Selasa, 26 Februari 2019

Massa di PN Bandung, Bicara Kriminalisasi Ulama hingga Pembubaran HTI


Massa pendukung Habib Bahar bin Smith terus melakukan orasi di depan PN Bandung, Jalan LRE Martadinata, Kamis (28/2/2019). Sejumlah orator menyinggung kriminalisasi ulama hingga pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Usai sidang Habib Bahar, massa yang sejak pagi berkumpul di depan Pengadilan Negeri Bandung mendengarkan orasi. Salah satu orator yang menyampaikan pandangannya merupakan eks Jubir HTI Ismail Yusanto.
Ismail dari atas bak mobil menggunakan pengeras suara menyinggung kriminalisasi ulama yang terjadi belakangan ini. Salah satunya yang menimpa imam besar FPI Habib Rizieq Syihab. BESTPROFIT


"Seperti contoh menimpa Habib Rizieq Syihab. Beliau tidak melakukan apa yang dituduhkan tapi terus diperkarakan. Itu menimpa banyak tokoh berani lantang berkata benar dan kritik penguasa. Ini namanya kriminalisasi," kata Ismail, Kamis (28/2/2019).

Menurutnya kriminalisasi tidak hanya dialamatkan kepada perorangan melainkan organisasi. Salah satunya dengan dibubarkannya HTI karena dianggap menyimpang dari Pancasila.

Padahal, kata dia, organisasi HTI tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan negara. 

"HTI tidak melakukan kesalahan, kejahatan, apakah HTI mencuri uang negara, menjual aset negara, tapi HTI dituding sedemikian rupa seolah-olah penjahat dan dibubarkan," tegas Ismail.


Ia lalu mengajak massa yang didominasi pemuda ini melakukan perlawanan terhadap diskriminasi hukum di Indonesia.

"Ketidakadilan dan diskriminasi ini akan kita biarkan? Tidak. Kita lawan!" ucap Ismail diikuti massa.

Massa sudah membubarkan diri pukul 12.30 WIB. Saat ini jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung yang sebelumnya ditutup sudah dibuka.

Senin, 25 Februari 2019

Gempa M 4,8 Terjadi di Dompu NTB, Terasa sampai Bima


Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,8 terjadi di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Gempa terasa hingga Bima. 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) lewat akun Twitter resminya, @infoBMKG, menyebut gempa tersebut terjadi pada Kamis (28/2/2019) pukul 14.12 WIB.
"Pusat gempa berada di laut 72 km Barat Laut Dompu," tulis BMKG.


Gempa ini berada di kedalaman 33 km. Sedangkan titik koordinat gempa berada di 8,05 Lintang Selatan dan 117,91 Bujur Timur.
Gempa dirasakan (MMI) dalam skala III di Bima. Skala III berarti getaran dirasakan nyata dalam rumah seolah ada truk berlalu. 

Belum ada informasi perihal dampak gempa terhadap masyarakat.

Jumat, 22 Februari 2019

Aturan THR untuk PNS 2019 Dikebut, Terbit Sebelum Pilpres


Pemerintah mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pemberian THR 2019 dan Gaji ke-13 untuk PNS atau ASN. PP Pemberian THR untuk PNS dikebut agar terbit sebelum pilpres April nanti. 
Hal tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang beredar dan dikutip detikFinance, Jumat (22/2/2019). Surat tersebut ditujukan untuk Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). 
"Mengingat jadwal pemilihan presiden pada tanggal 17 April 2019, diharapkan PP Pemberian THR Tahun 2019 dan Gaji ke-13 dapat ditetapkan sebelum pemilihan presiden," bunyi surat keterangan Kemenkeu.


Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Wiwin Istanti, tertanggal 22 Januari 2019.
Sementara dalam surat tersebut juga, waktu pembayaran THR PNS 2019 efektir dibayar pada bulan Mei 2019, 1 bulan setelah pilpres. 

Dalam surat tersebut juga dituliskan bahwa PP Pemberian THR diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).


"PP Pemberian THR Tahun 2019 dan Gaji ke-13 yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB manjadi dasar dalam penyusunan PMK THR Tahun 2019 dan Gaji ke-13," jelas isi surat tersebut.

