Jokowi, Para Menteri, dan Kepala Daerah Tak Dapat THR

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, dan kepala daerah tidak akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) jelang lebaran 2020. Best Profit

Keputusan itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersamaan dengan kebijakan membayarkan THR PNS, TNI dan Polri, khusus untuk eselon 3 saja. Bestprofit

"Presiden, wapres, menteri, wakil menteri, DPR, MPR, DPD, kepala daerah dan pejabat negara tidak mendapat THR," ujar Ani, panggilan akrabnya, Selasa (14/4). PT Bestprofit


Ia menegaskan jajaran yang mendapatkan THR hanya eselon 3 dan ke bawah. THR tersebut akan dihitung dari gaji pokok dan tunjangan yang sudah ada. Namun, tidak termasuk dengan perhitungan tunjangan kinerja.  PT Bestprofit Futures

Selain itu, bendahara negara menyebut pensiunan PNS akan tetap mendapatkan THR seperti tahun lalu.

"Pensiun (pensiunan PNS) pun tetap mendapatkan THR sesuai dengan tahun lalu karena termasuk kelompok yang rentan juga," terang Ani.

Ia menambahkan THR akan dibayarkan sesuai dengan siklusnya, yakni jelang lebaran. Saat ini, Peraturan Presiden yang berisi instruksi Presiden terkait eselon I dan II tidak dapat THR sedang dalam proses revisi. 

Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan pemberian THR untuk pejabat eselon I dan II dan anggota DPR tahun ini masih dikaji. Sebab, pemerintah tengah fokus untuk mengalokasikan anggaran demi meredam wabah virus corona.

"Untuk pejabat negara nanti bapak Presiden (Jokowi) akan menetapkan seperti menteri DPR dan pejabat termasuk Eselon 1 dan eselon 2," katanya, usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, pekan lalu.

Ani mengungkapkan Presiden Jokowi masih memberikan instruksi untuk mengkalkulasi seluruhnya. Nantinya, kebijakan THR akan diputuskan dalam sidang kabinet dalam beberapa minggu ke depan. 

Kendati demikian, Ani mematikan THR untuk PNS, TNI, Polri sudah diamankan. Dalam hal ini, anggaran tersebut sudah dimasukkan ke dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Corona, Jokowi Cuma Bayar THR PNS Hingga Eselon 3

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan hanya membayar Tunjangan Hari Raya (THR) untuk seluruh PNS, TNI, dan Polri dari posisi terbawah hingga eselon 3. Best Profit

Keputusan itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia mengumumkan eselon 3 dan ke bawah akan mendapatkan THR yang berasal dari perhitungan gaji pokok dan tunjangan yang sudah ada.  

Bestprofit

"Tidak termasuk tunjangan kinerja. Pensiun (pensiunan PNS) pun tetap mendapatkan THR sesuai dengan tahun lalu karena termasuk kelompok yang rentan juga," ujar Ani, panggilan akrabnya, Selasa (14/4). PT Bestprofit

Bendahara negara tersebut menambahkan THR akan dibayarkan sesuai dengan siklusnya, yakni jelang lebaran.

"Saat ini, sedang proses revisi Peraturan Presiden sesuai dengan Instruksi Presiden, eselon 1-2 tidak dibayarkan THR," tegas Ani. PT Bestprofit Futures

Selain itu, abdi negara yang setara dengan eselon 3 ke bawah juga akan mendapatkan THR. Namun, jajaran presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, DPR, MPR, DPD dan kepala daerah tidak mendapatkan THR.

Sebelumnya, bendahara negara sempat menyatakan kepada publik bahwa jokowi meminta agar pemberian THR dan gaji-13 dikaji.Sebab, penanganan wabah virus corona telah memaksa pemerintah untuk menyesuaikan postur penerimaan dan belanja negara.

"Dengan penerimaan turun, di sisi lain belanja tertekan. Masih membahas langkah-langkah. Kami bersama Presiden minta buat kajian pembayaran THR dan gaji ke-13, apakah perlu dipertimbangkan lagi, mengingat beban negara meningkat," katanya.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, postur penerimaan dipangkas mencapai 21,1 persen, yaitu dari Rp2.233,2 triliun menjadi Rp1.760,88 triliun. 

