free trade agreement karena harus mencapai persetujuan dari kongres (AS), tapi target kita ke situ," ungkapnya pada Selasa (25/2). PT BestprofitSebelumnya, pencoretan Indonesia dari daftar negara berkembang AS dikhawatirkan berbagai pihak akan berpengaruh dengan pencabutan fasilitas pengurangan bea masuk GSP. GSP merupakan fasilitas insentif tarif preferensial umum atau fasilitas bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima yang diberikan oleh negara maju demi membantu ekonomi negara berkembang.Jika dihapuskan, ekspor Indonesia terancam berkurang daya saingnya karena terkena tarif lebih tinggi. Ujung-ujungnya, ekspor dapat tertekan dan memperlebar defisit neraca dagang. PT Bestprofit FuturesPada Januari 2020, neraca perdagangan Indonesia tercatat defisit US$864,2 miliar. Namun, dengan AS, neraca perdagangan RI surplus US$1,01 miliar.
Luhut menegaskan pencoretan dari negara berkembang tak berpengaruh dengan Generalized System of Preferences (GSP) Indonesia sebab pemerintah baru akan menyelesaikan detailnya dengan Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) pada 2 Maret mendatang.
Di kesempatan yang sama, Luhut menyebut pemerintah tengah berupaya meningkatkan kerja sama bilateral dengan AS melalui persetujuan perdagangan bebas terbatas (limited free trade agreement).
"Kami punya pemikiran meningkatkan (kerja sama) menjadi limited free trade agreement, belum sampai free trade agreement karena harus mencapai persetujuan dari kongres (AS), tapi target kita ke situ," ungkapnya pada Selasa (25/2). PT BestprofitSebelumnya, pencoretan Indonesia dari daftar negara berkembang AS dikhawatirkan berbagai pihak akan berpengaruh dengan pencabutan fasilitas pengurangan bea masuk GSP. GSP merupakan fasilitas insentif tarif preferensial umum atau fasilitas bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima yang diberikan oleh negara maju demi membantu ekonomi negara berkembang.Jika dihapuskan, ekspor Indonesia terancam berkurang daya saingnya karena terkena tarif lebih tinggi. Ujung-ujungnya, ekspor dapat tertekan dan memperlebar defisit neraca dagang. PT Bestprofit FuturesPada Januari 2020, neraca perdagangan Indonesia tercatat defisit US$864,2 miliar. Namun, dengan AS, neraca perdagangan RI surplus US$1,01 miliar.
Rabu, 26 Februari 2020
PUPR GelontoPUPR Gelontorkan Anggaran Rp8 T untuk Pembangunan Rumah
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp8,48 triliun untuk pembangunan perumahan pada 2020 ini. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa peruntukan. Best Profit
Pertama, sebesar Rp470 miliar untuk pembangunan 2.000 unit rumah khusus. Kedua, Rp3,14 triliun untuk pembangunan 4.864 rumah susun. Bestprofit
Ketiga, sebesar Rp200 miliar untuk pembangunan 22.500 unit prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
Keempat, Rp4,36 triliun untuk pembangunan 181.365 unit rumah swadaya yang terdiri dari peningkatan kualitas rumah masyarakat sebanyak 166 ribu unit dan pembangunan rumah baru masyarakat penerima bantuan bedah rumah sebanyak 15.365 unit. PT Bestprofit
Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan dukungan manajemen.
"Kami akan tetap mendorong pembangunan rumah secara tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara merata," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Jumat (21/2).
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati meminta pemerintah untuk terus mendorong kebijakan perumahan yang lebih berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Permintaan khususnya, ia sampaikan terkait pengadaan tanah dan lahan.
"Komisi V DPR RI akan mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang pro MBR. Dengan demikian, program Sejuta Rumah bisa dengan cepat terlaksana," kata Nurhayati.
Ketiga, sebesar Rp200 miliar untuk pembangunan 22.500 unit prasarana, sarana dan utilitas perumahan.
Keempat, Rp4,36 triliun untuk pembangunan 181.365 unit rumah swadaya yang terdiri dari peningkatan kualitas rumah masyarakat sebanyak 166 ribu unit dan pembangunan rumah baru masyarakat penerima bantuan bedah rumah sebanyak 15.365 unit. PT Bestprofit
Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan dukungan manajemen.
"Kami akan tetap mendorong pembangunan rumah secara tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara merata," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Jumat (21/2).
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati meminta pemerintah untuk terus mendorong kebijakan perumahan yang lebih berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Permintaan khususnya, ia sampaikan terkait pengadaan tanah dan lahan.
"Komisi V DPR RI akan mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang pro MBR. Dengan demikian, program Sejuta Rumah bisa dengan cepat terlaksana," kata Nurhayati.
