Dianggap Belum Maksimal Tangani Karhutla, Jokowi Diminta Buka Data HGU Hutan

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Sumatera dan Kalimantan belum dapat teratasi sampai saat ini. Anggota DPR terpilih Partai Demokrat H. Irwan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam penanganan Karhutla.

PT BESTPROFIT

"Prihatinnya, upaya pemerintah terlihat belum maksimal. Dari pemerintah pusat dan daerah seperti ada putus koordinasi. Di mana keseriusan pemerintah daerah juga patut dipertanyakan untuk mencegah Karhutla termasuk biaya pencegahan dan pemadamannya," ujar Irwan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/9/2019). BESTPROFIT

Irwan mengatakan pemicu karhutla bukan hanya dari perbuatan masyarakat perseorangan saja. Tapi juga bisa karena faktor perbuatan dari suatu perusahaan.Terutama pola land clearing atau proses pembersihan lahan yang menggunakan cara lama yakni dengan membakar pepohonan.

BEST PROFIT

Padahal menurut Irwan, pelarangan pembakaran lahan itu sudah jelas diatur dalam undang-undang. Namun, faktanya karhutla tidak dapat dikurangi. Irwan berharap pemerintah turun langsung dengan menindak perusahaan yang masih sengaja membuka lahan dengan melakukan pembakaran.

"Harusnya dengan ketiga UU itu maka Karhutla di negara kita sudah bisa dikurangi bahkan dihilangkan tetapi faktanya tiap tahunnya terus berulang dan ada korban jiwa, kerusakan lingkungan hidup dan hutan serta kerugian biaya. Presiden RI tentunya diharap turun tangan langsung mengatasi kejadian ini," tuturnya.

Tak Kenal Jam Kerja, Relawan Inkubator Gratis di Jonggol Standby 24 Jam

Sosok Enny dan Lugi sebagai pasutri relawan peminjaman inkubator gratis di Jonggol, Bogor sudah tak asing lagi bagi masyarakat sekitar. Keduanya sigap menolong warga, bahkan sampai dimintai tolong mengobati kucing.

PT BESTPROFIT

"Sampai saat ini kami dikenal sebagai 911-nya Jonggol. Mulai dari pasien manusia sampai kucing sakit. 'Ibu, kucing aku sakit, aku enggak bisa keluar anak aku kecil-kecil repot bawanya' 'Oh iya'. Telpon dokter hewan langsung ke situ," tutur Bonaventura Zita Enny Wati (52) atau yang biasa dipanggil Enny, istri dari Lukas Lugi Riyadi (47) pada Jumat (13/9/2019) lalu.

Mereka sudah berdedikasi memberikan pinjaman inkubator gratis sejak 2015. Bukan hanya inkubator, Lugi dan Enny juga menyediakan beragam alat kesehatan yang bisa dipinjamkan oleh mereka yang membutuhkan.

BEST PROFIT

Tak jarang, keduanya kerap mendapat panggilan pinjaman inkubator walau sudah dini hari. Padahal baik Lugi dan Enny bukanlah dokter atau berlatar belakang di bidang kesehatan. BESTPROFIT

"Karena kami ini rumah pribadi, maka kami sudah komitmen dengan istri tidak ada jam kerja. Artinya kita 24 jam standby. Pernah ada pengalaman jam 1 malam, sampai jam 3 dini hari itu tetap kami layani karena kami bisa mengerti mereka itu dalam kondisi panik membutuhkan. Jadi rumah kami terbuka untuk keluarga yang memerlukan inkubator ini," jelas Lugi.

Usai Rapat Bamus, Revisi UU KPK Akan Disahkan Hari Ini

Pengesahan revisi UU KPK akan dibahas dalam badan musyawarah (bamus) pagi ini. Rencananya, usai dibamuskan, DPR akan mengetok palu revisi UU KPK pada paripurna hari ini juga.

PT BESTPROFIT

"Betul (akan disahkan dalam paripurna hari ini). Tempus fugit, time flies. Sudah semakin padat acara jelang akhir masa jabatan," kata anggota Baleg DPR, Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Selasa (17/9/2019).  BEST PROFIT

Rencananya bamus akan digelar pukul 09.00 WIB sebelum paripurna digelar. Rapat bamus itu digelar untuk menetapkan waktu paripurna pengesahan revisi UU KPK.

BESTPROFIT

"Dari rapat Bamus pagi ini akan ditentukan kapan jadwal paripurna pengesahan Revisi UU KPK. Bisa paripurna siang ini atau paripurna mendatang," ujar anggota Baleg dari Fraksi PPP, Ahmad Baidowi (Awiek) saat dihubungi terpisah.

Hari ini DPR memang akan menggelar paripurna pada pukul 10.00 WIB. Dalam agenda yang didapatkan dari DPR, rapat untuk membahas IHPS dan pengambilan keputusan RUU Sumber Daya Air.

Bamus revisi UU KPK sendiri merupakan tindak lanjut dari rapat kerja antara DPR dan pemerintah semalam. Dalam rapat itu, kedua belah pihak sepakat revisi UU KPK disahkan dalam paripurna. 

Saut Situmorang Tetap Dibutuhkan KPK untuk Berperang

Pada akhirnya Saut Situmorang rehat sejenak sebagai pimpinan KPK. Dia awalnya dikabarkan mengundurkan diri sebagai sikap atas dinamika revisi UU KPK.

