Senin, 04 Januari 2021

Realisasi Anggaran PEN Tembus Rp502,7 T per 23 Desember 2020

 Progres realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional terdampak pandemi sudah mencapai Rp502,71 triliun atau 72,3 persen dari total anggaran Rp695,2 triliun per 23 Desember 2020. Best Profit

Realisasi program PEN menunjukkan akselerasi yang terus meningkat pada Kuartal IV 2020 ini yakni Rp184,3 triliun jika dibandingkan dengan realisasi per 30 September 2020 sebesar Rp318,48 triliun. Bestprofit

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan terdapat dua klaster dengan peningkatan realisasi tertinggi yakni klaster perlindungan sosial dan dukungan sektor UMKM dengan capaian di atas 90 persen. PT Bestprofit

"Di dalam kedua klaster ini terdapat sejumlah program yang telah mencapai realisasi 100 persen," ujar Kunta dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (30/12).

Ia merinci, klaster perlindungan sosial mencapai 94,7 persen atau sebesar Rp217,99 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp230,21 triliun, sementara klaster UMKM mencapai realisasi sebesar 92,8 persen atau Rp107,93 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp116,31 triliun. PT Bestprofit Futures

"Program PEN klaster perlindungan sosial ini telah memberikan manfaat bagi 67,54 juta keluarga penerima manfaat bantuan sosial baik berupa sembako dan bantuan langsung tunai." Lowongan Kerja

Selanjutnya klaster Sektoral K/L dan Pemda mencapai realisasi 88,1 persen atau Rp59,77 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp67,86 triliun.

Klaster Kesehatan realisasinya mencapai 54,4 persen atau Rp54,13 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp99,5 triliun, klaster Intensif Usaha mencapai realisasi sebesar 45,4 persen atau Rp54,73 trililun dari alokasi anggaran sebesar Rp120,61 triliun.

Terakhir klaster Pembiayaan Korporasi mencapai realisasi sebesar 13,4 persen atau sebesar Rp8,16 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp60,73 triliun.

Dukungan pemerintah pada pelaku UMKM juga tergambarkan melalui capaian realisasi anggaran yang tinggi. Beberapa program yang mencapai realisasi 100 persen pada klaster UMKM di antaranya, bantuan produktif pelaku usaha mikro, restrukturisasi kredit UMKM, dan pembiayaan investasi melalui LPDB KUMKM.Sebagai informasi, program-program pada klaster perlindungan sosial yang telah mencapai realisasi 100 persen di antaranya adalah Program Keluarga Harapan dan Bantuan Beras, Kartu Sembako dan Bantuan Tunai, Bansos Jabodetabek, Bansos Tunai Non Jabodetabek, Bantuan Subsidi Upah/Gaji, Bantuan Subsidi Upah/Gaji bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS di Kemendikbud dan Kemenag.

Program lain seperti Penjaminan Kredit UMKM mencapai 99,52 persen, pph final UMKM 96,10 persen, dan subsidi bunga mencapai realisasi sebesar 63 persen.

Mengintip Biaya SIM yang Bisa Digratiskan Jokowi ke Si Miskin

  

Pemerintah 

membuka peluang untuk menggratiskan biaya penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi warga miskin, mahasiswa/pelajar serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Best Profit

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian RI.

Dalam Pasal 7 beleid tersebut dijelaskan tarif atau jenis PNBP untuk pembuatan SIM bisa ditetapkan sampai dengan Rp0 atau 0 persen. Bestprofit


Lantas berapa sebenarnya biaya PNBP pembuatan SIM? PT Bestprofit

Mengacu pada PP nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, biaya PNBP pembuatan SIM terbagi menjadi 9 jenis. PT Bestprofit Futures

Kesembilan jenis itu adalah SIM A, SIM B I, SI M B II, SIM C, SIM C I, SIM C II, SIM D, SIM D I, dan Penerbitan SIM Internasional. Lowongan Kerja

Tarif penerbitan PNBP SIM A yang diperuntukkan bagi pengemudi kendaraan mobil dengan jumlah berat tidak melebihi 3.500 kg ditetapkan sebesar Rp120 ribu.

Sementara SIM BI dan SIM B II ditetapkan sebesar Rp120 ribu. SIM B I sendiri diperuntukkan bagi pengemudi mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat lebih dari 3.500 kg .

Lalu, tarif PNBP penerbitan SIM C ditetapkan sebesar Rp100 ribu. SIM C sendiri terbagi menjadi 2 kategori, yaitu berdasarkan kapasitas silinder atau muatan cc pada setiap sepeda motor yang dikemudikan.Sedangkan SIM B II diterbitkan bagi pengemudi kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau truk gandeng perseorangan dengan berat kendaraan maksimal lebih dari 1.000 kg,

SIM CI digunakan untuk sepeda motor dengan cc di bawah 250 cc; SIM CII untuk sepeda motor dengan cc di atas 250 dan maksimal 500 cc.

