Kemenperin Klaim IOMKI Bisa Cegah 5,1 Juta Pekerja dari PHK

 Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan penerbitan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) kepada industri telah melindungi sekitar 5,1 juta pekerja dari ancaman PHK selama pandemi. Best Profit

Penerapan protokol kesehatan ini dapat dik ontrol melalui kewajiban pelaporan aktivitas industri bagi perusahaan yang memperoleh IOMKI. Bestprofit

"Dalam pelaksanaannya, Kemenperin telah mengeluarkan sebanyak 18.433 IOMKI, yang diperkirakan dapat melindungi sekitar 5,1 juta pekerja di sektor industri," kata Agus dikutip dari Antara, Selasa (29/12). PT Bestprofit

Agus berharap perlindungan pekerja sektor industri ini dapat menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di tengah kondisi yang masih sulit. PT Bestprofit Futures

Dia memaparkan keseimbangan antara ketaatan terhadap protokol kesehatan dan tetap berlanjutnya aktivitas ekonomi diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Lowongan Kerja

Sebagai upaya menjaga ketahanan ekonomi bagi karyawan yang terdampak PHK, Kemenperin juga mengalokasikan anggaran pada 2021.

Kemenperin mencatat jumlah tenaga kerja sektor industri hingga Agustus 2020 adalah sebesar 17,48 juta pekerja, atau 13,61 persen dari total tenaga kerja nasional."Pada 2021 kami siapkan anggaran untuk 90 ribu orang yang akan kami alokasikan kepada karyawan terdampak PHK. Ini akan kami buatkan program reskilling dan untuk lulusan SMK ada program upskilling," kata Agus.

Dampak pandemi corona juga telah menurunkan jumlah tenaga kerja sektor industri dibandingkan Agustus 2019 yang sebanyak 18,93 juta orang atau 14,96 persen dari total tenaga kerja nasional.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menjalankan kebijakan menjaga produktivitas sektor industri pada masa pandemi, yaitu lewat penerbitan Surat Edaran Menperin nomor 4, 7, dan 8 tahun 2020 yang memungkinkan industri dapat beroperasi dalam masa kedaruratan dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.

Induk Bukopin Gandeng BTS Buat Kampanye Finansial

 Kookmin Bank meluncurkan kampanye iklan pertamanya di Indonesia dengan menggandeng boyband asal Korea Selatan, yaitu BTS. Dalam kampanye ini, KB Kookmin mengungkapkan harapan untuk menjadi 'Bintang Finansial Indonesia'. Best Profit

"Melalui kampanye ini, kami berharap dapat tersampaikan keinginan untuk berkomunikasi dengan lebih baik dan tumbuh bersama dengan nasabah Indonesia," ujar Mun-cheol Jeong, Head of Brand ESG Group, KB Kookmindalam keterangan resmi, Selasa (29/12). Bestprofit

Lagu 'Dynamite' milik BTS yang menduduki peringkat tertinggi selama 8 minggu berturut-turut di tangga lagu Billboard Amerika. Kookmin mengungkap alasan lagi tersebut digunakan sebagai musik latar dalam iklan pertama KB Kookmin di Indonesia. PT Bestprofit

Menurut mereka lagu tersebut mencerminkan dinamika Indonesia yang sedang tumbuh pesat sebagai bintang ekonomi dunia. Kampanye iklan Bank KB Kookmin ini dapat disaksikan melalui media televisi, media cetak, OOH dan melalui saluran media sosial seperti YouTube. PT Bestprofit Futures

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin KB Kookmin menjadi pemegang saham terbesar dengan mengambil alih 67 persen saham Bank Bukopin pada Agustus 2020 lalu.

Buruh Nilai Reshuffle Kabinet Jokowi Tak Jawab Masalah

 Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai reshuffle Kabinet Indonesia Maju tidak berdampak positif atau memberi optimisme karena tidak menjawab tiga tantangan utama yang dihadapi buruh. Best Profit

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut ketiga tantangan yang dimaksud adalah pandemi covid-19, ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Bestprofit

"Bagi kami reshuffle kabinet yang lalu tidak memberikan dampak positif apapun, tidak memberikan inspirasi apapun, dan tidak memberikan rasa optimisme," ujar Said pada press conference daring, Senin (28/12). PT Bestprofit

Dalam kesempatan sama, ia juga mengaku menyayangkan tidak digantinya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menurut dia tak kompeten dalam melaksanakan tugasnya. PT Bestprofit Futures

Dia tak puas dengan kinerja Ida karena menilai Menaker tak paham dengan dunia ketenagakerjaan. Selain itu, ia juga menyebut selama kepemimpinan Ida tak ada arah yang jelas kepada buruh. Sehingga, setahun pertamanya menjabat Ida dicap 'jeblok' oleh KSPI.

