Aplikasi SIMAS Akan Ingatkan Warga Magetan soal Masa Berlaku SIM dan STNK

 Warga Magetan kini tidak punya alasan untuk tetap memelihara SIM atau STNK yang sudah mati. Sebab ada aplikasi Sistem Informasi Masa Berlaku SIM dan STNK (SIMAS). Best Profit

"Jadi aplikasi SIMAS ini akan memberikan informasi serta mengingatkan kepada masyarakat tentang masa berlakunya SIM dan STNK," ujar Kapolres Magetan AKBP Festo Ari Permana, saat dikonfirmasi detikcom, Jumat (18/12/2020). Bestprofit

Festo mengatakan, setiap warga yang sudah memiliki SIM dipersilakan men-download dan memasukkan nomor ponsel atau WhatsApp. "Nanti setiap pengendara yang sudah memiliki SIM wajib mengisi di aplikasi nomor ponsel atau pun WhatsApp. Agar ada pemberitahuan otomatis," imbuhnya. PT Bestprofit

 
"SIMAS sudah kita launching kemarin dan alhamdulillah mendapat respons luar biasa, termasuk Bupati Magetan. Ini adalah supaya mengingatkan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang masa berlakunya SIM," kata Nugroho.Sementara Kasat Lantas Polres Magetan AKP Jumianto Nugroho menyampaikan, Launching aplikasi SIMAS digelar pada Rabu, 16 Desember 2020 dan langsung mendapat respons dari pengendara. PT Bestprofit Futures

Nugroho melanjutkan, tidak hanya pemberitahuan soal masa berlaku SIM, SIMAS juga menyampaikan pemberitahuan soal masa berlaku STNK. "Kalau masih bingung bisa datang ke layanan Polres Magetan dan akan dipandu petugas untuk mengaktifkan SIMAS," pungkasnya."Cara kerja aplikasi SIMAS sendiri yakni dengan pengumpulan data yang sebelumnya sudah diinput di-server oleh pemohon SIM, dan nantinya dalam 14 hari sebelum masa berlaku habis, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu. Fitur-fitur di dalam aplikasi ini meliputi latihan ujian teori SIM, pendaftaran SIM secara online, indeks dan kepuasan masyarakat, serta mekanisme penerbitan SIM," imbuhnya.

Realisasi PEN Capai Rp440 T per 2 Desember

 Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi (PEN) mencapai Rp440 triliun per 2 Desember 2020. Realisasi itu setara 63,3 persen dari pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun. Best Profit

"Jumlah anggarannya Rp695 triliun, dan pada 2 Desember ini sudah dilaksanakan sebesar 63,3 persen atau Rp440 triliun dari pagu sudah dilaksanakan," ujarnya dalam diskusi Kebangkitan Ekonomi Nasional Melalui Inovasi, Pangan, dan Reforma Agraria, Jumat (11/12). Bestprofit

Namun, ia tidak merincikan realisasi serapan anggaran untuk masing-masing sektor. Bendahara negara mengatakan semua negara melakukan langkah luar biasa dalam menghadapi covid-19, termasuk Indonesia lewat program PEN. PT Bestprofit

Dalam program itu, kata dia, pemerintah merespons dampak covid-19 serta pemulihan dari berbagai sektor meliputi kesehatan, perlindungan sosial, dunia usaha, UMKM dan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda). 

PT Bestprofit Futures

Dari sektor perlindungan sosial, ia menjabarkan pemerintah menyalurkan dana tersebut melalui sejumlah program seperti PKH, sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), listrik gratis, Kartu Prakerja dan sebagainya.

"Masyarakat terdampak mengalami penurunan luar biasa, dari dana yang sebetulnya Rp230,7 triliun ini ditujukan untuk melindungi masyarakat terutama yang paling rawan pada covid ini, jitu 20 persen income paling rendah," tuturnya.

Sementara itu, penyerapan di sektor UMKM tercatat sebesar Rp98,76 triliun, atau setara dengan 85,27 persen dari pagu anggaran Rp115,82 triliun per 25 November. Lalu, sektor sektoral k/l dan pemda sebesar Rp36,25 triliun atau 54,9 persen dari pagu Rp65,97 triliun.Per 25 November lalu, realisasi bantuan di sektor perlindungan sosial, yakni Rp207,8 triliun, setara 88,9 persen dari total pagu penyesuaian Rp233,69 triliun.

Selanjutnya, realisasi di sektor kesehatan sebesar Rp40,32 triliun atau 41,2 persen dari pagu Rp97,90 triliun. Kemudian, insentif usaha sebesar Rp46,4 triliun atau 38,5 persen dari pagu Rp120,61 triliun dan pembiayaan korporasi baru terealisasi sebesar Rp2 triliun atau 3,22 persen dari pagu Rp61,22 triliun.

Jokowi Telepon Elon Musk, Tawarkan Tesla Investasi di RI

  

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang CEO Tesla Elon Musk untuk berinvestasi di Indonesia. Tak hanya di bidang mobil listrik, Jokowi juga mengajak Tesla untuk melirik Indonesia sebagai lokasi bantalan peluncuran (launching pad) Space X.  