Kemudian, tarif PNBP untuk SIM D dan SIM D I adalah sebesar Rp50 ribu. SIM ini diperuntukkan bagi pengemudi kendaraan khusus, yaitu bagi para penyandang disabilitas. Terakhir tarif PNBP penerbitan SIM Internasional ditetapkan sebesar Rp250 ribu.

Jumat, 01 Januari 2021

Kemenperin Klaim IOMKI Bisa Cegah 5,1 Juta Pekerja dari PHK

 Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan penerbitan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) kepada industri telah melindungi sekitar 5,1 juta pekerja dari ancaman PHK selama pandemi. Best Profit


Penerapan protokol kesehatan ini dapat dik ontrol melalui kewajiban pelaporan aktivitas industri bagi perusahaan yang memperoleh IOMKI. Bestprofit

"Dalam pelaksanaannya, Kemenperin telah mengeluarkan sebanyak 18.433 IOMKI, yang diperkirakan dapat melindungi sekitar 5,1 juta pekerja di sektor industri," kata Agus dikutip dari Antara, Selasa (29/12). PT Bestprofit

Agus berharap perlindungan pekerja sektor industri ini dapat menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di tengah kondisi yang masih sulit. PT Bestprofit Futures

Dia memaparkan keseimbangan antara ketaatan terhadap protokol kesehatan dan tetap berlanjutnya aktivitas ekonomi diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam jangka panjang. Lowongan Kerja

Sebagai upaya menjaga ketahanan ekonomi bagi karyawan yang terdampak PHK, Kemenperin juga mengalokasikan anggaran pada 2021.

Kemenperin mencatat jumlah tenaga kerja sektor industri hingga Agustus 2020 adalah sebesar 17,48 juta pekerja, atau 13,61 persen dari total tenaga kerja nasional."Pada 2021 kami siapkan anggaran untuk 90 ribu orang yang akan kami alokasikan kepada karyawan terdampak PHK. Ini akan kami buatkan program reskilling dan untuk lulusan SMK ada program upskilling," kata Agus.

Dampak pandemi corona juga telah menurunkan jumlah tenaga kerja sektor industri dibandingkan Agustus 2019 yang sebanyak 18,93 juta orang atau 14,96 persen dari total tenaga kerja nasional.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menjalankan kebijakan menjaga produktivitas sektor industri pada masa pandemi, yaitu lewat penerbitan Surat Edaran Menperin nomor 4, 7, dan 8 tahun 2020 yang memungkinkan industri dapat beroperasi dalam masa kedaruratan dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.


Induk Bukopin Gandeng BTS Buat Kampanye Finansial

 Kookmin Bank meluncurkan kampanye iklan pertamanya di Indonesia dengan menggandeng boyband asal Korea Selatan, yaitu BTS. Dalam kampanye ini, KB Kookmin mengungkapkan harapan untuk menjadi 'Bintang Finansial Indonesia'. Best Profit

"Melalui kampanye ini, kami berharap dapat tersampaikan keinginan untuk berkomunikasi dengan lebih baik dan tumbuh bersama dengan nasabah Indonesia," ujar Mun-cheol Jeong, Head of Brand ESG Group, KB Kookmindalam keterangan resmi, Selasa (29/12). Bestprofit

Lagu 'Dynamite' milik BTS yang menduduki peringkat tertinggi selama 8 minggu berturut-turut di tangga lagu Billboard Amerika. Kookmin mengungkap alasan lagi tersebut digunakan sebagai musik latar dalam iklan pertama KB Kookmin di Indonesia. PT Bestprofit

Menurut mereka lagu tersebut mencerminkan dinamika Indonesia yang sedang tumbuh pesat sebagai bintang ekonomi dunia. Kampanye iklan Bank KB Kookmin ini dapat disaksikan melalui media televisi, media cetak, OOH dan melalui saluran media sosial seperti YouTube. PT Bestprofit Futures

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin KB Kookmin menjadi pemegang saham terbesar dengan mengambil alih 67 persen saham Bank Bukopin pada Agustus 2020 lalu.

