Jumat, 03 Agustus 2018

Agar Tak Jual Aset, Subsidi Pertamina Harus Ditambah


PT Pertamina (Persero) berencana menjual sebagian hak partisipasi asetnya untuk menjaga kinerja keuangan tetap. Pertamina perlu izin dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk melakukan aksi korporasi tersebut. PT BESTPROFIT

Bekas Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan langkah penjualan hak partisipasi tersebut dinilai kurang tepat untuk dilakukan. Menurutnya, rencana ini hanya menyelesaikan masalah jangka pendek. BEST PROFIT

"Solusi ini kan cashflow jangka pendek. Tapi dipakai untuk menjual hak, mengijonkan minyak. Itu kan berarti menjual potensi jangka panjang. Istilah saya, beras habis tapi jual rumah. Itu yang nggak match persoalannya," kata Said Didu kepada detikFinance, Jakarta, Sabtu (21/7/2018). BESTPROFIT



Menurutnya, permasalahan yang dialami pertamina ini disebabkan oleh beban penugasan dari pemerintah untuk tak menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan solar.

Penugasan untuk tak menaikkan harga itu harus dilakukan saat harga minyak dunia yang mengalami kenaikan. Di sisi lain, kurs rupiah juga sedang mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS).


"Jadi beban itu yang menyebabkan cashflow Pertamina kesulitan," kata Said Didu.

Pemerintah sendiri saat ini memberi subsidi solar kepada Pertamina sebesar Rp 500/liter. Jumlah subsidi tersebut, masih belum bisa meringankan beban Pertamina. Bahkan, untuk Premium pun pemerintah tidak memberikan subsidi kepada Pertamina.

"Harga solar itu sekarang Rp 8.000-8.350/liter, dijual hanya Rp 5.500/liter, ditambah subsidi jadi Rp 6.000/liter. Jadi ada Rp 2.350 Pertamina nanggung. Itu kan jadi triliunan," katanya.

Untuk itu, kata Said Didu, seharusnya pemerintah bisa memberikan tambahan subsidi kepada Pertamina untuk bisa menutupi kerugian dari penugasan Premium dan solar.

"Jadi win-win-nya menurut saya, pemerintah perlu mensubsidi lagi sebagian dan masukan dalam APBN-P dibahas. Nanti diundur dibayarnya nggak apa, yang penting Pertamina punya jaminan akan dibayar. Kalau ada jaminan akan dibayar, maka Pertamina bisa cari sumher cash jangka pendek. Jadi bisa cari uang dulu," kata dia.

Kamis, 02 Agustus 2018

Istri Koruptor Terseret KPK: Inneke Koesherawati hingga Evy Gatot


Keluarga, khususnya para istri terpidana koruptor, tak jarang ikut terseret dalam kasus yang menjerat suami mereka. Ada campur tangan yang melibatkan para istri ini demi memuluskan jalan suami dalam melakukan tindakan korupsi.  BEST PROFIT

Nama yang sempat jadi sorotan adalah istri dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti. Dia terbukti menyuap hakim PTUN Medan dengan uang Rp 200 juta. BESTPROFIT

Kini yang terbaru, ada artis Inneke Koesherawati yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) Kalapas Sukamiskin Wahid Husen. Meski belum diketahui secara jelas apa penyebab Inneke diamankan. PT BESTPROFIT


Berikut ini deretan para istri yang ikut terjerat KPK selengkapnya:
1. Evy Susanti, Istri Gatot Pujo Nugroho

Gatot dan Evy terbukti bersama-sama memberikan uang kepada tiga hakim PTUN Medan dan seorang panitera sebesar USD 27 ribu dan SGD 5.000 melalui pengacaranya, OC Kaligis.

Selain itu, Gatot dan Evy terbukti memberikan uang Rp 200 juta kepada anggota DPR Patrice Rio Capella. Uang tersebut diyakini terkait penanganan kasus dugaan suap bansos di Kejaksaan Agung.

