Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar
Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, jajaran fraksinya di DPRD Jabar
tidak akan menerima mobil dinas jenis Toyota Innova sebagai fasilitas
melekat bagi para anggota dewan. Dedi mengancam menindak tegas anggota
DPRD Jabar asal Golkar yang mengambil jatah mobil dinas berjenis Toyota
Innova tersebut.
"Saya pastikan tidak ada satu pun anggota Fraksi
Golkar di DPRD jawa Barat yang menerima mobil dinas. Kalau kedapatan
ada, secepatnya saya lakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada anggota
fraksi saya itu," kata Dedi dalam rilis yang diterima merdeka.com,
Senin (26/9).
Kebijakan penolakan mobil dinas yang diambil oleh
partainya tersebut menurut dia bukan tanpa alasan. Bupati Purwakarta itu
menilai, sangat tidak etis apabila wakil rakyat menerima fasilitas
mobil dinas di tengah musibah bencana alam yang hari ini melanda
Sumedang dan Garut.
"Kemarin itu saat diwacanakan ada mobil dinas
jenis Toyota Fortuner terjadi banjir bandang di Sukakerti Subang. Hari
ini ada mobil dinas jenis Toyota Innova di tengah bencana Sumedang dan
Garut. Ini kan tanda alam. Alam tidak merestui keberadaan mobil dinas
tersebut. Harusnya mereka bisa membaca tanda alam," tegasnya.
Pria
yang khas dengan ikat di kepalanya itu mengaku pernah memberi saran
pada Fraksi Golkar untuk mengalihkan anggaran tersebut pada hal yang
lebih bermanfaat untuk masyarakat.
"Saya pernah usulkan itu dana
agar dijadikan dana tanggap bencana. Bayangkan satu mobil harganya 425
Juta, kalau seratus mobil bisa 40 miliar lebih," tandasnya. Dengan uang
Rp 425 juta kata dia, itu bisa memperbaiki sampai empat rumah korban
bencana banjir.
Untuk diketahui, saat ini anggota DPRD Provinsi
Jabar telah mendapat mobil baru Toyota Kijang Innova jenis terbaru. Para
wakil rakyat itu mendapatkan mobil dinas baru setelah beberapa waktu
lalu sempat mendapatkan penolakan lantaran pengajuan mobil Fortuner yang
diperkirakan mencapai Rp 500 juta per satu unitnya.
Jumat, 30 September 2016
Sandiaga Uno Ikut Tax Amnesty, Ketua Kadin: Ini Bukan Kampanye
Sejumlah pengusaha anggota Kadin Indonesia, siang ini ramai-ramai mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty. Salah satunya adalah Sandiaga Uno, yang menjadi calon wakil Gubernur DKI Jakarta.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan keikutsertaan Sandiaga Uno bersama dengan anggota Kadin bukan untuk kampanye.
"Ini bukan untuk campaign (kampanye). Sandiaga Uno (pengurus Kadin) bidang UMKM. Jadi datang selalu kapasitas Waketum Kadin," jelas Rosan di kantor pusat Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Rosan mengatakan, Sandiaga sudah membayar tebusan untuk mengikuti program tax amnesty.
"Jadi sekali lagi saya tegaskan ini bukan campaign," ujar Rosan
Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan keikutsertaan Sandiaga Uno bersama dengan anggota Kadin bukan untuk kampanye.
"Ini bukan untuk campaign (kampanye). Sandiaga Uno (pengurus Kadin) bidang UMKM. Jadi datang selalu kapasitas Waketum Kadin," jelas Rosan di kantor pusat Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (27/9/2016).
Rosan mengatakan, Sandiaga sudah membayar tebusan untuk mengikuti program tax amnesty.
"Jadi sekali lagi saya tegaskan ini bukan campaign," ujar Rosan
Kamis, 29 September 2016
Trump tak yakin Rusia dibalik serangan siber AS
Donald Trump tidak yakin Rusia berada dibalik peretasan informasi
rahasia Amerika Serikat. Hal ini dia ungkapkan dalam debat calon
presiden pertama AS di Universitas Hofstra, New York, Amerika Serikat.
