Pemerintah Akan Bayar DP Vaksin Corona Rp3,3 T Tahun Ini

 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan membayar uang muka (down payment/DP) untuk kebutuhan produksi vaksin virus corona atau covid-19 sebesar Rp3,3 triliun pada tahun ini. Best Profit

"Terkait dengan vaksin sudah tersedia dana untuk down payment pada tahun ini sebesar Rp3,3 triliun dan seluruh dana yang disiapkan adalah Rp37 triliun untuk program multiyears," kata Airlangga saat konferensi pers virtual di kantornya, Jumat (4/9). Bestprofit

Jumlah uang muka ini turun dari yang sebelumnya pernah diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebesar Rp3,8 triliun. PT Bestprofit

Uang muka pengadaan vaksin akan diberikan ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bersama Gavi (aliansi vaksin) dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI) melalui skema pembiayaan sukarela kepada COVAX Advance Market Commitment (AMC). PT Bestprofit Futures

Lebih lanjut, Airlangga menekankan pemerintah sangat fokus untuk segera menghadirkan vaksin covid-19 di Indonesia guna meredam penyebaran virus yang semakin meningkat setiap harinya. Hal ini terlihat dari rekor kasus harian yang sudah tembus kisaran 3.600 kasus positif per hari.

Saat ini, setidaknya ada 187.537 kasus positif virus corona di Indonesia. Dari jumlah itu, sekitar 134.181 orang sembuh dan 7.832 orang meninggal dunia.

"Tapi recovery rate Indonesia 71,7, ini lebih tinggi dari global dan kasus fatality rate42 persen," jelasnya.

Pemerintah sendiri menargetkan vaksin bisa mulai didistribusikan mulai 2021. Dengan begitu, hal ini akan membantu pemulihan ekonomi nasional akibat peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Ruangguru Buka Suara Soal Mundur dari Platform Kartu Prakerja

  

Ruangguru 

buka suara soal keputusan mereka mundur dari kerja  sama sebagai platform digital program Kartu Prakerja. Head of Corporate Communications Ruangguru Anggini Setiawan menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil semenjak dibukanya pendaftaran peserta Kartu Prakerja gelombang IV. 

Best Profit

Alasannya, mereka ingin fokus menjadi lembaga pelatihan.

"Semenjak dibukanya gelombang IV Program Kartu Prakerja, Skill Academy by Ruangguru telah beralih fokus hanya sebagai lembaga pelatihan dalam Kartu Prakerja," ucapnya Bestprofit

Anggini juga menyebut bahwa seluruh pendapatan yang selama ini diterima dari program Kartu Prakerja disumbangkan untuk penanganan covid-19 pada Agustus lalu.Meski mundur, ia mengatakan para peserta Kartu Prakerja masih dapat mengakses kelas-kelas pelatihan Skill Academy pada mitra resmi platform digital Kartu Prakerja. PT Bestprofit

"Ruangguru juga telah mengumumkan akan menyumbangkan seluruh pemasukan kami sebagai mitra resmi platform digital Program Kartu Prakerja, selama gelombang I-III kepada negara untuk membantu penanganan covid-19," pungkasnya. PT Bestprofit Futures

Diketahui, Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja menyatakan Ruangguru mundur dari kerja sama di program Kartu Prakerja sebagai salah satu platform digital.

Saat ini, Ruangguru hanya menjadi lembaga pelatihan yang materi online-nya tetap dapat diakses oleh peserta Kartu Prakerja.

Hal ini diungkap langsung oleh Head of Communication PMO Kartu Prakerja Louisa Tuhatu saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com. Sayangnya, Louisa enggan mengungkap alasan dibalik mundurnya Ruangguru sebagai salah satu mitra platform digital Kartu Prakerja.

"Saya hanya bisa mengkonfirmasi bahwa Ruangguru sudah tidak lagi terdaftar sebagai platform digital di Kartu Prakerja. Tetapi apa alasannya harus ditanyakan langsung kepada Ruangguru," ungkap Louisa.