Kemudian, belanja negara turun 2,88 persen dari Rp2.540,4 triliun menjadi Rp2.613,81 triliun.

Lalu, pembiayaan anggaran membengkak 180,9 persen dari Rp307,2 triliun menjadi Rp862,93 triliun. Kondisi ini membuat defisit anggaran yang semula diasumsikan hanya 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kini meningkat menjadi 5,07 persen dari PDB.

Basuki Beri Upah Rp225 Juta per Lokasi Irigasi Padat Karya

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengalokasikan anggaran Rp225 juta untuk masing-masing lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) dalam rangka Padat Karya Tunai Desa. Best Profit “Perbaikan irigasi kecil di 10 ribu lokasi dengan anggaran mencapai Rp2,25 triliun masing-masing lokasi sebesar Rp225 juta,” ungkap Basuki, Senin (13/4).  Bestprofit Anggaran ini, sambung dia, tidak hanya untuk kebutuhan bahan bangunan irigasi, tapi […]

The post Basuki Beri Upah Rp225 Juta per Lokasi Irigasi Padat Karya appeared first on .

PHK dan Pekerja yang Dirumahkan Tembus 2,8 Juta Karena Corona

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan B Satrio Lelono mencatat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan mencapai 2,8 juta. Lonjakan PHK dan pekerja dirumahkan sebagai dampak ekonomi di tengah pandemi virus corona. Best Profit

Jumlah itu, ia melanjutkan, berasal dari pekerja formal dan nonformal. "Saat ini, 2,8 juta. Bisa lebih dan akan terus bertambah," ujarnya dalam video conference, Senin (13/4). Bestprofit

Ia mengaku mengungkap data gabungan dari Kemenaker dan BPJamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data Kemenaker, 212.394 pekerja dari sektor formal terkena PHK.


Kemudian, pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 1.205.191 orang. Dari sektor nonformal, Kemenaker mencatat sekitar 282 ribu orang tak memiliki penghasilan. PT Bestprofit

Sementara itu, berdasarkan data BPJamsostek, pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK mencapai 454 ribu orang dari sektor formal, dan 537 ribu orang sektor nonformal.

"Total, sekitar 2,8 juta ya. Ini berat. Namun, seluruh data sudah dikirim ke PMO (Project Management Office) sebagai calon peserta kartu prakerja untuk akurasi," imbuh dia. PT Bestprofit Futures

Setelah itu, Satrio menuturkan Disdukcapil bersama Kementerian Pendidikan dan Budaya, serta beberapa kementerian terkait lainnya akan memverifikasi data.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merinci ada beberapa alternatif yang diimbau kepada pengusaha. Yakni, mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, seperti manajer dan direktur.

Lalu, mengurangi jam kerja (shift), membatasi atau menghapus jam lembur, mengurangi hari bekerja, dan meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir sementara waktu.

Alternatif-alternatif tersebut, sambung Ida, sebaiknya didiskusikan lebih dahulu dengan serikat pekerja atau perwakilan pekerja di perusahaan.

"Prinsipnya, apa yang menjadi kesulitan pengusaha dibuka secara transparan dan apa yang menjadi harapan pekerja didengar oleh pengusaha," terang dia

Kuartal I 2020, Realisasi DMO Batu Bara Capai 31,53 Juta Ton

Kementerian ESDM mencatat realisasi pemenuhan kewajiban batu bara untuk kebutuhan domestik (Domestic Market Obligation/ DMO) mencapai 31,53 juta pada kuartal I 2020. Angka itu setara 20 persen dari target DMO tahun ini, 155 juta ton. Best Profit Kepala Biro Komunikasi, Layanan Komunikasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengungkapkan DMO tersebut dipasok dari produksi batu bara yang […]

The post Kuartal I 2020, Realisasi DMO Batu Bara Capai 31,53 Juta Ton appeared first on .

