Mendag: RCEP Terbuka untuk India Bila Ingin Kembali Bergabung

 Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengungkap hasil perjanjian perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sepakat untuk tetap membuka pintu bagi India bila ingin kembali bergabung dalam perjanjian yang sudah disepakati mulai hari ini, Minggu (15/11).  Best Profit

Hal ini disampaikan Agus usai menyelesaikan proses penandatanganan perjanjian dagang RCEP yang dilakukan para menteri perdagangan dan menteri-menteri yang mewakili pada hari ini. Penandatanganan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bestprofit

"Para pimpinan negara lain sepakat bahwa RCEP akan tetap terbuka bagi India bila sudah siap bergabung kembali sebagai origin negotiating third party," ungkap Agus saat konferensi pers virtual bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (15/11). PT Bestprofit

Agus mengatakan para negara anggota RCEP yang terdiri dari negara di kawasan Asia Tenggara dan lima negara lain, yaitu China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru, menghargai sikap India yang menarik diri dari perundingan pada 2019 lalu.

"Khusus mengenai India, pada KTT RCEP ketiga tahun lalu di Bangkok, India menarik diri dari proses perundingan RCEP," imbuhnya. PT Bestprofit Futures

Penarikan diri itu dilakukan India di tengah dinamika perekonomian domestik yang sedang dihadapi negara di kawasan Asia Selatan itu.     Lowongan Kerja

"Kita semua memahami tantangan ekonomi domestik yang sedang dihadapi India, sehingga belum berada pada posisi untuk kembali ke meja perundingan," katanya.

India diperkirakan jatuh ke jurang resesi pada kuartal III dengan proyeksi ekonomi minus 10,4 persen. Padahal, ekonomi India masih positif 3,1 persen pada kuartal I 2020.Sementara saat ini, India menjadi salah satu negara yang paling terpukul dari sisi ekonomi akibat tekanan pandemi virus corona atau Covid-19. Tercatat, ekonomi Negeri Bollywood terkontraksi 23,9 persen pada kuartal II 2020.

Ekonom Beberkan Porsi APBN Buat EBT Masih Kecil

 Ekonom Universitas Indonesia dan Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menilai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk aktivitas Pembangunan Rendah Karbon (LCD) selama 2018-2020 masih minim. Hal itu menjadi indikasi rendahnya semangat transformasi hijau pemerintah ke energi baru terbarukan (EBT) Best Profit

Ia merinci, alokasi LCD pada 2018 sebesar Rp34,5 triliun atau 1,6 persen dari APBN. Selang setahun, alokasinya mengecil menjadi Rp23,8 triliun atau setara 1,4 persen dari APBN. Bestprofit

Lalu, tahun ini, lagi-lagi terjadi penurunan tipis menjadi Rp23,4 triliun atau 0,9 persen dari proporsi APBN.

"Transformasi sektor energi yang vital untuk mencapai target 23 persen EBT di bauran energi mendapat porsi lebih kecil dan masih belum didukung feed-in-tarif yang sesuai dengan karakteristik EBT," ujar Berly pada diskusi daring Greenpeace pada Jumat, (13/11). PT Bestprofit

Ia juga menyoroti tingginya ketergantungan pemakaian batu bara sebagai sumber energi Indonesia. Hal ini tercermin dari porsi batu bara dalam bauran energi primer pembangkit listrik yang mencapai 62,2 persen pada 2019.

Bahkan, mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2020-2024, produksi batu bara akan terus meningkat. PT Bestprofit Futures

Karena ketergantungan tersebut, RI didapuk oleh Greenpeace sebagai negara dengan nilai terendah dalam soal mengembangkan energi baru terbarukan (EBT).

Ia mencontohkan negara tetangga seperti Vietnam yang dalam setahun berhasil meningkatkan kapasitas penggunaan solar hingga 20 kali lipat. Sementara, Thailand dalam setahun terakhir juga mencatatkan penggunaan bahan bakar solar sebesar 4 kali lipat dalam energi baurannya."Proporsi (penggunaan) batu bara di Indonesia paling tinggi di antara negara-negara di ASEAN. Padahal, yang lain bisa merubah meningkatkan dengan cukup cepat," katanya.