Selasa, 25 Februari 2020
Jokowi Perintahkan Menperin Jaga Daya Saing Industri Garmen
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiiwang Kartasasmita untuk menjaga industri garmen di dalam negeri. Perintah diberikannya karena ia tak ingin industri garmen di dalam negeri kalah bersaing dengan Vietnam. Best Profit
Jokowi mengatakan industri garmen di dalam saat ini sudah mendapatkan dukungan ketersediaan bahan baku. Di Indonesia sekarang ini sudah ada perusahaan yang menggunakan teknologi bagus. Teknologi tersebut mampu mengubah serat kayu rayon menjadi kain. Bestprofit
Lihat juga: PANN, BUMN 'Sunyi' 7 Karyawan dengan Suntikan Modal Rp3,7 T
"Ini sebuah teknologi yang juga perlu diberikan apresiasi. Jangan berpikir yang namanya teknologi itu hanya ada di Eropa, teknologi hanya ada di Jerman, teknologi hanya ada di Skandinavia. Di Indonesia pun ada dan itu di Kabupaten Pelalawan, bukan di Jakarta, bukan di Jawa, tapi di Pelalawan, Riau. Ini yang banyak tidak diangkat," ujar Jokowi seperti dikutip dari website Sekretariat Kabinet, Jumat (21/2). PT Bestprofit
Selain menjaga industri garmen, Jokowi juga ingin investasi di dalam negeri bisa tetap di jaga. Menurutnya, investasi saat ini diperlukan. PT Bestprofit Futures
Pasalnya, kemampuan negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terbatas. Hitungannya, kontribusi yang diberikan negara melalui APBN dan APBD hanya sekitar 23 persennya saja.
Sementara itu, 77 persen lainnya dipengaruhi oleh peran swasta.
Lihat juga: PANN, BUMN 'Sunyi' 7 Karyawan dengan Suntikan Modal Rp3,7 T
"Ini sebuah teknologi yang juga perlu diberikan apresiasi. Jangan berpikir yang namanya teknologi itu hanya ada di Eropa, teknologi hanya ada di Jerman, teknologi hanya ada di Skandinavia. Di Indonesia pun ada dan itu di Kabupaten Pelalawan, bukan di Jakarta, bukan di Jawa, tapi di Pelalawan, Riau. Ini yang banyak tidak diangkat," ujar Jokowi seperti dikutip dari website Sekretariat Kabinet, Jumat (21/2). PT Bestprofit
Selain menjaga industri garmen, Jokowi juga ingin investasi di dalam negeri bisa tetap di jaga. Menurutnya, investasi saat ini diperlukan. PT Bestprofit Futures
Sementara itu, 77 persen lainnya dipengaruhi oleh peran swasta.
Senin, 24 Februari 2020
Bahlil Minta Jokowi Lindungi Kepala Dinas Perizinan di Daerah
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal () meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melindungi kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah menggunakan undang-undang (UU) . Best ProfitPasalnya, Bahlil menyebut banyak kepala dinas yang merasa takut atas ancaman kriminalisasi dari oknum-oknum tertentu yang disebutnya melakukan 'gerakan tanpa bola'."Mereka (para kepala datang) ini takut dikriminalisasi. Ini pak Kapolri, Jaksa Agung ini paling baik tapi, oknum-oknum di bawah ini 'gerakan tanpa bola' nya paling banyak sekali. Ini 'gerakan tanpa bola' luar biasa," kata Bahlil di Acara Peresmian Rakornas Investasi 2020, Jakarta, Kamis (20/2). Bestprofit
Bahlil mengaku dapat mengetahui oknum tersebut berdasarkan pengalamannya 16 tahun sebagai pengusaha.
Karenanya, ia menilai perlindungan untuk para kepala dinas dalam melakukan pemberian izin usaha diperlukan.
"Kalau boleh pak, lewat UU Omnibus Law kami mohon kiranya kepala dinas yang meneken semua izin dilindungi pak. Kalau persoalan administrasi, mohon jangan dipidanakan tapi kalau korupsi sikat saja pak," ujarnya. PT BestprofitTak hanya persoalan mengenai oknum, Bahlil juga menyinggung persoalan kurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari DMPTSP. Bahlil merasa DMPTSP seperti dianaktirikan oleh pemerintah. Menurutnya, DMPTSP memiliki tugas berat tetapi tidak mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK)."Kenapa anak tiri? Dinas lain, departemen lain ada DAK nya untuk Kabupaten Kota. DPMPTSP yang tugasnya berat, menyelesaikan investasi, mengurus izin itu enggak pernah ada DAK-nya," ucap Bahlil dengan nada bercanda.
Lebih lanjut, Bahlil juga mengeluhkan DMPTSP yang selalu dijadikan dinas di kelas tiga. Padahal, menurutnya mereka pantas untuk mendapat dinas kelas satu. Ia menyebut hal tersebut tidak sejalan dengan kebijakan dan arahan Jokowi dalam investasi. PT Bestprofit Futures
"76 persen pendapat negara, mohon dikoreksi ibu menkeu (Sri Mulyani), itu datangnya dari pajak, kalau enggak salah pajak badan. Motor penggeraknya adalah dinas PMPTSP. Ini juga keluhan mereka," pungkasnya.Sebelumnya, BKPM menargetkan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia mampu mencapai peringkat 53, atau minimal 60 pada 2020. Target tersebut masih di bawah harapan Jokowi yang menginginkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia naik ke posisi 40. Tahun lalu, Indonesia menempati peringkat 73 dalam laporan EoDB yang disusun oleh Bank Dunia.