"Menaker yang menurut KSPI sangat jeblok, yang tidak memahami dunia tenaga kerja harusnya di-reshuffle tapi sayangnya tidak. Ini tanpa kepentingan apapun dari KSPI, hanya melihat kinerja Menaker," tambahnya.

Kementerian yang mengalami 'penyegaran' adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, Kementerian KKP, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Agama.Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 6 Menteri dan 5 Wakil Menteri baru, pada Rabu (23/12) lalu.

Kemenhub Akan Pesan Pesawat N219 untuk Jangkau Wilayah 3T

 Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana memesan pesawat N219 untuk keperluan kalibrasi fasilitas penerbangan dan memenuhi kebutuhan untuk menjangkau daerah 3T (Tertinggal, Terpencil, Terluar) dan Perbatasan alias 3TP. Best Profit

"Selain untuk kalibrasi fasilitas penerbangan dan kebutuhan daerah 3TP, juga akan digunakan untuk angkutan perintis," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin. Bestprofit

Hal tersebut disampaikan Menhub usai menyaksikan Kemenhub secara resmi menyerahkan sertifikat tipe Pesawat N219 kepada PT Dirgantara Indonesia (DI) di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Senin (28/12). PT Bestprofit

Menhub mengapresiasi tersertifikasinya pesawat N219 yang merupakan karya anak bangsa. Selesainya proses sertifikasi tipe diharapkan menjadi tonggak bersejarah kebangkitan industri rancang bangun pesawat udara di Indonesia setelah era pengembangan pesawat buatan anak bangsa N250 sekitar 30 tahun lalu. PT Bestprofit Futures

"Saya berharap, pencapaian ini dapat menjadi motivasi PT Dirgantara Indonesia untuk terus berinovasi, karena masih diperlukan penyempurnaan teknis pada pesawat generasi selanjutnya sehingga bisa bersaing dengan pesawat buatan luar negeri dan mempunyai daya jual yang tinggi," katanya.

Sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) bagian 21 atau Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 21, masa sertifikasi berlaku selama 3 tahun, dan Ditjen Perhubungan Udara telah memberikan 2 (dua) kali izin perpanjangan pada tanggal 8 Februari 2017 dan 11 Februari 2020.

Pesawat N219 akhirnya mendapatkan sertifikat setelah menjalani proses sertifikasi selama hampir 7 tahun.

Sri Mulyani Gelontorkan Rp26 T untuk Rumah Rakyat Miskin 2021

 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan dana senilai Rp26,47 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Alokasi dana meningkat 47,54 persen dari pagu tahun ini yang hanya Rp17,94 triliun. Best Profit

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata. Isa mengungkapkan alokasi dana itu diberikan melalui berbagai pos, mulai dari dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Bestprofit

"Dananya akan me ningkat menjadi Rp26,47 triliun, jadi kalau sekarang masih banyak keluhan, kami harus lihat secara komprehensif," kata Isa dalam acara diskusi DPD bertajuk Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Sektor Perumahan secara virtual, Senin (28/12). PT Bestprofit

Untuk tahun depan, Isa merinci alokasi dukungan fiskal diberikan melalui program FLPP sebesar Rp16,62 triliun. Lalu, diberikan juga berupa subsidi bantuan uang muka Rp630 miliar dan subsidi selisih bunga Rp5,97 triliun. Lowongan Kerja

Sisanya, berupa PMN ke SMF sebesar Rp2,25 triliun dan Dana Alokasi Khusus Fisik Perumahan Rp1 triliun. Secara total alokasi fiskal untuk perumahan ini mengalir ke pos-pos yang sama seperti APBN 2020.

Bedanya, pemerintah tidak lagi memberi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusus perumahan pada tahun depan. Sementara pada tahun ini, alokasinya mencapai Rp1,3 triliun di APBN 2020.

Secara total, alokasi fiskal untuk pembangunan rumah MBR cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hanya pada 2018 sempat turun.

