Kamis, 07 Maret 2019

Wuling Tunggu Regulasi Mobil Listrik Baru Beraksi

Soal mobil listrik, pemerintah sampai saat ini belum mengetuk palu peraturan presiden kendaraan ramah lingkungan itu. Dijanjikan keluar dalam waktu dekat, sampai sekarang peraturan itu belum dikeluarkan juga.
PT BESTPROFIT 
Kabarnya, draft peraturan presiden mengenai kendaraan listrik itu sudah tinggal diperbaiki redaksionalnya saja. Pabrikan otomotif pun tak sedikit yang menunggu kebijakan tersebut untuk memasarkan mobil listrik di Indonesia.
BEST PROFIT
Pabrikan asal China, Wuling, tak melangkah banyak dalam mempersiapkan perang mobil listrik di Indonesia. Hanya, pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 lalu, Wuling sempat memamerkan mobil listrik mungil, E100.
"Regulasi (mobil listrik)-nya belum ada. Kalau sudah ada regulasinya baru kita memikirkan action-nya apa," kata Brand Manager Wuling Motors Indonesia, Dian Asmahani di sela-sela acara media test drive Wuling Almaz menuju Sukabumi-Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/3/2019).
BESTPROFIT
Kata Dian, saat ini pihaknya belum bisa melangkah apa-apa dalam mempersiapkan era kendaraan listrik di Indonesia. Menurutnya, Wuling ingin pelajari dulu regulasi kendaraan listrik baru mengambil tindakan.
"Intinya kami ready dari sisi capability, karena di China E100 sama E200 udah mass production dan dijual umum. Tapi kapan masuknya ke Indonesia, penyesuaian untuk pasar Indonesia, apakah ingin bawa product yang ada searang, itu kan kami harus nunggu regulasi," sebutnya.
"Kami untuk mobil listrik benar-benar nunggu dulu regulasinya yang mau diketok kayak gimana," ujarnya.

Seperti apa sih regulasi mobil listrik yang diharapkan Wuling? Dian tak bisa menjawab secara pasti. "Belum bisa ngomong terlalu jauh. Pemerintah belum ngomong apa-apa. Kami nunggu pemerintah aja dulu," ucapnya.

Rabu, 06 Maret 2019

Zul 'Zivilia' Ditangkap, Ini Ciri-ciri Orang yang Sakau Sabu

Penyanyi Zul 'Zivilia' ditangkap polisi kabarnya karena terkait narkoba sabu. Belum diketahui apakah Zul 'Zivilia' statusnya seorang pemakai atau pengedar, namun yang jelas sabu ini termasuk salah satu jenis narkoba berbahaya.
PT BESTPROFIT
Dikutip dari studi yang dipublikasi dalam jurnal The Permanente 2008, konsumsi sabu dapat meningkatkan hormon dopamin di otak 1.000 persen lebih tinggi dari normal. Menurut dr Nicole Lee dari National Drug Research Institute, Australia, banjir hormon dopamin dapat menyebabkan seseorang merasa penuh energi, percaya diri, dan senang. BESTPROFIT
Hanya saja efek positif tersebut hanya berlangsung paling lama 24 jam, karena setelah itu efek buruk sebaliknya mulai muncul. Sakit kepala, pandangan rabun, konsentrasi buruk, dan rasa lapar bisa jadi efek samping sabu. BEST PROFIT
http://bestpft.com/
Nah bila konsumsi sabu dilakukan berulang hingga ketergantungan, efek buruk jadi semakin parah menimbulkan gejala putus obat atau sakau bila seseorang tidak mendapatkan dosis sabunya.

Ciri-ciri orang yang sedang sakau sabu menurut dr Nicole di antaranya mudah marah, serangan panik, sikapnya berlebihan, kelelahan, hingga lapar ekstrem. Biasanya butuh waktu 12-18 bulan untuk seseorang bisa benar-benar lepas dari kondisi sakau ini.

"Ini yang membuat orang susah lepas dari sabu. Karena menahan perasaan 'datar', gelisah, lalu cemas selama lebih dari satu setengah tahun adalah waktu yang lama," pungkasnya.