Awalnya, rival Trump, Hillary Clinton menuduh Rusia adalah dalang semua peretasan siber yang terjadi di Negeri Paman Sam.
"AS hanya punya dua musuh dalam hal perang siber. Pertama adalah peretas independen yang ingin meraup keuntungan dari data-data yang dicuri, dan kedua adalah peretas yang didukung negara, yaitu Rusia," kata Clinton saat debat berlangsung.
Clinton menuding Trump merupakan pemuja Presiden Rusia Vladimir Putin. Pasalnya, dalam beberapa pemberitaan di media internasional, Trump memang mengakui Putin adalah pemimpin hebat.
Capres Partai Demokrat ini mengaku kaget ketika mendengar berita Trump mempersilakan Putin meretas Amerika.
"Rusia ingin melihat sejauh mana AS bertindak dalam serangan siber. Dan saya cukup terkejut ketika Trump mempersilakan Putin meretas Amerika. Sama seperti kata pengamat, Trump tidak layak jadi panglima tertinggi AS," serangnya.
Namun, Trump membantah dan balik menyerang Clinton. Dalam debat Trump mengatakan peretasan bisa saja dilakukan oleh China.
"Saya tidak yakin Rusia yang telah meretas mereka, seperti yang dituduhkan Clinton. Bisa saja peretasan dilakukan China," katanya membela diri.
"Lagipula, di bawah kepemimpinan Presiden Obama, AS telah kehilangan banyak kendali dalam dunia siber. Salah satunya, dengan merajalelanya ISIS di sosial media," pungkasnya.
Best Profit
Awalnya, rival Trump, Hillary Clinton menuduh Rusia adalah dalang semua peretasan siber yang terjadi di Negeri Paman Sam.
"AS hanya punya dua musuh dalam hal perang siber. Pertama adalah peretas independen yang ingin meraup keuntungan dari data-data yang dicuri, dan kedua adalah peretas yang didukung negara, yaitu Rusia," kata Clinton saat debat berlangsung.
Clinton menuding Trump merupakan pemuja Presiden Rusia Vladimir Putin. Pasalnya, dalam beberapa pemberitaan di media internasional, Trump memang mengakui Putin adalah pemimpin hebat.
Capres Partai Demokrat ini mengaku kaget ketika mendengar berita Trump mempersilakan Putin meretas Amerika.
"Rusia ingin melihat sejauh mana AS bertindak dalam serangan siber. Dan saya cukup terkejut ketika Trump mempersilakan Putin meretas Amerika. Sama seperti kata pengamat, Trump tidak layak jadi panglima tertinggi AS," serangnya.
Namun, Trump membantah dan balik menyerang Clinton. Dalam debat Trump mengatakan peretasan bisa saja dilakukan oleh China.
"Saya tidak yakin Rusia yang telah meretas mereka, seperti yang dituduhkan Clinton. Bisa saja peretasan dilakukan China," katanya membela diri.
"Lagipula, di bawah kepemimpinan Presiden Obama, AS telah kehilangan banyak kendali dalam dunia siber. Salah satunya, dengan merajalelanya ISIS di sosial media," pungkasnya.
Best Profit
Rabu, 28 September 2016
Tak Jadi Ketua Timses Ahok, Nusron: Saya Tetap Turun Tangan
Meski sempat didaulat jadi Ketua Timses Basuki Tjahaja Purnama (Ahok),
Nusron Wahid tak akan didaftarkan ke KPU sebagai Tim Pemenangan
Ahok-Djarot. Nusron pun memberikan penjelasan.
"Sejak awal yang namanya tim pemenangan itu dibahas bersama antara Ahok dengan gabungan partai-partai pengusung. Karena dulu PDIP belum bergabung dan belum ada Pak Djarot, tentunya belum melibatkan Djarot dan PDIP. Maka ditunjuklah saya untuk melakukan komunikasi. Waktu saya ditunjuk pun, saya mengatakan bersedia, dengan catatan mendapatkan izin dari Pak Jokowi untuk cuti atau mundur dari BNP2TKI, kalau nanti sudah resmi diumumkan oleh KPU," kata Nusron kepada detikcom, Selasa (27/9/2016).