Di kesempatan sama, Staf Khusus Presiden Bidan Ekonomi Arif Budimanta menyanggah pandangan kalau pemerintah anti go green. Menurut dia, komitmen mendukung pemanfaatan EBT tertuang dalam regulasi negara.

Regulasi yang dimaksudnya yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Selain itu, komitmen juga tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.Arif menyebut dalam beleid terkait tertuang 17 tujuan pencapaian ekonomi, sosial, dan ekologi dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.

Tak cuma diterjemahkan dalam regulasi, ia mengatakan secara konkret pemerintah RI dalam RAPBN 2021 menganggarkan Rp16,73 triliun untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup.

"Menjadi komitmen pemerintah, kalau dikatakan APBN tidak pro green, dari pandangan kami APBN juga pro green, pro terhadap ekologi," pungkasnya.

PUPR Kebut Borobudur Jadi Destinasi Wisata Prioritas di 2021

 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku akan mempercepat revitalisasi kawasan Borobudur sebagai destinasi wisata super prioritas. Ditargetkan, selesai pada pertengahan 2021 mendatang. Best Profit

Target penataan kawasan Borobudur bersamaan dengan 4 destinasi wisata prioritas lainnya, yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo, dan Kupang di Nusa Tenggara Timur. Bestprofit

"Kawasan  Borobudur ini masuk sebagai kawasan yang diprioritaskan sebagai destinasi wisata prioritas dalam 2020," ucapnya di kawasan Borobudur, Jumat (13/11).

Basuki tak memungkiri ada keterlambatan dalam lelang proyek penataan tersebut. Namun, dalam dua bulan terakhir proyek terkait telah dikebut. Ia juga mengungkap bahwa desain kawasan sekitar candi diarahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. PT Bestprofit

"Ini disentuh desainnya langsung oleh Pak Presiden untuk diperlebar. Jadi melihat Borobudur lebih jelas. Ini sudah kontrak, saya mohon bapak kepala Balai Borobudur karena baru kali ini ditugasi heritage impact resissment," ungkapnya PT Bestprofit Futures

Sementara di luar kawasan candi, B asuki menuturkan penataan kawasan akan melingkupi pelebaran jalan dan trotoar hingga renovasi home stay yang dikelola warga.

Hal ini dilakukan agar warga di desa-desa kawasan Borobudur tak hanya jadi penonton melainkan juga pelaku pariwisata. Lowongan Kerja

Pemerintah juga akan menyiapkan fasilitas sanitasi air bersih yang lebih layak serta menjaga kebersihan kawasan wisata tersebut. "Orang nggak ingin di hotel yang mahal, mungkin di homestay. Masyaarakat nggak jadi penonton. Masyarakat dapat manfaat dari kunjungan wisata. Banyak sekali. Ada 763 mungkin home stay yang diperbaiki," tuturnya.

"Jadi semua fasilitas untuk wisata. Jadi wisatawan, sama yang domestik bisa merasakan mereka nyaman ke Borobudur," imbuhnya.

Selain itu pemerintah juga tengah menyiapkan akses jalan tol ke arah kawasan Borobudur yakni Tol Joglo Semar atau Solo-Yogyakarta dan Yogyakarta-Bawen Semarang. Dengan demikian akses dari kota-kota besar di sekitar Magelang akan lebih mudah.

"Joglo-Semar akan jadi kawasan yang sudah terhubungkan satu sama lain," tandasnya.

BPJS Ketenagakerjaan Banjir Aduan Selama Pandemi Corona

  

BPJS Ketenagakerjaan mencatat lonjakan pengaduan selama pandemi virus corona. Tercatat, jumlah aduan mencapai 15 ribu per hari,baik dari layanan fisik maupun daring. 

Best Profit

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Krishna Syarif mengaku selama 43 tahun berdirinya lembaga jaminan sosial itu, baru tahun ini ia melihat keterlibatan tinggi dari masyarakat. Bestprofit

Pasalnya, menurut Khrisna, biasanya yang berhubungan langsung dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah divisi sumber daya manusia (HRD) perusahaan, bukan pekerja langsung.