Selasa, 05 Maret 2019

Soal Aksi Boikot Suporter PSS, Borneo FC: Kami Juga Tanpa Suporter

Pelatih Borneo FC, Fabio Lopez, sedikit berbicara mengenai aksi boikot suporter PSS Sleman. Tapi, Pesut Etam lebih memilih fokus ke laga. PT BESTPROFIT
Suporter PSS Sleman, Brigata Curva Sud (BCS), membuktikan ucapan memboikot Piala Presiden. Borneo bakal menghadapi PSS pada penyisihan Grup D Piala Presiden 2019 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (8/3/2019) besok. BEST PROFIT

"Kami juga datang tanpa suporter. Mereka (suporter Borneo) bersama kami, tapi mereka tidak di sini. Kita akan bermain dengan cara yang sama," kata Fabio di Stadion Maguwoharjo, Kamis (7/3). BEST PROFIT
"Kami selalu menatap pertandingan dengan cara yang sama. Di tim ini, setiap orang harus punya motivasi setiap waktu. Kita datang seperti biasanya untuk menunjukkan yang terbaik. Kita tidak datang untuk kalah, tetapi untuk menang," lanjutnya.

Fabio enggan mengomentari lebih jauh kondisi PSS yang 'diboikot' BCS itu. Dia memilih fokus untuk meraih hasil positif melawan PSS besok.

"Urusan saya adalah tentang bagaimana kami menyiapkan diri melawan Sleman, kami menyiapkan diri setiap hari. Kita menganalisa, mencari informasi tentang lawan. Saya melatih mereka, pelatih punya metode khusus, saya akan menerapkan cara bermain sepakbola saya kepada tim," jelasnya.

"Sleman saya pikir tim yang berada pada tingkatan yang sama dengan kami. Mereka berkembang dan bekerja keras. Jadi di situasi seperti ini kalian tidak akan pernah tahu seperti apa hasilnya nanti," imbuhnya.

Senin, 04 Maret 2019

Nama Baru Orang Terkaya di RI Bos Kontraktor Rumah DP Rp 0

Dalam daftar nama-nama orang terkaya Indonesia versi Majalah Forbes 2019 terdapat wajah baru yakni Donald Sihombing. Kekayaannya ditaksir mencapai US$ 1,4 miliar atau setara Rp 19,6 triliun (kurs Rp 14.000).  PT BESTPROFIT

Siapakah Donald Sihombing? BESTPROFIT

Donald merupakan Direktur Utama dari PT Totalindo Eka Persada Tbk. Dia merupakan salah satu yang membangun perusahaan ini. BEST PROFIT
Donald adalah pengusaha konstruksi yang telah malang melintang di Indonesia. Donald merupakan lulusan teknik sipil salah satu universitas di Amerika Serikat dan pendiri PT Totalindo Eka Parsadaan, yang menjadi perusahaan kontraktor proyek Hotel Four Seasons Jakarta dan banyak lagi.
Perusahaan berkode saham TOPS ini merupakan perusahaan kontraktor yang menggarap proyek bangunan. Nama perusahaan ini mulai terkenal ketika terpilih menggarap proyek hunian DP Rp 0 milik Pemprov DKI Jakarta.

Perusahaan ini dipercaya untuk membangun 4 tower, yang terdiri dari 1 tower untuk program DP Rp 0 dan sisanya untuk komersial.

1 tower DP Rp 0 terdiri dari 703 unit. Adapun total nilai proyek untuk membangun 4 tower itu sekitar Rp 600 miliar.

Selain menggarap hunian DP Rp 0, Donald juga menggarap beragam proyek besar. Menariknya sebelum sukses membangun perusahaannya, Donald pernah dipecat dari perusahaan konstruksi yang bernama PT Total Bangun Persada Tbk itu pada 1995. 
Titik balik karir Donald adalah ketika mendapatkan kepercayaan untuk membangun Mal Taman Anggrek. Sejak saat itu dia membangun PT Totalindo Eka Persada.

Dia berhasil mengembangkan perusahaan hingga akhirnya mengantarkan perusahaan melantai di pasar modal pada Juni 2017.    