Rinciannya, alokasi APBN pada 2015 sebesar Rp7,15 triliun, 2016 Rp8,77 triliun, 2017

Jutaan Buruh Manufaktur Diprediksi Kena PHK pada 2021

 Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih akan menjadi permasalahan utama untuk kalangan buruh pada 2021 mendatang. Best Profit

Presiden KSPI Said Iqbal memprediksi akan terjadi PHK besar-besaran yang melibatkan industri manufaktur pada tahun depan. Bestprofit

Ia memperkirakan akan ada jutaan buruh lainnya yang terancam PHK gelombang kedua setelah tahun ini PHK didominasi sektor pariwisata dan turunannya seperti hotel, restoran, dan penerbangan. PT Bestprofit

Prediksi dibuat dengan dasar pandemi covid-19 belum dapat dikendalikan oleh pemerintah RI dan diperburuk oleh virus corona mutasi dari Inggris. Sehingga, ekonomi masih bakal lesu dan resesi ekonomi berlanjut hingga 2021. PT Bestprofit Futures

Menurut Said, sepanjang 2020 sekitar 500 ribu karyawan manufaktur telah mengalami PHK dan tren akan berlanjut menyeret jutaan pekerja lainnya. Lowongan Kerja

"Menjelang 2021, catatan KSPI sepanjang 2021 (PHK) akan menimpa industri manufaktur baik padat karya maupaun padat modal," imbuh dia pada press conference daring, Senin (28/12).

Lebih lanjut ia menyebut KSPI menerima laporan beberapa sektor yang telah melakukan PHK seperti industri tekstil, garmen, otomotif, hingga ritel.

Ia menilai pemerintah bisa saja mendapat komitmen dari berbagai pihak, namun realisasi adalah urusan yang berbeda.Pun pemerintah acap menyatakan banyak perusahaan asing telah menyatakan komitmennya menanamkan modalnya di Indonesia dan mampu menyerap pekerja Indonesia korban PHK pandemi, namun Said mengaku pesimis.

"Kami tidak terlalu optimis dengan berita itu karena baru komitmen, tapi realisasi investasi belum begitu bisa dibuktikan, di sisi lain ledakan PHK di mana-mana, sudah menyentuh manufaktur," jelasnya.

Bila dirinci, jumlah pengangguran karena covid-19 sebanyak 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena covid-19 sebanyak 0,76 juta orang, sementara tidak bekerja karena covid-19 sebanyak 1,77 juta orang, dan bekerja dengan pengurangan jam kerja karena covid-19 sebanyak 24,03 juta orang.Untuk diketahui, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk usia kerja yang terdampak pandemi covid-19 pada Agustus 2020 berjumlah 29,12 juta orang.

Lalu, jumlah pengangguran di Indonesia tembus 9,77 juta orang pada Agustus 2020. Angka itu naik 2,67 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

UNICEF Sebut 938 Anak RI Putus Sekolah karena Corona

 UNICEF menemukan 938 anak di Indonesia putus sekolah akibat pandemi covid-19. Dari jumlah tersebut 75 persen di antaranya tak bisa lagi melanjutkan pendidikan karena masalah biaya. Best Profit

Perwakilan UNICEF Indonesia Debora Comini mengatakan hal tersebut terjadi karena orang tua siswa banyak yang kehilangan pendapatan dan pekerjaan sejak virus corona masuk ke Indonesia. Bestprofit

"Dengan banyaknya orang tua kehilangan penghasilan dan pekerjaan, kami khawatir angka anak tidak sekolah dapat meningkat secara signifikan setelah pandemi," ucapnya dalam peluncuran Strategis Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS), Rabu (23/12). PT Bestprofit

Dari jumlah tersebut UNICEF mencatat proporsi anak laki-laki lebih banyak putus sekolah dibandingkan perempuan. Selain itu, berdasarkan pantauan UNICEF, lebih dari 13.500 anak di Indonesia sudah putus sekolah sebelum pandemi. PT Bestprofit Futures

Angka ini menambah daftar panjang jumlah ATS di Indonesia yang telah mencapai 4,34 juta jiwa berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019.

Sementara secara global UNICEF kegiatan pada 290 juta anak berpotensi putus sekolah akibat pandemi yang juga berdampak ke Indonesia.

Karena itu lah, UNICEF dan Bappenas bekerja sama dalam pengembangan Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah untuk memperkuat dan memperluas berbagai program dan inisiatif pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan anak di bidang pendidikan.

"Kita masih perlu melakukan upaya bersama untuk memastikan pemenuhan hak atas pendidikan berkualitas bagi setiap anak," terang Debora.