Daya Beli Petani Hortikultura Tergerus pada Juni 2020

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan tingkat daya beli petani hortikultura dan tanaman perkebunan rakyat tergerus pada Juni 2020. Penyebabnya, karena harga komoditas menurun, misalnya bawang merah, cabai rawit, karet hingga kopi. Best Profit

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan penurunan daya beli tercermin dari indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Tercatat NTP hortikultura turun 1,15 persen dari 1 01,68 menjadi 100,51 dan NTP perkebunan rakyat turun 0,04 persen dari 98,51 menjadi 98,47. Bestprofit

"Beberapa komoditas hortikultura mengalami penurunan harga seperti bawang merah, cabai rawit, dan lainnya. Lalu di perkebunan rakyat, ada penurunan harga karet, tebu, kopi, dan kulit kayu manis," ungkap Suhariyanto saat konferensi pers virtual, Rabu (1/7). PT Bestprofit

Kendati begitu, NTP tanaman pangan meningkat tipis 0,04 persen dari 100,38 menjadi 100,42 pada bulan lalu. Kenaikan terjadi karena peningkatan harga gabah di petani dan penggilingan. PT Bestprofit Futures

Begitu pula dengan NTP peternakan dan perikanan. NTP peternakan tumbuh 1,69 dari 96,66 menjadi 98,29. Sementara NTP perikanan nai 0,38 persen dari 99,11 menjadi 99,48.

"Komoditas yang meningkat harganya adalah daging ayam ras dan sapi potong," jelasnya.

Secara rinci, kenaikan NTP perikanan terjadi karena NTP nelayan naik 0,54 persen dari 98,69 menjadi 99,22. Lalu, NTP pembudidaya ikan naik 0,12 persen dari 99,76 menjadi 99,88.

Peningkatan NTP kedua subsektor perikanan karena kenaikan harga ikan tongkol, ikan layang, udang payau dan rumput laut. Secara akumulasi, NTP nasional meningkat 0,13 persen dari 99,47 menjadi 99,6 pada Juni 2020.

Sri Mulyani Sebut Uang Negara di BI Capai Rp400 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan uang negara yang ditempatkan di Bank Indonesia (BI) sekitar Rp300 triliun sampai Rp400 triliun. Selama ini, pemerintah mendapatkan bunga sebesar 80 persen dari bunga acuan BI 7 days repo rate. 

Best Profit

"Uang negara yang rata-rata di BI balance-nya di atas Rp300 triliun, bahkan kadang-kadang bisa mencapai Rp400 triliun dengan suku bunga yang diatur oleh kami dan BI," ungkap Sri Mulyani, Senin (29/6). Bestprofit

Ia mengatakan sebagian dana di BI akan dialihkan ke bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Hal ini dalam rangka mendorong pemulihan sektor riil pasca dihantam pandemi virus corona lewat perbankan. PT Bestprofit

"Kami melakukan koordinasi dengan BI melalui surat yang kami kirim pada 23 Juni 2020 untuk menempatkan dana Rp30 triliun kepada bank Himbara," kata Sri Mulyani.Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan menempatkan dana di bank Himbara sebesar Rp30 triliun. Ia mengaku telah mengirimkan surat kepada BI untuk mengalihkan dana negara yang ada di BI ke bank Himbara. PT Bestprofit Futures

Bank Himbara yang dimaksud adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Sri Mulyani bilang dana sebesar Rp30 triliun sudah tersebar di bank-bank tersebut.

Diketahui, aturan penempatan dana negara di bank Himbara ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara di Bank Umum dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Beleid itu diteken Sri Mulyani pada 22 Juni 2020 lalu."Pelaksanaan transaksi dilakukan pada 25 Juni 2020 pagi. Dari Pak Gubernur BI (Perry Warjiyo) sudah menyampaikan ke saya bahwa sudah komplet sebelum jam 9 pagi uang itu sudah ada di bank Himbara," jelasnya.

