Pemerintah Beri Insentif Pariwisata usai Uji Vaksin Corona

 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif untuk sektor pariwisata nasional. Namun, realisasi program tersebut baru dilakukan setelah vaksin selesai uji klinis dan mulai diproduksi. Best Profit

"Presiden sampaikan bahwa untuk insentif pariwisata anggarannya sudah ada, ini dikaitkan dengan pengadaan vaksin secara mandiri ketika clinical trial sudah selesai. Ini masih menunggu uji klinis, untuk selanjutnya dibuat program yang terkait dengan sektor pariwisata," ujarnya Senin (14/9). Bestprofit

Sementara itu, hingga saat ini pemerintah masih mengimbau masyarakat yang bepergian ke tempat pariwisata untuk mematuhi protokol kesehatan dengan ketat untuk meminimalisir terjadinya penularan covid-19. PT Bestprofit

"Presiden juga mengarahkan agar kampanye untuk meningkatkan perilaku masyarakat, meningkatkan kedisiplinan terus dilakukan, dan kampanye ayo memakai masker, kemudian yang tahap berikutnya, ayo menjaga jarak dan hindari kerumunan, dan berikutnya Ayo Mencuci Tangan, untuk diintensifkan di daerah," papar Airlangga. PT Bestprofit Futures

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menuturkan saat ini pengembangan vaksin Covid-19 terus dilakukan oleh pemerintah. Beberapa yang tengah diuji klinis adalah vaksin Sinovac asal China, AstraZeneca dari Oxford serta CanSino dan Pfizer.

Meski demikian Erick menuturkan Indonesia juga mencari alternatif vaksin lain yang bisa diuji coba dan dikembangkan di Indonesia.

Namun ia memastikan ada dua vaksin yang bisa didapatkan masyarakat dalam waktu dekat.'Kami terus melakukan kerja sama dengan CEPI (Coalition for Epidemic Prepareness Inovation) dan GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization)," sebut Airlangga.

"Kami ingin memastikan kebutuhan vaksin untuk rakyat Indonesia yang sudah diputuskan ada 2 macam, bantuan vaksin pemerintah dan program vaksin mandiri di mana individu yang dianggap mampu harus membeli," tuturnya.

Menperin Usul Pajak Mobil Baru Nol Persen

  

Kementerian Perindustrian mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0 persen atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor (PKB). Relaksasi ini diharapkan dapat mendorong pasar sekaligus mendorong pertumbuhan sektor otomotif di tengah masa pandemi covid-19. 

Best Profit

"Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk relaksasi pajak mobil baru 0 persen sampai bulan Desember 2020," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangan resmi di Jakarta, Senin. Bestprofit

Menperin menjelaskan, upaya pemangkasan pajak pembelian mobil baru tersebut diyakini bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Tujuannya yakni untuk memulihkan penjualan produk otomotif yang "Kalau kami beri perhatian agar daya beli masyarakat bisa terbantu dengan relaksasi pajak, maka kami terapkan. Kemudian pada gilirannya bisa membantu pertumbuhan industri manufaktur di bidang otomotif tersebut," terangnya.

Agus menambahkan, kinerja industri otomotif pada semester pertama 2020 terbilang melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini terjadi karena dampak pandemi covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020. Namun, pada semester kedua tahun ini, mulai ada perkembangan yang positif. PT Bestprofit

"Oleh karena itu, kami berharap relaksasi pajak tersebut bisa segera dijalankan agar bisa memacu kinerja industri otomotif di tanah air dan pemulihan ekonomi nasional," ujarnya. PT Bestprofit Futures

"Industri otomotif itu mempunyai turunan begitu banyak. Ada tear 1, tear 2 yang begitu banyak," imbuhnya.Agus mengungkapkan aktivitas industri otomotif memiliki multiplier effect yang luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja yang besar hingga memberdayakan pelaku usaha di sektor lainnya.

Sebelumnya, relaksasi pajak pembelian mobil baru sempat digaungkan Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam. Menurutnya, industri otomotif saat ini butuh stimulus dari pemerintah agar terjadi peningkatan daya beli.

Sebagai informasi, masyarakat yang membeli mobil dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 73 tahun 2019, yakni sebesar 15-70 persen untuk kendaraan bermotor angkutan orang. Besaran tarif disesuaikan dengan jumlah maksimal muatan setiap kendaraan, dan juga isi silinder."Kami harapkan ada  untuk menstimulus daya beli, tapi tax deduction ini yang tidak mengurangi pendapatan pemerintah. Harapan kita ada di pajak daerah, kalau pajak bisa diturunkan, jumlah yang dijual bisa naik," paparnya.

