Senin, 16 Juli 2018

Fahri Kaitkan Kemenangan Prancis dan Jokowi, PAN: Tak Rasional


PAN menanggapi cuitan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menghubungkan kemenangan di final Piala Dunia 2018 dengan kemenangan di Pilpres 2019. Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay menilai tak ada hubungan antara sepakbola dengan Pilpres.

"Tidak ada hubungannya dong sepakbola dan pilpres. Tidak rasional," kata Saleh saat dimintai tanggapan, Senin (16/7/2018). BESTPROFIT

Saleh mengatakan tweet Fahri tidak bermakna apapun. Dia memandang itu merupakan pendapat Fahri yang menjagokan Kroasia di final Piala Dunia 2018 yang kemudian dikaitkan dengan kelahiran pemimpin baru di Pilpres 2019. BEST PROFIT


"Saya melihat Pak Fahri hanya sekadar mempertegas dukungannya pada Kroasia dan keinginannya ada kepemimpinan baru pasca-Pilpres 2019," sebutnya. BESTPROFIT

Menurut Saleh, bahkan tim koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekalipun tak akan percaya prediksi versi Fahri itu. Saleh mengatakan, tweet Fahri tak perlu ditanggapi serius.


"Jangankan yang berseberangan dengan incumbent, Presiden Jokowi pun, menurut saya, tidak percaya prediksi itu. Tim Pak Jokowi pasti akan tetap berupaya mencari jalan agar menang," ujar anggota DPR itu.

"Menurut saya, kalau FH (Fahri Hamzah) ditanya hari ini, mungkin saja akan menjawab hal yang sama. Malah bisa jadi akan membuat kampanye baru. Itu biasa saja. Jangan semua dianggap serius. Sesekali, politik itu dibawa dalam suasana santai," imbuh Saleh.

Fahri menuliskan cuitannya itu sebelum pertandingan dimulai. Dia memprediksi hasil Pilpres 2019 akan selaras dengan hasil akhir Piala Dunia 2018. 


"Jangan lupa malam ini: Kalau Prancis menang, isyarat incumbent menang. Kalau Kroasia menang incumbent kalah," cuit Fahri. 

Les Bleus pada akhirnya sukses menaklukkan Kroasia yang dimotori Luka Modric. Skor 4-2 menjadi pengantar Prancis untuk menjemput trofi Piala Dunia 2018.


Lalu, apa kata Fahri soal prediksi Pilpres 2019 itu? Jelas dalam cuitan itu, jika Prancis menang, maka incumbent yang dalam hal ini Joko Widodo akan kembali berjaya di Pilpres 2019.

"Ya," kata Fahri menjawab pertanyaan apakah cuitannya itu menandakan incumbent akan menang Pilpres 2019.

"Itu peringatan bagi oposisi," tegas Fahri. Fahri memperingatkan para oposisi agar berkaca dari hasil Piala Dunia 2018.

Jumat, 13 Juli 2018

Divestasi 51% Saham Freeport Dituding Pencitraan, Jokowi Buka Suara

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara menanggapi kritikan keras beberapa pihak yang menilai perjanjian divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Kesepakatan akuisisi 51% saham Freeport mendapat kritikan dari mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier yang menurutnya kesepakatan tersebut hanya sebuah pencitraan di tahun politik. 
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, juga menyindir kesepakatan divestasi saham Freeport bohongan. Sebelumnya, Kamis (12/7)Freeport McMoRan inc meneken head of agreement divestasi 51% saham Freeport dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). BESTPROFIT
Freeport McMoRan adalah induk PTFI dan Inalum adalah BUMN yang akan membeli 51% saham Freeport. Jokowi menegaskan proses mencapai kesepakatan dengan pihak Freeport tidak mudah dan memakan waktu. BEST PROFIT

"Ini kan namanya proses itu mesti pertama-tama harus head of agreement, nanti ditindaklanjuti ke-2, ke-3. Tapi kesepakatan itu perlu saya sampaikan ya, ini proses panjang hampir 3,5 tahun hampir 4 tahun kita lakukan dan alot sekali," ujar Jokowi di gedung akademi bela negara NasDem, Jl Pancoran Timur II, Jakarta Selatan, Senin (16/7/2018).