PT BESTPROFIT

Surat pengunduran diri Saut awalnya beredar, padahal surat via surel itu hanya ditujukan di kalangan internal KPK. Beredarnya surat itu terjadi setelah DPR memiliki 5 pimpinan KPK baru dengan Firli Bahuri sebagai ketua.

BEST PROFIT

"Seharusnya saya harus kirim surat ke Presiden, karena kan saya diangkat oleh Presiden. Tapi tidak apa-apa (menyebar), itu (surat pengunduran diri) sudah diketahui oleh semua. Ya saya belum bisa mengatakan itu dicabut atau apa," kata Saut di Sleman, Sabtu (14/9/2019).

Setelahnya pimpinan KPK lainnya mengajak Saut bertemu untuk membicarakan persoalan itu. Saut sempat muncul di KPK ketika Agus Rahardjo dan Laode M Syarif menyerahkan mandat ke Presiden Jokowi, tetapi saat itu Saut mengaku hanya berkunjung ke KPK.

BESTPROFIT

"Saya hari ini bukan kembali ya saya hari ini berkunjung," kata Saut di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (12/9/2019).

Hingga pada akhirnya kejelasan tentang Saut terungkap pada hari ini. Seperti apa?

Tok! DPR Sahkan Usia Minimum Perkawinan Jadi 19 Tahun

Revisi UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan disahkan DPR lewat rapat paripurna. Melalui pengesahan RUU Perkawinan itu, batas usia minimal perkawinan kini menjadi 19 tahun.

PT BESTPROFIT

Pengesahan RUU Perkawinan ini digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. BEST PROFIT

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Totok Daryanto menyampaikan laporan atas kesepakatan DPR dan pemerintah terkait batas usia minimal perkawinan. Ia menjelaskan delapan fraksi di DPR dan pemerintah sepakat usia minimal untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun. Namun ada catatan dari Fraksi PKS dan Fraksi PPP yang meminta usia minimal kawin 18 tahun.

BESTPROFIT

"Menyetujui batas usia minimal bagi pria dan wanita untuk perkawinan adalah 19 tahun. Namun dengan catatan dua fraksi, yaitu PKS dan PPP bahwa usia minimal untuk perkawinan adalah 18 tahun," kata Totok.

Selanjutnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise juga menyampaikan laporan atas RUU Perkawinan itu. Dia mengucapkan terima kasih kepada DPR atas kerja sama dalam pembahasan revisi UU No 1/1974.

"Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami," ujar Yohana.

Masyarakat Kian Anggap Wajar Beri Suap Buat Jadi PNS

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia di 2019 sebesar 3,70 pada skala 0 sampai 5. Angka itu lebih baik dari catatan di tahun sebelumnya sebesar 3,66.

PT BESTPROFIT

"Semakin tinggi IPAK ini semakin bagus. Kita berharap angka 3,6 sampai 5. Kalau di level itu jadi semangat anti korupsinya lebih tinggi," kata Kepala BPS Suhariyanto di Gedung BPS, Jakarta, Senin (16/9/2019).

BEST PROFIT

IPAK dikeluarkan BPS satu tahun sekali. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa semangat anti korupsi di masyarakat semakin tinggi. Sebaliknya, jika semakin mendekati 0 maka semangat anti korupsinya semakin rendah.

BESTPROFIT

IPAK ini disusun berdasarkan dua dimensi yakni dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Di tahun ini indeks persepsi turun 0,06 poin daru 2018 sebesar 3,86 menjadi 3,80. Sedangkan dimensi pengalaman naik 0,08 poin dari 3,57 di tahun lalu menjadi 3,65.

Menariknya meskipun IPAK membaik, di tahun ini masyarakat semakin permisif terkait korupsi di lingkup publik. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya persentase masyarakat yang menganggap wajar beberapa sikap yang dirasakan sebagai tindakan korupsi.

Menariknya lagi tahun ini peningkatan permisif yang paling besar terjadi pada variabel memberikan uang atau barang dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau pun swasta. Nilainya naik dari 10,62% di 2018 menjadi 29,94%.

Terjadi juga peningkatan permisif dalam memberi uang atau barang kepada polisi untuk mempercepat urus SIM, STNK, SKCK dll dari 24,52% jadi 26,88%. Begitu juga untuk membagikan uang atau barang ke calon pemilih pada Pilkades, Pilkada dan Penilu dari 19,08% jadi 21,34%.

BPS sendiri melakukan survei perilaku anti korupsi 2019 dilakukan terhadap 10 ribu rumah tangga. Namun ada 48 rumah tangga yang tidak mengisi survei dengan berbagai alasan, sehingga survei dilakukan terhadap 9.952 rumah tangga dengan skala nasional.

Cakupan perilaku anti korupsi dalam survei mencakup penyuapan, pemerasan dan nepotisme. Wawancara dilakukan dengan menggunakan tablet android dalam jangka waktu 11-30 Maret 2019.  

Tugas KPK Berubah di Draf Revisi UU 30/2002, Apa Saja?

DPR mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK meski berkali-kali mendapatkan penolakan dari publik. Tugas KPK dalam draf revisi itu pun berbeda dari UU saat ini. Apa saja perubahannya?

PT BESTPROFIT

Dilihat detikcom pada draf revisi UU KPK, Kamis (5/9/2019), definisi KPK mengalami perubahan. Perbandingan definisi dari KPK dapat dilihat sebagai berikut:

UU KPK Saat Ini

BEST PROFIT

Pasal 3

BESTPROFIT

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun

Draf Revisi UU KPK

Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Pemerintah Pusatyang dalam melaksanakan tugas dan wewenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat independen