Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta guna melakukan kunjungan kerja, Senin (10/10).
Presiden beserta rombongan lepas landas melalui Pangkalan TNI Angkatan
Udara (AU) Halim Perdanakusuma Jakarta sekitar pukul 08.10 WIB.
"Agenda
utama dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo kali ini adalah guna
menghadiri acara Peresmian Pembukaan Pertemuan Tingkat Tinggi 'The 2nd
International Symposium on Fisheries Crime' di Gedung Agung Istana
Kepresidenan Yogyakarta," ungkap Kepala Biro Pers, Media dan Informasi
Sekretariat Presiden, Bey Machmudin dalam keterangan pers yang diterima
merdeka.com, Jakarta, Senin (10/10).
Usai menghadiri acara
Peresmian Pembukaan Pertemuan Tingkat Tinggi 'The 2nd International
Symposium on Fisheries Crime', Presiden diagendakan melakukan peninjauan
program Keluarga Berencana Nasional di Kecamatan Piyungan, Kabupaten
Bantul.
"Usai santap siang, Presiden Joko Widodo bersama
rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Gunung Kidul, guna
melakukan penyerahan sertifikat tanah program straregia tahun 2016 di
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul," jelasnya.
Selain
itu, lanjut dia, Presiden juga diagendakan melakukan peninjauan terhadap
Program Dana Desa di Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Setelah
meninjau Program Dana Desa, Presiden dan rombongan kembali ke Jakarta.
Dalam
kunjungan kerja ini, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo,
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan
Maharani, Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala, Sekretaris
Militer Presiden Marsda TNi Hadi Tjahjanto, Komandan Paspampres Mayjen
TNI (Mar) Bambang Suswantono, dan Kepala Biro Protokol Sekretariat
Presiden Ari Setiawan.
PT BESTPROFIT FUTURES
Selasa, 11 Oktober 2016
Senin, 10 Oktober 2016
Donald Trump Diduga Tidak Bayar Pajak Selama 18 Tahun
PT Bestprofit Futures - Kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump melaporkan dirinya mengalami kerugian US$ 916 juta pada laporan pajaknya tahun 1995 sehingga bisa menghindari bayar pajak hingga 18 tahun.
Demikian menurut dokumen yang didapatkan oleh New York Times.
Laporan pajak tersebut belum pernah diumumkan sebelumnya. Laporan itu menunjukkan jejak kehancuran finansial di era 1990-an yang ditinggalkan oleh tiga kasino di Atlantic City yang dikelola Trump, kerugian investasi di bisnis penerbangan, dan kerugian akibat pembelian Plaza Hotel di Manhattan.
Menurut ahli pajak yang disewa NY Times, akibat kerugian US$ 916 juta tersebut, Trump bisa menghindari pendapatan kena pajak selama periode 18 tahun. Menurut estimasi, Trump bisa mengindari pendapatan kena pajak sebesar US$ 50 juta per tahun.
Sementara Trump menikmati pendapatannya tanpa harus bayar pajak, para investor di bisnis Trump harus menderita kerugian dan para kontraktor tidak dibayar.
"Dia mendapatkan untung luar biasa dari kehancuran yang ditimbulkannya di era 1990-an," kata Joel Rosenfiel, asisten profesor di Universitas Schack Institute of Real Estate di New York.
Kubu Trump menolak berkomentar atas temuan NY Times, namun mereka juga tidak membantah laporan tersebut.
"Trump adalah pebisnis yang berpengalaman dan membayar pajak sesuai hukum dan ketentuan. Trump telah membayar pajak properti, cukai, negara, kota, karyawan, dan federal hingga jutan dolar," demikian menurut keterangan tim sukses Trump.
Di tempat terpisah, pengacara Trump Marc E. Kasowitz mengatakan akan menuntut NY Times karena melaporkan pajak Trump tanpa seizin Trump.
