Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS) menyebut jumlah warga di Negeri Paman Sam yang mengajukan klaim tunjangan pengangguran karena virus corona naik tajam belakangan ini. Data yang mereka kumpulkan, sampai dengan saat ini sudah ada 22 juta warga yang mengajukan klaim. Best Profit
Jumlah pengajuan tersebut terhitung sejak 14 Maret lalu atau dalam empat minggu terakhir. Sekitar 5,2 juta pekerja di antaranya mengajukan klaim pada minggu lalu. Peningkatan jumlah pengajuan klaim tersebut dipicu oleh penyebaran wabah virus corona yang terjadi belakangan ini. Bestprofit
Mereka seperti dikutip dari CNNBussines menyatakan jumlah orang yang mengajukan klaim tunjangan pengangguran tersebut paling dramatis sejak 1967. PT Bestprofit
Sementara itu, meroketnya klaim terus membanjiri departemen tenaga kerja negara. Banyak agen negara sedang merekrut pekerja tambahan dan bergegas untuk mendorong pembaruan teknologi untuk cenderung ke aplikasi.
Sementara itu Kepala Ekonom di Fitch Ratings Brian Coulton memperkirakan jumlah pengajuan klaim tersebut kemungkinan besar akan terus meningkat. PT Bestprofit Futures
"April pasti akan sangat mengejutkan," katanya.
Perkiraan tersebut dibuatnya berdasarkan proyeksi peningkatan angka pengangguran. Ia memperkirakan tingkat pengangguran di AS yang berdasarkan data resmi hanya 4,4 persen pada Maret lalu bisa naik ke level 15 persen pada April ini.
Kalau itu benar, pengangguran tersebut merupakan angka tertinggi baru pasca Perang Dunia II. Segendang sepenarian, wakil presiden senior untuk Layanan Investor Moody Robard Williams mengatakan peningkatan pengangguran terjadi karena kebijakan lockdown yang dilakukan demi menghentikan penyebaran virus corona.
Kebijakan tersebut akan membuat gelombang PHK yang awalnya hanya menghantam pekerja di sektor perhotelan, restoran dan hotel akan meluas.
"Ketika shutdown berlanjut, kehilangan pekerjaan kemungkinan akan meluas ke area lain dari pasar tenaga kerja, seperti layanan bisnis dan profesional di mana pendapatan mereka akan mengalami tekanan akibat penurunan permintaan," katanya.
Selasa, 21 April 2020
Senin, 20 April 2020
Jokowi, Para Menteri, dan Kepala Daerah Tak Dapat THR
Presiden Joko Widodo () beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, dan kepala daerah tidak akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya () jelang lebaran 2020. Best Profit
Keputusan itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersamaan dengan kebijakan membayarkan THR PNS, TNI dan Polri, khusus untuk eselon 3 saja. Bestprofit"Presiden, wapres, menteri, wakil menteri, DPR, MPR, DPD, kepala daerah dan pejabat negara tidak mendapat THR," ujar Ani, panggilan akrabnya, Selasa (14/4). PT Bestprofit
Ia menegaskan jajaran yang mendapatkan THR hanya eselon 3 dan ke bawah. THR tersebut akan dihitung dari gaji pokok dan tunjangan yang sudah ada. Namun, tidak termasuk dengan perhitungan tunjangan kinerja. PT Bestprofit Futures
Selain itu, bendahara negara menyebut pensiunan PNS akan tetap mendapatkan THR seperti tahun lalu.
"Pensiun (pensiunan PNS) pun tetap mendapatkan THR sesuai dengan tahun lalu karena termasuk kelompok yang rentan juga," terang Ani.Ia menambahkan THR akan dibayarkan sesuai dengan siklusnya, yakni jelang lebaran. Saat ini, Peraturan Presiden yang berisi instruksi Presiden terkait eselon I dan II tidak dapat THR sedang dalam proses revisi. Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan pemberian THR untuk pejabat eselon I dan II dan anggota DPR tahun ini masih dikaji. Sebab, pemerintah tengah fokus untuk mengalokasikan anggaran demi meredam wabah virus corona.
"Untuk pejabat negara nanti bapak Presiden (Jokowi) akan menetapkan seperti menteri DPR dan pejabat termasuk Eselon 1 dan eselon 2," katanya, usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, pekan lalu.