"Setahun terakhir, gara-gara pandemi kami enggak pernah menyangka jumlah pelayanan meningkat tajam sehari bisa sampai 15 ribu (pengaduan)," katanya dalam webinar bertajuk Menciptakan Pengalaman Pelanggan yang Ekselen di Era Digital, Selasa (10/11). PT Bestprofit

Ia mengungkapkan rata-rata setiap kantor cabang menerima sekitar 150-200 pengaduan per hari. Pasalnya, pengaduan fisik (onsite) masih digandrungi oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dari persentasenya, sekitar 44,2 persen pelayanan masih berlangsung di kantor cabang. Sementara, untuk pelayanan daring sebesar 55,8 persen. PT Bestprofit Futures

Selanjutnya, untuk aduan telepon ke call cent er 175, rata-rata telepon masuk per bulan sejumlah 80 ribu.

Mayoritas pengaduan, lanjut dia, adalah permintaan informasi atau 52 persen dari total jumlah komunikasi masuk. Diikuti oleh pengaduan pelayanan sebesar 46 persen, lalu kritik dan saran.

Dampak Joe Biden Menang Bagi Ekonomi RI

  

Joe Biden-Kamala Harris berhasil memenangkan pemilihan presiden (pilpres) AS 2020. Mereka mengalahkan pasangan Donald Trump-Mike Pence. 

Best Profit

Lantas, bagaimana dampak kemenangan Biden terhadap ekonomi Indonesia?

Ekonom Senior Faisal Basri berpendapat Indonesia tidak akan lebih diuntungkan dengan kemenangan Biden. Pasalnya, Biden memiliki kebijakan fiskal yang berlawanan dengan Trump. Bestprofit

Menurut Faisal, Partai Demokrat yang mengusung Biden memiliki persyaratan yang lebih ruwet dalam bisnis bilateral. Partai itu selalu memasukkan isu kemanusiaan (human rights) dan energi baru terbarukan.

Hal ini berbanding terbalik dengan Trump yang tak terlalu peduli dengan isu kemanusiaan dan energi baru terbarukan. Trump biasanya lebih mementingkan keuntungan bisnis semata. PT Bestprofit

"Saya tidak suka jawabannya kalau Trump (menang) lebih menguntungkan untuk Indonesia. Partai Republik (partai pengusung Trump) kerjanya stimulus, cetak uang sehingga dolar AS merosot dan rupiah menguat tanpa usaha," kata Faisal dalam diskusi online beberapa waktu lalu, dikutip Senin (9/11). PT Bestprofit Futures

Selain itu, Faisal menyatakan Partai Demokrat terlalu hati-hati dalam menahan defisit fiskal. Ini juga akan merugikan RI.

Dalam pembiayaannya, Biden akan menaikkan pajak orang kaya. Hal itu akan berdampak positif bagi perekonomian AS.Sebab, AS berpotensi lebih sedikit memberikan stimulus dan cetak uang. Dengan demikian, dolar AS akan menguat dan rupiah merosot.

Sementara, selama empat tahun terakhir Trump menjabat, pemerintah AS lebih banyak mengucurkan beragam stimulus kepada dunia usaha untuk memastikan bisnis-bisnis raksasa dapat bertahan.

Di sisi lain, Direktur Riset Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia Pieter Abdullah menilai kemenangan Biden akan mengurangi ketidakpastian ekonomi global yang terjadi selama Trump memimpin. Dengan demikian, hal ini akan membawa keuntungan bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Diketahui, hubungan dagang AS dan China memanas sejak 2018 lalu. Perang dagang antara kedua negara dimulai pada 8 Maret 2018 karena Trump melakukan proteksionisme dagang dengan mengenakan tarif 25 persen pada impor baja dan 10 persen pada aluminium dari sejumlah negara, termasuk China.Selain itu, perang dagang antara AS dan China juga bisa diperbaiki di bawah pemerintahan Biden. Walhasil, sektor perdagangan global diprediksi semakin positif ke depannya.

Beruntung, perang dagang mereda pada Januari 2020 dengan penandatanganan kesepakatan damai fase I. Namun, pembahasan mengenai hubungan dagang AS dan China belum berlanjut karena kasus pandemi covid-19.