"Ini sesuai dengan UU dalam konteks kapasitas saya sebagai pejabat negara. Tugas tim sebelum penetapan adalah menyiapkan administrasi dan komunikasi politik serta kelompok masyarakat antara tiga partai dan Teman Ahok," imbuh Nusron.
Karena sekarang sudah resmi Ahok-Djarot, dan pengusung bertambah menjadi 4 partai, maka tentunya Ahok-Djarot harus membahas lagi dengan partai-partai untuk menentukan siapa timnya, serta komposisinya, disusun secara bersama. Nusron tak mempersoalkan dirinya tak lagi jadi Ketua Timses Ahok.
"Secara pribadi kami tidak mempersoalkan siapa yang menjadi ketua tim. Yang penting Ahok-Djarot menang dan menjadi Gubernur DKI 2017-2022. Tapi sebagai ketua koordinator bidang pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Jawa Sumatera, saya tetap akan terlibat mengendalikan proses pemenangan Pilgub di DKI, sebab ini bagian dari tanggung jawab tugas kepartaian. Disamping juga wajib mengendalikan pemenangan di 52 daerah-daerah lainnya di Jawa dan Sumatra," katanya.
Bagi Nusron, hal ini merupakan hal yang biasa dan tidak istimewa dalam sebuah bangunan teamwork dan menejemen koalisi secara bersama dalam sebuah momentum Pemilu
"Saya kan Ketua Pemenangan Pemilu Golkar Jawa-Sumatera. Tugas saya memang mengendalikan proses pemenangan Pemilu di seluruh Jawa dan Sumatera. Yang jelas yang didaftarkan di KPU tidak ada nama saya. Tapi tetap turun tangan, sebab ini tugas dan kewajiban partai," pungkasnya.
Best Profit
"Sejak awal yang namanya tim pemenangan itu dibahas bersama antara Ahok dengan gabungan partai-partai pengusung. Karena dulu PDIP belum bergabung dan belum ada Pak Djarot, tentunya belum melibatkan Djarot dan PDIP. Maka ditunjuklah saya untuk melakukan komunikasi. Waktu saya ditunjuk pun, saya mengatakan bersedia, dengan catatan mendapatkan izin dari Pak Jokowi untuk cuti atau mundur dari BNP2TKI, kalau nanti sudah resmi diumumkan oleh KPU," kata Nusron kepada detikcom, Selasa (27/9/2016).
"Ini sesuai dengan UU dalam konteks kapasitas saya sebagai pejabat negara. Tugas tim sebelum penetapan adalah menyiapkan administrasi dan komunikasi politik serta kelompok masyarakat antara tiga partai dan Teman Ahok," imbuh Nusron.
Karena sekarang sudah resmi Ahok-Djarot, dan pengusung bertambah menjadi 4 partai, maka tentunya Ahok-Djarot harus membahas lagi dengan partai-partai untuk menentukan siapa timnya, serta komposisinya, disusun secara bersama. Nusron tak mempersoalkan dirinya tak lagi jadi Ketua Timses Ahok.
"Secara pribadi kami tidak mempersoalkan siapa yang menjadi ketua tim. Yang penting Ahok-Djarot menang dan menjadi Gubernur DKI 2017-2022. Tapi sebagai ketua koordinator bidang pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Jawa Sumatera, saya tetap akan terlibat mengendalikan proses pemenangan Pilgub di DKI, sebab ini bagian dari tanggung jawab tugas kepartaian. Disamping juga wajib mengendalikan pemenangan di 52 daerah-daerah lainnya di Jawa dan Sumatra," katanya.