Pemerintah akan mengevaluasi kebijakan ini dalam tiga bulan sekali. Sri Mulyani menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga meminta agar proses evaluasi dilakukan bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Total Utang Pemerintah ke Pertamina Rp96,5 Triliun

PT Pertamina (Persero) mengungkapkan total utangpemerintah kepada perseroan hingga 2019 sebesar Rp96,50 triliun. Utang tersebut merupakan utang kompensasi atas selisih Harga Jual Eceran (HJE) sejak 2017 silam. 

Best Profit

"Jadi totalnya sebetulnya utang pemerintah kepada Pertamina itu adalah Rp96,5 triliun," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, di Komisi VI DPR, Senin (29/6). Bestprofit

Rinciannya, utang kompensasi atas selisih HJE pada 2017 sebesar Rp20,78 triliun. Pada 2018, jumlah utang kompensasi selisih HJE naik menjadi Rp44,85 triliun. Kemudian, sebesar Rp30,86 triliun di 2019 lalu. Dengan demikian, totalnya sebesar Rp96,5 triliun. PT Bestprofit

Namun, lanjutnya, pemerintah berencana akan membayarkan utang kompensasi atas HJE tersebut sebesar Rp45 triliun pada 2020. Jumlah tersebut untuk memenuhi utang kompensasi pada 2017 sebesar Rp20,78 triliun dan sebagian utang kompensasi 2018 senilai Rp24,21 triliun. PT Bestprofit Futures

"Dengan pencairan di tahun ini sebesar Rp45 triliun maka masih ada selisih sebesar Rp51,53 triliun yang rencananya akan dibayarkan di tahun depan dan tahun depannya lagi," ucapnya.

Ia mengatakan jumlah utang pemerintah kepada perusahaan pelat merah itu telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta disetujui oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan dari sisi volume penyaluran solar, biosolar, dan premium telah diverifikasi oleh Kementerian ESDM.

"Alokasi anggaran untuk pembayarannya pun sudah masuk juga di Kementerian Keuangan," katanya.

Melihat Uang Beras Polri yang Menurut Buwas Perlu Ditambah

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso meminta Kementerian Keuangan mengerek tunjangan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri agar dapat membeli beras yang dijual oleh perusahaannya. Sebab, selama ini mereka harus 'nombok' jika membeli beras di Bulog. 

Best Profit

Lalu, berapa jumlah tunjangan yang saat ini didapat oleh TNI dan Polri?

Pemerintah menetapkan tunjangan khusus beras bagi TNI dan Polri yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang. Bestprofit

Lalu, Pasal 3 Ayat 2 menyebutkan bahwa pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada pegawai negeri dan pensiun/penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar Rp7.242 per kg.Dalam Pasal 3 Ayat 1 disebutkan bahwa harga pembelian beras oleh pemerintah kepada Perum Bulog untuk tunjangan pangan golongan anggaran PNS, TNI, dan Polri ditetapkan sebesar Rp8.047 per kg. PT Bestprofit

Selain itu, ada pula tunjangan kinerja untuk anggota TNI yang diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 102 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan TNI. Dalam beleid itu, pemerintah menetapkan jumlah tunjangan berdasarkan jabatan di lingkungan TNI.

Nilai tunjangan paling besar diberikan kepada kepala staf TNI angkatan darat (KSAD), kepala staf TNI angkatan laut (KSAL), dan kepala staf TNI angkatan udara (KSAU). Jumlahnya ditetapkan sebesar Rp37,81 juta per bulan. PT Bestprofit Futures

 
Selanjutnya, pemerintah juga memberikan tunjangan untuk kelas jabatan 17 sebesar Rp29,08 juta per bulan, kelas jabatan 16 sebesar Rp20,69 juta per bulan, kelas jabatan 15 sebesar Rp14,72 juta per bulan, kelas jabatan 14 sebesar Rp11,67 juta per bulan, dan kelas jabatan 15 sebesar Rp14,72 juta per bulan.Kemudian, untuk kepala staf umum (Kasum), wakil kepala staf angkatan darat (wakasad), wakil kepala staf TNI angkatan laut (wakasal), dan wakil kepala staf TNI angkatan udara (wakasau) diberikan tunjangan sebesar Rp34,9 juta per bulan.