Evy ditahan 2,5 tahun penjara di Lapas Kelas II-B Anak dan Wanita Tangerang sejak 3 Agustus 2015. Dia kemudian mendapatkan status justice collaborator pada 1 November 2016. Dia kemudian bebas pada September 2017 karena mendapatkan remisi. 
2. Siti Masnuri, Istri Fuad Amin

Siti Masnuri, istri Fuad Amin, yang dihukum 13 tahun penjara, ikut terlibat dalam aksi korupsi yang dilakukan suaminya itu. Dia membantu suaminya mengalihkan uang hasil kejahatan korupsi. 

Berdasarkan berkas putusan yang dikutip dari website Mahkamah Agung (MA), Minggu (24/9/2017), Siti berperan strategis dan disebut berkali-kali oleh para saksi. Seperti seorang sales apartemen Sudirman Hill yang menyebut Siti membeli 8 unit di Sudirman Hill pada Mei 2013.

Dari total aset Fuad Amin yang mencapai Rp 414 miliar yang dirampas negara, belasan di antaranya sudah dialihnamakan ke istri mudanya, Siti Masnuri. Aset-aset itu akhirnya dirampas oleh negara. 
3. Inneke Koesherawati, Istri Fahmi Darmawansyah

Inneke ikut diamankan KPK dalam kasus OTT Kalapas Sukamiskin Wahid Husen. Inneke diamankan bersama suaminya, Fahmi Darmawansyah, yang merupakan napi korupsi kasus satellite monitoring Bakamla.

"Ada narapidana korupsi dan istri yang diamankan tim," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Sabtu (21/7/2018).


Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya menyebut, selain Kalapas, ikut dibawa napi korupsi dan salah satu anggota keluarga. Napi korupsi diduga memberikan suap terkait fasilitas dan izin ke luar lapas.

Saat ini Inneke masih dalam pemeriksaan KPK. Belum diketahui apa peran Inneke sehingga dia ikut diamankan. 

4. Suzanna Budi Antoni, istri Budi Antoni Aljufri (mantan Bupati Empat Lawang)

Mantan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri bersama istrinya, Suzana Budi Antoni, didakwa telah menyuap eks Ketua MK Akil Mochtar sebesar Rp 15 miliar untuk memenangkan sengketa Pilkada Empat Lawang.

Uang sejumlah itu diberikan guna memanipulasi persidangan sengketa Pilkada Empat Lawang yang akan bergulir di MK. Saat itu, Budi Antoni dalam posisi kalah di Pilkada Empat Lawang 2013.

"Berdasarkan hasil penghitungan suara dalam pilkada tersebut, KPU Kabupaten Empat Lawang menetapkan Joncik Muhammad dan Ali Halimi sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang periode 2013-2018. Terhadap penetapan hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang tersebut, terdakwa selaku bupati incumbent tidak menerima hasilnya," jelas jaksa.


"Pada akhir bulan Juni 2013, sebelum sidang pembacaan putusan sela, Muhtar Ependy dihubungi Akil Mochtar yang menanyakan imbalan dari terdakwa. Permintaan Akil Mochtar tersebut kemudian disampaikan kepada terdakwa bahwa Akil Mochtar meminta uang sejumlah '10 pempek' yang maksudnya adalah Rp 10 miliar," imbuhnya.

Selanjutnya, Muhtar Ependy meminta Budi Antoni menyetorkan uang itu ke BPD Kalbar cabang Jakarta. Budi lalu meminta sang istri, Suzana, menyetorkan uang permintaan Akil. 

Rabu, 01 Agustus 2018

PKPI Dipastikan Tidak Bisa Ikut Pileg Tingkat Provinsi di DIY


Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak mendaftarkan bacalegnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Parpol tersebut dipastikan tidak berpartisipasi di Pileg tingkat provinsi di DIY tahun depan. PT BESTPROFIT

Dari 16 partai peserta Pemilu, 15 lainnya telah mendaftar sesuai jadwal. "Hanya satu yang tidak mendaftarkan calonnya (bacalegnya ke KPU DIY), yaitu PKPI," kata Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan, Rabu (18/7/2018) pagi. BESTPROFIT

Hamdan tidak mengetahui alasan PKPI tidak mendaftarkan bacalegnya ke KPU DIY. Padahal saat verifikasi faktual parpol dan sewaktu dilaksanakan sosialisasi pencalonan oleh KPU DIY, PKPI selalu turut serta. BEST PROFIT

"Saya tidak tahu ada permasalahan apa, teman-teman PKPI yang tahu," jelasnya.