Tarif Meterai Rp10 Ribu Berlaku Mulai 1 Januari 2021

 Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bea meteraidengan nominal Rp3.000 dan Rp6.000 per lembar digabung menjadi satu tarif, yaitu Rp10 ribu per lembar. Tarif meterai baru ini akan berlaku mulai 1 Januari 2021. Best Profit

Kebijakan ini tertuang dalam RUU Bea Meterai yang baru selesai dibahas dengan Panja DPR. "UU ini akan berlaku mulai 1 Januari 2021. Jadi, tidak berlaku secara langsung pada saat diundangkan," tutur Ani, sapaan akrabnya, dilansir Antara, Kamis (3/9). Bestprofit

Bersamaan dengan kebijakan tarif baru meterai, pemerintah akan memberlakukan beberapa ketentuan baru. Pertama, biaya dokumen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bawah Rp5 juta tidak perlu menggunakan meterai untuk mengesahkan persetujuan.

"Ini adalah salah satu bentuk pemihakan. Ini kenaikan dari yang tadinya dokumen di atas Rp1 juta harus berbiaya meterai," katanya. PT Bestprofit

Kedua, penggunaan bea meterai akan tetap dibutuhkan untuk dokumen kertas maupun digital. Hal ini tertuang dalam Pasal 32 di RUU tersebut.

"Ini sesuai dengan perubahan zaman, sehingga kami berharap dengan UU ini kami bisa memberikan kesamaan perlakuan untuk dokumen kertas dan nonkertas," ujar Ani.

Berbagai perubahan di RUU Bea Meterai yang belum pernah direvisi selama 34 tahun terakhir dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi dokumen elektronik untuk menggunakan meterai elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi. PT Bestprofit Futures

Ketiga, pemerintah membebaskan ketentuan penggunaan bea meterai untuk penanganan bencana alam dan kegiatan bersifat keagamaan dan sosial. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mendukung perjanjian internasional."Untuk saat terutang dan subjek bea meterai secara terperinci per jenis dokumen dan penyempurnaan administrasi pemungutan bea meterai ini juga diharapkan memberikan kepastian hukum," jelasnya.

Keempat, pemerintah menyiapkan sanksi administratif dan pidana untuk tindakan ketidakpatuhan pemenuhan pembayaran bea meterai. Sanksi untuk meminimalkan sekaligus mencegah tindak pidana di bidang perpajakan.

"Juga dilakukan penyempurnaan termasuk mengenai pengedaran, penjualan, pemakaian meterai palsu serta bekas pakai," terang dia.

RI-Jepang Gunakan Mata Uang Lokal untuk Perdagangan Bilateral

 Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan Jepangmulai mengimplementasikan kerangka kerja untuk mendorong penggunaan mata uang lokal, yakni yen dan rupiah, dalam penyelesaian transaksi perdaganganbilateral dan investasi langsung antara RI dengan Jepang. Best Profit

Kerangka kerja ini disusun berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh BI dan Kementerian Keuangan Jepang pada 5 Desember 2019 lalu. Bestprofit

Dalam keterangan resminya, bank sentral mengatakan inisiatif ini adalah upaya mendorong penggunaan mata uang lokal secara lebih luas dalam transaksi perdagangan dan investasi langsung di antara kedua negara. PT Bestprofit

"ImplementasiPT Bestprofit kerangka kerja ini menjadi tonggak sejarah penting dalam upaya penguatan kerja sama keuangan antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Jepang," tulis BI dikutip, Senin (31/8).

Lebih lanjut, kerangka kerja tersebut meliputi, mendorong penggunaan kuotasi langsung (direct quotation) dalam transaksi antara mata uang rupiah dan yen.

Lalu, relaksasi regulasi tertentu untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian perdagangan dan investasi langsung antara Indonesia dan Jepang.

