Pemerintah Tambah Simpanan Rp49 Triliun di Perbankan

 Wakil Menteri BUMN I merangkap Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah menyiapkan total simpanan Rp79 triliun untuk ditempatkan di perbankan nasional. Best Profit

Sejauh ini, pemerintah baru 'menabung' Rp30 triliun di bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan yang masuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Berkaitan dengan penempatan dana, dari Rp79 triliun yang dianggarkan, Kementerian Keuangan sudah berikan Rp30 triliun ke bank-bank Himbara," ungkapnya dalam video conference, Jumat (7/8). Bestprofit

Bank-bank yang mendapatkan jatah dari pemerintah adalah PT BRI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BTN (Persero) Tbk, dan PT BNI (Persero) Tbk. PT Bestprofit

Budi bilang pemerintah masih memiliki anggaran Rp49 triliun untuk ditempatkan di perbankan. Kementerian Keuangan berencana menempatkan dana teresbut di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

"Sehingga penyaluran penempatan dana ini bisa lebih merata ke seluruh daerah di Indonesia," imbuhnya.

Selain itu, dana yang diberikan juga harus disalurkan sebagai kredit ke sektor riil sebanyak dua sampai tiga kali lipat dari total dana yang diberikan. Artinya, Himbara harus menyalurkan kredit sekitar Rp60 triliun-Rp90 triliun dari dana pemerintah.Pemerintah memiliki perjanjian dengan perbankan bahwa dana penempatan harus disalurkan ke sektor riil. Perbankan tak boleh menggunakan dana penempatan pemerintah untuk membeli surat berharga negara (SBN) dan valuta asing (valas). PT Bestprofit Futures

"Himbara sudah menyalurkan Rp35 triliun dari uang tersebut sebagai kredit dan ini sudah menjangkau 620.000 UMKM," ucap Budi.

"Kami mendapatkan dana Rp10 triliun, dalam satu bulan kami salurkan kredit sebesar Rp24,93 triliun dari dana tersebut ke 583 nasabah," ungkap Sunarso.Sebelumnya, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkap pihaknya telah menyalurkan kredit dari 'celengan pemerintah' senilai Rp24,93 triliun. Kredit itu diberikan kepada 583.517 nasabah.

Kemudian, Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar menyatakan perusahaan telah menyalurkan kredit dari penempatan dana pemerintah sebesar Rp16,2 triliun. Kredit diberikan kepada 27.854 nasabah. "Kami mendorong bahwa akselerasi penyaluran kredit ini tidak dilakukan dengan cara konvensional," pungkas Royke.

Kuota Kartu Prakerja 800 Ribu Orang, Prioritas Korban PHK

 Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja mengatakan kuota gelombang IV ditambah menjadi 800 ribu orang. Sebelumnya, kuota Kartu Prakerja gelombang I hingga III di kisaran 200 ribu hingga 300 ribu orang. Best Profit

Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja Rudy Salahudin mengatakan kuota tersebut juga ditetapkan untuk gelombang Kartu Prakerja selanjutnya. Bestprofit

"Kuota ini sudah ditetapkan sebesar 800 ribu per batch (gelombang) ke depannya akan tetap 800 ribu, kecuali ada keputusan lain yang ditetapkan oleh komite," ujarnya, dalam paparan virtual, Jumat (7/8).

Ia mengatakan jika kuota tersebut terpenuhi, maka target jumlah peserta Kartu Prakerja tahun ini sebanyak 5,6 juta orang bisa tercapai pada Oktober 2020. Gelombang IV sendiri akan dibuka besok, Sabtu (8/8) pukul 12.00 WIB. PT Bestprofit

Rudy menuturkan mulai gelombang IV dan seterusnya, pemerintah akan memprioritaskan peserta yang merupakan usulan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).  PT Bestprofit Futures   

Mereka yang masuk dalam usulan itu adalah para korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga karyawan yang dirumahkan akibat pandemi covid-19.

