Komisi VII DPR RI memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. DPR akan menggelar rapat kerja sekaligus meminta penjelasan pemerintah soal keputusan pembatalan menaikkan harga bahan bakar Premium.
Sebagaimana diketahui, Jonan mengumumkan kenaikan harga Premium beberapa waktu lalu. Namun, kenaikan itu batal tak lama setelah diumumkan.
Berdasarkan pantauan detikFinance, Jonan hadir ke Komisi VII sekitar pukul 14.20 WIB. Rapat dibuka dan dimulai tak lama setelah Jonan hadir. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII Ridwan Hisjam.
Tak lama setelah dibuka, rapat diwarnai adu pendapat terkait urgensi pembahasan pembatalan Premium tersebut. Ada anggota yang meminta agar pembahasan tersebut dilanjutkan, ada juga yang meminta dibatalkan.
Salah seorang Anggota Komisi VII yang menolak pembahasan tersebut ialah Adian Napitulu. Sementara, Anggota Komisi VII yang lain Ramson Siagian meminta agar pembahasan terkait pembatalan kenaikan harga Premium dilanjutkan karena sudah disepakati dalam rapat sebelumnya.
"Raker Menteri ESDM dalam konteks fungsi pengawasan. Ini keputusan rapat dibuat oleh seluruh fraksi," kata Ramson.
Tak ada menemui titik temu, akhirnya pimpinan rapat memutuskan agar rapat diskor selama 10 menit.
"Saya skors 10 menit," ujar Ridwan.
Untuk diketahui, rapat ini ialah kelanjutan dari rapat yang batal pekan lalu karena tidak dihadiri Jonan. Wakil Ketua Komisi VII Muhammad Nasir yang memimpin rapat waktu itu mengatakan, Jonan tidak bisa hadir karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Kata Nasir, Jonan meminta agar rapat dijadwalkan ulang pada 24 Oktober 2018.
"Beliau minta di-reschedule kembali hari Rabu 24 Oktober 2018," kata Nasir saat akan membuka rapat di Komisi VII DPR Jakarta, Rabu (17/10) lalu.
Atas kondisi tersebut, Nasir meminta tanggapan kepada para peserta rapat yang hadir, apakah rapat dilanjutkan atau tidak.
Anggota Komisi VII dari Partai Gerindra Kardaya Warnika meminta agar rapat tidak dilanjutkan. Menurutnya, anggota dewan juga memiliki kegiatan lain namun tetap berusaha mengikuti rapat ini.
"Kalau tidak bisa datang karena ada kunjungan ke daerah yang sudah direncanakan, kami juga punya rencana, tapi kita dengan mitra menghormati dan kerjasama. Bagi kami agak gimana, DPR tidak diberi penghormatan, bukan penghormatan, tapi disepelekan. Kalau bisa serius karena penting bagi rakyat," ujarnya.