Terima perwakilan pendemo, kedubes janji sampaikan tuntutan massa ke pemerintah AS

BESTPROFIT - Chairman Al Aqsa Working Group, Agus Sudarmaji, dan Ustaz Abdul Malik menjadi perwakilan pengunjuk rasa yang menemui pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat. Gagal bertemu Dubes AS Joseph R. Donovan, keduanya diterima Kepala Bagian Pelayanan Urusan Politik, David Greenberg.

Pihak kedubes berjanji akan menyampaikan tuntutan massa kepada pemerintah AS.

PT BESTPROFIT "Kebetulan Dubes Donovan tidak di tempat kami diterima oleh kepala bagian pelayanan urusan politik dari Kedubes Mr David, dan beliau menerima statement kita dan beliau berjanji akan menerjemahkan dalam bahasa Inggris dan akan menyampaikan pemerintah di sana," ujar Agus usai menemui pihak Kedubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/12).

"Mereka menerima baik dan berjanji akan menyampaikan pendapatnya," sambungnya.

Adapun permintaan mereka agar Presiden AS Donald Trump mencabut pernyataan perihal Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Sebagai warga yang cinta damai, berharap agar Palestina mendapatkan haknya untuk merdeka. BEST PROFIT

"Ucapan Donald Trump akan berpotensi perang keributanlah karen kita Tidak mau itu terjadi karena bangsa Palestina mempunyai hak untuk merdeka hidup damai," kata Agus.

Trump juga dituding telah melanggar hukum internasional. Sebab, wilayah Yerusalem timur diakui hukum Internasional sebagai milik Palestina. PT BEST PROFIT

"Timur itu yang juga mereka ingin caplok dan ini ilegal sangat ilegal ini satu preseden buruk orang no 1 di muka bumi melakukan satu tindakan hukum pelanggaran internasional," jelas Agus.

Sumber: merdeka.com

Adakah Sanksi bila Menggunakan Bitcoin dalam Bertransaksi?

PT BESTPROFIT - Mata uang virtual, termasuk di dalamnya adalah bitcoin, mengalami peningkatan nilai yang fantastis sepanjang tahun ini. Bahkan, nilai bitcoin sudah mencapai kisaran 12.300 dollar AS atau setara sekitar Rp 167 juta.

Akan tetapi, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran menyatakan bahwa mata uang virtual bukan alat pembayaran yang sah. Bank sentral menegaskan, alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah. BESTPROFIT

Diungkap, Presiden Trump dan Menu McDonald's Kegemarannya

PT BESTPROFIT - Bukan menjadi rahasia jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikenal sebagai penyuka makanan cepat saji atau fast food.

Dalam sebuah buku yang baru dirilis pun diungkapkan apa yang dipesan konglomerat seper kaya ini dari restoran cepat saji McDonald's. BESTPROFIT

Begini cara Presiden Soeharto pilih jenderal untuk Panglima TNI

PT BESTPROFIT - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun pada Bulan Maret tahun depan. Sejumlah nama calon penggantinya sudah disebut. Misal Kepala Staf TNI AD Jenderal Mulyono, lalu Kepala Staf TNI AL Laksamana Ade Supandi dan Kepala Staf TNI AU Marsekal Hadi Tjahjanto.

Namun semuanya masih menunggu Presiden Jokowi. Sebab menunjuk Panglima TNI adalah hak prerogatif presiden. BESTPROFIT

Ikan Hiu Paus lebih besar dari kapal nelayan muncul di Kalimantan Barat

Satu individu hiu paus (Rhincodon Typus) tubuhnya dipotong-potong dan dijajakan di Pasar Penjajab Pemangkat, Kabupaten Sambas, Kalbar, setelah terjerat jaring nelayan di Barat Daya Perairan Pulau Lemukutan, Kabupaten Bengkayang, Rabu (29/11).

"Hiu paus tersebut terjerat atau 'by catch' alat penangkapan ikan gillnet dan sudah dimusnahkan dengan cara dikubur seberat lebih kurang 600 kilogram," kata Subagyo, Koordinator Satuan Pengawasan Sambas, Stasiun PSDKP Pontianak, saat dikonfirmasi, Sabtu.

Sebelum dikubur, sudah diambil sampel oleh dokter hewan dari WWF Indonesia, Kamis (30/11). Seperti dilansir Antara.

Pulau Lemukutan berada di wilayah Kabupaten Bengkayang, Kalbar. Informasi yang dihimpun, karena ukuran ikan lebih besar dari kapal, nelayan tersebut berinisiatif memotong menjadi beberapa bagian.