Ani mengungkapkan Presiden Jokowi masih memberikan instruksi untuk mengkalkulasi seluruhnya. Nantinya, kebijakan THR akan diputuskan dalam sidang kabinet dalam beberapa minggu ke depan. Kendati demikian, Ani mematikan THR untuk PNS, TNI, Polri sudah diamankan. Dalam hal ini, anggaran tersebut sudah dimasukkan ke dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Ia menegaskan jajaran yang mendapatkan THR hanya eselon 3 dan ke bawah. THR tersebut akan dihitung dari gaji pokok dan tunjangan yang sudah ada. Namun, tidak termasuk dengan perhitungan tunjangan kinerja. PT Bestprofit Futures
Selain itu, bendahara negara menyebut pensiunan PNS akan tetap mendapatkan THR seperti tahun lalu.
"Pensiun (pensiunan PNS) pun tetap mendapatkan THR sesuai dengan tahun lalu karena termasuk kelompok yang rentan juga," terang Ani.Ia menambahkan THR akan dibayarkan sesuai dengan siklusnya, yakni jelang lebaran. Saat ini, Peraturan Presiden yang berisi instruksi Presiden terkait eselon I dan II tidak dapat THR sedang dalam proses revisi. Sebelumnya, Sri Mulyani menyatakan pemberian THR untuk pejabat eselon I dan II dan anggota DPR tahun ini masih dikaji. Sebab, pemerintah tengah fokus untuk mengalokasikan anggaran demi meredam wabah virus corona.
"Untuk pejabat negara nanti bapak Presiden (Jokowi) akan menetapkan seperti menteri DPR dan pejabat termasuk Eselon 1 dan eselon 2," katanya, usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, pekan lalu.
Ani mengungkapkan Presiden Jokowi masih memberikan instruksi untuk mengkalkulasi seluruhnya. Nantinya, kebijakan THR akan diputuskan dalam sidang kabinet dalam beberapa minggu ke depan. Kendati demikian, Ani mematikan THR untuk PNS, TNI, Polri sudah diamankan. Dalam hal ini, anggaran tersebut sudah dimasukkan ke dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Jumat, 17 April 2020
Corona, Jokowi Cuma Bayar THR PNS Hingga Eselon 3
Presiden Joko Widodo () memutuskan hanya membayar Tunjangan Hari Raya () untuk seluruh , TNI, dan Polri dari posisi terbawah hingga eselon 3. Best ProfitKeputusan itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia mengumumkan eselon 3 dan ke bawah akan mendapatkan THR yang berasal dari perhitungan gaji pokok dan tunjangan yang sudah ada.
Bestprofit
"Tidak termasuk tunjangan kinerja. Pensiun (pensiunan PNS) pun tetap mendapatkan THR sesuai dengan tahun lalu karena termasuk kelompok yang rentan juga," ujar Ani, panggilan akrabnya, Selasa (14/4). PT Bestprofit
Bendahara negara tersebut menambahkan THR akan dibayarkan sesuai dengan siklusnya, yakni jelang lebaran.
"Saat ini, sedang proses revisi Peraturan Presiden sesuai dengan Instruksi Presiden, eselon 1-2 tidak dibayarkan THR," tegas Ani. PT Bestprofit Futures
Selain itu, abdi negara yang setara dengan eselon 3 ke bawah juga akan mendapatkan THR. Namun, jajaran presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, DPR, MPR, DPD dan kepala daerah tidak mendapatkan THR.Sebelumnya, bendahara negara sempat menyatakan kepada publik bahwa jokowi meminta agar pemberian THR dan gaji-13 dikaji.Sebab, penanganan wabah virus corona telah memaksa pemerintah untuk menyesuaikan postur penerimaan dan belanja negara."Dengan penerimaan turun, di sisi lain belanja tertekan. Masih membahas langkah-langkah. Kami bersama Presiden minta buat kajian pembayaran THR dan gaji ke-13, apakah perlu dipertimbangkan lagi, mengingat beban negara meningkat," katanya.
Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, postur penerimaan dipangkas mencapai 21,1 persen, yaitu dari Rp2.233,2 triliun menjadi Rp1.760,88 triliun.
Kemudian, belanja negara turun 2,88 persen dari Rp2.540,4 triliun menjadi Rp2.613,81 triliun.Lalu, pembiayaan anggaran membengkak 180,9 persen dari Rp307,2 triliun menjadi Rp862,93 triliun. Kondisi ini membuat defisit anggaran yang semula diasumsikan hanya 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kini meningkat menjadi 5,07 persen dari PDB.
Bestprofit
"Tidak termasuk tunjangan kinerja. Pensiun (pensiunan PNS) pun tetap mendapatkan THR sesuai dengan tahun lalu karena termasuk kelompok yang rentan juga," ujar Ani, panggilan akrabnya, Selasa (14/4). PT Bestprofit
Bendahara negara tersebut menambahkan THR akan dibayarkan sesuai dengan siklusnya, yakni jelang lebaran.