Jumat, 01 Maret 2019

Pemprov DKI Jamin Tak Ada Jual Beli Lurah Saat Rotasi Besar-besaran


Sekda Pemprov DKI Jakarta Saefullah menjamin tidak ada jual beli jabatan lurah saat rotasi 1.125 pejabat DKI Jakarta. Bila ada bukti, Saefullah meminta agar informasi itu diteruskan padanya.
"Saya jamin, sama sekali tidak ada permainan uang. Kalau ditemukan di lapangan, infokan ke saya. Saat itu juga kita selesaikan, kalau ada penerimaan permainan uang," ucap Saefullah kepada wartawan di JPO Gelora Bung Karno (GBK), Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (28/2/2019). BESTPROFIT


Menurut Saefullah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki kewenangan untuk merotasi pejabat di bawahnya. Hal itu, untuk mendukung program yang telah dicanangkan. 
"Semua itu hak pimpinan. Jadi, rotasi di TNI, Polri, dan daerah lain, di mana saja. Itu biasa-biasa saja rotasi itu. Kalau kepala daerah mau mengusung visi misi lebih cepat terwujud. Ya hak dia untuk rotasi," kata Saefullah.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut rotasi Anies terhadap lurah dan camat berbau politis. Apalagi, menurut Prasetyo, banyak lurah dan camat yang diturunkan menjadi sekretaris lurah dan sekretaris camat.

"Pertanyaannya, kalau ada camat jadi sekcam (sekretaris camat) atau lurah jadi sekkel (sekretaris kelurahan), ini aneh ini buat saya. Dan tempat-tempat itu (lokasi pemindahan) kok berbaunya politis sekali," ujar Prasetyo saat dimintai konfirmasi, Selasa (26/2).

Namun Anies menepis Prasetyo. Anies menegaskan kewenangannya dalam perombakan pejabat di Pemprov DKI.

Mengenai isu jual beli jabatan lurah itu disoroti Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas. Namun di sisi lain dia mendukung rotasi pejabat besar-besaran oleh Anies bila tujuannya untuk proses penyegaran organisasi.


"Bagus kalau untuk penyegaran, itu kita dukung tetapi untuk desas-desur bahwa pemilihan lurah ini ada tarifnya, ini kurang bagus. Ini yang mesti pak Anies (perhatikan). Banyak keluhan dari lurah-lurah yang menyampaikan ke kita, bahwa ini ada tarif," kata Hasbiallah.

Hasbi mengaku tidak tahu pasti soal kebenaran informasi tersebut. Menurut dia, kabar soal tarif menjadi lurah ini memang beredar di kalangan PNS.

"Rame isu di kalangan bawah, di lurah seperti itu, yang saya tahu. Kebenarannya mana saya tahu," ujar dia. 

Kamis, 28 Februari 2019

Polda Sumut Tetapkan 11 Anggota FPI Tersangka Ricuh di Harlah NU


Polisi menangkap 11 orang anggota FPI terkait kerusuhan saat tablig akbar dan peringatan Harlah NU ke-93 di Tebing Tinggi, Sumatera Utara (Sumut). Kesebelas orang itu ditetapkan tersangka.
"Jadi seluruhnya 11 orang, dari hasil gelar perkara terpenuhi unsur pidananya, kemudian ditingkatkan menjadi tersangka. Hari ini dikeluarkan sprin (surat perintah) penahanan," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja saat dihubungi detikcom, Kamis (28/2/2019).
Kasus ini bermula dari ada tablig akbar, doa bersama dan peringatan Harlah NU ke-93 di di Lapangan Sri Mersing, Tebing Tinggi pada Rabu (27/2) pukul 09.00 WIB. Acara itu dihadiri pejabat Pemkot tebing Tinggi, pejabat Polda Sumu BEST PROFIT
Sebelas tersangka itu yakni Muhammad Husni Habibie, Suhairi alias Gogon, Muhammad Fauzi Saragih, Amiruddin Sitompul, Abdul Rahman, Syahrul Amri Sirait, Oni Qital, M Anjas alias Budi, Arif Darmadi, Ilham alias Iam, dan Rahmad Puji Santoso.