Namun sebelum pendaftaran bacaleg ditutup, memang tidak ada pengurus PKPI yang berkomunikasi soal pencalonan ke KPU DIY. Hingga akhir waktu, partai tersebut tidak mendaftarkan bacalegnya.

"Karena tidak datang ya sudah, berarti memang tidak memiliki keinginan untuk mengikuti pemilu (legislatif) di provinsi (DIY), di DPRD provinsi. Untuk di kabupaten/kota saya belum tahu apakah mereka mendaftar atau tidak," ujarnya.

"Karena tidak mendaftar (bacalegnya) maka PKPI tidak bisa mendaftarkan lagi. Pendaftarannya sudah ditutup," lanjutnya.

Jika PKPI tidak mendaftarkan bacalegnya ke KPU DIY, maka lain hal di Kota Yogyakarta. Partai tersebut tetap mendaftarkan bacalegnya ke KPU Kota Yogyakarta sesuai jadwal. "Mendaftar semua, 16 parpol," ucap Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto. 

Selasa, 31 Juli 2018

Pemerintah Prioritaskan Diaspora Jadi CPNS, Berapa Kuotanya?


Pemerintah bakal membuka jalur prioritas untuk para diaspora atau anak bangsa yang berkarir di luar negeri dalam seleksi pembukaan lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018. PT BESTPROFIT

Lantas berapa yang disiapkan untuk jalur diaspora ini? BESTPROFIT

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik ( Humas) Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan untuk saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam menghitung formasi khusus untuk diaspora. BEST PROFIT



"Dengan diaspora masih perlu koordinasi data dan validasinya dengan Kementerian Luar Negeri," katanya kepada detikFinance Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Dia mengatakan bahwa pihaknya juga masih belum bisa memperkirakan pandangan dari diaspora terkait rencana ini. Yang terpenting, kata Mudzakir, tahun ini pemerintah bisa memperhatikan para diaspora untuk kembali ke negerinya dan mengabdi kepada negara.


"Intinya ini perhatian Pak Menteri PAN-RB (Asman Abnur) terhadap diaspora agar berkesempatan menjadi PNS. Jumlah pasti peminat baru akan diketahui pada saat mendaftar," ujarnya.

Seperti diketahui, rencana pembukaan lowongan CPNS dengan memprioritaskan diaspora ini baru pertama dilakukan. Pada tahun sebelumnya, pemerintah juga membuka sejumlah jalur prioritas seperti penyandang disabilitas, hingga putra-putri asal Papua.

Dengan adanya tambahan jalur prioritas ini, maka diharapkan seleksi CPNS 2018 yang sebentar lagi dibuka akan menjadi lebih menarik. Sebab, selain diaspora, pemerintah juga masih membuka jalur prioritas untuk kategori lainnya.

Senin, 30 Juli 2018

Dapat Prioritas, Diaspora Minat Jadi PNS?


Dalam pembukaan lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018, pemerintah membuka jalur untuk para diaspora atau anak bangsa yang berkarir di luar negeri. PT BESTPROFIT

Namun, apa para diaspora tertarik untuk menjadi CPNS? BESTPROFIT

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik ( Humas) Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan pihaknya juga masih belum bisa memperkirakan pandangan dari diaspora terkait rencana ini. BEST PROFIT


Yang terpenting, kata Mudzakir, tahun ini pemerintah bisa memperhatikan para diaspora untuk kembali ke negerinya dan mengabdi kepada negara.

"Intinya ini perhatian Pak Menteri PAN-RB (Asman Abnur) terhadap diaspora agar berkesempatan menjadi PNS. Jumlah pasti peminat baru akan diketahui pada saat mendaftar," katanya kepada detikFinance, Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Saat ini, Mudzakir juga mengaku kalau pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk bisa membuat para diaspora tertarik menjadi CPNS. 