Jokowi Menurut Jokowi, proses pengambilalihan saham PT Freeport memakan waktu yang panjang. Saat ini, pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sudah siap untuk membeli 51% saham Freeport Indonesia. 
"Kalau sudah bisa masuk ke head of agreement itu sebuah kemajuan yang amat sangat. Jangan dipikir itu ketemu baru tanda tangan, ini proses panjang 3,5 tahun kita dengan Freeport. Alot. Kalau kemajuan Alhamdulillah patut kita syukuri," tutur Jokowi.

Jokowi menambahkan, tidak ingin ada sentimen negatif terkait pengambilalihan saham PT Freeport.

"Jangan malah sudah ada kemajuan ada yang ngomong miring-miring," jelasnya.

Kamis, 12 Juli 2018

Maret 2018, Orang Miskin di RI Turun 630.000 Jadi 25,95 Juta


Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per Maret 2018 jumlah orang miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 633.000 menjadi 25,95 juta dari kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan jumlah orang miskin di Indonesia per Maret 2018 sudah berada di posisi single digit. Sebab, telah terjadi penurunan 0,30% dibanding September 2017.
"Bisa dilihat bahwa persentase kemiskinan pada Maret 2018 itu 9,82% menuju satu digit dari yang sebelumnya 10,12%, jumlah penduduknya juga turun dari 26,58 juta menjadi 25,95 juta, atau turun 630 ribu orang," kata Suhariyanto di kantor BPS pusat, Jakarta, Senin (16/7/2018).

Meski secara nasional angka kemiskinan mengalami penurunan, Suhariyanto mengungkapkan pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam menurunkan angka kemiskinan.

Pasalnya, angka kemiskinan antara kota dan desa sangat tinggi sekali. Angka kemiskinan di desa 13,20% atau hampir dua kali lipat dibandingkan dengan kota yang sebesar 7,02%.

"Penurunan kemiskinan bukan berarti tidak ada PR, tapi maish banyak PR, karena ada disparitas kemiskinan kota dan desa," tambah dia.

Menurut Suhariyanto, penurunan angka kemiskinan per Maret 2018 dikarenakan beberapa fakto, seperti inflasi umum periode September 2017-Maret 2018 sebesar 1,92%, rata-rata pengeluaran perkapita/bulan untuk rumah tangga yang berada di 40% lapisan terbawah selama periode itu tumbuh 3,06%.


Selanjutnya, bansos dari pemerintah tumbuh 87,6% di kuartal I-2018, selanjutnya adalah program beras rastra dan bantuan pangan non tunai yang tersalurkan sesuai jadwal.

"Yang perlu dijaga terjadi di Maret kemarin kenaikan harga besar 8,57% yang bisa pengaruhi kemiskinan, walaupun bisa dikonversi oleh penyaluran rastra. Itu beberapa faktor yang berpengaruh ke kemiskinan," tutup dia.

Rabu, 11 Juli 2018

TGB Syukuri Namanya Masuk Kandidat Cawapres Jokowi


Presiden Joko Widodo menyebut nama Gubernur NTB TGH Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang (TGB) masuk dalam kandidat calon wakilnya di Pilpres 2019. TGB tak mau jemawa dan memilih untuk lebih mensyukurinya. PT BESTPROFIT

"Ya wallahualam, itu kan prerogatif beliau ya," kata TGB di Gedung Akademi Bela Negara Partai NasDem, Jalan Pancoran Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (16/7/2018).