Kemudian, guna mendukung operasionalisasi kerangka kerja ini, BI dan Kementerian Keuangan Jepang telah menunjuk beberapa bank di negara masing-masing untuk berperan sebagai Appointed Cross Currency Dealer (ACCD). PT Bestprofit Futures

Di Indonesia, terdapat tujuh bank yang ditunjuk meliputi MUFG Bank, Ltd, cabang Jakarta, PT Bank BTPN, Tbk, PT  Bank Central Asia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Mizuho Indonesia, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Bank-bank tersebut telah memenuhi syarat dan memiliki kemampuan untuk memfasilitasi transaksi antara rupiah dan yen.

 
Sementara itu, bank-bank di Jepang yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Jepang sebagai ACCD adalah Mizuho Bank, Ltd, MUFG Bank, Ltd, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Tokyo, Resona Bank, Ltd, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Kemenkeu Catat Realisasi Pemulihan Ekonomi Capai Rp192,53 T

  

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp192,53 triliun hingga Agustus 2020. Capaian ini berkisar 27,7 persen dari pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun. 

Best Profit

"Realisasi 27,7 persen dari pagu. Ini menunjukkan langkah kita harus kerja sama terus untuk memastikan kecepatan, akurat, dan akuntabel," tutur Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Adi Budiarso, Senin (31/8). Bestprofit

Ia merinci realisasi anggaran kesehatan sebesar Rp12,3 triliun dari total anggaran Rp87,55 triliun. Kemudian, perlindungan sosial mencapai Rp101,06 triliun dari pagu anggaran Rp203,9 triliun. PT Bestprofit

Kemudian, realisasi pos sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mencapai Rp14,91 triliun dari pagu anggaran Rp106,11 triliun.

Lalu, realisasi insentif usaha mencapai Rp17,23 triliun dari pagu anggaran Rp120,61 triliun.

Selanjutnya, realisasi untuk UMKM mencapai Rp47,03 triliun dari pagu anggaran Rp123,46 triliun dan pembiayaan korporasi masih belum terealisasi dengan pagu mencapai Rp53,57 triliun. PT Bestprofit Futures

Adapun, upaya percepatan realisasi PEN di antaranya perpanjangan berbagai program hingga Desember 2020, mempercepat proses usulan baru berbagai klaster, mendesain ulang program agar lebih efektif dan mempercepat proses birokrasi program.Sementara itu, dari total pagu anggaran mencapai Rp695,2 triliun, di antaranya Rp393,84 triliun sudah masuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), tanpa DIPA mencapai Rp156 triliun (insentif perpajakan), dan belum masuk DIPA Rp145,34 triliun.

Bandara Kulon Progo Layani 3,56 Juta Penumpang dalam 6 Bulan

 PT Angkasa Pura I mengatakan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah melayani 3,56 juta penumpang sejak beroperasi penuh pada 29 Maret hingga 24 Agustus. Dalam periode enam bulan tersebut, Bandara Kulon Progo telah melayani 4.193 penerbangan. Best Profit

Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi mengatakan penerbangan tersebut terdiri dari 2.185 penerbangan dengan total 325 ribu penumpang keluar DIY. Sedangkan, jumlah pesawat yang mendarat sebanyak 20.336 penerbangan dengan 3,03 juta penumpang. Bestprofit

"Meski masa pandemi, jumlah pengguna Bandara Internasional Yogyakarta cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari jumlah penumpang pada Agustus ini sebanyak 94 ribu," jelas Fahmi dikutip dari Antara, Jumat (28/8).

Bandara Kulon Progo telah disinggahi sejumlah pesawat domestik maupun internasional. Maskapai yang melayani penerbangan domestik meliputi Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, Batik Air, Air Asia Indonesia, dan Sriwijaya Air. Kemudian pesawat yang melayani penerbangan internasional, yakni SilkAir dan AirAsia dengan tujuan Singapura dan Kuala Lumpur. PT Bestprofit

Selain itu, Bandara Kulon Progo dapat didarati pesawat besar jenis Boeing 777 dan Airbus. Jadi, penerbangan luar negeri bisa langsung mendarat tanpa harus transit di Bandara Soekarno-Hatta atau Bandara Ngurah Rai, Denpasar. PT Bestprofit Futures

Faik juga memaparkan dampak positif pembangunan Bandara Kulon Progo kepada ekonomi daerah. Kehadiran bandara ini mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi Kulon Progo dan Yogyakarta signifikan.