"Saat ini, sedang proses revisi Peraturan Presiden sesuai dengan Instruksi Presiden, eselon 1-2 tidak dibayarkan THR," tegas Ani. PT Bestprofit Futures
Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, postur penerimaan dipangkas mencapai 21,1 persen, yaitu dari Rp2.233,2 triliun menjadi Rp1.760,88 triliun.
Kemudian, belanja negara turun 2,88 persen dari Rp2.540,4 triliun menjadi Rp2.613,81 triliun.Lalu, pembiayaan anggaran membengkak 180,9 persen dari Rp307,2 triliun menjadi Rp862,93 triliun. Kondisi ini membuat defisit anggaran yang semula diasumsikan hanya 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kini meningkat menjadi 5,07 persen dari PDB.
Kamis, 16 April 2020
Basuki Beri Upah Rp225 Juta per Lokasi Irigasi Padat Karya
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengalokasikan anggaran Rp225 juta untuk masing-masing lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) dalam rangka Padat Karya Tunai Desa. Best Profit “Perbaikan irigasi kecil di 10 ribu lokasi dengan anggaran mencapai Rp2,25 triliun masing-masing lokasi sebesar Rp225 juta,” ungkap Basuki, Senin (13/4). Bestprofit Anggaran ini, sambung dia, tidak hanya untuk kebutuhan bahan bangunan irigasi, tapi […]
The post Basuki Beri Upah Rp225 Juta per Lokasi Irigasi Padat Karya appeared first on .
PHK dan Pekerja yang Dirumahkan Tembus 2,8 Juta Karena Corona
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan B Satrio Lelono mencatat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja () dan mencapai 2,8 juta. Lonjakan PHK dan pekerja dirumahkan sebagai dampak ekonomi di tengah pandemi. Best ProfitJumlah itu, ia melanjutkan, berasal dari pekerja formal dan nonformal. "Saat ini, 2,8 juta. Bisa lebih dan akan terus bertambah," ujarnya dalam video conference, Senin (13/4). BestprofitIa mengaku mengungkap data gabungan dari Kemenaker dan BPJamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data Kemenaker, 212.394 pekerja dari sektor formal terkena PHK.
Kemudian, pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 1.205.191 orang. Dari sektor nonformal, Kemenaker mencatat sekitar 282 ribu orang tak memiliki penghasilan. PT Bestprofit
Sementara itu, berdasarkan data BPJamsostek, pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK mencapai 454 ribu orang dari sektor formal, dan 537 ribu orang sektor nonformal.
"Total, sekitar 2,8 juta ya. Ini berat. Namun, seluruh data sudah dikirim ke PMO (Project Management Office) sebagai calon peserta kartu prakerja untuk akurasi," imbuh dia. PT Bestprofit FuturesSetelah itu, Satrio menuturkan Disdukcapil bersama Kementerian Pendidikan dan Budaya, serta beberapa kementerian terkait lainnya akan memverifikasi data.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merinci ada beberapa alternatif yang diimbau kepada pengusaha. Yakni, mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, seperti manajer dan direktur.
Lalu, mengurangi jam kerja (shift), membatasi atau menghapus jam lembur, mengurangi hari bekerja, dan meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir sementara waktu.
Alternatif-alternatif tersebut, sambung Ida, sebaiknya didiskusikan lebih dahulu dengan serikat pekerja atau perwakilan pekerja di perusahaan."Prinsipnya, apa yang menjadi kesulitan pengusaha dibuka secara transparan dan apa yang menjadi harapan pekerja didengar oleh pengusaha," terang dia
Kemudian, pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 1.205.191 orang. Dari sektor nonformal, Kemenaker mencatat sekitar 282 ribu orang tak memiliki penghasilan. PT Bestprofit
Sementara itu, berdasarkan data BPJamsostek, pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK mencapai 454 ribu orang dari sektor formal, dan 537 ribu orang sektor nonformal.
"Total, sekitar 2,8 juta ya. Ini berat. Namun, seluruh data sudah dikirim ke PMO (Project Management Office) sebagai calon peserta kartu prakerja untuk akurasi," imbuh dia. PT Bestprofit FuturesSetelah itu, Satrio menuturkan Disdukcapil bersama Kementerian Pendidikan dan Budaya, serta beberapa kementerian terkait lainnya akan memverifikasi data.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merinci ada beberapa alternatif yang diimbau kepada pengusaha. Yakni, mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, seperti manajer dan direktur.
Lalu, mengurangi jam kerja (shift), membatasi atau menghapus jam lembur, mengurangi hari bekerja, dan meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir sementara waktu.
