Jumat, 25 Oktober 2019

Jokowi Lantik Menteri, Projo Pamit Merasa Tak Dibutuhkan Lagi


Ormas Pro Jokowi, yang mendorong Jokowi sejak maju Pilgub DKI sampai ke kursi RI-1, pamit. Ada apa gerangan?
"Terima kasih atas kerja samanya selama ini. Tugas Projo sudah selesai hingga pelantikan 20 Oktober 2019. Selamat bekerja pemerintahan Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin dan kabinet Indonesia kerja," kata Budi Arie Setiadi, kepada wartawan, Rabu (23/10/2019). BEST PROFIT


"Kami ikhlas jika memang tidak dibutuhkan lagi," jawab Budi Arie tanpa menyebutkan alasannya. BESTPROFIT

"Izin pamit untuk kembali ke kehidupan," ujar Budi Arie puitis, dalam penutup edaran ke media sosial ini.

Lantas ada apa gerangan antara Projo dan Jokowi?
Sore nanti Projo menggelar konferensi pers menjawab pertanyaan tersebut. Namun belakangan muncul meme soal Projo yang berubah jadi Projowo (Pro Jokowi Prabowo). Apakah Projo mundur karena Prabowo masuk kabinet, atau ada alasan lain?

Kamis, 24 Oktober 2019

Punya Menteri Baru, Ini Harapan Pegawai Kementerian PANRB


Tjahjo Kumolo ditunjuk menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dalam Kabinet Kerja Jilid II pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
Para pegawai Kementerian PANRB pun akan mendapat bos baru yang tentunya akan berbeda dengan sebelumnya, ketika dijabat oleh Syafruddin.
Menanggapi hal itu, pegawai Kementerian PANRB Baihaqi (52), mengatakan dirinya menyambut baik penunjukan Tjahjo Kumolo sebagai Menteri PANRB. Ia berharap dari menteri yang baru dapat memperbaiki kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di seluruh Indonesia khususnya di Kementerian PANRB sendiri. BEST PROFIT

"Alhamdulillah semoga ada perubahan. Artinya perubahan yang lebih baik. Terutama buat karyawan ASN disini. Yang kemarin cukup bagus tapi yang baru mudah-mudahan lebih bagus lagi," kata Baihaqi saat ditemui di kantor Kementerian PANRB, Rabu (23/10/2019).

Hal yang serupa disampaikan pegawai lainnya, Mundari (54) berharap terpilihnya Tjahjo Kumolo bisa membawa kementerian PANRB menjadi lebih baik.

"Saya mengharapkan agar lebih baik, Menpan lebih maju ke depan," paparnya.

Untuk diketahui, Tjahjo Kumolo bukanlah nama baru di kabinet Jokowi. Sebelumnya, pada periode pertama Jokowi, Tjahjo Kumolo menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

Rabu, 23 Oktober 2019

Berat Tinggalkan Gojek, Nadiem: Driver Itu Keluarga Saya


Secara tak teduga Nadiem Makarim masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dia dipilih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
Terpilihnya Nadiem menjadi menteri sempat menimbulkan polemik dan penolakan. Penolakan itu datang dari para mitranya sendiri yakni sopir atau driver ojek online (ojol).
Meski tak langsung menanggapi hal itu, Nadiem mengaku sangat sedih untuk meninggalkan Gojek. Perusahaan startup yang dia bangun yang kemudian menjelma sebagai decacorn dengan valuasi US$ 10 miliar atau setara dengan Rp 140 triliun (kurs Rp 14.000). BESTPROFIT


Dia mengaku yang paling membuat dirinya sedih adalah harus berpisah dengan para driver Gojek. Nadiem menganggap para driver sudah menjadi keluarganya sendiri.

"Saya ingin ucapkan terima kasih, saya akan ucapkan beberapa patah kata dan keluarga saya di Gojek. Nanti itu to follow, nanti itu saya sebut, saya sangat sedih untuk meninggalkan itu, itu keluarga saya para driver itu," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).


Meski berat, Nadiem mengaku tetap akan menjalankan amanahnya dengan menteri. Jabatan itu dianggapnya juga sebagai tantangan baginya yang berasal dari generasi milenial.

"Terima kasih Pak Presiden, teman-teman media, amanah ini saya ambil sangat serius. Tantangan akan luar biasa, mohon dukungan, mohon dukungan para milenial. Karena saya satu-satunya mewakili milienal di kabinet. Jadi mohon dukungan teman-teman milenial untuk berbagai inovasi yang saya lakukan," tutupnya.