Walau begitu, dia belum merinci langkah yang akan dilakukan untuk membuat mereka tertarik.

"Semua hal terkait masih dalam pembahasan. Intinya kita berharap kebijakan tersebut bisa diimplementasikan dengan baik dan efektif," jelasnya

Dengan memprioritaskan diaspora menjadi CPNS ini, kata Mudzakir, bertujuan untuk bisa memanfaatkan anak bangsa yang berprestasi menjadi abdi negara dengan mengubah strukturnya menjadi lebih baik.

"Pak Menteri berharap mereka bisa mengabdi di tanah air dan tidak terjadi brain drain. Intelektual yang lebih senang bekerja di luar negeri sehingga negara yang bersangkutan rugi kehilangan mereka," tuturnya.

Jumat, 27 Juli 2018

Lowongan CPNS Tetap Dibuka Akhir Juli?


Pemerintah berencana membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018. Saat ini, rencana tersebut masih terus disusun oleh pemerintah. BESTPROFIT

Kementerian PAN-RB sendiri menargetkan pembukaan lowongan bisa diumumkan pada akhir Juli 2018. Namun, hingga saat ini rencana itu masih belum terealisasi. Lantas, apakah lowongan CPNS tetap dibuka akhir Juli ini? BEST PROFIT

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Mudzakir mengatakan bahwa pembukaan lowongan CPNS 2018 masih ditargetkan pada akhir Juli 2018. Meski begitu, dia tak bisa memastikan kapan tepatnya lowongan itu dibuka.


"Tentu saya tidak berani memastikan, kami berharap bisa akhir Juli. Iya (targetnya akhir Juli)" kata Mudzakir kepada detikFinance, Jakarta, Rabu (18/7/2018). PT BESTPROFIT

Mudzakir mengatakan, pihaknya saat ini belum menentukan tanggal pasti pembukaan lowongan. Namun, bila benar lowongan dibuka akhir Juli, maka pekan depan lowongan sudah CPNS bisa mulai diumumkan.

"Belum ada tanggal definitif, nanti Pak MenPan (Asman Abnur) yang akan umumkan," kata Mudzakir.


Untuk saat ini, Mudzakir mengatakan bahwa pihaknya masih memfinalisasi perhitungan jumlah formasi kebutuhan CPNS serta dalam tahap validasi lowongan yang akan dibuka.

"Perhitungan memerlukan kecermatan karena menyangkut banyak aspek seperti rencana pembangunan, mandat organisasi, jumlah PNS yang pensiun, PNS yang ada, rasio belanja pegawai, dan lainnya," kata dia.

Kamis, 26 Juli 2018

Bu Ani Unggah Foto SBY Tetap Kerja Meski Dirawat di RS

Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dirawat di RSPAD karena sakit. Meski dirawat, SBY tetap bekerja. PT BESTPROFIT
Momen SBY dirawat di RS itu diunggah oleh sang istri, Ani Yudhoyono di Instagram, Rabu (18/7/2018). Di foto, SBY tampak berbaring di tempat tidur. Botol infus tampak di sebelah tempat tidur SBY. BESTPROFIT

SBY memakai kaus berkerah biru bertuliskan 'ARMY' dan berkacamata. Dia tampak menandatangani dokumen calon anggota legislatif. BEST PROFIT

"Dalam kondisi apapun, tugas harus dituntaskan," kata Bu Ani.
Sebelumnya diberitakan, Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan SBY dirawat sejak Selasa (17/7/2018) kemarin. Seperti diketahui, kemarin adalah batas akhir pendaftaran caleg ke KPU. 
Karena SBY sakit, pertemuannya dengan Prabowo diundur. Seharusnya, pertemuan berlangsung hari ini. 

"Pertemuan SBY dgn Prabowo diundur karena Pak SBY kelelahan sehabis dari Pacitan dan Yogyakarta. Dirawat sejak tgl di 17 Juli di RSPAD," ujar Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarief Hasan dalam keterangan yang diterima detikcom, Rabu (18/7/2018).