Best Profit

Ajakan itu disampaikan Jokowi saat melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Musk pada Jumat (11/12). Dalam pembicaraan itu, Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Bestprofit

"Kedua belah pihak bertukar pandangan mengenai industri mobil listrik dan komponen utama baterai listrik. Selain itu, Presiden RI Joko Widodo juga mengajak Tesla untuk melihat Indonesia sebagai launching pad Space X," tulis keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dikutip Sabtu (12/12). PT Bestprofit

Dalam keterangan itu, Musk disebut menanggapi undangan Jokowi. Rencananya, Musk akan mengirimkan timnya ke Indonesia pada Januari 2021 untuk menjajaki semua peluang kerja sama tersebut. PT Bestprofit Futures

Sebelumnya, kabar Tesla akan berinvestasi di RI santer terdengar. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ayodhia GL Kalake menyebut Tesla punya rencana berinvestasi di Indonesia. Lowongan Kerja

Selain itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga menyebut ada rencana pabrik Tesla didirikan di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah.

Dalam kunjungannya ke AS, November lalu, Luhut juga mengajak Tesla untuk berinvestasi baterai lithium di Indonesia.

"Tesla saja datang ke China untuk membeli bahan untuk produksi baterai lithium di AS, sedangkan bahan baku baterai produksi yang dilahirkan di China itu mengambil dari Indonesia. Jadi saya bilang sama Tesla kenapa kalian tidak sama-sama investasi di kita," jelas Luhut dalam keterangan resmi beberapa waktu lalu.

JK soal Pemulihan Ekonomi dari Covid: Di Tangan Manajer Andal

 Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berpesan kepada kalangan pengusaha mengenai pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi covid-19. Ia menuturkan harapan pertumbuhan ekonomi berada di tangan para pengusaha. Best Profit

"Dala kesempatan ini, harapan itu ada di tangan anda semua, para praktisi, para manajer-manajer yang handal," ujarnya di acara Menyongsong Bangkitnya Ekonomi Indonesia 2021, yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia, Kamis (10/12). Bestprofit

Ia menuturkan indikator ekonomi sudah mulai kembali bergerak setelah lesu akibat pandemi. Kondisi ini ditunjukkan oleh kontraksi ekonomi yang sudah berkurang pada kuartal III 2020 sebesar minus 3,49 persen dari sebelumnya minus 5,32 persen di kuartal III 2020. PT Bestprofit

JK, sapaan akrabnya meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2020 membaik.

"Indikator daya beli sudah mulai gerak, ada harapan. Namun, kita tidak boleh pandang enteng setiap perbaikan, bisa saja kembali lagi seperti pengalaman banyak negara, kembali gelombang kedua ketiga, di tengah harapan itu kita harus tetap waspada selalu disiplin," ucapnya. PT Bestprofit Futures

Menurutnya, jalan keluar mengatasi krisis ekonomi saat ini adalah mengurai penyebabnya, yakni pandemi covid-19 itu sendiri. Saat ini, upaya tersebut sudah mulai tampak dari pengembangan vaksin covid-19 oleh sejumlah perusahaan di dunia.

"Harus kita sadari juga, salah satu cara untuk hentikan ini adalah vaksinasi, pada saat scientist (ilmuwan) ini berlomba temukan vaksin yang cocok untuk tingkatkan imunitas kita semua, dan Alhamdulillah sekarang semua punya harapan," katanya.

Indonesia sendiri, telah mendatangkan sebanyak 1,2 juta dosis vaksin covid-19 produksi Sinovac, China. Selanjutnya, pemerintah akan mendatangkan 1,8 juta dosis pada bulan ini sehingga totalnya menjadi 3 juta dosis vaksin Sinovac.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menetapkan 6 jenis vaksin covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia. Keenam vaksin tersebut diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, dan China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm).

Selanjutnya, vaksin covid-19 buatan Moderna, Pfizer Inc and BioNtech, serta Sinovac Biotech. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 9860/ 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

TPAKD Salurkan Kredit Rp588 M Lawan Rentenir

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah menyalurkan kredit berbiaya rendah senilai Rp588 miliar per Oktober 2020. Best Profit

Kredit 'murah' ini diberikan guna melawan pinjaman dari rentenir yang kerap dilirik masyarakat daerah.

"Jadi TPAKD ini membuat program kredit melawan rentenir. Kredit yang disalurkan sudah Rp588 miliar," kata Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara di Rakornas TPAKD secara virtual, Kamis (10/12). Bestprofit

Tirta mencatat kredit ini sudah diberikan ke-48 ribu debitur di daerah. Kredit diberikan oleh 20 TPAKD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. PT Bestprofit

Menurutnya, program kredit melawan rentenir ini sengaja dimunculkan agar masyarakat lebih melek dengan akses dan produk keuangan bank. Tujuannya agar tingkat inklusi keuangan meningkat dari 76 persen pada saat ini menjadi 90 persen pada 2024. PT Bestprofit Futures

Lebih lanjut, Tirta bilang program kredit melawan rentenir dari TPAKD ini diimplementasikan melalui program yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Begitu juga dengan kriteria fasilitas kredit yang diberikan.