Kamis, 31 Desember 2020

Buruh Nilai Reshuffle Kabinet Jokowi Tak Jawab Masalah

 Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai reshuffle Kabinet Indonesia Maju tidak berdampak positif atau memberi optimisme karena tidak menjawab tiga tantangan utama yang dihadapi buruh. Best Profit

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut ketiga tantangan yang dimaksud adalah pandemi covid-19, ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Bestprofit

"Bagi kami reshuffle kabinet yang lalu tidak memberikan dampak positif apapun, tidak memberikan inspirasi apapun, dan tidak memberikan rasa optimisme," ujar Said pada press conference daring, Senin (28/12). PT Bestprofit

Dalam kesempatan sama, ia juga mengaku menyayangkan tidak digantinya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menurut dia tak kompeten dalam melaksanakan tugasnya. PT Bestprofit Futures

Dia tak puas dengan kinerja Ida karena menilai Menaker tak paham dengan dunia ketenagakerjaan. Selain itu, ia juga menyebut selama kepemimpinan Ida tak ada arah yang jelas kepada buruh. Sehingga, setahun pertamanya menjabat Ida dicap 'jeblok' oleh KSPI.

"Menaker yang menurut KSPI sangat jeblok, yang tidak memahami dunia tenaga kerja harusnya di-reshuffle tapi sayangnya tidak. Ini tanpa kepentingan apapun dari KSPI, hanya melihat kinerja Menaker," tambahnya.

Kementerian yang mengalami 'penyegaran' adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, Kementerian KKP, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Agama.Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 6 Menteri dan 5 Wakil Menteri baru, pada Rabu (23/12) lalu.

Kemenhub Akan Pesan Pesawat N219 untuk Jangkau Wilayah 3T

 Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana memesan pesawat N219 untuk keperluan kalibrasi fasilitas penerbangan dan memenuhi kebutuhan untuk menjangkau daerah 3T (Tertinggal, Terpencil, Terluar) dan Perbatasan alias 3TP. Best Profit

"Selain untuk kalibrasi fasilitas penerbangan dan kebutuhan daerah 3TP, juga akan digunakan untuk angkutan perintis," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin. Bestprofit

Hal tersebut disampaikan Menhub usai menyaksikan Kemenhub secara resmi menyerahkan sertifikat tipe Pesawat N219 kepada PT Dirgantara Indonesia (DI) di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Senin (28/12). PT Bestprofit

Menhub mengapresiasi tersertifikasinya pesawat N219 yang merupakan karya anak bangsa. Selesainya proses sertifikasi tipe diharapkan menjadi tonggak bersejarah kebangkitan industri rancang bangun pesawat udara di Indonesia setelah era pengembangan pesawat buatan anak bangsa N250 sekitar 30 tahun lalu. PT Bestprofit Futures

"Saya berharap, pencapaian ini dapat menjadi motivasi PT Dirgantara Indonesia untuk terus berinovasi, karena masih diperlukan penyempurnaan teknis pada pesawat generasi selanjutnya sehingga bisa bersaing dengan pesawat buatan luar negeri dan mempunyai daya jual yang tinggi," katanya.

Sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) bagian 21 atau Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 21, masa sertifikasi berlaku selama 3 tahun, dan Ditjen Perhubungan Udara telah memberikan 2 (dua) kali izin perpanjangan pada tanggal 8 Februari 2017 dan 11 Februari 2020.

Pesawat N219 akhirnya mendapatkan sertifikat setelah menjalani proses sertifikasi selama hampir 7 tahun.


Rabu, 30 Desember 2020

Sri Mulyani Gelontorkan Rp26 T untuk Rumah Rakyat Miskin 2021

 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan dana senilai Rp26,47 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Alokasi dana meningkat 47,54 persen dari pagu tahun ini yang hanya Rp17,94 triliun. Best Profit

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata. Isa mengungkapkan alokasi dana itu diberikan melalui berbagai pos, mulai dari dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Bestprofit

"Dananya akan me ningkat menjadi Rp26,47 triliun, jadi kalau sekarang masih banyak keluhan, kami harus lihat secara komprehensif," kata Isa dalam acara diskusi DPD bertajuk Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Sektor Perumahan secara virtual, Senin (28/12). PT Bestprofit

Untuk tahun depan, Isa merinci alokasi dukungan fiskal diberikan melalui program FLPP sebesar Rp16,62 triliun. Lalu, diberikan juga berupa subsidi bantuan uang muka Rp630 miliar dan subsidi selisih bunga Rp5,97 triliun. Lowongan Kerja

Sisanya, berupa PMN ke SMF sebesar Rp2,25 triliun dan Dana Alokasi Khusus Fisik Perumahan Rp1 triliun. Secara total alokasi fiskal untuk perumahan ini mengalir ke pos-pos yang sama seperti APBN 2020.

Bedanya, pemerintah tidak lagi memberi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusus perumahan pada tahun depan. Sementara pada tahun ini, alokasinya mencapai Rp1,3 triliun di APBN 2020.

Secara total, alokasi fiskal untuk pembangunan rumah MBR cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hanya pada 2018 sempat turun.

Rinciannya, alokasi APBN pada 2015 sebesar Rp7,15 triliun, 2016 Rp8,77 triliun, 2017