Sebelumnya Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Garda Igun Wicaksono mengatakan, driver ojol akan demo besar-besaran jika Jokowi tetap menjadikan Nadiem sebagai menteri. Aksi itu akan digelar di seluruh Indonesia.

"Apabila akhirnya Presiden Jokowi tetap menunjuk Nadiem sebagai salah satu menteri ya kami mungkin bisa melakukan aksi penolakan, pergerakan dari seluruh Indonesia. Pastinya yang disasar Presiden Jokowi sendiri," katanya kepada detikcom, Senin (21/10/2019).

"Kita sudah peringatkan jangan tunjuk Nadiem kalau tetap menunjuk pasti akan pergerakan ojol di seluruh Indonesia, penolakan Nadiem," ujarnya.

Selasa, 22 Oktober 2019

Masuk Kabinet Jokowi, Gerindra: Kami Belum Dengar Kekecewaan Pendukung


Menteri Kelautan dan Perikanan dari Gerindra Edhy Prabowo mengatakan partainya sudah menyampaikan sikap bergabung ke kabinet Jokowi ke pendukung mereka. Menurut Edhy, dirinya belum mendengar adanya suara kekecewaan dari pendukung secara langsung.
"Sejauh ini sudah kita sampaikan dan saya pikir itu menjadi urusan kami. Tidak perlu kita publikasi. Selama ini kita belum dengar langsung," ujar Edhy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019). BEST PROFIT

Gerindra awalnya berseberangan Jokowi saat Pilpres 2019 karena mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai capres-cawapres. Usai Pilpres 2019, Prabowo bertemu Jokowi dan kini resmi masuk kabinet. BESTPROFIT

"Cuma kita selalu terbuka untuk mendengarkan, menerima masukan. Kalau kekecewaan secara langsung sih kami belum mendengar," ujar Edhy.

Prabowo dan Edhy mendapat slot di Kabinet Indonesia Maju. Terkait posisinya di Gerindra, Edhy menyebut tidak ada larangan dari Jokowi.

"Ya, ya, masih. Tidak ada pelarangan kan untuk jabatan politik," kata Edhy.

Senin, 21 Oktober 2019

Pencetus Ojek Online Itu Merapat ke Istana

Pendiri Gojek, Nadiem Makarim, terlihat merapat di Istana. Kemungkinan besar, ia akan ditunjuk sebagai menteri atau pejabat setingkatnya dalam kabinet baru presiden Joko Widodo.
Pantauan detikcom, Nadiem tiba di Istana pada Senin (21/10/2019) pukul 10.17 WIB. Dia memakai kemeja putih dan celana hitam. "Saya dipanggil ke presiden," kata Nadiem.
Belakangan memang santer dikabarkan bahwa Nadiem akan mengisi pos menteri Digital. Berbicara ranah digital sendiri, selama ini sektor tersebut di bawah kendali Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang merupakan bagian dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
"Bagus dong. Bagusnya begini, artinya kalau betul yang bersangkutan kan pengalamannya terbukti, sudah menjadikan Gojek jadi decacorn, itu satu. Kedua, kalau sudah sekelas begitu, sudah saatnya mengabdi kepada bangsa," tutur Menkominfo Rudiantara beberapa waktu lalu.
Menilik riwayatnya, Nadiem menamatkan kuliah di Harvard Business School dengan gelar MBA. Pada 2006, Nadiem memulai kariernya sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company. Setelah memperoleh gelar MBA, ia terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan Zalora Indonesia sebagai Managing Director.

Setelah keluar dari Zalora, Nadiem kemudian menjabat Chief Innovation Officer (CIO) Kartuku, sebelum akhirnya fokus mengembangkan Go-Jek yang telah ia rintis sejak 2011. Nah, dari mana pendiri dan CEO Go-Jek Nadiem Makarim mendapatkan ide untuk mendirikannya?

Ternyata dari pengalaman sendiri yang sulit menemukan ojek saat jam sibuk di Jakarta. Hal itu memunculkan ide membuat solusi sewa ojek yang lebih mudah dengan teknologi.

"Awal mulanya idenya datang dari kekesalan saya sewaktu naik ojek untuk kemana-mana di Jakarta," kata Nadiem dalam wawancaranya dengan CNBC.

Gojek pun berkembang luar biasa dengan sokongan dana dari perusahaan-perusahaan besar. Sebagai decacorn, valuasinya dikabarkan sudah menyentuh lebih dari USD 10 miliar.

