Virus Corona, Jokowi Diskon Pajak Hotel dan Restoran Rp3,3 T

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui penggelontoran subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menangkal dampak virus corona. Hibah senilai Rp3,3 triliun itu diberikan agar pemda membebaskan pajak hotel dan restoran terhadap pengusaha. Best Profit

"Kami berikan dukungan untuk 10 daerah destinasi pariwisata, yang terdiri dari 33 kabupaten/kota untuk tidak memungut pajak hotel dan restoran," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (25/2).

Rencananya, pembebasan pajak dilakukan untuk 6 bulan ke depan. Dengan cara ini, pemerintah berharap bisa meredam pukulan wabah virus corona ke sektor pariwisata. Bestprofit

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah juga akan merealokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pariwisata senilai Rp147,7 miliar. Senilai Rp96,8 miliar diantaranya akan dikonversi menjadi hibah untuk 10 destinasi pariwisata unggulan RI. 

Ia merinci 10 daerah yang akan membebaskan pajak hotel dan restoran serta realokasi DAK antara lain Danau Toba, DI Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan. PT Bestprofit

Virus corona mewabah di beberapa penjuru dunia. Sampai dengan Selasa (25/2) virus telah membunuh 2.704 orang dan menginfeksi lebih dari 80 ribu orang.

Tak hanya kesehatan, wabah virus corona juga menghantam sektor pariwisata RI, termasuk hotel dan restoran.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama sebelumnya menaksir wabah virus corona berisiko merugikan sektor pariwisata RI hingga US$4 miliar atau sekitar Rp54,6 triliun jika terjadi selama setahun. PT Bestprofit Futures
 
Sekitar US$2,8 miliar atau sekitar Rp38,2 triliun di antaranya berasal dari hilangnya pemasukan devisa wisatawan dari China. Sebagai catatan, rata-rata kunjungan turis China ke Indonesia mencapai 2 juta kunjungan per tahun dengan rata-rata pengeluaran US$1.400 per kunjungan.

Luhut Soal AS Anggap RI Negara Maju: Jangan Berburuk Sangka

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membantah pencoretan status Indonesia dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat (AS) merupakan strategi licik untuk menekan defisit neraca perdagangan dengan Indonesia. Best Profit

Dia menyayangkan berbagai pihak yang menganggap langkah tersebut sebagai serangan terhadap Indonesia. Sebab, menurut dia, kebijakan itu sebetulnya diberikan kepada 26 negara di dunia.

"GSP itu ada deal (kesepakatan) sendiri. Jadi, kalau ada orang bilang ada strategi licik, itu tidak benar, jangan kita berburuk sangka," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Selasa (25/2). Bestprofit

Luhut menegaskan pencoretan dari negara berkembang tak berpengaruh dengan Generalized System of Preferences (GSP) Indonesia sebab pemerintah baru akan menyelesaikan detailnya dengan Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) pada 2 Maret mendatang.

Di kesempatan yang sama, Luhut menyebut pemerintah tengah berupaya meningkatkan kerja sama bilateral dengan AS melalui persetujuan perdagangan bebas terbatas (limited free trade agreement).

"Kami punya pemikiran meningkatkan (kerja sama) menjadi limited free trade agreement, belum sampai free trade agreement karena harus mencapai persetujuan dari kongres (AS), tapi target kita ke situ," ungkapnya pada Selasa (25/2). PT Bestprofit

Sebelumnya, pencoretan Indonesia dari daftar negara berkembang AS dikhawatirkan berbagai pihak akan berpengaruh dengan pencabutan fasilitas pengurangan bea masuk GSP. 

GSP merupakan fasilitas insentif tarif preferensial umum atau fasilitas bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima yang diberikan oleh negara maju demi membantu ekonomi negara berkembang.

Jika dihapuskan, ekspor Indonesia terancam berkurang daya saingnya karena terkena tarif lebih tinggi. Ujung-ujungnya, ekspor dapat tertekan dan memperlebar defisit neraca dagang.  PT Bestprofit Futures
Pada Januari 2020, neraca perdagangan Indonesia tercatat defisit US$864,2 miliar. Namun, dengan AS, neraca perdagangan RI surplus US$1,01 miliar.

PUPR GelontoPUPR Gelontorkan Anggaran Rp8 T untuk Pembangunan Rumah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp8,48 triliun untuk pembangunan perumahan pada 2020 ini. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa peruntukan. Best Profit

Pertama, sebesar Rp470 miliar untuk pembangunan 2.000 unit rumah khusus. Kedua, Rp3,14 triliun untuk pembangunan 4.864 rumah susun. Bestprofit

Ketiga, sebesar Rp200 miliar untuk pembangunan 22.500 unit prasarana, sarana dan utilitas perumahan.