Lalu, jumlah tunjangan untuk kelas jabatan 14 sebesar Rp11,67 juta per bulan, kelas jabatan 13 sebesar Rp8,56 juta per bulan, kelas jabatan 12 sebesar Rp7,27 juta per bulan, kelas jabatan 11 sebesar Rp5,18 juta per bulan, dan kelas jabatan 10 sebesar Rp4,55 juta per bulan.

Kemudian, kelas jabatan 9 mendapatkan tunjangan sebesar Rp3,78 juta per bulan, kelas jabatan 8 sebesar Rp3,31 juta per bulan, kelas jabatan 7 sebesar Rp2,92 juta per bulan, kelas jabatan 6 sebesar Rp2,7 juta per bulan, dan kelas jabatan 5 sebesar Rp2,49 juta per bulan.

Sementara, aturan tunjangan kinerja Polri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sama seperti TNI, penetapan tunjangan untuk Polri juga disesuaikan dengan jabatan.Kelas jabatan 4 akan mendapatkan tunjangan sebesar Rp2,35 juta per bulan, kelas jabatan 3 sebesar Rp2,21 juta per bulan, kelas jabatan 2 sebesar Rp2,08 juta per bulan, dan kelas jabatan 1 sebesar Rp1,96 juta per bulan.

Bila dirinci, wakil kepala polri (wakapolri) akan mendapatkan tunjangan kinerja terbesar, yakni Rp34,9 juta setiap bulannya. Lalu, kelas jabatan 17 akan diberikan tunjangan sebesar Rp29,08 juta per bulan, kelas jabatan 16 sebesar Rp20,69 juta per bulan, kelas jabatan 15 sebesar Rp14,72 juta per bulan, dan kelas jabatan 14 sebesar Rp11,67 juta per bulan.

Kelas jabatan 9 akan mendapatkan jatah tunjangan sebesar Rp3,78 juta per bulan, kelas jabatan 8 sebesar Rp3,31 juta per bulan, kelas jabatan 7 sebesar Rp2,92 juta per bulan, kelas jabatan 6 sebesar Rp2,7 juta per bulan, dan kelas jabatan 5 sebesar Rp2,49 juta per bulan.Selanjutnya, tunjangan untuk kelas jabatan 13 sebesar Rp8,56 juta per bulan, kelas jabatan 12 sebesar Rp7,27 juta per bulan, kelas jabatan 11 sebesar Rp5,18 juta per bulan, dan kelas jabatan 10 sebesar Rp4,55 juta per bulan.

Kemudian, pemerintah akan memberikan tunjangan sebesar Rp2,35 juta per bulan untuk kelas jabatan 4, kelas jabatan 3 sebesar Rp2,21 juta per bulan, kelas jabatan 2 sebesar Rp2,08 juta per bulan, dan kelas jabatan 1 Rp1,96 juta per bulan.

Hadapi Krisis Pangan, RI Buka Peluang Impor Beras

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan Indonesia bisa mendapat aliran impor beras dari negara lain di tengah pandemi virus corona atau covid-19. Opsi ini masih terbuka untuk menghadapi risiko krisis pangan sesuai proyeksi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO). 

Best Profit

"Mengenai impor sampai saat ini saya sampaikan walaupun sudah ada warning(dari FAO), jujur saya sudah menghubungi beberapa negara yang tadinya mereka tidak akan ekspor berasnya ke negara lain, tapi sebenarnya kita bisa mendapatkan itu," ujar Buwas, sapaan akrabnya saat rapat bersama Komisi IV DPR, Kamis (25/6). Bestprofit

Hanya saja, menurut Buwas, saat ini Indonesia sebenarnya belum serta merta butuh tambahan pasokan dari impor. Sebab, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) masih sekitar 1,4 juta ton sampai Juni 2020.