Bahlil mengaku dapat mengetahui oknum tersebut berdasarkan pengalamannya 16 tahun sebagai pengusaha.
Karenanya, ia menilai perlindungan untuk para kepala dinas dalam melakukan pemberian izin usaha diperlukan.
"Kalau boleh pak, lewat UU Omnibus Law kami mohon kiranya kepala dinas yang meneken semua izin dilindungi pak. Kalau persoalan administrasi, mohon jangan dipidanakan tapi kalau korupsi sikat saja pak," ujarnya. PT BestprofitTak hanya persoalan mengenai oknum, Bahlil juga menyinggung persoalan kurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari DMPTSP. Bahlil merasa DMPTSP seperti dianaktirikan oleh pemerintah. Menurutnya, DMPTSP memiliki tugas berat tetapi tidak mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK)."Kenapa anak tiri? Dinas lain, departemen lain ada DAK nya untuk Kabupaten Kota. DPMPTSP yang tugasnya berat, menyelesaikan investasi, mengurus izin itu enggak pernah ada DAK-nya," ucap Bahlil dengan nada bercanda.
Lebih lanjut, Bahlil juga mengeluhkan DMPTSP yang selalu dijadikan dinas di kelas tiga. Padahal, menurutnya mereka pantas untuk mendapat dinas kelas satu. Ia menyebut hal tersebut tidak sejalan dengan kebijakan dan arahan Jokowi dalam investasi. PT Bestprofit Futures
"76 persen pendapat negara, mohon dikoreksi ibu menkeu (Sri Mulyani), itu datangnya dari pajak, kalau enggak salah pajak badan. Motor penggeraknya adalah dinas PMPTSP. Ini juga keluhan mereka," pungkasnya.Sebelumnya, BKPM menargetkan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia mampu mencapai peringkat 53, atau minimal 60 pada 2020. Target tersebut masih di bawah harapan Jokowi yang menginginkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia naik ke posisi 40. Tahun lalu, Indonesia menempati peringkat 73 dalam laporan EoDB yang disusun oleh Bank Dunia.
Jumat, 21 Februari 2020
Menperin Agus Desak Pembentukan Lembaga Pembiayaan Industri
Kementerian Perindustrian () mendesak pembentukan lembaga pembangunan untuk meningkatkan modal pelaku usaha. Hal itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Best Profit"Kami meyakini, dengan dibentuknya lembaga pembiayaan, bisa memberikan ruang bagi industri dalam negeri untuk masuk ke produk yang selama ini masih diimpor," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi dikutip Senin (17/2). Bestprofit
Dalam Pasal 48 (2) UU 3/2014, lembaga pembiayaan pembangunan industri berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri. Namun, hingga kini, pembentukan lembaga tersebut belum terealisasi.
Selain pembentukan lembaga pembiayaan industri, Agus juga meminta lembaga pembiayaan kredit untuk meningkatkan pagi kredit dan memperluas jenis produk manufaktur. PT Bestprofit
"Contohnya, kami akan berbicara dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), agar misalnya memperluas program hingga mencakup produk-produk komponen otomotif," ucapnya.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, lanjutnya, industri otomotif di dalam negeri perlu dipacu untuk mengisi pasar ekspor, khususnya ke Australia. Hal ini memanfaatkan peluang dari ratifikasi perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).Hingga 2024, Kemenperin menargetkan industri pengolahan nonmigas dapat tumbuh 8,3 persen. Peningkatan target diharapkan dapat mengerek kontribusi sektor manufaktur bagi perekonomian nasional hingga 18,9 persen.
PT Bestprofit Futures
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong peningkatan investasi dan ekspor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2019, investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya tumbuh 4,45 persen atau di bawah pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen."Kami akan meyakinkan para calon investor sektor industri agar mau masuk ke Indonesia, terutama untuk menghasilkan produk substitusi impor," kata Agus.
Selain pembentukan lembaga pembiayaan industri, Agus juga meminta lembaga pembiayaan kredit untuk meningkatkan pagi kredit dan memperluas jenis produk manufaktur. PT Bestprofit
"Contohnya, kami akan berbicara dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), agar misalnya memperluas program hingga mencakup produk-produk komponen otomotif," ucapnya.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, lanjutnya, industri otomotif di dalam negeri perlu dipacu untuk mengisi pasar ekspor, khususnya ke Australia. Hal ini memanfaatkan peluang dari ratifikasi perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).Hingga 2024, Kemenperin menargetkan industri pengolahan nonmigas dapat tumbuh 8,3 persen. Peningkatan target diharapkan dapat mengerek kontribusi sektor manufaktur bagi perekonomian nasional hingga 18,9 persen.
PT Bestprofit Futures
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong peningkatan investasi dan ekspor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2019, investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya tumbuh 4,45 persen atau di bawah pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen."Kami akan meyakinkan para calon investor sektor industri agar mau masuk ke Indonesia, terutama untuk menghasilkan produk substitusi impor," kata Agus.
Langganan:
Postingan (Atom)