Bagi Nusron, hal ini merupakan hal yang biasa dan tidak istimewa dalam sebuah bangunan teamwork dan menejemen koalisi secara bersama dalam sebuah momentum Pemilu
"Saya kan Ketua Pemenangan Pemilu Golkar Jawa-Sumatera. Tugas saya memang mengendalikan proses pemenangan Pemilu di seluruh Jawa dan Sumatera. Yang jelas yang didaftarkan di KPU tidak ada nama saya. Tapi tetap turun tangan, sebab ini tugas dan kewajiban partai," pungkasnya.
Best Profit
Selasa, 27 September 2016
Evaluasi Misi Haji Indonesia untuk Muassasah Asia Tenggara
Puncak pelaksanaan ibadah haji berlangsung pada pertengahan September lalu. Usai pelaksanaan puncak haji, Misi Haji Indonesia melakukan evaluasi terhadap kinerja muassasah Asia Tenggara selaku pihak penyedia layanan ibadah haji. Dari hasil pengawasan di lapangan, Misi Haji Indonesia menemukan beberapa catatan yang langsung disampaikan untuk perbaikan di masa mendatang.
"Jadi pada malam hari ini kita melakukan rapat evaluasi khusus untuk pelayanan Arafah Mina yang dilakukan oleh pihak muassasah. Ini seperti evaluasi awal," ujar Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Sri Ilham Lubis di kantor Muassasah Asia Tenggara di Makkah, Senin (26/9) malam.
Hadir dalam pertemuan ini di antaranya Kadaker Makkah Arsyad Hidayat, Ketua PPIH Arab Saudi Ahmad Dumyati Bashori, Wakil Ketua PPIH Arab Saudi Ahmad Jauhari, Kabid Transportasi PPIH Arab Saudi Subhan Chalid dan Wakil Ketua Muassasah Asia Tenggara Dr. Yusuf Jaham.
Catatan pertama yang disampaikan misi haji Indonesia adalah terkait tenda jemaah haji di Arafah. "Kita minta tenda di Arafah bisa ditingkatkan lagi. Karena ada beberapa tenda yang tidak ada penutupnya, kita minta tahun depan supaya ditingkatkan. Kerangkanya juga agar lebih kokoh lagi sehingga kalau ada angin kencang itu tidak cepat roboh," ujar Sri.
Catatan kedua, lanjut Sri, adalah masalah pasokan listrik di Arafah yang kurang memadai serta akses pengecekan instalasi listrik yang terlalu mepet dengan waktu wukuf.
Kasus padamnya listrik di Arafah saat wukuf meski tidak lama menjadi perhatian serius dalam pertemuan ini karena dampaknya ke jemaah sangat memberatkan, terutama untuk alat penerangan dan pendingin udara.
"Di beberapa maktab ada yang listriknya kurang memadai sehingga penerangan menjadi lemah, mati lampu. Kita minta supaya ini diantisipasi. Tahun depan agar mereka menambah daya listrik penerangan, dan kita bisa mengecek kesiapannya lebih awal. Minimal H-3 sebelum Arafah kita sudah bisa melakukan uji coba," pinta Sri.
Untuk fasilitas di Muzdalifah, Sri mencatat sudah ada perbaikan. Bahkan baru tahun ini jemaah disediakan alas untuk beristirahat berupa karpet merah. Walaupun tidak seluruhnya, tapi sebagian besar jemaah haji mendapatkan fasilitas karpet.
Selanjutnya, untuk fasilitas di Mina, terdapat beberapa hal yang bersifat mendesak. Di antaranya ketersediaan toilet yang kurang memadai. Dalam kaitan ini pihak muassasah mengakui hal tersebut, namun belum bisa memberikan solusi dengan dalih keterbatasan lahan.
"Yang kita minta, agar tidak menghambat antrean jemaah, ada beberapa kamar mandi yang kuncinya rusak, kita minta agar mereka mengecek untuk memastikan kelengkapan kamar mandi agar bisa digunakan dengan baik oleh jemaah," Sri mengingatkan.