"Kembali persoalannya adalah pasti tidak digunakan? Kalau hanya disimpan, ini hanya mengulang tahun lalu, di mana 2017 impor, 2018 tiba barang itu, sampai hari ini tersisa," katanya.Jumlah tersebut sesuai dengan arahan pemerintah dalam rapat koordinasi terbatas di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu CBP sebanyak 1 juta sampai 1,5 juta ton. Lebih lanjut, Buwas menekankan pemerintah dan seluruh pihak masih perlu mengkaji kembali kecukupan stok beras di Tanah Air, sehingga perhitungan kebutuhannya jelas. PT Bestprofit

Berdasarkan data Badan Pusat Statisik (BPS), impor beras mencapai 2,25 juta ton pada 2018. Jumlah itu meningkat pesat dari 305,27 ribu pada 2017.

Selain itu, pertimbangan impor pun, katanya, harus juga memikirkan bagaimana kondisi Bulog. Saat ini, perusahaan pelat merah itu tidak punya kapasitas gudang yang cukup, padahal di sisi lain perlu terus menyerap beras petani nasional.Jumlah impor yang melimpah pada 2018 membuat Indonesia tidak perlu impor sebanyak itu pada 2019. Tercatat, realisasi impor beras pun cuma 444,5 ribu ton pada tahun lalu.

"Itu akan menghambat penyerapan juga karena kapasitas gudang. Kami mau menyerap susah, sedangkan yang impor ini bukan jelek, tapi taste-nya berbeda dengan selera orang Indonesia. Maka kalau kami campur begitu saja akan bermasalah. Maka harus kami campur dengan beras dalam negeri, supaya tastenya bisa diterima oleh masyarakat kita. Ini masalah juga," jelasnya. PT Bestprofit Futures

Namun, bila beras ternyata tidak dipakai, yang rugi adalah Bulog. Sebab, kredit bank yang diambil tak hanya harus dikembalikan, namun juga dibayar bunga kreditnya.Pertimbangan lain dari sisi Bulog adalah daya keuangan perusahaan. Pasalnya, perusahaan perlu mengajukan kredit ke bank untuk menyerap beras.

"Kalau kami penyerapan dengan dana komersial, itu bunga berat sekali. Jadi Bulog kalau dihadapkan seperti itu kita rugi terus, tapi penugasan, tapi tidak pernah dilihat sebagai penugasan," pungkasnya.

Merugi, SoftBank akan Jual Saham Bernilai Rp298 T di T-Mobile

Raksasa investasi teknologi Jepang, SoftBank Group mengatakan akan menjual saham T-Mobile senilai lebih dari US$ 21 miliar atau Rp298,5 triliun (Kurs Rp14.216 per dolar AS). Dikutip dari AFP, Selasa (23/6), penjualan dilakukan untuk menopang kesehatan keuangannya. 

Best Profit

Kalau dilihat, penjualan dilakukan sebulan setelah SoftBank menyatakan merugi US$ 8,9 miliar per tahun akibat masalah yang melanda investasi mereka di sejumlah unicorn termasuk WeWork dan kejatuhan pasar yang disebabkan oleh pandemi coronavirus. Bestprofit

SoftBank Group yang memiliki sekitar 24 persen saham di operator te lekomunikasi AS itu mengatakan akan menjual hingga 198,3 juta lebih dari total 300 juta saham yang mereka miliki di T-sel dalam transaksi yang melibatkan perusahaan telekomunikasi itu sendiri. PT Bestprofit

SoftBank menyatakan harga pasti penjualan akan ditentukan Selasa (23/6) malam. SoftBank Group telah menjadi perusahaan investasi dan raksasa teknologi dengan saham di beberapa perusahaan di Silicon Valley melalui Vision Fund senilai US$ 100 miliar. PT Bestprofit Futures

Pendiri SoftBank Masayoshi Son baru-baru ini mengatakan perusahaan kini tengah dililit kerugian hingga 1,9 triliun yen. Untuk menutup kerugian operasi itu, perusahaan akan menjual aset US$41 miliar mereka.