Ia mengungkapkan Kementerian Ketenagakerjaan telah mengantongi data valid sesuai kategori tersebut sebanyak 2,1 juta orang. "Data inilah yang nantinya akan kami prioritaskan dalam batch IV ke depan," ucapnya.

"Jadi, 80 persen dari jumlah kuota itu setiap minggunya lebih kami prioritaskan kepada mereka yang terdampak," imbuhnya.Porsinya, lanjut Rudy, sekitar 80 persen dari kuota yang ditetapkan. Itu berarti, prioritas peserta yang merupakan pekerja korban PHK dan dirumahkan sebanyak 640 ribu orang setiap gelombangnya.

Untuk diketahui, peserta kartu pekerja mendapatkan total manfaat senilai Rp3,5 juta. Terdiri dari, biaya pelatihan ditetapkan sebesar Rp1 juta per peserta.

Lalu, dana insentif sebesar Rp600 ribu per peserta per bulan selama empat bulan dan insentif survei sebesar Rp50 ribu per peserta per bulan selama tiga bulan.

Laba BTN Rontok 40 Persen Pada Semester I 2020

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTNmencatat

penurunan laba sebanyak 40 persen menjadi Rp768 miliar pada semester I 2020 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Rp1,3 triliun.  

Best Profit

Perolehan laba bank BUMN yang fokus pada pembiayaan perumahan itu memang sudah tergerus sejak awal tahun. Pada kuartal I 2020 lalu, laba BTN anjlok 36,79 persen menjadi Rp457 miliar. Bestprofit

Namun demikian, Direktur Utama Bank BTN Pahala Nugraha Mansury menuturkan laba bersih BTN masih di atas ekspektasi.     PT Bestprofit

"Kami optimistis, hingga akhir tahun nanti target laba BTN masih on-track, sejalan dengan peningkatan permintaan kredit pada Juni 2020," terang Pahala dikutip dari keterangan resminya, Senin (3/8).

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 9,4 persen year on year (yoy) atau senilai Rp7,91 triliun. Pertumbuhan ini masih lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai 23,4 persen. PT Bestprofit Futures

Selanjutnya, PT BRI (Persero) Tbk tercatat membukukan laba bersih senilai Rp8,17 triliun atau turun tipis 0,3 persen yoy. Pertumbuhan laba BRI berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun lalu yang mampu tumbuh 10,4 persen dengan membukukan laba Rp8,19 triliun.

Sepanjang Januari-Maret 2020 BNI mencatatkan laba bersih sebesar Rp4,24 triliun atau tumbuh 4,3 persen yoy. Sementara, pada kuartal I 2019, BNI mencetak laba sebesar Rp4,08 triliun atau tumbuh 11,5 persen.Terakhir, PT BNI (Persero) Tbk juga mencatat perlambatan pertumbuhan laba dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Matahari Rugi Rp358 Miliar pada Semester I 2020 karena Corona

PT Matahari Departement Store Tbk melaporkan penjualan kotor sebesar Rp3,9 triliun sepanjang semester I 2020. Penjualan tersebut turun 62,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. 

Best Profit

Emiten berkode saham LPPF tersebut membukukan pendapatan bersih sebesar Rp2,25 triliun atau turun 62,1 persen dari periode yang sama tahun lalu. Bestprofit

Akibat kinerjanya itu, perusahaan mencatat rugi bersih sebesar Rp358 miliar pada semester I 2020.

Dalam keterangan resminya, Senin (3/8), manajemen mengungkapkan virus corona telah berdampak pada operasional Matahari kuartal II 2020. PT Bestprofit

Perusahaan telah melakukan pengurangan biaya termasuk keringanan sewa yang berdampak pada penurunan 53,8 persen dalam pengurangan operasional kuartal II 2020.

