Manuver Gerindra mengusulkan 4 nama baru cawagub DKI menambah ruwet proses pengisian posisi yang ditinggalkan Sandiaga Uno. Begini tarik menarik Gerindra-PKS selama lebih dari setahun.
Sandiaga mundur dari kursi Wagub DKI pada Agustus 2018 karena menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Sebagai parpol pengusung Anies-Sandi, PKS dan Gerindra yang punya andil dalam menentukan siapa yang kemudian menggantikan posisi Sandiaga.
Lebih dari setahun berselang, posisi Wagub DKI belum juga terisi dan prosesnya masih mandek di DPRD DKI. Yang terbaru, Gerindra malah mengusulkan 4 nama baru.
Berikut kilas balik ruwetnya tarik ulur pemilihan wagub DKI:
Sandiaga Mundur dari Wagub DKI
Sandiaga secara resmi mundur dari posisi Wagub DKI dengan membacakan pidato pengunduran diri dalam rapat paripurna DPRD DKI pada 27 Agustus 2018. Sandiaga memilih mundur karena ingin fokus maju dalam Pilpres 2019.
Beda Keterangan PKS-Gerindra Soal Kesepakatan Wagub
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik menyebut ada surat kesepakatan antara Gerindra dengan PKS, selaku partai pengusung Anies-Sandi. Tapi, hal itu dibantah oleh Syarif yang saat itu merupakan Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta.
Hingga Oktober 2018, belum ada kesepakatan Gerindra-PKS soal nama cawagub. Di tengah dinamika Pilpres 2019, PKS sempat menebar ancaman berupa kekecewaan kader apabila wagub DKI bukan dari PKS.
Proses pengajuan dua nama cawagub DKI itu juga melalui lika-liku panjang hingga akhirnya baru resmi diterima DPRD DKI pada Maret 2019. Setelahnya, pembentukan Pansus DPRD DKI untuk membahas cawagub juga berjalan lambat. Saat itu, muncul wacana untuk melanjutkan pembahasan cawagub DKI setelah Pilpres 2019 berlangsung.
Pansus Pemilihan Wagub DKI di DPRD akhirnya baru lengkap terbentuk dan mulai bekerja pada Mei 2019. Saat itu, Ketua Fraksi Hanura Ongen Sangaji terpilih jadi Ketua Pansus sementara Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus jadi Wakil Ketua Pansus.
Saat itu, DPRD DKI seakan tancap gas, salah satunya dengan kunker ke Kepri, Riau, dan Grobogan untuk belajar proses pemilihan wagub. Jadwal paripurna pun ditetapkan tanggal 22 Juli 2019.
Nyatanya, proses pemilihan wagub DKI di DPRD tetap mandek. Rapat finalisasi tata tertib berulang kali ditunda dengan berbagai alasan. Masalah kuorum bolak-balik dibahas.
Isu Politik Uang
Di tengah tarik ulur pembahasan, PSI mengaku mendengar kabar ada dugaan politik uang dalam pemilihan wagub. PSI menyebut ada rumor penentuan syarat kuorum berdasarkan bayaran.
Isu itu langsung kompak ditepis oleh DPRD DKI. Bahkan, Wakil Ketua DPW PSI DKI, Rian Ernest, sempat dipolisikan gegara pernyataannya itu.
Paripurna Pemilihan Wagub DKI Molor
Rapat paripurna pemilihan Wagub DKI yang dijadwalkan pada 22 Juli 2019 ujung-ujungnya batal karena rapat pimpinan gabungan belum terlaksana. Pada akhirnya, wagub DKI tak kunjung dibahas hingga akhir masa jabatan DPRD DKI 2014-2019. Pemilihan wagub DKI jadi 'warisan' ke DPRD periode berikutnya.
DPRD Periode Baru Belum Ambil Langkah
Anggota DPRD DKI 2019-2024 resmi dilantik pada 26 Agustus 2019. Salah satu PR besar yang jelas menanti tentunya adalah pemilihan wagub DKI. Namun, DPRD lebih dahulu disibukkan dengan proses pemilihan AKD hingga pemilihan pimpinan.
Sempat ada perdebatan apakah DPRD DKI periode baru perlu membentuk pansus lagi atau melanjutkan proses dari periode sebelumnya. Namun hingga sekarang, belum ada proses signifikan dari pembahasan wagub.
Isu Sandiaga Jadi Wagub Lagi
Di tengah pembahasan wagub yang mandek, muncul isu-isu bahwa Sandiaga Uno akan kembali mengisi posisi itu. Apalagi, Sandiaga kembali bergabung ke Gerindra.
Sandiaga sendiri mengakui Prabowo berkali-kali menawarkan hal itu. Namun, dia tegas menolak.
Gerindra Evaluasi 2 Nama Cawagub DKI
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan kembali dievaluasi. Evaluasi terkait calon dan komunikasi yang dilakukan selama ini.
Alasannya, proses pembahasan wagub DKI tetap mandek. Dia mengatakan, jika dalam evaluasi tersebut ditemukan kelemahan pada calon atau komunikasi, akan dicari solusi yang tepat.
Gerindra Ajukan 4 Nama Baru
Gerindra lalu mengusulkan 4 nama cawagub baru kepada PKS pada 17 Oktober 2019. Surat dari Gerindra ke PKS itu sendiri baru diketahui pada 7 November 2019. Empat nama ini berbeda dari 2 nama yang telah disepakati sebelumnya yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.
Empat nama itu adalah Arnes Lukman, Ferry Juliantono, Ahmad Riza Patria, dan Saefullah. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik beralasan nama-nama itu diajukan karena proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta macet lebih dari satu tahun.
"Kemarin dua nama macet. Maka yang diperlukan adalah, pertama, jangan-jangan figur yang nggak... DPRD kurang menerima atau komunikasi. Dua itu saja, pertimbangan. Ya sudahlah, kita usulkan, dari kita ada, dari PKS ada," ucap Taufik.