Para tersangka dikenakan Pasal 160 subsider 175 jo Pasal 55, Pasal 56 KUHP tentang penghasutan dan atau melakukan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan dan atau turut serta melakukan, menyuruh melakukan, membantu terjadinya tindak pidana. Para tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara.t, tokoh adat dan tokoh masyarakat.

"Kemudian pukul 11.44 WIB, jelang acara selesai, masuklah anggota FPI, kamuflasenya masuknya tidak bersamaan sengaja untuk kurangi kecurigaan aparat bertugas. Pada saat masuk belasan orang, mereka langsung teriak-teriak minta acara dibubarkan, karena acara ini sesat," ujarnya. 

Massa FPI datang mengenakan baju bertuliskan tagar 2019 ganti presiden. Mereka juga meneriakkan 2019 ganti presiden.

Aparat yang bertugas di lokasi sempat mengingatkan bahwa acara merupakan tablig akbar dan HUT NU. Massa juga diminta untuk tidak membuat gaduh dan keributan.

Namun massa tetap memaksa dan berteriak-teriak. Massa juga mengajak ibu-ibu yang ada di acara untuk ikut protes. Sempat terjadi dorong-dorongan dan membuat ibu-ibu ketakutan karena dipaksa.

"Kemudian masyarakat juga sudah berkumpul karena merasa kegiatan tersebut dianggap liar dianggap sesat, spontanitas warga juga langsung mengusir mereka tapi mereka melawan, aparat langsung mengamankan anggota FPI tersebut," katanya.

Polis pun mengamankan 9 orang saat itu. Namun, 1 dikembalikan karena ternyata jemaah pengajian. 

"Jadi tinggal 8 orang diperiksa kemarin, kemarin malam juga dikembangkan ada tambahan 3 orang lagi diamankan, jadi seluruhnya 11 orang," tuturnya.

Rabu, 27 Februari 2019

Mendagri: e-KTP WNA yang Viral Itu Palsu!


Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan e-KTP milik WNA yang kabarnya sempat viral di media sosial, adalah palsu.
"Yang jelas, yang diviralkan dengan NIK yang dicek KPU itu namanya beda. Itu palsu karena NIK beda," kata Mendagri usai rapat koordinasi persiapan Pemilu di Kota Batam Kepulauan Riau, sebagiamana dilansir Antara, Kamis (28/2/2019).
Menurut Menteri, WNA boleh memiliki e-KTP. Namun tidak bisa menggunakan kartu identitas itu untuk memilih dalam pemilu. Bila WNA mengantongi izin tinggal dan memperoleh rekomendasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, maka diperbolehkan memiliki e-KTP. BESTPROFIT


"Soal WNA, kalau punya izin tinggal ada rekomendasi dari imigrasi dia boleh saja punya KTP-el tapi tidak punya hak pilih," kata Menteri.

Tjahjo juga memastikan tidak ada WNA yang namanya terdata dalam DPT.

"Enggak ada, silahkan cek. Karena masing-masing daerah ada WNA punya KTP-el, tapi tidak dalam konteks punya hak pilih. Karena punya KTP-el sangat selektif," kata Menteri.


Sebelumnya, di Jakarta, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menegaskan, tidak ada WNA pemilik KTP elektronik yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pemilu.

Bahtiar mengatakan, tenaga kerja asing dengan kondisi tertentu memang wajib memiliki KTP-el sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Ayat (1) Pasal 63 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP elektronik.

Pada Ayat (3) dijelaskan bahwa KTP elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku secara nasional.A Ayat (4) Pasal 63 juga menjelaskan bahwa orang asing sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP elektronik kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap berakhir.

Pada Ayat (5) disebutkan bahwa penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian. Serta pada Ayat (6) penduduk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya memiliki satu KTP elektronik.

Berdasarkan UU tentang Administrasi Kependudukan, penduduk di Indonesia dibagi dua, yakni WNI dan WNA. Sama seperti WNI, WNA juga diwajibkan memiliki KTP elektronik.

Menurut Bahtiar, ketentuan seperti ini sudah berlangsung sejak UU itu selesai dibahas pemerintah dengan DPR. Ketentuan ini juga terjadi di negara lain.