Hiu paus mempunyai ciri-ciri tubuh berwarna abu-abu dengan corak bulatan (totol) dan garis-garis yang berwarna putih/kuning serta memiliki kulit yang tebal dan pada bagian atas sisi tubuhnya terdapat guratan-guratan yang menonjol.

Sementara itu, Marine Species Coordinator WWF Indonesia, drh Dwi Suprapti mengatakan, perairan laut Kalimantan Barat menjadi salah satu jalur migrasi hiu paus.

Menurutnya, sejak tahun 2013 hingga 2017 ini, setidaknya ada lima kasus ikan hiu paus tertangkap tidak sengaja oleh jaring nelayan di perairan Kalbar. Di antaranya di Kecamatan Sungai Pinyuh (Mei 2013), Kecamatan Paloh (Desember 2013), Kecamatan Selakau (Maret 2015 dan Februari 2017), dan saat ini di Kecamatan Pemangkat (November 2017).

Menurut Dwi, berdasarkan hasil pemetaan sebaran habitat penyebaran hiu paus yang dikumpulkan WWF Indonesia bersama Whale Sharks Indonesia (2016) menunjukkan bahwa hiu paus terlaporkan kemunculannya di beberapa lokasi di Indonesia diantaranya Aceh, Sumatera Barat, Jakarta (Kepulauan Seribu), Jawa Timur (Probolinggo), Bali, Nusa Tenggara, Alor, Flores, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Papua.

Dari hasil survey, kata Dwi, diketahui populasi hiu paus terbesar pertama di Indonesia berada di Nabire, Papua Barat dengan jumlah 128 individu, disusul Talisayan, Kalimantan Timur dengan jumlah 36 individu.

Kemudian perairan Probolinggo, Jawa Timur dengan jumlah 26 individu dan perairan Gorontalo teridentifikasi sejumlah 17 individu.

"Dengan penemuan hiu jenis ini di perairan Kalbar, bertambahlah catatan keragaman hayati spesies laut di daerah ini," katanya.

Dwi mengatakan, monitoring dan penelitian hiu paus di Indonesia, sudah dimulai WWF bersama parapihak sejak 2010. Diawali survei berkala melibatkan nelayan bagan di Wasior, hingga pemasangan Pop-up Satellite Archival Tag (PSAT) untuk merekam dan memantau pergerakan hiu ini.

Juga pemasangan radio frequency identification (RFID) untuk mengidentifikasi hiu paus secara permanen, pengambilan photo ID, studi keragaman genetika hiu ini di kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih, serta studi pengembangan kepariwisataan berbasis hiu paus.

Saat ini, kata Dwi, hiu paus berstatus dilindungi sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.18 tahun 2013.

Keyakinan Fadli Zon sampai berani ramal Prabowo jadi presiden di 2019

Lembaga survei Indo Barometer merilis hasil survei terbaru dengan tema 'Siapa Penantang Potensial Jokowi di 2019'. Elektabilitas Jokowi masih jauh di atas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun Fadli Zon menilai survei itu masih akan berubah dan semua akan terkejut karena dia yakin Prabowo akan menjadi presiden di 2019. BESTPROFIT

Dalam diskusi Survei Nasional Indo Barometer di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Minggu (3/11), Fadli memberikan contoh dalam Pilgub DKI yang tadinya lembaga survei merilis hasil pilgub akan dimenangkan oleh Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) namun pada akhirnya dimenangkan oleh Anies. Kala itu Anies berhasil unggul 15 persen dari Ahok.

Sebab itulah dia merasa bahwa Jokowi belum bisa dipastikan menang. Bahkan dia yakin Prabowo akan berhasil menang dan menduduki kursi orang nomor satu di Indonesia.

"Catat omongan saya, yang saya ramalkan Prabowo akan jadi presiden 2019," ucapnya.

Fadli yang juga waketum Gerindra menegaskan, partainya akan tetap mengusung Prabowo maju dalam Pilpres 2019. Hal itu akan segera dideklarasikan pada hari ulang tahun Partai Gerindra 6 Februari 2018 mendatang.

"Nanti dalam waktu dekat, tahun depan mungkin. Mungkin pada waktu HUT Gerindra ke-10 pada bulan Februari 2018," kata Fadli.

Menurutnya sudah banyak kader Gerindra yang mendesak Prabowo untuk kembali maju di Pilpres 2019. Namun Prabowo belum menyatakan secara langsung untuk kembali maju di Pilpres mendatang.

"Sejauh ini secara resmi Pak Prabowo belum menyatakan siap untuk maju, walaupun desakan dari seluruh kader dan simpatisan Gerindra dan pengurus itu sudah 100 persen mengarah ke Pak Prabowo," ujarnya.