Menurut "tradisi" pemilihan presiden AS, capres biasanya melaporkan pajaknya kepada publik, kecuali Trump yang mengatakan bahwa dirinya masih diaudit oleh Internal Revenue Service
Jumat, 07 Oktober 2016
ESDM: Proyek 35.000 MW butuh 46.000 tenaga kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan setidaknya
diperlukan 46.000 sumber daya manusia (SDM) di sektor ketenagalistrikan
untuk mendukung Program Penyediaan Listrik 35.000 MW. Selain penyediaan
listrik 35.000 MW, SDM juga dibutuhkan untuk instalasi perbaikan listrik
yang sudah terpasang di beberapa rumah tangga.
"Kalau dilihat dari sisi jumlah, katakanlah untuk sistem tenaga 35.000 MW saja, perlu hampir 46.000 (SDM) yang langsung, belum yang tidak langsung," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman seperti dilansir Antara usai penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Jumat (30/9).
Menurut dia, pemerintah mendorong para lulusan SMK untuk banyak terserap dalam proyek ini. Selama ini industri ketenagalistrikan tidak banyak menyerap tenaga kerja dari lulusan SMK karena ada ketidaksesuaian standar kompetensi yang diharapkan. Oleh karenanya, lulusan SMK didorong memiliki sertifikasi kompetensi tingkat satu industri ketenagalistrikan sebagai syarat melakukan instalasi listrik tekanan rendah di rumah tangga.
Kementerian ESDM pun bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah agar siswa SMK memperoleh pendidikan dan bahan ajar tentang sektor ketenagalistrikan.
Dengan demikian, setelah menamatkan sekolah, lulusan SMK mendapatkan dua bukti kelulusan, yakni ijazah dari Kemdikbud dan sertifikasi kompetensi dari Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM melalui Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
Jarman meyakini bahwa tenaga kerja lulusan SMK ini dapat terserap oleh dunia usaha mengingat banyaknya jumlah pemasangan instalasi listrik di rumah tangga. "Kita tahu tiap tahun melakukan penyambungan rumah saja 3,5 juta instalasi. Itu baru sambungan rumah baru, belum lagi untuk rumah lama kan setiap 15 tahun perlu direnovasi. Itu kan harus dipasang oleh tenaga yang berkompeten," ujar Jarman.
Bestprofit
"Kalau dilihat dari sisi jumlah, katakanlah untuk sistem tenaga 35.000 MW saja, perlu hampir 46.000 (SDM) yang langsung, belum yang tidak langsung," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman seperti dilansir Antara usai penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Jumat (30/9).
Menurut dia, pemerintah mendorong para lulusan SMK untuk banyak terserap dalam proyek ini. Selama ini industri ketenagalistrikan tidak banyak menyerap tenaga kerja dari lulusan SMK karena ada ketidaksesuaian standar kompetensi yang diharapkan. Oleh karenanya, lulusan SMK didorong memiliki sertifikasi kompetensi tingkat satu industri ketenagalistrikan sebagai syarat melakukan instalasi listrik tekanan rendah di rumah tangga.
Kementerian ESDM pun bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah agar siswa SMK memperoleh pendidikan dan bahan ajar tentang sektor ketenagalistrikan.
Dengan demikian, setelah menamatkan sekolah, lulusan SMK mendapatkan dua bukti kelulusan, yakni ijazah dari Kemdikbud dan sertifikasi kompetensi dari Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM melalui Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
Jarman meyakini bahwa tenaga kerja lulusan SMK ini dapat terserap oleh dunia usaha mengingat banyaknya jumlah pemasangan instalasi listrik di rumah tangga. "Kita tahu tiap tahun melakukan penyambungan rumah saja 3,5 juta instalasi. Itu baru sambungan rumah baru, belum lagi untuk rumah lama kan setiap 15 tahun perlu direnovasi. Itu kan harus dipasang oleh tenaga yang berkompeten," ujar Jarman.
Bestprofit
Kamis, 06 Oktober 2016
Polisi telusuri pengunggah video porno di papan iklan Jaksel
Tayangan video porno muncul di papan iklan dekat kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Berdasarkan nama di tiang, penanggungjawab iklan tersebut adalah PT PT Transito Adimas J.
Kapolres Jakarta Selatan Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan polisi masih menelusuri siapa pengunggah video porno yang bikin resah masyarakat. "Masih lidik siapa-siapa yang bertanggungjawab," kata Ade kepada merdeka.com, Jumat (30/9).
