Kewenangan Pengaturan ABK Dipindah dari KKP ke Kemenaker

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan rancangan Peraturan Pemerintah terkait perlindungan anak buah kapal atau ABK Indonesia telah selesai dibahas. Beleid tinggal menunggu persetujuan Presiden Jokowi. Best Profit

Dengan beleid tersebut nantinya aturan soal penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di laut yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan dipindahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Bestprofit

Nantinya, lanjut Ida, peraturan tersebut juga akan mengatur upah yang dibayarkan kepada ABK. Ia memastikan kementeriannya telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, KKP dan Kementerian Perhubungan untuk memberikan perlindungan kepada ABK. PT Bestprofit

"Perlindungan pemerintah terkait pekerja awak kapal perikanan dan armada sudah selesai dan tinggal ditandatangani oleh presiden," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (30/7).

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menuturkan selama ini perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) terutama anak buah kapal (ABK) pelaut dan kapal ikan masih berantakan. PT Bestprofit Futures

Tak hanya aturan yang tumpang tindih, pengaturan tata kelola dan kewenangan dari mulai proses perekrutan hingga penempatan juga masih belum jelas.

Padahal pemerintah harusnya sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Perikanan sebagai amanat pasal 64 Undang-Undang No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Insyaallah dalam waktu dekat kami selesaikan. Pak Presiden menyetujui dalam bentuk PP. Pada 17 Agustus memaknai kemerdekaan, Satgas juga akan dibentuk ini untuk memerdekakan PMI kita dari jeratan yang saya sebut pemodal jahat dengan oknum tertentu dengan atribut kekuasaan yang terlibat bisnis kotor yang mengeksploitasi mereka selama ini," tuturnya.

Dirut Garuda Sindir Fadjroel: Jubir Kok Jarang Bicara

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra melempar sindiran kepada Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman karena dinilai mulai jarang bicara pada beberapa waktu terakhir. Padahal Fadjroel menduduki jabatan yang bertugas untuk berbicara ke publik mengenai kebijakan Presiden Jokowi. 

Best Profit

"Ini jubir kok jarang bicara, Om Fadjroel?" ujar Irfan saat melangsungkan obrolan santai dengan Fadjroel yang dipublikasikan melalui akun Instagram Garuda Indonesia pada Rabu (29/7) malam. Bestprofit

Selain itu, Irfan juga bertanya kepada Fadjroel mengenai penjelasannya tentang larangan mudik yang sempat dianggap salah. Bahkan, penjelasan Fadjroel sempat dikoreksi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. PT Bestprofit

Terkait hal ini Fadjroel mengaku tak sengaja mengurangi porsi bicara ke hadapan publik. Ia mengatakan jubir presiden sejatinya memang tidak selalu harus sering bicara ke publik karena tugas bicara ini hanya sepertiga dari tugas jubir."Waktu itu juga pernah dikoreksi Pak Mensesneg soal larangan mudik, itu bagaimana?" katanya. PT Bestprofit Futures

"Jubir itu frontliner-nya presiden, tapi itu hanya satu per tiga dari pekerjaan, lebih dari itu dua per tiganya adalah memastikan koneksi antar kementerian/lembaga yang ada semacam humasnya, nah kami menghubungi mereka semua termasuk jubir-jubirnya supaya menyampaikan arahan kebijakan pemerintah," jelasnya.

Sementara terkait kejadian koreksi penjelasan larangan mudik, Fadjroel mengaku penjelasannya saat itu memang didasari pada kebijakan yang berlaku saat itu. Menurutnya, saat itu pemerintah memang tidak melarang mudik, namun meminta masyarakat sebaiknya tidak mudik.

"Waktu itu bukan mengkoreksi, jadi memang saat awal terkait mudik lebaran itu pemerintah mengambil posisi PSBB, jadi tidak ada pelarangan, tapi belum ada keputusan mengenai dilarang atau tidak. Beliau (Mensesneg) bukan koreksi, hanya coba mendudukkan saja bahwa posisi pemerintah masih dalam posisi belum melarang tetapi tidak menganjurkan," terangnya.

Kemenkop UKM Gaet Facebook Pasarkan Produk Lewat Medsos

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menggandeng Facebook untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memasarkan produknya secara daring (online). Sejauh ini, mayoritas UMKM di Indonesia masih berjualan secara konvensional. 