Alternatif-alternatif tersebut, sambung Ida, sebaiknya didiskusikan lebih dahulu dengan serikat pekerja atau perwakilan pekerja di perusahaan."Prinsipnya, apa yang menjadi kesulitan pengusaha dibuka secara transparan dan apa yang menjadi harapan pekerja didengar oleh pengusaha," terang dia
Rabu, 15 April 2020
Kuartal I 2020, Realisasi DMO Batu Bara Capai 31,53 Juta Ton
Kementerian ESDM mencatat realisasi pemenuhan kewajiban batu bara untuk kebutuhan domestik (Domestic Market Obligation/ DMO) mencapai 31,53 juta pada kuartal I 2020. Angka itu setara 20 persen dari target DMO tahun ini, 155 juta ton. Best Profit Kepala Biro Komunikasi, Layanan Komunikasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengungkapkan DMO tersebut dipasok dari produksi batu bara yang […]
The post Kuartal I 2020, Realisasi DMO Batu Bara Capai 31,53 Juta Ton appeared first on .
Kemenkop Gandeng BUMN untuk Pasok Kebutuhan Warung UKM
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah () menggandeng Badan Usaha Milik Negara () untuk memasok kebutuhan warung UKM dan koperasi di tengah pandemi . BUMN tersebut nantinya bertindak sebagai warehouse (gudang) bagi warung-warung tersebut. Best ProfitMenteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan upaya tersebut untuk mendukung program belanja di warung tetangga. Melalui kerja sama itu, harapannya warung UKM dan koperasi memiliki kepastian stok bahan pokok. Bestprofit"Kami berkolaborasi dengan BUMN untuk distribusi bahan pangan masyarakat dan kebutuhan bahan baku UKM melalui platform online," katanya. PT Bestprofit
Ia merincikan perusahaan pelat merah yang terlibat yakni Perum Bulog, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Berdikari (Persero), Perum Perindo, PT Perikanan Nusantara (Persero), dan PT Garam. Lalu, PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri (SHS), dan PT Pertani (Persero). PT Bestprofit Futures
Untuk tahap awal, program itu akan diuji coba pada wilayah Jabodetabek selama dua pekan pertama April 2020.
Uji coba dilaksanakan pada tiga warung yakni satu warung di Depok dan dua lainnya di Cilandak. Uji coba berlanjut pada lima warung yaitu dua di SRC Cilandak, satu di Hara Pangan Kebayoran, satu di Hara Pangan Mampang, dan satu di Pondok Kelapa. Ia meyakini kerja sama itu itu cukup strategis lantaran BUMN pangan itu mempunyai gudang di berbagai daerah di Indonesia. Jika proyek percontohan ini berhasil, maka Teten menargetkan program ini dapat diimplementasikan di seluruh Indonesia.Tahap awal, program tersebut menyediakan komoditas beras, telur, minyak, gula, sarden, kurma, dan tepung.
Teten meyakini program belanja di warung tetangga dapat menjaga daya beli masyarakat terhadap produk UKM sekaligus mempermudah pasokan kebutuhan sehari-hari masyarakat di tengah pandemi virus corona.
"Targetnya dapat mengakomodasi warung yang terdaftar mencapai 30 ribu warung dengan harga wajar," ujarnya.
Ia merincikan perusahaan pelat merah yang terlibat yakni Perum Bulog, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Berdikari (Persero), Perum Perindo, PT Perikanan Nusantara (Persero), dan PT Garam. Lalu, PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri (SHS), dan PT Pertani (Persero). PT Bestprofit Futures
Untuk tahap awal, program itu akan diuji coba pada wilayah Jabodetabek selama dua pekan pertama April 2020.
Uji coba dilaksanakan pada tiga warung yakni satu warung di Depok dan dua lainnya di Cilandak. Uji coba berlanjut pada lima warung yaitu dua di SRC Cilandak, satu di Hara Pangan Kebayoran, satu di Hara Pangan Mampang, dan satu di Pondok Kelapa. Ia meyakini kerja sama itu itu cukup strategis lantaran BUMN pangan itu mempunyai gudang di berbagai daerah di Indonesia. Jika proyek percontohan ini berhasil, maka Teten menargetkan program ini dapat diimplementasikan di seluruh Indonesia.Tahap awal, program tersebut menyediakan komoditas beras, telur, minyak, gula, sarden, kurma, dan tepung.
Teten meyakini program belanja di warung tetangga dapat menjaga daya beli masyarakat terhadap produk UKM sekaligus mempermudah pasokan kebutuhan sehari-hari masyarakat di tengah pandemi virus corona.
"Targetnya dapat mengakomodasi warung yang terdaftar mencapai 30 ribu warung dengan harga wajar," ujarnya.
Langganan:
Postingan (Atom)