Sementara terkait pemberian kredit, Tirta bilang fasilitas diberikan melalui berbagai saluran, baik langsung dari bank maupun melalui agen laku pandai di daerah. "Tapi yang jelas kami dorong agar sebisa mungkin secara digital dan berkelompok," jelasnya."Misalnya di NTT itu namanya kredit merdeka, di NTB rentenir berbasis masjid, ada juga yang satu rekening satu pelajar," katanya. Lowongan Kerja

Sebagai informasi, TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders untuk meningkatkan dan mempercepat akses keuangan di daerah. Tujuan pembentukannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan.

Setiap TPAKD memiliki program masing-masing menyesuaikan dengan kondisi di wilayahnya.

OJK Siapkan Aturan Baru Crowd Funding untuk UMKM

 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aturan baru terkait urun dana atau crowd funding. Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengatakan itu dibuat karena aturan yang ada saat ini kurang mengakomodir usaha kecil menengah (UKM) mencari pembiayaan di luar modal. Best Profit

"Sedang dipersiapkan crowd funding yang tidak hanya permodalan tapi bergeraknya di bidang pembiayaan. Kalau yang ada kan sekarang kan equity crowd funding cuma permodalan," ucapnya dalam video conference, Senin (7/12). Bestprofit

Ia menambahkan dengan aturan baru nantinya jenis efek yang ditawarkan tak hanya dalam bentuk saham, melainkan bisa juga berupa surat utang dan sukuk. PT Bestprofit

"Karena ternyata kami lihat, diskusi, yang dibutuhkan UMKM di daerah itu bukan hanya modal tapi pembiayaan. Kadang-kadang mereka terima order bisa dikerjakan hanya dua bulan pinjam tiga bulan setelah itu dikembalikan. Ini bukan modal tapi modal kerja," imbuhnya.

Menurut Tirta, equity crowd funding  yang diatur dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 terbilang hal yang cukup baru di Indonesia. PT Bestprofit Futures

Tak heran sejak aturan tersebut dirilis, hingga saat ini baru ada 111 'emiten' yang menggunakan equity crowd funding sebagai alat untuk mencari modal dengan emisi yang hanya sekitar Rp50 miliar.

Kendati demikian, pada dasarnya equity crowd funding sendiri hampir sama dengan investasi di pasar modal. Ada penerbit (perusahaan yang menawarkan saham perusahaannya), penyelenggara layanan urun dana, dan pemodal (investor).

Pihak yang diberikan kucuran dana atau selanjutnya disebut penerbit adalah perusahaan rintisan maupun UKM dengan jumlah modal tidak lebih dari Rp30 miliar dan bukan merupakan perusahaan terbuka.Perbedaannya, penawaran saham dengan sistem ECF dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik secara online.

Di sini lah menurut Tirta, persoalan muncul. "Di beberapa tempat dan situasi tertentu tak semua pengusaha UKM punya gawai dan mampu lakukan transaksi digital," tuturnya.

Masalah lainnya, penerbit juga harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan bukan perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi. Padahal tak semua UKM berbentuk PT.

Vaksin Covid-19 Diyakini Bawa Angin Segar Bagi Pelaku Usaha

 Para pelaku dunia usaha menyambut positif upaya pemerintah menghadirkan vaksin Covid-19. Mereka berharap keampuhan vaksin dapat menekan penularan Covid-19 sehingga menggairahkan kembali roda perekonomian nasional menyongsong tahun 2021. Best Profit

"Tentunya harapan dengan adanya vaksin ini akan menimbulkan rasa aman, rasa percaya dan mengurangi ketidakpastian, sehingga akan membantu orang mulai spending dan mengaktifkan kembali roda perekonomian," ucap Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani dalam Webinar 'Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19' bersama Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) pada Selasa (1/12). Bestprofit

Optimisme yang sama juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani. Menurutnya, jika efektivitas vaksin ini sesuai harapan, maka akan lebih cepat membawa perbaikan ekonomi.  PT Bestprofit

Ia pun mengajak pengusaha untuk minta pemerintah kembali meninjau kewajiban pengusaha menyediakan anggaran untuk vaksinasi mandiri. Selama ini, pengusaha terkena imbas buruk sebagai dampak dari pandemi Covid-19. PT Bestprofit Futures

"Karena bagaimanapun juga, kita pada kondisi yang terdampak cukup berat, pada situasi seperti ini," ungkap Hariyadi.

Kehadiran vaksin nantinya diperkirakan dapat segera memulihkan dunia usaha seperti pariwisata, ekonomi kreatif dan juga usaha-usaha kelompok UMKM yang banyak bergantung pada pertemuan fisik.

Pemerintah sendiri saat ini sudah memberi isyarat akan segera menghadirkan vaksin secara bertahap mulai akhir tahun. Sementara itu, data survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan menyebutkan sekitar 66 persen masyarakat Indonesia percaya dan menerima vaksinasi.