Best Profit

"Dalam rangka percepatan transformasi digitalisasi UMKM, kami menggandeng kerja sama dengan berbagai pihak. Selain dengan teman-teman platform e-commerce, kami juga bekerja sama dengan Facebook Group," ungkap Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki dalam video conference, Rabu (29/7). Bestprofit

Ia menyatakan Facebook Group sendiri terdiri dari beberapa media sosial, yakni Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Teten bilang beberapa pelaku UMKM yang kesulitan berjualan di marketplace bisa merambah ke media sosial.

Kerja sama ini, sambung Teten,  merupakan upaya Kemenkop UKM untuk mencapai target yang sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar ada tambahan 10 juta pelaku UMKM yang menjual produknya secara online."Ada UMKM yang tidak bisa langsung jualan di marketplace, tapi bisa lewat media sosial. Ini juga bagian dari proses menuju digital market," kata Teten.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari mengatakan pihaknya akan melakukan pelatihan kepada sekitar 15 ribu pelaku UMKM untuk memasarkan produknya di media sosial. PT Bestprofit

Namun, jumlahnya akan bergerak dinamis sesuai situasi di lapangan. "Kami bicarakan akan melatih (pelaku UMKM) angkanya 15 ribuan, tapi itu minimal. Kami berharap bisa meningkatkan angka tersebut," terang Ruben.

"Tujuan kami kerja sama dengan pemerintah untuk membantu UMKM ini cepat pulih. Ini fokus kami juga untuk 6 bulan sampai 1 tahun ke depan," jelas dia.Sejauh ini, Facebook Group menyebut telah melakukan pelatihan kepada 85 pelaku UMKM. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kemampuan UMKM dan bisa bersaing di dunia internasional. PT Bestprofit Futures

Ruben bilang pelatihannya sendiri dilakukan secara virtual. Sebab, terdapat sejumlah tantangan dalam melakukan pelatihan secara langsung atau tatap muka.

Diketahui, pemerintah terus mendorong UMKM untuk bangkit di tengah pandemi virus corona. Pasalnya, hampir seluruh pelaku UMKM terkena dampak dari dari wabah tersebut."Ada tantangan menjalankan (pelatihan) tatap muka. Kami akan menjalankannya secara virtual," jelas Ruben.

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp123,46 triliun untuk UMKM yang terdampak pandemi virus corona. Secara keseluruhan, pemerintah meny

Jumlah Tenaga Medis RI Kalah Dari Malaysia dan China

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pandemi virus corona atau covid-19 masih menjadi tantangan bagi Indonesia karena jumlah tenaga medis dan fasilitas ranjang tempat tidur pasien cukup rendah, kalah dari Malaysia dan China.
Berdasarkan catatan Airlangga, jumlah tenaga medis di Indonesia memiliki rasio kurang dari 0,5 dokter per 1.000 pasien. Sementara Malaysia mencapai 1,5 dokter per 1.000 pasien dan China kurang dari 2 dokter per 1.000 pasien. Best Profit

Bahkan, Indonesia juga tertinggal dari Timor Leste, Thailand, Vietnam, dan Myanmar yang sudah di atas 0,5 dokter per 1.000 pasien. Sementara rata-rata jumlah tenaga medis di negara-negara berkembang mencapai lebih dari 1 dokter per 1.000 pasien. Bestprofit

"Maka dari itu kami menggunakan beberapa tenaga medis yang masih kuliah misalnya untuk memperluas jumlah tenaga medis," ujar Airlangga dalam forum diskusi virtual Yayasan Pembangunan Indonesia, Senin (27/7) malam. PT Bestprofit

Tak hanya dari sisi jumlah tenaga medis, fasilitas kesehatan pun terbilang minim, misalnya dari jumlah ranjang tempat tidur pasien yang berada di rasio 1 kasur per 1.000 pasien. Jumlah ini kalah dari Malaysia yang hampir 2 kasus per 1.000 pasien dan China 4 kasus per 1.000 pasien.

Indonesia bahkan juga kalah dari Kepulauan Solomon dan Vanuatu yang sudah di atas 1 kasur per 1.000 pasien. Sementara rata-rata negara berkembang sekitar lebih dari 2 kasur per 1.000 pasien.