Hal lain yang tak kalah penting di Mina adalah kebutuhan kursi roda untuk jemaah haji melempar jumrah. "Kita minta supaya ada pengaturan dan harga yang terstandarkan sehingga jemaah yang membutuhkan kursi roda, pihak maktab dan muassasah bisa menyediakan dengan harga yang terstandar juga," tegasnya.
Terlepas dari masih adanya layanan yang kurang memuaskan di atas, Sri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak muassasah lantaran pada tahun ini telah banyak melakukan peningkatan pelayanan.
Dia mencontohkan, pemberian tenda tambahan untuk posko petugas haji dan layanan kesehatan di Arafah. Kemudian penyediaan waterfan di tenda jemaah, pengadaan karpet di Muzdalifah, juga kondisi kebersihan tenda dan toilet.
"Alhamdulillah, terimakasih kepada pihak muassasah. Ini berkat kerjasama yang baik antara misi haji Indonesi dengan Muassasah," ucap Sri.
Sementara itu, Wakil Ketua Muassasah Asia Tenggara Dr. Yusuf Jaham dalam kesempatan ini menyampaikan selamat atas suksesnya penyelenggaraan haji tahun ini. Tentu, kata dia, ini semua tak lepas dari bimbingan dan arahan Raja Salman Khadimul Haramain asy Syarifain.
Dia menyadari dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji masih terdapat sejumlah kendala dan permasalahan di lapangan. Dia pun berjanji ke depan akan mencari solusinya.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada misi haji Indonesia yang telah menyampaikan beberapa catatannya. Kami akan follow up catatan ini. Kami akan perbaiki dan insya Allah permasalahan ini tidak akan terjadi atau terulang kembali," pungkasnya.
Best Profit
"Jadi pada malam hari ini kita melakukan rapat evaluasi khusus untuk pelayanan Arafah Mina yang dilakukan oleh pihak muassasah. Ini seperti evaluasi awal," ujar Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Sri Ilham Lubis di kantor Muassasah Asia Tenggara di Makkah, Senin (26/9) malam.
Hadir dalam pertemuan ini di antaranya Kadaker Makkah Arsyad Hidayat, Ketua PPIH Arab Saudi Ahmad Dumyati Bashori, Wakil Ketua PPIH Arab Saudi Ahmad Jauhari, Kabid Transportasi PPIH Arab Saudi Subhan Chalid dan Wakil Ketua Muassasah Asia Tenggara Dr. Yusuf Jaham.
Catatan pertama yang disampaikan misi haji Indonesia adalah terkait tenda jemaah haji di Arafah. "Kita minta tenda di Arafah bisa ditingkatkan lagi. Karena ada beberapa tenda yang tidak ada penutupnya, kita minta tahun depan supaya ditingkatkan. Kerangkanya juga agar lebih kokoh lagi sehingga kalau ada angin kencang itu tidak cepat roboh," ujar Sri.
Catatan kedua, lanjut Sri, adalah masalah pasokan listrik di Arafah yang kurang memadai serta akses pengecekan instalasi listrik yang terlalu mepet dengan waktu wukuf.
Kasus padamnya listrik di Arafah saat wukuf meski tidak lama menjadi perhatian serius dalam pertemuan ini karena dampaknya ke jemaah sangat memberatkan, terutama untuk alat penerangan dan pendingin udara.
"Di beberapa maktab ada yang listriknya kurang memadai sehingga penerangan menjadi lemah, mati lampu. Kita minta supaya ini diantisipasi. Tahun depan agar mereka menambah daya listrik penerangan, dan kita bisa mengecek kesiapannya lebih awal. Minimal H-3 sebelum Arafah kita sudah bisa melakukan uji coba," pinta Sri.
Untuk fasilitas di Muzdalifah, Sri mencatat sudah ada perbaikan. Bahkan baru tahun ini jemaah disediakan alas untuk beristirahat berupa karpet merah. Walaupun tidak seluruhnya, tapi sebagian besar jemaah haji mendapatkan fasilitas karpet.