TGB menilai masih banyak tokoh yang lebih senior dan kompeten untuk masuk sebagai bakal pendamping Jokowi pada Pilpres 2019 itu. BEST PROFIT



"Banyak tokoh yang lebih senior yang lebih mumpuni dari saya," ujarnya. BESTPROFIT

Kendati demikian, TGB mengaku bersyukur bila benar namanya masuk dalam bursa cawapres Jokowi. Apalagi Jokowi membenarkan nama seperti Mahfud MD dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto termasuk yang jadi kandidat wakilnya.

"Semua yang baik disyukuri saja, semua yang baik disyukuri," kata TGB.

Lantas, apa TGB siap jika diminta mendampingi Jokowi?

"Jawaban itu kan kalau sudah ada sesuatu yang jelas. Tapi yang jelas banyak tokoh bangsa yang lebih hebat hebat. Bersama saya ada Pak Mahfud, banyak. Ada Pak Airlangga juga," jawab TGB.

Jokowi sebelumnya buka-bukaan soal sejumlah nama yang menjadi kandidat pendampingnya di Pilpres 2019. 4 Nama disebutnya ada di kantong-kantong. Meski sang incumbent juga menyatakan memiliki banyak kantong.

4 Nama yang sudah disebut adalah Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Gubernur NTB TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB), Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan anggota Dewan Pengarah Badan Penanaman Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD.


Jokowi memang tak menyebut langsung 3 nama selain Cak Imin. Namun dia membenarkan pertanyaan-pertanyaan soal kandidat cawapresnya.

"Masuk-masuk," kata Jokowi menjawab pertanyaan apakah TGB masuk kandidat cawapres yang ada di kantongnya. Jokowi menjawab pertanyaan di sela acara Kuliah Umum angkatan ke-2 Akademi Bela Negara NasDem, Pancoran, Jakarta, Senin (16/7/2018).

"Ya masuk, masuk," ujar Jokowi menjawab pertanyaan apakah Mahfud MD juga masuk kantong kandidat cawapres.

"Oh masuk, masuk," ujar Jokowi soal Airlangga jadi kandidat cawapresnya. Airlangga ada di samping Jokowi di acara NasDem tersebut. 

Selasa, 10 Juli 2018

Istri Najib Digugat dan Diminta Kembalikan Perhiasan yang Disita


PT BESTPROFIT - Produsen perhiasan asal Lebanon mengajukan gugatan hukum terhadap Rosmah Mansor, istri mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak. Gugatan ini terkait 44 buah perhiasan yang dikirimkan kepadanya awal tahun ini dan baru-baru ini disita polisi Malaysia. 

Seperti dilansir The Star, Selasa (10/7/2018), produsen perhiasan bernama Global Royalty Trading SAL yang berkantor di Beirut, Lebanon ini mengajukan gugatan hukum terhadap Rosmah di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur pada 26 Juni lalu.  BESTPROFIT

Senin, 09 Juli 2018

Dear PNS, Ini Rincian Gaji ke-13 yang Mulai Cair Awal Juli


Setelah mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR), Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS mendapatkan gaji ke 13. Gaji ke-13 ini diberikan kepada PNS, TNI/Polri, pensiunan hingga pejabat negara. BESTPROFIT 

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan proses pencairan akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Rencananya, pencairan gaji ke 13 untuk PNS akan dimulai Juli 2018. BEST PROFIT

"Teknis pencairannya Kementerian Keuangan ya, tapi yang jelas mulai dicairkan awal Juli," kata Herman kepada detikFinance, Jakarta, Jumat (29/6/2018). PT BESTPROFIT

Herman menjelaskan, berbeda dengan THR, gaji ke 13 ini diberikan kepada para PNS untuk membantu pembiayaan anak sekolah setelah libur Lebaran. Dengan begitu, PNS bisa mencukupi kebutuhan di tahun ajaran baru anak sekolah.

"Karena itu kan alokasinya untuk membantu biaya pendidikan anak sekolah," kata Herman.