Erick Thohir Janji RI Punya 30 Juta Vaksin Corona Akhir 2020

 Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengungkapkan pada akhir tahun ini Indonesia akan memiliki 30 juta dosis vaksin covid-19. Best Profit

Vaksin tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Sinovac. Erick menuturkan jika hasil uji klinis III berjalan baik, Indonesia juga mendapatkan komitmen tambahan vaksin sebanyak 20 juta pada akhir tahun ini Bestprofit

"Jadi kurang lebih Insyaallah pada akhir tahun ini terdapat 30 juta vaksin," ujar Erick Thohir dalam orasi ilmiah virtual di Universitas Padjadjaran (Unpad) seperti dikutip dari Antara, Jumat (11/9). PT Bestprofit

Lalu pada tahun 2021 telah mendapatkan komitmen kurang lebih 250 juta dosis.

"Tidak berhenti di situ, kami juga terus menggalang kerja sama dengan G42 Uni Emirat Arab (UAE), negara tersebut juga bekerja sama dengan Kimia Farma dan Alhamdulillah mendapatkan komitmen vaksin 10 juta dosis pada akhir tahun ini," kata Erick Thohir. PT Bestprofit Futures

Kemudian, lanjut Erick pada kuartal pertama tahun 2021 akan terdapat 50 juta dosis.

Dalam kesempatan tersebut Erick Thohir mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Unpad yang terus bekerja sama dengan Bio Farma.

Selain itu ia juga menambahkan bahwa pada pukul 14.00 hari ini (11/9), ia akan bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk memastikan proses vaksin tersebut halal.

Defisit Anggaran Diperlebar Jadi 5,7 Persen pada 2021

  ?Kementerian Keuangan memperlebar defisit anggaran pada 2021 dari 5,5 persen menjadi 5,7 persen atau naik 0,2 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pelebaran defisit disebabkan oleh menurunnya penerimaan negara yang disepakati dengan Panja Banggar. Best Profit

Selain itu, mempertimbangkan ketidakpastian situasi pada tahun depan. ?

"Dengan mempertimbangkan ketidakpastian 2021, sementara dari sisi pendapatan terjadi perubahan. Defisit anggaran mengalami kenaikan 0,2 persen dari yang disampaikan yaitu 5,7 persen dari PDB," katanya dalam rapat kerja dengan pemerintah dan Bank Indonesia, Jumat (11/9). 

Bestprofit

Lebih lanjut, Menkeu menyebut penurunan penerimaan negara pada 2021 ditetapkan sebe sar Rp32,7 triliun. Sedangkan, belanja negara naik Rp2,5 persen, sehingga defisit APBN 2021 menjadi 5,7 persen. 

"Sehingga terjadi kenaikan pembiayaan sebesar Rp35,2 triliun yang adalah penyesuaian dari kenaikan defisit 0,2 persen," lanjutnya.? PT Bestprofit

Dalam kesempatan sama, juga disampaikan perubahan target penerimaan pajak 2021. Turun 3,05 persen atau Rp38,9 triliun dari yang tertuang dalam RUU RAPBN 2021.?

Sebelumnya, penerimaan pajak 2021 disepakati senilai Rp1.268,4 triliun, sehingga dengan perubahan maka target penerimaan pajak tahun depan untuk sementara dinyatakan sebesar Rp1.229,6 triliun. PT Bestprofit Futures

Revisi tersebut, lanjut Sri Mulyani, menunjukkan gambaran realistis dari kondisi perekonomian RI di tahun mendatang, masih kental dengan ketidakpastian. Walau target diturunkan, namun ia memastikan bahwa Ditjen Pajak tetap akan secara maksimal mengumpulkan pajak di 2021.

"Di saat sama tetap ada effort (usaha) yang bisa dipertanggungjawabkan dari DJP untuk penerimaan pajak yang optimal," ujarnya.