Selanjutnya, untuk fasilitas di Mina, terdapat beberapa hal yang bersifat mendesak. Di antaranya ketersediaan toilet yang kurang memadai. Dalam kaitan ini pihak muassasah mengakui hal tersebut, namun belum bisa memberikan solusi dengan dalih keterbatasan lahan.
"Yang kita minta, agar tidak menghambat antrean jemaah, ada beberapa kamar mandi yang kuncinya rusak, kita minta agar mereka mengecek untuk memastikan kelengkapan kamar mandi agar bisa digunakan dengan baik oleh jemaah," Sri mengingatkan.
Hal lain yang tak kalah penting di Mina adalah kebutuhan kursi roda untuk jemaah haji melempar jumrah. "Kita minta supaya ada pengaturan dan harga yang terstandarkan sehingga jemaah yang membutuhkan kursi roda, pihak maktab dan muassasah bisa menyediakan dengan harga yang terstandar juga," tegasnya.
Terlepas dari masih adanya layanan yang kurang memuaskan di atas, Sri menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak muassasah lantaran pada tahun ini telah banyak melakukan peningkatan pelayanan.
Dia mencontohkan, pemberian tenda tambahan untuk posko petugas haji dan layanan kesehatan di Arafah. Kemudian penyediaan waterfan di tenda jemaah, pengadaan karpet di Muzdalifah, juga kondisi kebersihan tenda dan toilet.
"Alhamdulillah, terimakasih kepada pihak muassasah. Ini berkat kerjasama yang baik antara misi haji Indonesi dengan Muassasah," ucap Sri.
Sementara itu, Wakil Ketua Muassasah Asia Tenggara Dr. Yusuf Jaham dalam kesempatan ini menyampaikan selamat atas suksesnya penyelenggaraan haji tahun ini. Tentu, kata dia, ini semua tak lepas dari bimbingan dan arahan Raja Salman Khadimul Haramain asy Syarifain.
Dia menyadari dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji masih terdapat sejumlah kendala dan permasalahan di lapangan. Dia pun berjanji ke depan akan mencari solusinya.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada misi haji Indonesia yang telah menyampaikan beberapa catatannya. Kami akan follow up catatan ini. Kami akan perbaiki dan insya Allah permasalahan ini tidak akan terjadi atau terulang kembali," pungkasnya.
Best Profit
Senin, 26 September 2016
Dedi Mulyadi ancam pecat Fraksi Golkar jika terima mobil dinas baru
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar
Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, jajaran fraksinya di DPRD Jabar
tidak akan menerima mobil dinas jenis Toyota Innova sebagai fasilitas
melekat bagi para anggota dewan. Dedi mengancam menindak tegas anggota
DPRD Jabar asal Golkar yang mengambil jatah mobil dinas berjenis Toyota
Innova tersebut.
"Saya pastikan tidak ada satu pun anggota Fraksi Golkar di DPRD jawa Barat yang menerima mobil dinas. Kalau kedapatan ada, secepatnya saya lakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada anggota fraksi saya itu," kata Dedi dalam rilis yang diterima merdeka.com, Senin (26/9).
Kebijakan penolakan mobil dinas yang diambil oleh partainya tersebut menurut dia bukan tanpa alasan. Bupati Purwakarta itu menilai, sangat tidak etis apabila wakil rakyat menerima fasilitas mobil dinas di tengah musibah bencana alam yang hari ini melanda Sumedang dan Garut.
"Kemarin itu saat diwacanakan ada mobil dinas jenis Toyota Fortuner terjadi banjir bandang di Sukakerti Subang. Hari ini ada mobil dinas jenis Toyota Innova di tengah bencana Sumedang dan Garut. Ini kan tanda alam. Alam tidak merestui keberadaan mobil dinas tersebut. Harusnya mereka bisa membaca tanda alam," tegasnya.
Pria yang khas dengan ikat di kepalanya itu mengaku pernah memberi saran pada Fraksi Golkar untuk mengalihkan anggaran tersebut pada hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.