Mengenai sanksi pidana, Ade mengaku belum bisa memastikan. "Kita selidiki dulu," kata dia.
Ade menambahkan tayangan porno itu tidak lama diputar dan langsung dimatikan oleh warga sekitar. Polisi juga diterjunkan ke lokasi terkait kehebohan itu.
Sebelumnya, beredar di media sosial videotron dekat wali kota Jakarta Selatan memutar tayangan video porno. Papan iklan tersebut menjadi bahan tontonan warga sekitar yang melintas
Bestprofit
Kapolres Jakarta Selatan Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan polisi masih menelusuri siapa pengunggah video porno yang bikin resah masyarakat. "Masih lidik siapa-siapa yang bertanggungjawab," kata Ade kepada merdeka.com, Jumat (30/9).
Mengenai sanksi pidana, Ade mengaku belum bisa memastikan. "Kita selidiki dulu," kata dia.
Ade menambahkan tayangan porno itu tidak lama diputar dan langsung dimatikan oleh warga sekitar. Polisi juga diterjunkan ke lokasi terkait kehebohan itu.
Sebelumnya, beredar di media sosial videotron dekat wali kota Jakarta Selatan memutar tayangan video porno. Papan iklan tersebut menjadi bahan tontonan warga sekitar yang melintas
Bestprofit
Rabu, 05 Oktober 2016
Ada tayangan film porno di papan iklan, warga inisiatif mematikan
Pemandangan tak lazim terlihat di salah satu layar videotron yang berisi materi iklan di dekat kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Gambar film porno diputar hingga membuat geger warga yang melintas.
Menanggapi itu, Humas Wali Kota Jakarta Selatan Ika Mauli mengatakan, begitu ramai dan menyadari, warga sekitar akhirnya berinisiatif untuk mematikan tayangan porno tersebut. "Tadi ada polisi juga warga inisiatif mematikan secara manual," kata Ika kepada merdeka.com, Jumat (30/9).
Ika mengatakan tayangan dalam LED tersebut bukan tanggung jawab pihak Pemkot Wali Kota Jakarta Selatan. Menurut Ika, mengenai konten isi merupakan tanggung jawab pihak swasta selaku pemilik LED. Dari nama yang tertera di tiang, pihak swasta yang dimaksud adalah PT Transito Adimas J
"Silakan hubungi pihak Dinas Pajak untuk lebih detail. Wali Kota Selatan tidak punya videotron atau LED," katanya.
PT Bestprofit
Menanggapi itu, Humas Wali Kota Jakarta Selatan Ika Mauli mengatakan, begitu ramai dan menyadari, warga sekitar akhirnya berinisiatif untuk mematikan tayangan porno tersebut. "Tadi ada polisi juga warga inisiatif mematikan secara manual," kata Ika kepada merdeka.com, Jumat (30/9).
Ika mengatakan tayangan dalam LED tersebut bukan tanggung jawab pihak Pemkot Wali Kota Jakarta Selatan. Menurut Ika, mengenai konten isi merupakan tanggung jawab pihak swasta selaku pemilik LED. Dari nama yang tertera di tiang, pihak swasta yang dimaksud adalah PT Transito Adimas J
"Silakan hubungi pihak Dinas Pajak untuk lebih detail. Wali Kota Selatan tidak punya videotron atau LED," katanya.
PT Bestprofit
Selasa, 04 Oktober 2016
Normalisasi Kali Krukut, 500 bangunan di Kemang bakal digusur
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tengah mengupayakan normalisasi Kali Krukut, Jakarta Selatan. Alasannya karena kawasan Kemang selalu terendam akibat mengecilnya tali air tersebut dari 20 meter menjadi 5 meter.
Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, setelah melakukan pendataan setidaknya ada 500 bangunan akan terkena normalisasi. Dia mengakui, sebagian bangunan tersebut telah memiliki sertifikat atas tanah itu.
"Next projek yang dekat ini Krukut. Karena Kemang sudah akut. Kemang kita lagi ukur, ada 500 lebih bangunan yang akan kena," kata Ahok di Pasar Nangka Bungur, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/9).