Pemerintah telah menetapkan anggaran gaji ke-13 untuk, prajurit TNI, dan anggota Polisi sebesar Rp 17,88 triliun. Anggaran gaji ke-13 untuk PNS ini sudah tertuang dalam UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN. Di APBN anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sebesar Rp 35,76 triliun atau naik 68,9%.


Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemberian gaji ke-13 untuk PNS. Kebijakan itu tercantum dalam PP nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, TNI/Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa gaji, pensiun, atau tunjangan ke-13 bagi PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan akan diberikan sebesar penghasilan bulan Juni.

Pemberian gaji ke-13 untuk PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, pejabat negara akan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.

Sementara gaji ke-13 untuk pensiunan akan meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan. Dan penerima tunjangan akan menerima tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Pemberian penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dibayarkan pada bulan Juli," tulis PP tersebut seperti dikutip detikFinance.

Ketentuan dalam PP ini berlaku juga bagi pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat menteri dan pejabat pimpinan tinggi. Wakil menteri atau jabatan setingkat wakil menteri, serta staf khusus di lingkungan kementerian.

Selain itu, berlaku juga bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD), hakim ad hoc, dan pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Jumat, 06 Juli 2018

AS Buka Markas Besar Militer di Korsel, Terbesar di Dunia


PT BEST PROFIT Pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan (Korsel) membuka markas besar baru mereka, hanya beberapa pekan setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan dirinya ingin menarik pulang pasukan AS di negeri itu. PT BEST PROFIT FUTURES

Markas besar itu disebut sebagai pangkalan AS di luar negeri yang terbesar di dunia. PT BESTPROFIT 

AS dan Korsel merupakan sekutu militer berdasarkan traktat keamanan. Selama puluhan tahun, pasukan AS di Korea (USFK) memiliki markas besar di Yongsan, di jantung kota Seoul. Pada tahun 1990 silam, kedua sekutu tersebut sepakat untuk memindahkan markas besar tersebut ke Kamp Humphreys, pangkalan militer di Pyeongtaek, sekitar 60 kilometer selatan Seoul, ibu kota Korsel. PT BESTPROFIT FUTURES

Namun proyek pemindahan tertunda selama bertahun-tahun akibat aksi-aksi protes warga, masalah keuangan dan pekerjaan konstruksi yang luas. Akhirnya, baru pada tahun 2013, unit pertama dipindahkan ke Kamp Humphreys. BESTPROFIT FUTURES 

Markas besar USFK resmi dibuka di Kamp Humphreys pada Jumat (29/6) waktu setempat. Begitu pula dengan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pimpinan AS, dengan unit-unit lainnya akan menyusul nanti. BESTPROFIT
Komandan USFK Vincent Brooks mengatakan seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (30/6/2018), pemerintah Korsel telah menyumbang lebih dari 90 persen dari biaya pembangunan Kamp Humphreys yang mencapai US$ 10,8 miliar "yang kami yakini sebagai pangkalan AS di luar negeri yang terbesar di dunia". BEST PROFIT FUTURES 

"Sembilan puluh persen dari biaya-biaya itu, dan untuk sembilan puluh persen itu, Amerika Serikat tetap bersama Anda 100 persen," ujar Brooks dalam seremoni pembukaan markas besar itu. BEST PROFIT

Di Kamp Humphreys terdapat 513 gedung termasuk sekolah, toko dan bank yang tersebar di area seluas lebih dari 14,7 juta meter persegi, dan akan bisa menampung hingga 43 ribu orang, termasuk para tentara dan keluarga mereka hingga akhir tahun 2022 mendatang. BESTPRO

AS diketahui menempatkan sekitar 28.500 tentaranya di Korsel untuk membela negeri itu dari Korea Utara yang memiliki senjata nuklir. Beberapa pekan lalu, usai pertemuan bersejarah dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-Un, Trump mengumumkan akan menghentikan latihan militer AS-Korsel. Bahkan Trump mencetuskan, "Saya ingin membawa pulang tentara-tentara kami."  BPF