Pandemi virus corona membuat Matahari menangguhkan beberapa rencana pembukaan toko baru. Sepanjang semester I, perusahaan membuka tiga toko baru dengan luas masing-masing sekitar 6.000-7.000 meter persegi. PT Bestprofit Futures

Pembukaan ini menggenapi gerai Matahari sebanyak 154 toko yang beroperasi di 76 kota.Satu toko beroperasi pada kuartal II 2020 di Palembang dan dua toko lainnya beroperasi pada Juli di Depok dan Tangerang.

CEO dan Wakil Presiden Direktur Matahari Terry O'Connor mengatakan sebelum pandemi, perusahaan memang sempat menutup gerai yang memiliki kinerja buruk.

"Sekarang, mengingat pandemi covid-19 yang sedang berlangsung serta upaya kami untuk merestrukturisasi bisnis, kami memutuskan untuk mempercepat penutupan toko-toko yang berkinerja buruk. Sampai saat ini, kami telah menutup enam toko format besar pada 2020," tulisnya.

Terry menambahkan selama penutupan sementara yang disebabkan oleh pandemi, penjualan online Matahari menjadi fokus operasional perusahaan.

Kewenangan Pengaturan ABK Dipindah dari KKP ke Kemenaker

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan rancangan Peraturan Pemerintah terkait perlindungan anak buah kapal atau ABK Indonesia telah selesai dibahas. Beleid tinggal menunggu persetujuan Presiden Jokowi. Best Profit

Dengan beleid tersebut nantinya aturan soal penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di laut yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan dipindahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Bestprofit

Nantinya, lanjut Ida, peraturan tersebut juga akan mengatur upah yang dibayarkan kepada ABK. Ia memastikan kementeriannya telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, KKP dan Kementerian Perhubungan untuk memberikan perlindungan kepada ABK. PT Bestprofit

"Perlindungan pemerintah terkait pekerja awak kapal perikanan dan armada sudah selesai dan tinggal ditandatangani oleh presiden," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (30/7).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menuturkan selama ini perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) terutama anak buah kapal (ABK) pelaut dan kapal ikan masih berantakan. PT Bestprofit Futures

Tak hanya aturan yang tumpang tindih, pengaturan tata kelola dan kewenangan dari mulai proses perekrutan hingga penempatan juga masih belum jelas.

Padahal pemerintah harusnya sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Perikanan sebagai amanat pasal 64 Undang-Undang No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Insyaallah dalam waktu dekat kami selesaikan. Pak Presiden menyetujui dalam bentuk PP. Pada 17 Agustus memaknai kemerdekaan, Satgas juga akan dibentuk ini untuk memerdekakan PMI kita dari jeratan yang saya sebut pemodal jahat dengan oknum tertentu dengan atribut kekuasaan yang terlibat bisnis kotor yang mengeksploitasi mereka selama ini," tuturnya.

Dirut Garuda Sindir Fadjroel: Jubir Kok Jarang Bicara

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra melempar sindiran kepada Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman karena dinilai mulai jarang bicara pada beberapa waktu terakhir. Padahal Fadjroel menduduki jabatan yang bertugas untuk berbicara ke publik mengenai kebijakan Presiden Jokowi. 

Best Profit

"Ini jubir kok jarang bicara, Om Fadjroel?" ujar Irfan saat melangsungkan obrolan santai dengan Fadjroel yang dipublikasikan melalui akun Instagram Garuda Indonesia pada Rabu (29/7) malam. Bestprofit

Selain itu, Irfan juga bertanya kepada Fadjroel mengenai penjelasannya tentang larangan mudik yang sempat dianggap salah. Bahkan, penjelasan Fadjroel sempat dikoreksi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. PT Bestprofit

Terkait hal ini Fadjroel mengaku tak sengaja mengurangi porsi bicara ke hadapan publik. Ia mengatakan jubir presiden sejatinya memang tidak selalu harus sering bicara ke publik karena tugas bicara ini hanya sepertiga dari tugas jubir."Waktu itu juga pernah dikoreksi Pak Mensesneg soal larangan mudik, itu bagaimana?" katanya. PT Bestprofit Futures

"Jubir itu frontliner-nya presiden, tapi itu hanya satu per tiga dari pekerjaan, lebih dari itu dua per tiganya adalah memastikan koneksi antar kementerian/lembaga yang ada semacam humasnya, nah kami menghubungi mereka semua termasuk jubir-jubirnya supaya menyampaikan arahan kebijakan pemerintah," jelasnya.