Kendati begitu, jumlah ranjang pasien di Indonesia masih lebih tinggi dari Thailand, Kamboja, Myanmar dan Filipina sebanyak kurang dari 1 kasur per 1 pasien. PT Bestprofit Futures

Atas kondisi ini, sambungnya, pemerintah berusaha memetakan kebijakan untuk menambah jumlah tenaga medis dan fasilitas kesehatan bagi pasien positif virus corona. Selain itu, juga didukung dengan kekuatan anggaran.

Salah satunya melalui peningkatan tarif perawatan yang menggunakan skema BPJS Kesehatan. Kemudian, juga mempercepat proses pembayaran klaim perawatan.

"Peningkatan tarif perawatan pasien covid-19 dalam skema BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan permasalahan cash flow. Penyelesaian permasalahan selisih klaim pembiayaan antara RS dan BPJS," terangnya.

Tak ketinggalan, juga dengan mempercepat pemberian insentif bagi tenaga medis. Sebab, realisasi pencairan anggaran kesehatan baru mencapai Rp6,12 triliun atau 7 persen dari pagu Rp87,55 triliun pada tahun ini per 27 Juli 2020.

Pemerintah Tempatkan Dana Rp11,5 T di Bank Daerah

Pemerintah akan menempatkan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) senilai total Rp11,5 triliun. Tujuannya untuk mendorong perekonomian di daerah. 

Best Profit

"Hari ini yang tanda tangan BPD Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Total anggaran yang disediakan adalah Rp11,5 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (27/7).

Keempat bank tersebut telah melakukan penandatanganan secara simbolik penempatan dana pemerintah di BPD. Rincian alokasinya, BPD Jawa Barat sebesar Rp2,5 triliun, BPD Jawa Tengah Rp2 triliun, BPD Jawa Timur Rp2 triliun, dan BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo Rp1 triliun. Bestprofit

Selain keempat bank tersebut, pemerintah juga akan menempatkan dana di BPD DKI Jakarta senilai Rp2 triliun. 

Lalu, pemerintah juga tengah mengkaji dan mengevaluasi dua BPD lainnya, yakni BPD Bali dan BPD Yogyakarta dengan alokasi dana masing-masing Rp1 triliun. PT Bestprofit

"Suku bunganya lebih kecil dari yang selama ini mereka pinjamkan," ucapnya.

Bendahara negara mengatakan penempatan dana tersebut digunakan untuk menyalurkan kredit kepada sektor produktif. Ia berharap penyaluran kredit dapat ditingkatkan (leverage) hingga dua kali lipat dari dana yang diberikan pemerintah. PT Bestprofit Futures

Sebelumnya, pemerintah telah menempatkan dana di bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) senilai Rp30 triliun."Yang tidak boleh hanya dua, tidak boleh beli SBN dan beli valuta asing. Jadi, uang itu harus kerja untuk dorong ekonomi kita," tuturnya.

Bank Himbara yang menjadi tujuan pemerintah, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk senilai Rp10 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp5 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp10 triliun, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Rp5 triliun.

Dengan penempatan dana di bank Himbara,pemerintah akan mendapatkan bunga sebesar 3,42 persen. Angka itu setara dengan 80 persen dari 7 days repo rate BI.

Insentif Bebas PPh bagi Karyawan Bergaji Rp200 Juta Terganjal

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuanganmenyatakan insentif fiskal berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diberikan pemerint ah untuk meringankan beban pekerja di masa pandemi virus corona masih mengalami kendala.  

Best Profit

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan kendala diakibatkan oleh masalah teknis, administrasi dan pendataan. Bestprofit

"Pemantauan stimulus PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP), ini alami kendala karena masalah teknis," ucap Febrio Kacaribu dalam video conference, Jumat (24/7).

"Ini akan di simplify segera supaya dana yang disiapkan sekitar Rp25 triliun itu harapannya bisa sampai ke kantong masyarakat," terang Febrio.Febrio mengatakan untuk mengatasi masalah itu, pemerintah akan menyederhanakan prosesnya pembebasan PPh Pasal 21.

Pemerintah memutuskan untuk menggratiskan pembayaran pajak gaji bagi karyawan untuk meringankan beban mereka dari tekanan virus corona. Sektor yang mendapat pembebasan itu antara lain, manufaktur, pariwisata, kehutanan, makanan, dan perdagangan.   PT Bestprofit

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pembebasan diberlakukan bagi pekerja yang mengantongi gaji di bawah Rp200 juta per tahun. Angka itu setara dengan gaji Rp16 juta per bulan.