Sedangkan terkait dengan pendamping Prabowo di Pilpres Gerindra belum melakukan pembahasan lebih lanjut. Tapi Wakil Ketua DPR itu memastikan bahwa wakil tersebut bukanlah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Kalau Pak Anies kan saya kira konsentrasi benahi Jakarta, saya kira penataan di Jakarta diperlukan, kita juga ada kesepakatan dan kesepahaman lah Jakarta ini penting," tuturnya.

Kendati demikian, Fadli sepakat dengan lembaga survei Indo Barometer yang mengatakan bahwa sosok wakil yang cocok mendampingi Prabowo adalah kalangan sipil. Sebab, Prabowo sudah memiliki latar belakang militer. "Kalau lazimnya komplementer kan berati, kalau latar belakang pak Prabowo militer, mungkin (wakilnya) sipil. Saya kira itu masih wajar," ujarnya.

Seperti diketahui, hasil survei Indo Barometer, posisi Presiden Joko Widodo kembali unggul dengan 34,9 persen di atas Prabowo Subianto yang mendapatkan 12,1 persen suara. Survei dilakukan sejak 15-23 November 2017 dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Metode penelitian multistage Random Sampling pada 1.200 responden dengan usia minimal 17 tahun atau sudah menikah di 34 provinsi. Data survei diambil dengan wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner.

"Dari pertanyaan terbuka calon presiden, awareness pemilih yang tinggi terhadap Joko Widodo dengan dukungan 34,9 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari saat memaparkan hasil survei.

Posisi kedua ditempati oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan 12,1 persen. Kemudian diikuti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 3,6 persen, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 3,3 persen.

Posisi kelima diisi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo 3,2 persen, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil 2,8 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 2,5 persen, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri 2 persen, Kapolri Jenderal Tito Karnavian 1,8 persen, Presiden PKS Sohibul Iman 1,5 persen.

Qodari menjelaskan, banyak masyarakat yang ingin Jokowi kembali maju menjadi presiden. Hal itu terlihat dari hasil survei sekitar 61,8 persen masyarakat ingin Jokowi maju sebagai presiden dan 23,6 persen tidak ingin Jokowi kembali menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Persentase kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-JK berdasarkan survei ini pun juga sangat tinggi. Sebesar 67,2 persen masyarakat puas dengan kinerja Jokowi-JK dan 28,5 persen merasa tidak puas, 4,3 persen menjawab tidak tahu.

"Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sebagai presiden cukup tinggi 67,2 persen. Sedangkan yang tidak puas 28,5 persen. Tidak tahu atau tidak jawab 4,3 persen," ungkapnya.

'Malaikat Maut' Argentina Dihukum Penjara Seumur Hidup

BEST PROFIT - Mantan pejabat militer Argentina yang dijuluki "Malaikat Maut", Alfredo Astiz, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di pusat penahanan dan penyiksaan rahasia, selama militer berkuasa pada tahun 1976-1983.

Astiz dinyatakan bersalah atas berbagai kejahatan termasuk penculikan, penyiksaan dan pembunuhan.

Sebelumnya, Astiz juga telah dijatuhi hukuman seumur penjara hidup dalam kasus penculikan dua biarawati Perancis dan seorang wartawan. BESTPROFIT

Astiz tidak bereaksi atau menyatakan penyesalannya saat pembacaan putusan.

“Organisasi hak asasi manusia ingin menzalimi dan balas dendam, saya tidak akan bisa mengatakan bahwa saya menyesal,” kata Astiz saat melakukan pembelaan, seperti dikutip Anadolu Agency, Kamis (30/11/2017).

Sedangkan 29 terdakwa lain dalam  kasus ini divonis penjara seumur hidup, 19 terdakwa divonis delapan hingga 25 tahun penjara, sementara sisanya dibebaskan. PT BESTPROFIT

Ratusan orang yang menunggu di luar pengadilan menyambut bahagia pembacaan putusan tersebut.

“Kita sedang mengalami momen bersejarah,” kata Taty Almeida, Seorang aktivis kelompok yang memulai kampanye pencarian orang hilang pada masa junta militer.

Kejahatan yang terjadi di Argentina pada masa junta militer sebelumnya juga pernah diadili pada tahun 2007 dan 2009.

Kasus terakhir ini adalah kejahatan perang yang dilakukan terhadap 789 orang di Sekolah Tinggi Mekanika Angkatan Laut, yang dianggap sebagai pusat penyiksaan rahasia pada masa itu. PT BEST PROFIT

Dikatakan bahwa beberapa dari 5.000 orang yang ditahan di pusat penyiksaan tersebut dilemparkan ke Sungai Plate atau laut dengan pesawat setwlah diberikan obat-obatan.

Menurut organisasi HAM, 30 ribu orang terbunuh atau hilang antara tahun 1976 dan 1983 di Argentina.

Sumber: suara.com