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, telah melakukan komunikasi dengan para pemilik bangunan terkait rencana pembongkaran. Sebab senang atau tidak, kata Ahok, bangunan tersebut tetap akan penertiban untuk normalisasi Kali Krukut.
"Makanya kalau kena, sertifikat enggak sertifikat akan kita sikat semua. Kan Tendean Square sudah siap ganti rugi. Satu meter bisa Rp 25 juta. Pokoknya kita mau bayar semua," tegasnya.
Ahok menjelaskan, normalisasi untuk mengantisipasi banjir akan mulai dilakukan tahun ini juga. Mengingat adanya perubahan cuaca ekstrim, La Nina.
PT Bestprofit
Senin, 03 Oktober 2016
Pemprov DKI segel rumah asrama Dinas Kebersihan di Lenteng Agung
Provinsi DKI Jakarta
melakukan penyegelan terhadap rumah asrama Dinas Kebersihan di Lenteng
Agung, Jakarta Selatan, pagi ini. Penyegelan langsung dilakukan oleh
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji.
Penyegelan tersebut, kata Isnawa, dilakukan karena sesuai dengan peraturan mengenai penempatan rumah dinas. "Jadi ini kami lakukan (penyegelan) dalam rangka tertib administrasi rumah hunian atau rusun asrama di lingkungan Dinas Kebersihan," ujarnya di lokasi, Jumat (30/9).
Kata Isnawa, dirinya telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mendatang ulang asrama. Lanjutnya, hal ini diperuntukkan untuk keluarga dinas kebersihan yang masih aktif. "Di sini ada sekitar 30-an dan akan menambah 10 unit lagi. Saya mengajak teman-teman terib administrasi, ini kan rusun dinas, asrama dinas diperuntukkan untuk Dinas Kebersihan," ujarnya.
"Kalau anaknya PHL kita masih toleril, kalau orang lain enggak," sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Isnawa juga mengimbau kepada penghuni yang sudah tidak aktif dan sudah mempunyai rumah pribadi harap menyerahkan kunci. "Mungkin anaknya sudah berhasil kerja di mana, tolong serahkan kepada Dinas Kebersihan, masih banyak membutuhkan, bahasanya 'tahu dirilah'," pungkasnya.
Dari data yang dihimpun, petugas menyegel sebanyak 32 bidang rumah, yang berkapasitas 192 unit, dengan luas tanah 3,2 hektar.
Rumah yang disegel oleh petugas telah terlebih dahulu ditinggalkan pemiliknya sejak beberapa bulan yang lalu.
PT Bestprofit
Penyegelan tersebut, kata Isnawa, dilakukan karena sesuai dengan peraturan mengenai penempatan rumah dinas. "Jadi ini kami lakukan (penyegelan) dalam rangka tertib administrasi rumah hunian atau rusun asrama di lingkungan Dinas Kebersihan," ujarnya di lokasi, Jumat (30/9).
Kata Isnawa, dirinya telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mendatang ulang asrama. Lanjutnya, hal ini diperuntukkan untuk keluarga dinas kebersihan yang masih aktif. "Di sini ada sekitar 30-an dan akan menambah 10 unit lagi. Saya mengajak teman-teman terib administrasi, ini kan rusun dinas, asrama dinas diperuntukkan untuk Dinas Kebersihan," ujarnya.
"Kalau anaknya PHL kita masih toleril, kalau orang lain enggak," sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Isnawa juga mengimbau kepada penghuni yang sudah tidak aktif dan sudah mempunyai rumah pribadi harap menyerahkan kunci. "Mungkin anaknya sudah berhasil kerja di mana, tolong serahkan kepada Dinas Kebersihan, masih banyak membutuhkan, bahasanya 'tahu dirilah'," pungkasnya.
Dari data yang dihimpun, petugas menyegel sebanyak 32 bidang rumah, yang berkapasitas 192 unit, dengan luas tanah 3,2 hektar.
Rumah yang disegel oleh petugas telah terlebih dahulu ditinggalkan pemiliknya sejak beberapa bulan yang lalu.
PT Bestprofit
Langganan:
Postingan (Atom)