Dalam informasi tersebut diterangkan bahwa pada 2018, gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Juli 2018 dan THR dibayarkan pada bulan Juni 2018.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Mudzakir mengatakan, percepatan penyusunan PP THR merupakan siklus yang wajar.

"Surat itu benar. Secara siklus penyusunan RPP THR dan gaji ke-13 memang dilakukan di bulan Maret dan April sehingga apa yang tercantum dalam surat sesuatu yang normal saja," jelasnya kepada detikFinance.

Kamis, 21 Februari 2019

Diberi Kelengkeng Kiai di Banyuwangi, Sandi Batalkan Puasa Sunnah


Cawapres nomer urut 02 Sandiaga Uno membatalkan puasa sunnah hari ini. Itu dilakukan saat berkunjung ke ponpes di Banyuwangi. Apa alasannya?
Hari ini, Sandi bertemu dengan Pimpinan Ponpes Nurul Abror Al Robbaniyyin dan Mursyid Thariqoh Naqsabandiyah, KH. Fadlurrahman Zaini Mun'im di Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi.
Sandi sengaja membatalkan puasanya demi menghormati tuan rumah yang sudah menyiapkan hidangan makanan dan minuman untuknya. 

KH Fadlurahman memberikan buah kelengkeng yang sudah dikupas untuk Sandi. Sandi tidak bisa menolak tawaran itu. BESTPROFIT

"Sebuah kehormatan dihidangkan makan dan minum oleh kiai. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah SWT. Ini bentuk penghormatan kepada sohibul bait," terang Sandiaga di depan undangan dan relawan, Kamis (21/2/2019). 

Dia menjelaskan, kedatangannya silaturahmi ke Banyuwangi tidak untuk kampanye. Melainkan silaturahmi dengan para kiai, habib dan para pengasuh pondok pesantren di Banyuwangi. 

Dalam kesempatan berbicara dengan masyarakat yang berkumpul di aula, Sandi mengaku tidak bicara soal visi misi. Karena ada peraturan yang melarang untuk berbicara di lingkungan pendidikan. 

"Karena memang aturannya seperti itu ya kita tidak kampanye. Kita Silaturahmi. Semoga tali silaturahmi ini terus terjaga amin," tambahnya. 


Sandi justru mengimbau para simpatisan mulai hari ini bersama-sama membaca Al Quran dan mengkhatamkan hingga 17 April 2019. Agar pemilu di Indonesia berjalan lancar dan aman. 

"Saya juga mengajak dan mengimbau para relawan, simpatisan, pendukung, mulai hari ini, bersama sama tiap malam Jumat, memulai membaca Al Quran hingga khatam sampai 17 April 2019. Untuk yang beragama lain, menyesuaikan menurut kepercayaannya masing-masing," ujarnya. 

Rabu, 20 Februari 2019

Mengapa MUI DKI Bikin Acara di Monas pada 212?


MUI DKI Jakarta menyelenggarakan acara selawat dan zikir di Monas nanti malam. Acara secara khusus digelar pada 21 Februari atau yang dikenal dengan 212. Apa pertimbangannya?

Sekretaris Bidang Infokom MUI DKI Jakarta, Nanda Khairiyah, mengatakan angka 212 juga sudah melekat dalam ingatan masyarakat. MUI mengadakan kegiatan zikir pada tanggal tersebut agar tak ada pihak yang memanfaatkan momentum tersebut untuk kepentingan yang lain. PT BESTPROFIT

"Jadi kenapa kalau 212? 21 Februari karena angka ini sudah telanjur melekat di masyarakat kita. Nah MUI ini melihat sebagai organisasi yang netral melihat khawatir akan adanya yang memanfaatkan momentum dan lain-lain. Jadi dari pada yang lain-lain yang membuat acara itu, lebih baik MUI yang membuat, yang putih bersih, netral, dan menyejukkan dan menyatukan," kata Nanda saat dihubungi, Kamis (21/2/2019). BEST PROFIT


Secara umum, Nanda mengatakan, tanggal itu dipilih oleh MUI karena bertepatan dengan hari Kamis di mana pengurus biasa mengisi malam harinya dengan selawat dan zikir.