Penjualan akan dilakukan dalam waktu satu tahun yang terhitung mulai Maret kemarin. 

Membidik Cuan Emiten Konsumer Berorientasi Ekspor

Founder Ellen May Institute sekaligus analis Ellen May mengatakan berbagai emiten konsumer berorientasi ekspor mulai 'naik daun' pada masa pelonggaran lockdown di beberapa negara.  

Best Profit

Salah satunya, PT Mayora Indah Tbk yang memiliki prospek cerah. Pasalnya, 30 persen dari porsi penjualan perusahaan berasal dari penjualan di luar negeri.

Ellen menyebut investor dapat memaksimalkan kesempatan cuan dengan mengoleksi emiten konsumer itu di level tertinggi 2.310. Namun, ia menyarankan investor untuk membatasi risiko jika emiten turun menyentuh level 2.100. Bestprofit

Ia memperkirakan emiten dengan kode MYOR dapat naik hingga ke posisi 2.500 hingga 2.600. Saat posisi tersebut, ia menyarankan investor untuk ambil untung."Kami referensikan pembelian MYOR untuk swing trading dengan pembelian maksimal di 2.310 sebanyak maksimal 5 persen dari modal swing trading. Jual jika harga turun dari 2.100 untuk pembatasan risiko dengan perkiraan ambil untung di kisaran 2.500-2.600," katanya seperti dikutip dari risetnya pada Senin (22/6). PT Bestprofit

Sebagai informasi, MYOR mencatatkan penjualan bersih di kuartal I 2020 sebesar Rp5,3 triliun atau turun 10,55 persen jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Penurunan penjualan berasal anjloknya ekspor perseroan sebesar 32,15 persen secara tahunan. PT Bestprofit Futures

Sementara, penjualan domestik masih bertumbuh di kisaran 3,76 persen secara tahunan. MYOR sempat terpukul hebat akibat kebijakan lockdown di berbagai negara Asia yang menjadi tujuan utama eskpor emiten.

"Terlebih lagi secara tren kuartal IV menjadi momentum penjualan MYOR dengan menyumbang rata-rata 40 persen dari penjualan setahun," imbuhnya.
Sebesar 94,45 persen dari penjualan ekspor MYOR berasal dari kontribusi penjualan di negara Asia. Di lain sisi, Ellen meramal penjualan domestik MYOR juga akan mengalami perbaikan di kuartal III 2020 seiring dengan kebijakan tatanan normal baru (new normal).

Ellen melanjutkan, dengan kebijakan berbagai negara melonggarkan lockdown, dampak positif akan dirasakan oleh berbagai emiten konsumer berorientasi ekspor pada kuartal II 2020.

Selain MYOR, emiten berorientasi ekspor yang juga dapat dijadikan pilihan investor yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau yang lebih dikenal dengan Sritex.

Penjualan ekspor SRIL yang sempat tergerus pada kuartal I 2020 berpotensi bangkit. Selama kuartal I 2020, penjualan eskpor di Arab Saudi dan Afrika anjlok 9,9 persen dan di regional Asia turun 5,6 persen secara tahunan.

Sementara penjualan di Eropa juga menurun sebesar 4 persen jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Pada kuartal I 2020, penjualan SRIL turun 1 persen secara tahunan. Sekretaris SRIL Welly Salam menyebut penurunan dikarenakan penundaan pesanan dari beberapa pembeli di luar negeri akibat kebijakan lockdown.
Dengan pelonggaran lockdown, ia berharap penjualan ekspor akan mengalami peningkatan. Welly menyebut penjualan APD dan masker non-medis menjadi sumber penghasilan perusahaan selama pendapatan dari sisi ekspor tergerus. 


Melansir RTI Infokom, SRIL dihargai Rp193 per saham atau turun 2,03 persen pada penutupan perdagangan Senin (22/6). Namun, selama sepekan terakhir SRIL membukukan pertumbuhan sebesar 6,63 persen sementara selama sebulan terakhir, emiten tumbuh sebesar 30,41 persen.