Kemenkop Gandeng BUMN untuk Pasok Kebutuhan Warung UKM

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memasok kebutuhan warung UKM dan koperasi di tengah pandemi virus corona. BUMN tersebut nantinya bertindak sebagai warehouse (gudang) bagi warung-warung tersebut. Best Profit

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan upaya tersebut untuk mendukung program belanja di warung tetangga. Melalui kerja sama itu, harapannya warung UKM dan koperasi memiliki kepastian stok bahan pokok.  Bestprofit

"Kami berkolaborasi dengan BUMN untuk distribusi bahan pangan masyarakat dan kebutuhan bahan baku UKM melalui platform online," katanya. PT Bestprofit

Ia merincikan perusahaan pelat merah yang terlibat yakni Perum Bulog, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Berdikari (Persero), Perum Perindo, PT Perikanan Nusantara (Persero), dan PT Garam. Lalu, PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri (SHS), dan PT Pertani (Persero).  PT Bestprofit Futures

Untuk tahap awal, program itu akan diuji coba pada wilayah Jabodetabek selama dua pekan pertama April 2020. 

Uji coba dilaksanakan pada tiga warung yakni satu warung di Depok dan dua lainnya di Cilandak. Uji coba berlanjut pada lima warung yaitu dua di SRC Cilandak, satu di Hara Pangan Kebayoran, satu di Hara Pangan Mampang, dan satu di Pondok Kelapa. 

Ia meyakini kerja sama itu itu cukup strategis lantaran BUMN pangan itu mempunyai gudang di berbagai daerah di Indonesia. Jika proyek percontohan ini berhasil, maka Teten menargetkan program ini dapat diimplementasikan di seluruh Indonesia.

Tahap awal, program tersebut menyediakan komoditas beras, telur, minyak, gula, sarden, kurma, dan tepung. 

Teten meyakini program belanja di warung tetangga dapat menjaga daya beli masyarakat terhadap produk UKM sekaligus mempermudah pasokan kebutuhan sehari-hari masyarakat di tengah pandemi virus corona. 

"Targetnya dapat mengakomodasi warung yang terdaftar mencapai 30 ribu warung dengan harga wajar," ujarnya.

Mentan Sebut Animo Belanja di Pasar Mitra Tani Meningkat

Kerja sama antara Kementerian Pertanian dengan Gojek dalam upaya pendistribusian pangan disambut baik oleh masyarakat. Antusiasme warga berbelanja di Pasar Mitra Tani Indonesia/TTIC disebut terus meningkat. Hal itu dinilai wajar, karena Kementan memberi subsidi berupa gratis ongkos kirim untuk pembelian menggunakan jasa Gojek. Best Profit

Menteri Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa Pasar Mitra Tani merupakan salah satu upaya Kementan mengamankan pasokan dan distribusi pangan di tengah pandemi Covid-19. Bestprofit

"Perintah Presiden, apapun dilakukan untuk membantu rakyat, dan pada posisi itu salah satu upaya kita adalah melalui pasar mitra tani ini," kata Syahrul dalam kunjungan ke Pasar Mitra Tani/TTIC Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (8/4). PT Bestprofit

Dalam kunjungan yang juga didampingi oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Agung Hendriadi itu, Syahrul mengaku animo belanja masyarakat secara daring meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyebut bahwa keberadaan pasar ini menguntungkan semua pihak, termasuk kelompok tani, mitra pengemudi Gojek, serta warga sendiri.  PT Bestprofit Futures

"Dengan adanya pasar tani, tidak hanya driver Gojek yang terbantu dengan banyaknya pemesan, masyarakat juga terbantu memperoleh bahan pangan murah dan berkualitas, serta kelompok tani yang memproduksi pangan juga terbantu, karena produknya terserap ke pasar," katanya.

Menyadari peningkatan permintaan bahan pangan tersebut, Syahrul meminta jam operasional di Pasar Mitra Tani ditambah. Ia pun meminta Agung untuk memperluas Pasar Mitra Tani ke seluruh provinsi.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pangan di daerah agar melaksanakan kerjasama yang sudah dibangun," kata Agung merespons permintaan Syahrul itu
.