"Kenapa tanggal 21 bulan Februari? Pertama, karena bertepatan dengan malam Jumat. Jadi ritual pengurus MUI DKI suka tahlil, suka ngaji kalau malam Jumat. Kemudian kita besarkan untuk kita menyejukkan," kata Nanda. BESTPROFIT


Munahar menjelaskan 'Senandung Selawat dan Zikir' merupakan sarana yang baik untuk membebaskan manusia dari keakuannya. Menurut Munahar, esensi zikir adalah menjadikan manusia sadar akan hakikat kemanusiaan. 

"Di kegiatan ini akan timbul satu pengalaman rohani yang menyadarkan umat untuk menghargai pentingnya rasa persatuan dan kesatuan," kata Munahar dalam pernyataan persnya. 

Munahar juga berbicara tentang pentingnya pendidikan pesantren dalam melahirkan kesadaran nasionalisme setiap anak bangsa. Sikap nasionalisme, menurut dia, tidak terbentuk oleh suri teladan saja tetapi lingkungan pendidikan di pesantren.

"Bukan hanya ketika berhadapan dengan penjajah, tapi sikap itu juga tertuang dalam pendeklarasian pentingnya menjaga NKRI sebagai sebuah sunatullah yang harus dibela keberadaannya dari segala bentuk tindakan destruktif yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," paparnya.

Selasa, 19 Februari 2019

Ditemukan di Hotel Mangga Besar, Anggota DPRD Buru Selatan Ngaku Istirahat


setelah dilaporkan hilang sejak Jumat (15/2) lalu, anggota DPRD Buru Selatan Sedek Titawael akhirnya ditemukan. Sedek ditemukan di sebuah hotel di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. PT BESTPROFIT

"Dia cuma pindah hotel ke Mangga Besar saja," kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Tahan Marpaung saat dihubungi detikcom, Kamis (21/2/2019).
Tahan mengatakan, Sedek ditemukan siang tadi. Polisi berhasil melacak Sedek setelah ponselnya kembali aktif. BESTPROFIT


"Tadi siang handphone-nya aktif, ketemu di Mangga Besar," imbuhnya.

Tahan mengatakan, Sedek ditemukan seorang diri. Sedek juga terkejut karena dicari polisi.

"Dia sudah komunikasi sama keluarganya, terus kita jemput ke Mangga Besar," lanjutnya.

Sementara Tahan tidak mengungkap aktivitas Sedek selama di Mangga Besar. Diketahui, Sedek ke Mangga Besar sejak tanggal 15 Februari 2019, atau 6 hari setelah dia check-out dari hotel di Cikini, Menteng, Jakpus.

"Nggak ngapa-ngapain, cuma istirahat saja," tuturnya.

Senin, 18 Februari 2019

KPU: Penanya Non Panelis di Debat Capres Harus Independen


KPU mengusulkan pihak lain selain panelis dapat bertanya dalam debat capres-cawapres Pilpres 2019. Pihak yang dimaksud yakni tokoh masyarakat yang memiliki keahlian dalam bidang terkait tema debat.
"Didiskusikan mengundang beberapa tokoh masyarakat, misalnya pelaku pendidikan, tokoh non panelis yang mereka diberi kesempatan bertanya langsung pada kandidat," ujar komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2019)
Namun, Pramono mengatakan pihaknya akan terlebih dulu mencari rekam jejak penanya. Hal ini agar penanya yang dihadirkan, bukan bagian dari pendukung salah satu paslon. 


"Tapi KPU harus hati-hati untuk mencermati track recordnya, independensinya. Jangan sampai nanti terdeteksi orang yang kita hadirkan pendukung atau simpatisan salah satu paslon kan jadi kontra produktif," ujar Pramono. 
Menurutnya belum diputuskan siapa saja yang nantinya dapat memberikan pertanyaan. Metode baru dalam debat ini masih dalam diskusi dan belum diputuskan.

"Itu belum kita putuskan, itu hanya contoh ada keinginan suara masyarakat ikut memberikan pertanyaan dalam debat kandidat. Tapi belum diputuskan," kata Pramono. 

Pramono mengatakan adanya penanya dari non panelis ini dimaksud agar masyarakat dapat menyalurkan suaranya. Serta dapat terlibat dalam debat kandidat.

"Prinsipnya ini bagian memberi ruang pada suara-suara masyarakat untuk ikut terlibat dalam debat kandidat," tuturnya.