Pemerintah Akan Bagi Bansos ke 15 Juta Usaha Mikro

 Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyebutkan bahwa sebanyak 15 juta usaha mikro akan menerima bantuan produktif UMKM berupa uang tunai sebesar Rp2,4 juta. Best Profit

"Tahap awal 9,1 juta UMKM, kemudian naik menjadi 12 juta, dan terakhir menjadi 15 juta pelaku UMKM yang akan menerima bantuan produktif ini," kata Kunta dikutip dari Antara, Selasa (8/9). Bestprofit

Kunta memaparkan, anggaran tahap awal untuk program tersebut mencapai Rp22,01 triliun untuk 9,1 juta pelaku UMKM.PT Bestprofit

Hingga saat ini, pencairan bantuan mencapai Rp6,6 triliun untuk sekitar 6 juta UMKM melalui transfer langsung sekali penyaluran lewat dua bank pemerintah yaitu Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). PT Bestprofit Futures

Diketahui, bantuan produktif UMKM merupakan bantuan sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha yang diberikan kepada usaha ultramikro dan mikro yang sedang tidak menerima kredit dari perbankan.

Tujuannya yaitu membangkitkan kembali aktivitas ekonomi pada tingkat usaha skala mikro dan ultramikro

Menteri Edhy Prabowo Dikabarkan Positif Corona

 Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dikabarkan terinfeksi covid-19. Kabar ini pertama kali berhembus di lingkungan Kemeterian Kelautan dan Perikanan (KKP) tempat Edhy berkantor. Best Profit

Untuk diketahui, Edhy juga tak melakukan aktivitas lapangan kurang lebih selama satu pekan. Tercatat Edhy terakhir kali melakukan kunjungan kerja pada 1 September lalu ke Kalimantan Timur. Setelah itu, Edhy diketahui tak melakukan kegiatan ke lapangan selaku Menteri KP. Bestprofit

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan dirinya juga mendapat informasi Edhy Prabowo terpapar Covid-19. PT Bestprofit

Usai mendapat informasi itu, Daniel mengaku berinisiatif untuk langsung mengirim pesan penyemangat kepada Edhy yang diduga tengah melakukan isolasi mandiri. Hanya saja Daniel mengaku tak secara terang-terangan bertanya perihal kondisi Edhy setelah diinformasikan terkena Covid-19.

"Saya langsung WA Bang Edhy, tapi tidak secara langsung menanyakan hal itu, hanya mendoakan agar selalu sehat dan lancar," kata dia. PT Bestprofit Futures

Pesan itu pun kata Daniel langsung dijawab Edhy dengan ucapan terima kasih. Daniel juga mengatakan dari informasi yang dia terima Edhy dalam keadaan sehat dan bugar.

"Saya dapat infonya 3 September, tapi tanggal pastinya harus tanya langsung," kata dia.

Sejak Senin (7/9) informasi terkait kondisi kesehtan Edhy Prabowo memang telah mencuat. Namun staf Humas KKP enggan memberi keterangan terkait kondisi Edhy.

Sementara itu, Fungsional Utama di Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo mengatakan tak tahu soal kabar bosnya terinfeksi virus corona.

"Saya tidak tahu, malah baru dengar karena dihubungi teman-teman media. Coba ke Kabiro Humas saja, Pak Agung," katanya

Pemerintah Akan Bayar DP Vaksin Corona Rp3,3 T Tahun Ini

 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan membayar uang muka (down payment/DP) untuk kebutuhan produksi vaksin virus corona atau covid-19 sebesar Rp3,3 triliun pada tahun ini. Best Profit

"Terkait dengan vaksin sudah tersedia dana untuk down payment pada tahun ini sebesar Rp3,3 triliun dan seluruh dana yang disiapkan adalah Rp37 triliun untuk program multiyears," kata Airlangga saat konferensi pers virtual di kantornya, Jumat (4/9). Bestprofit

Jumlah uang muka ini turun dari yang sebelumnya pernah diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebesar Rp3,8 triliun. PT Bestprofit

Uang muka pengadaan vaksin akan diberikan ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bersama Gavi (aliansi vaksin) dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI) melalui skema pembiayaan sukarela kepada COVAX Advance Market Commitment (AMC). PT Bestprofit Futures

Lebih lanjut, Airlangga menekankan pemerintah sangat fokus untuk segera menghadirkan vaksin covid-19 di Indonesia guna meredam penyebaran virus yang semakin meningkat setiap harinya. Hal ini terlihat dari rekor kasus harian yang sudah tembus kisaran 3.600 kasus positif per hari.

Saat ini, setidaknya ada 187.537 kasus positif virus corona di Indonesia. Dari jumlah itu, sekitar 134.181 orang sembuh dan 7.832 orang meninggal dunia.

"Tapi recovery rate Indonesia 71,7, ini lebih tinggi dari global dan kasus fatality rate42 persen," jelasnya.

Pemerintah sendiri menargetkan vaksin bisa mulai didistribusikan mulai 2021. Dengan begitu, hal ini akan membantu pemulihan ekonomi nasional akibat peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.