Bitcoin Senilai Rp15 T Disita, Diduga Curian dari Silk Road

 Agen federal (FBI) menyita lebih dari US$1 miliar bitcoin setara Rp15 triliun yang terhubung dalam situs laman resmi Silk Road. Ini merupakan penyitaan cryptocurrency terbesar yang pernah dilakukan Departemen Kehakiman. Best Profit

Menguti CNN.com, Senin (9/11), Departemen Kehakiman mengatakan bergerak untuk menyita 69.370 bitcoin dengan nilai masing-masingnya lebih dari US$15 ribu untuk diserahkan ke pemerintah. Bitcoin, dulunya milik pendiri Silk Road, Ross Ulbricht, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 2015 lalu. Bestprofit

Bitcoin adalah satu-satunya mata uang yang diizinkan di Silk Road. Pihak berwenang setempat menyatakan bitcoin digunakan untuk transaksi kriminal, termasuk penjualan obat-obatan dan senjata hingga pencucian uang. PT Bestprofit

Kemudian, FBI menutup Silk Road pada Oktober 2013 lalu dan menangkap Ulbricht. Agen federal itu menyatakan Ulbricht bersalah pada Februari 2015 dengan berbagai tuduhan, termasuk pencucian uang, perdagangan narkoba, dan peretasan komputer. PT Bestprofit Futures

"Silk Road adalah pasar kriminal online paling terkenal pada masanya. Penuntutan yang berhasil terhadap pendiri Silk Road pada 2015 itu meninggalkan pertanyaan miliaran dolar, ke mana perginya uang itu. Setidaknya sebagian US$1 miliar dari hasil kriminal ini sekarang menjadi milik AS," papar Pengacara AS David Anderson. Lowongan Kerja

Pengajuan kasus hukum tersebut menyatakan bahwa bitcoin yang disita telah dicuri dari Silk Road pada 2013 oleh seorang peretas yang diidentifikasi sebagai 'individu x' dalam dokumen pengadilan.

Namun, nilainya melonjak sejak saat itu menjadi hampir US$1 miliar. Pengajuan hukum itu mengatakan Ulbricht tahu identitas dari 'individu x' dan mengancam 'individu x' untuk menuntut pengembalian cryptocurrency setelah uang itu dicuri.Bitcoin yang dicuri bernilai sekitar US$14 juta pada saat itu atau sedikit lebih dari US$200 untuk setiap bitcoin.

Dalam hal ini, 'individu x' tidak mengembalikan cryptocurrency. Namun, ia menyimpannya dan tidak membelanjakannya dan akhirnya menyetujui penyitaan pada Selasa lalu.

Ekonom Kritik Badan Riset dan Inovasi Pemda dalam UU Ciptaker

 Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengkritisi keputusan pemerintah pusat yang meminta pemerintah daerah (pemda) membentuk badan riset dan inovasi. Best Profit

Menurutnya, badan itu akan mubazir karena pemda sudah memiliki badan penelitian dan pengembangan (Balitbang) yang juga memiliki fungsi riset dan inovasi. Bestprofit

Arahan kepada pemda itu tertuang dalam Pasal 121 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal itu mengubah Pasal 48 UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. PT Bestprofit

Dalam Pasal 48 Ayat 2 diubah menjadi untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah, pemda bisa membentuk badan.

"Aneh sekali, kenapa harus ada pemda untuk bentuk lembaga penelitian lagi, kan sudah ada badan litbang," ucap Bhima dalam diskusi secara virtual, Kamis (5/11).Sementara, dalam aturan sebelumnya, Pasal 48 Ayat 2 berbunyi badan riset dan inovasi dibentuk oleh presiden. Artinya, badan itu hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. PT Bestprofit Futures

Seharusnya, sambung Bhima, pemda justru menjadi perantara untuk perguruan tinggi dengan investor. Sebab, banyak jurnal di perguruan tinggi yang isinya tak berkaitan dengan kebutuhan industri di lingkungan perguruan tinggi itu.

"Itu tugas pemda, apa harus bentuk badan baru atau Balitbang yang ada diperkuat fungsinya," kata Bhima.