Sementara terkait kejadian koreksi penjelasan larangan mudik, Fadjroel mengaku penjelasannya saat itu memang didasari pada kebijakan yang berlaku saat itu. Menurutnya, saat itu pemerintah memang tidak melarang mudik, namun meminta masyarakat sebaiknya tidak mudik.

"Waktu itu bukan mengkoreksi, jadi memang saat awal terkait mudik lebaran itu pemerintah mengambil posisi PSBB, jadi tidak ada pelarangan, tapi belum ada keputusan mengenai dilarang atau tidak. Beliau (Mensesneg) bukan koreksi, hanya coba mendudukkan saja bahwa posisi pemerintah masih dalam posisi belum melarang tetapi tidak menganjurkan," terangnya.

Kemenkop UKM Gaet Facebook Pasarkan Produk Lewat Medsos

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menggandeng Facebook untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memasarkan produknya secara daring (online). Sejauh ini, mayoritas UMKM di Indonesia masih berjualan secara konvensional. 

Best Profit

"Dalam rangka percepatan transformasi digitalisasi UMKM, kami menggandeng kerja sama dengan berbagai pihak. Selain dengan teman-teman platform e-commerce, kami juga bekerja sama dengan Facebook Group," ungkap Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki dalam video conference, Rabu (29/7). Bestprofit

Ia menyatakan Facebook Group sendiri terdiri dari beberapa media sosial, yakni Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Teten bilang beberapa pelaku UMKM yang kesulitan berjualan di marketplace bisa merambah ke media sosial.

Kerja sama ini, sambung Teten,  merupakan upaya Kemenkop UKM untuk mencapai target yang sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar ada tambahan 10 juta pelaku UMKM yang menjual produknya secara online."Ada UMKM yang tidak bisa langsung jualan di marketplace, tapi bisa lewat media sosial. Ini juga bagian dari proses menuju digital market," kata Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari mengatakan pihaknya akan melakukan pelatihan kepada sekitar 15 ribu pelaku UMKM untuk memasarkan produknya di media sosial. PT Bestprofit

Namun, jumlahnya akan bergerak dinamis sesuai situasi di lapangan. "Kami bicarakan akan melatih (pelaku UMKM) angkanya 15 ribuan, tapi itu minimal. Kami berharap bisa meningkatkan angka tersebut," terang Ruben.

"Tujuan kami kerja sama dengan pemerintah untuk membantu UMKM ini cepat pulih. Ini fokus kami juga untuk 6 bulan sampai 1 tahun ke depan," jelas dia.Sejauh ini, Facebook Group menyebut telah melakukan pelatihan kepada 85 pelaku UMKM. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kemampuan UMKM dan bisa bersaing di dunia internasional. PT Bestprofit Futures

Ruben bilang pelatihannya sendiri dilakukan secara virtual. Sebab, terdapat sejumlah tantangan dalam melakukan pelatihan secara langsung atau tatap muka.

Diketahui, pemerintah terus mendorong UMKM untuk bangkit di tengah pandemi virus corona. Pasalnya, hampir seluruh pelaku UMKM terkena dampak dari dari wabah tersebut."Ada tantangan menjalankan (pelatihan) tatap muka. Kami akan menjalankannya secara virtual," jelas Ruben.

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp123,46 triliun untuk UMKM yang terdampak pandemi virus corona. Secara keseluruhan, pemerintah meny