"Saya pernah usulkan itu dana agar dijadikan dana tanggap bencana. Bayangkan satu mobil harganya 425 Juta, kalau seratus mobil bisa 40 miliar lebih," tandasnya. Dengan uang Rp 425 juta kata dia, itu bisa memperbaiki sampai empat rumah korban bencana banjir.
Untuk diketahui, saat ini anggota DPRD Provinsi Jabar telah mendapat mobil baru Toyota Kijang Innova jenis terbaru. Para wakil rakyat itu mendapatkan mobil dinas baru setelah beberapa waktu lalu sempat mendapatkan penolakan lantaran pengajuan mobil Fortuner yang diperkirakan mencapai Rp 500 juta per satu unitnya.
"Saya pastikan tidak ada satu pun anggota Fraksi Golkar di DPRD jawa Barat yang menerima mobil dinas. Kalau kedapatan ada, secepatnya saya lakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada anggota fraksi saya itu," kata Dedi dalam rilis yang diterima merdeka.com, Senin (26/9).
Kebijakan penolakan mobil dinas yang diambil oleh partainya tersebut menurut dia bukan tanpa alasan. Bupati Purwakarta itu menilai, sangat tidak etis apabila wakil rakyat menerima fasilitas mobil dinas di tengah musibah bencana alam yang hari ini melanda Sumedang dan Garut.
"Kemarin itu saat diwacanakan ada mobil dinas jenis Toyota Fortuner terjadi banjir bandang di Sukakerti Subang. Hari ini ada mobil dinas jenis Toyota Innova di tengah bencana Sumedang dan Garut. Ini kan tanda alam. Alam tidak merestui keberadaan mobil dinas tersebut. Harusnya mereka bisa membaca tanda alam," tegasnya.
Pria yang khas dengan ikat di kepalanya itu mengaku pernah memberi saran pada Fraksi Golkar untuk mengalihkan anggaran tersebut pada hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat.
"Saya pernah usulkan itu dana agar dijadikan dana tanggap bencana. Bayangkan satu mobil harganya 425 Juta, kalau seratus mobil bisa 40 miliar lebih," tandasnya. Dengan uang Rp 425 juta kata dia, itu bisa memperbaiki sampai empat rumah korban bencana banjir.
Untuk diketahui, saat ini anggota DPRD Provinsi Jabar telah mendapat mobil baru Toyota Kijang Innova jenis terbaru. Para wakil rakyat itu mendapatkan mobil dinas baru setelah beberapa waktu lalu sempat mendapatkan penolakan lantaran pengajuan mobil Fortuner yang diperkirakan mencapai Rp 500 juta per satu unitnya.
KPAI Gandeng Artis Agar Beri Contoh yang Baik ke Anak: Lewat Media Sosial
PT BESTPROFIT FUTURES | KPAI menggandeng artis untuk melakukan kampanye memberi contoh yang baik bagi anak di media sosial. Langkah ini dilakukan menyusul munculnya trend artis berperilaku negatif di media sosial dan malah digandrungi remaja.
Acara ini digelar KPAI dan BNN di Gedung KPAI, Jl Teuku Umar, Jakarta, Kamis (22/9/2016) siang nanti pukul 12.30 WIB. Hadir juga artis dari PARFI."Keterlibatan para artis ini penting lantaran mereka adalah teladan bagi publik. Ditambah, kondisi artis seolah akrab dengan penelantaran, pornografi, narkoba, kawin cerai, seks bebas, dan pelanggaran lainnya," jelas Ketua KPAI Asrorun Niam.
Menurut Niam, sebagai public figur perlu mmberi keteladanan yang baik dan untuk itu komitmen para artis Indonesia untuk pemastian pemenuhan hak anak, komitmen anti narkoba, perang terhadap kejahatan seksual, pornografi, dan penelantaran anak menjadi sangat strategis.
"Ada puluhan artis yang berkomitmen untuk hadir dan menyatakan komitmen bersama," tegas dia
PT BESTPROFIT FUTURES EQUITY TOWER
Langganan:
Postingan (Atom)