Jumat, 18 Oktober 2019

Harapan Guru Besar FKM-UI pada Menteri Kesehatan yang Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan susunan kabinetnya. Beberapa nama sudah menyambangi Istana Negara pagi ini, Senin (21/10). Salah satunya akan didaulat menjabat sebagai menteri kesehatan periode 2019-2024.
Permasalahan kesehatan termasuk permasalahan sangat penting yang harus segera ditangani. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI) Prof dr Meiwita Paulina Budiharsana, MPA, PhD mengatakan bahwa untuk lima tahun mendatang, memperkuat sumber daya manusia (SDM) perlu dilakukan.
"Salah satu requirement untuk bisa membangun SDM yang baik of course pemeliharaan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Jadi untuk itu lah BPJS rugi pun harus ditanggung. Karena cenderung kita prioritas membangun SDM jadi tidak ada pilihan," ujarnya beberapa waktu lalu. BESTPROFIT
Prof Meiwita menambahkan, kebijakan serta rencana yang diterapkan oleh pemerintah sudah cukup baik. Namun pada proses penerapannya disebutnya belum berjalan dengan lancar. Untuk melancarkan penerapannya, Prof Meiwita menyarankan untuk meningkatkan kemampuan para pemimpin daerah agar semua setara.

"Jadi mungkin sebetulnya meningkatkan kapabilitas pemuka-pemuka atau pemimpin-pemimpin daerah karena desentralisasi. Yang menjadi sebetulnya memperlambat kenyataan bahwa 34 provinsi dan 514 distrik atau kabupaten kota nggak sama, kapablitias pimpinan daerah nggak sama," imbuhnya.

Menurutnya, evaluasi dari masyarakat pun penting untuk meningkatkan program menteri kesehatan mendatang. Cakupan evaluasi harus meliputi kuantitatif dan kualitatif.

"Belum pernah membuka evaluasi transparan ke publik, artinya nggak mau mendengar suara publik. Komentar publik tentang sudah memuaskan belum," pungkas Prof Meiwita.

Kamis, 17 Oktober 2019

Jokowi Mau Penghasilan Orang RI Rp 27 Juta/Bulan, Ini Syaratnya

Dalam pidato usai pelantikan kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ia memiliki rencana Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap pada 2045.
Dia menyebutkan saat itu, Indonesia akan menjadi negara maju yang pendapatan masyarakatnya Rp 324 juta per tahun atau Rp 27 juta per bulan. Jokowi juga menjelaskan, produk domestik bruto (PDB) harus bisa mencapai US$ 7 triliun dan menjadi negara yang ekonominya masuk urutan 5 besar dengan angka kemiskinan 0%.
"Kita harus menuju kesana. Kita sudah kalkulasi target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk dicapai. Tapi semua tidak datang otomatis dengan mudah, tapi harus disertai kerja keras. Dan kita harus kerja cepat. Harus diserta kerja produktif bangsa kita," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut peneliti dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Gede Sandra memandang rencana Jokowi untuk mencapai pendapatan perkapita Rp 324 juta/tahun di 2045 bisa terealisasi. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.
"Tetapi dengan syarat mutlak, Presiden tidak bisa lagi menggunakan Tim Ekonomi Kabinet periode lalu yang telah terbukti hanya sanggup memberikan pertumbuhan ekonomi 5%," tutur Gede dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2019).
Gede bahkan sudah mensimulasikan mimpi tersebut. Misalnya dengan asumsi pertumbuhan penduduk sebesar 1,1% per tahun, maka untuk dapat mencapai pendapatan perkapita Rp 324 juta per tahun maka pertumbuhan ekonomi harus di kisaran 7,5-8% setiap tahunnya sejak 2019 hingga 2045 atau selama 26 tahun.

"Karena bila pertumbuhan ekonomi kita lagi-lagi hanya stabil di 5%, maka di tahun 2045 pendapatan perkapita kita hanya Rp 156 juta/tahun. Hanya separuh dari mimpi Pak Jokowi," kata Gede.

Demi mewujudkan cita-cita sesuai pidatonya tadi, Gede menyarankan Presiden Jokowi agar benar memilih ekonom yang sanggup dan berpengalaman untuk naikkan pertumbuhan ekonomi hingga 7,5%-8%. Jangan ada lagi tempat di Kabinet bagi ekonom yang sudah berpuas diri hanya dengan pertumbuhan 5%.