Keempat, Rp4,36 triliun untuk pembangunan 181.365 unit rumah swadaya yang terdiri dari peningkatan kualitas rumah masyarakat sebanyak 166 ribu unit dan pembangunan rumah baru masyarakat penerima bantuan bedah rumah sebanyak 15.365 unit. PT Bestprofit

Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan dukungan manajemen.

"Kami akan tetap mendorong pembangunan rumah secara tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara merata," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Jumat (21/2).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati meminta pemerintah untuk terus mendorong kebijakan perumahan yang lebih berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Permintaan khususnya, ia sampaikan terkait pengadaan tanah dan lahan.

"Komisi V DPR RI akan mendorong Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang pro MBR. Dengan demikian, program Sejuta Rumah bisa dengan cepat terlaksana," kata Nurhayati.

Jokowi Perintahkan Menperin Jaga Daya Saing Industri Garmen

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiiwang Kartasasmita untuk menjaga industri garmen di dalam negeri. Perintah diberikannya karena ia tak ingin industri garmen di dalam negeri kalah bersaing dengan Vietnam. Best Profit

Jokowi mengatakan industri garmen di dalam saat ini sudah mendapatkan dukungan ketersediaan bahan baku. Di Indonesia sekarang ini sudah ada perusahaan yang menggunakan teknologi bagus. Teknologi tersebut mampu mengubah serat kayu rayon menjadi kain. Bestprofit

Lihat juga: PANN, BUMN 'Sunyi' 7 Karyawan dengan Suntikan Modal Rp3,7 T
"Ini sebuah teknologi yang juga perlu diberikan apresiasi. Jangan berpikir yang namanya teknologi itu hanya ada di Eropa, teknologi hanya ada di Jerman, teknologi hanya ada di Skandinavia. Di Indonesia pun ada dan itu di Kabupaten Pelalawan, bukan di Jakarta, bukan di Jawa, tapi di Pelalawan, Riau. Ini yang banyak tidak diangkat," ujar Jokowi seperti dikutip dari website Sekretariat Kabinet, Jumat (21/2). PT Bestprofit

Selain menjaga industri garmen, Jokowi juga ingin investasi di dalam negeri bisa tetap di jaga. Menurutnya, investasi saat ini diperlukan. PT Bestprofit Futures

Pasalnya, kemampuan negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terbatas. Hitungannya, kontribusi yang diberikan negara melalui APBN dan APBD hanya sekitar 23 persennya saja.

Sementara itu, 77 persen lainnya dipengaruhi oleh peran swasta.

Bahlil Minta Jokowi Lindungi Kepala Dinas Perizinan di Daerah

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melindungi kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah menggunakan undang-undang (UU) omnibus law. Best Profit

Pasalnya, Bahlil menyebut banyak kepala dinas yang merasa takut atas ancaman kriminalisasi dari oknum-oknum tertentu yang disebutnya melakukan 'gerakan tanpa bola'.

"Mereka (para kepala datang) ini takut dikriminalisasi. Ini pak Kapolri, Jaksa Agung ini paling baik tapi, oknum-oknum di bawah ini 'gerakan tanpa bola' nya paling banyak sekali. Ini 'gerakan tanpa bola' luar biasa," kata Bahlil di Acara Peresmian Rakornas Investasi 2020, Jakarta, Kamis (20/2). Bestprofit

Bahlil mengaku dapat mengetahui oknum tersebut berdasarkan pengalamannya 16 tahun sebagai pengusaha. 

Karenanya, ia menilai perlindungan untuk para kepala dinas dalam melakukan pemberian izin usaha diperlukan. 

"Kalau boleh pak, lewat UU Omnibus Law kami mohon kiranya kepala dinas yang meneken semua izin dilindungi pak. Kalau persoalan administrasi, mohon jangan dipidanakan tapi kalau korupsi sikat saja pak," ujarnya. PT Bestprofit

Tak hanya persoalan mengenai oknum, Bahlil juga menyinggung persoalan kurangnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari DMPTSP. Bahlil merasa DMPTSP seperti dianaktirikan oleh pemerintah. Menurutnya, DMPTSP memiliki tugas berat tetapi tidak mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Kenapa anak tiri? Dinas lain, departemen lain ada DAK nya untuk Kabupaten Kota. DPMPTSP yang tugasnya berat, menyelesaikan investasi, mengurus izin itu enggak pernah ada DAK-nya," ucap Bahlil dengan nada bercanda.