Aturan ini akan berlaku 6 bulan mulai April-September 2020. Relaksasi sengaja diberikan guna  mendongkrak daya beli masyarakat di tengah penyebaran wabah virus corona. PT Bestprofit Futures

CT soal Ekonomi di Masa Pandemi: Jangan Putus Asa

Pendiri CT Corp Chairul Tanjung (CT) mengaku optimistis perekonomian di Indonesia akan kembali bangkit pasca pandemi corona. 

Best Profit

Menurut CT, di balik pandemi Covid-19 ada peluang yang lebih baik bagi Indonesia.

"Saya percaya itu. Jangan berputus asa, tetap optimis, karena di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Di mana ada kesulitan, ada kemudahan, dan pasti ada kesempatan," kata Chairul saat acara Talkshow Virtual Alumni Mahasiswa Teladan Nasional 1987, Minggu (26/7/2020).  Bestprofit

CT meminta masyarakat bersabar dan tetap berusaha untuk menghasilkan suatu perubahan menuju ke arah yang lebih baik.

"Bertawakal tapi ikhtiar semaksimal mungkin. Dan percaya bahwa krisis ini, cobaan ini pasti menimbulkan sesuatu yang baik di kemudian hari untuk kita semua," imbuhnya. PT Bestprofit

"Ternyata efek daripada penyebaran Covid-19 ini berakibat ekonomi yang lebih parah daripada krisis tahun 1998 dan krisis tahun 2008," ujarnya.CT mengakui jika dampak ekonomi pandemi Covid-19 lebih parah dibandingkan krisis 1998 dan 2008. Ia menyatakan pandemi Covid-19 tidak hanya sebatas masalah kesehatan tetapi menjadi masalah ekonomi yang luar biasa besar efeknya.

Kata dia, krisis 1998 disebabkan struktur perbankan yang rapuh. Pasalnya, kredit perbankan lebih banyak disalurkan kepada kelompok konglomerat pemilik bank saja. Imbasnya, begitu krisis terjadi banyak bank jatuh dan mayoritas konglomerat terdampak krisis 1998. PT Bestprofit Futures

Namun, krisis ini tidak berdampak kepada masyarakat khususnya di sektor pertanian. Sebaliknya, kelompok ini justru mendapatkan manfaat krisis 1998 lantaran nilai tukar rupiah jatuh.

"Harga komoditas itu terpaut dengan kurs luar negeri, kurs asing sehingga harga komoditas pada saat itu naik luar biasa. Orang-orang yang tinggal di luar Jawa mendapatkan benefit (manfaat), orang-orang Jawa mendapatkan masalah. Jadi pada waktu itu krisis 1998 disebut sebagai krisis Jawa bukan krisis non Jawa," ucapnya.

Sedangkan pada krisis 2008, ekonomi Indonesia hanya terpukul dampak negatif pada satu tahun pertama. Setelah itu, lanjutnya, Indonesia sebagai negara berkembang justru mendapatkan dampak positif dari kebijakan Quantitative Easing (QE) sejumlah negara di Amerika dan Eropa.

Para investor dari negara tersebut, kata dia, melarikan dananya untuk mencari imbal hasil yang lebih menarik ke negara berkembang.

"Di antaranya masuk ke Indonesia dan kita mendapatkan efek dorongan yang luar biasa terhadap ekonomi kita," imbuhnya.

Sementara, pandemi Covid-19 menimbulkan dampak kepada semua sektor lantaran krisis ini menyangkut kesehatan manusia. Bahkan, akibat pembatasan aktivitas manusia maka pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2020 diprediksi negatif.

Kontraksi ekonomi ini akan memberikan dampak negatif pada ekonomi karena pendapatan masyarakat berkurang. Ujungnya, pandemi Covid-19 ini juga akan mengerek tingkat kemiskinan
 
"Kenapa? Karena banyak di antara mereka akan kehilangan pekerjaan. Banyak perusahaan juga akan memotong income (pendapatan) karyawannya, bahkan beberapa terpaksa mem-PHK, sehingga banyak namanya orang akan kehilangan pekerjaan," tuturnya.