Pada 2018, pertumbuhan ekonomi Kulon Progo hanya berkisar 5,2 persen. Namun, pada Juni 2019, pertumbuhan ekonomi langsung melesat ke 10,84 persen setelah bandara beroperasi.

Selain itu, lanjutnya, kehadiran bandara mampu mendukung pengembangan pariwisata dan potensi daerah lain. Pasalnya, posisi bandara sendiri sangat strategis, yaitu berada di tengah Pulau Jawa."Pada masa pandemi covid-19, keberadaan bandara mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo ke arah positif," katanya.

Tak hanya itu, Angkasa Pura I juga menyediakan area tenant untuk UMKM seluas 1.500 meter persegi di dalam terminal yang mampu menampung 300 UMKM. Di luar terminal, AP I juga menyiapkan area seluas 880 meter persegi pada Gedung Penghubung yang dapat mengakomodir 170 UMKM.

"Ini merupakan komitmen kami untuk terus membangkitkan produk UMKM agar mampu bersaing dengan produk-produk internasional khususnya di Bandara Internasional Yogyakarta," jelasnya.

Sri Mulyani Kenakan Bea Masuk Impor Keramik India dan Vietnam

 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi mengenakan pungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap keramikimpor dari India dan Vietnam. Pungutan bea masuk berlaku mulai 1 September 2020 atau tujuh hari sejak aturan diundangkan pada 24 Agustus lalu. Best Profit

Ketentuan pengenaan bea masuk tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.010/2018 tentang pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Terhadap Impor Produk Ubin Keramik. Beleid itu diteken bendahara negara sejak 19 Agustus 2020. Bestprofit

Pungutan bea masuk yang akan diberlakukan sebesar 23 persen pada tahun pertama. Lalu, 21 persen dan 19 persen pada tahun kedua dan ketiga dengan periode pengenaan hingga Oktober 2021.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan pemerintah Indonesia akan memungut bea masuk dari kedua negara karena volume impor keramik justru meningkat cukup tinggi sejak India dan Vietnam tidak masuk dalam daftar BMTP. Peningkatan impor terjadi setelah pemerintah mengeluarkan kedua negara dari daftar BMTP beberapa waktu lalu. PT Bestprofit

"Berdasarkan evaluasi Kementerian Perdagangan pada Desember 2019, impor ubin keramik dari India dan Vietnam pada periode 2018-2019 melonjak masing-masing sebesar 22,72 persen dan 6,58 persen," ujar Febrio dalam keterangan resmi, Jumat (28/8). PT Bestprofit Futures

Padahal, sambungnya, pemerintah ingin kebutuhan keramik di dalam negeri lebih banyak dipenuhi oleh industri di dalam negeri ketimbang negara lain. Tujuannya, agar industri nasional bisa lebih berkembang dan memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

Pasalnya, ketentuan WTO dalam Perjanjian Pengamanan (Agreement on Safeguards) menyatakan pengenaan bea masuk boleh dilakukan kepada negara dengan pangsa impor di atas 3 persen. Sementara India dan Vietnam pun sudah melebihi ketentuan tersebut.Untuk itu, pemerintah mengeluarkan India dan Vietnam dari daftar BMTP serta akan memungut bea masuk atas impor keramik dari kedua negara. Febrio menjelaskan pengenaan bea masuk dipastikan tidak melanggar ketentuan perdagangan internasional yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

"Dengan diberlakukannya PMK perubahan ini, pemerintah berkomitmen untuk mendukung industri dalam negeri, khususnya industri ubin keramik, untuk dapat kembali bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri," katanya.