Lebih lanjut, Bahlil juga mengeluhkan DMPTSP yang selalu dijadikan dinas di kelas tiga. Padahal, menurutnya mereka pantas untuk mendapat dinas kelas satu. Ia menyebut hal tersebut tidak sejalan dengan kebijakan dan arahan Jokowi dalam investasi.  PT Bestprofit Futures

"76 persen pendapat negara, mohon dikoreksi ibu menkeu (Sri Mulyani), itu datangnya dari pajak, kalau enggak salah pajak badan. Motor penggeraknya adalah dinas PMPTSP. Ini juga keluhan mereka," pungkasnya.

Sebelumnya, BKPM menargetkan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia mampu mencapai peringkat 53, atau minimal 60 pada 2020. 

Target tersebut masih di bawah harapan Jokowi yang menginginkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia naik ke posisi 40. Tahun lalu, Indonesia menempati peringkat 73 dalam laporan EoDB yang disusun oleh Bank Dunia.

Menperin Agus Desak Pembentukan Lembaga Pembiayaan Industri

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendesak pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri untuk meningkatkan modal pelaku usaha. Hal itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Best Profit

"Kami meyakini, dengan dibentuknya lembaga pembiayaan, bisa memberikan ruang bagi industri dalam negeri untuk masuk ke produk yang selama ini masih diimpor," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi dikutip Senin (17/2). Bestprofit

Dalam Pasal 48 (2) UU 3/2014, lembaga pembiayaan pembangunan industri berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri. Namun, hingga kini, pembentukan lembaga tersebut belum terealisasi.

Selain pembentukan lembaga pembiayaan industri, Agus juga meminta lembaga pembiayaan kredit untuk meningkatkan pagi kredit dan memperluas jenis produk manufaktur. PT Bestprofit
"Contohnya, kami akan berbicara dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), agar misalnya memperluas program hingga mencakup produk-produk komponen otomotif," ucapnya.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, lanjutnya, industri otomotif di dalam negeri perlu dipacu untuk mengisi pasar ekspor, khususnya ke Australia. Hal ini memanfaatkan peluang dari ratifikasi perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Hingga 2024, Kemenperin menargetkan industri pengolahan nonmigas dapat tumbuh 8,3 persen. Peningkatan target diharapkan dapat mengerek kontribusi sektor manufaktur bagi perekonomian nasional hingga 18,9 persen. 

PT Bestprofit Futures

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong peningkatan investasi dan ekspor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2019, investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya tumbuh 4,45 persen atau di bawah pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen.

"Kami akan meyakinkan para calon investor sektor industri agar mau masuk ke Indonesia, terutama untuk menghasilkan produk substitusi impor," kata Agus.

Ekonomi Jepang Minus 1,6 Persen pada Kuartal IV 2019

 Ekonomi Jepang merosot 1,6 persen dibandingkan kuartal sebelumnya pada kuartal IV 2019. Kinerja perekonomian pada tiga bulan penutup 2019 itu merupakan yang terburuk untuk lebih dari lima tahun terakhir. Best Profit

Dilansir dari AFP, Senin (17/2), realisasi kinerja itu lebih buruk dibanding proyeksi analis di mana kontraksi cuma diprediksi 1 persen. Bestprofit

Berdasarkan keterangan pemerintah Jepang, pelemahan terjadi lantaran kenaikan tarif pajak dan terpaan topan. Sebelumnya, ekonomi Jepang mengalami ekspansi selama empat kuartal berturut-turut.

Kontraksi terbesar terjadi pada kuartal II 2014 kala ekonomi merosot 1,9 persen usai pemerintah mengerek tarif pajak penjualan untuk pertama kalinya dalam 17 tahun terakhir. PT Bestprofit

Pada kuartal IV 2019, kenaikan tarif pajak menyebabkan konsumsi rumah tangga merosot 2,9 persen. Sebagai catatan, pemerintah Jepang mengerek tarif pajak penjualan dari 8 persen menjadi 10 persen pada Oktober 2019 lalu.

Belanja perusahaan pada pabrik dan peralatan turun 3,7 persen meski investasi masih mendapatkan dorongan dari sistem pembayaran non tunai yang dapat mengurangi kenaikan pajak konsumsi.

Saat ini, ekonom masih memperhatikan dampak penyebaran wabah virus corona pada negara dengan perekonomian ketiga terbesar dunia itu. Sebab, virus yang berasal dari Kota Wuhan, China itu telah menghantam aktivitas industri dan pariwisata Jepang. PT Bestprofit Futures