Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan susunan kabinetnya. Beberapa nama sudah menyambangi Istana Negara pagi ini, Senin (21/10). Salah satunya akan didaulat menjabat sebagai menteri kesehatan periode 2019-2024.
Permasalahan kesehatan termasuk permasalahan sangat penting yang harus segera ditangani. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM-UI) Prof dr Meiwita Paulina Budiharsana, MPA, PhD mengatakan bahwa untuk lima tahun mendatang, memperkuat sumber daya manusia (SDM) perlu dilakukan.
"Salah satu requirement untuk bisa membangun SDM yang baik of course pemeliharaan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Jadi untuk itu lah BPJS rugi pun harus ditanggung. Karena cenderung kita prioritas membangun SDM jadi tidak ada pilihan," ujarnya beberapa waktu lalu. BESTPROFIT
Prof Meiwita menambahkan, kebijakan serta rencana yang diterapkan oleh pemerintah sudah cukup baik. Namun pada proses penerapannya disebutnya belum berjalan dengan lancar. Untuk melancarkan penerapannya, Prof Meiwita menyarankan untuk meningkatkan kemampuan para pemimpin daerah agar semua setara.
"Jadi mungkin sebetulnya meningkatkan kapabilitas pemuka-pemuka atau pemimpin-pemimpin daerah karena desentralisasi. Yang menjadi sebetulnya memperlambat kenyataan bahwa 34 provinsi dan 514 distrik atau kabupaten kota nggak sama, kapablitias pimpinan daerah nggak sama," imbuhnya.
Menurutnya, evaluasi dari masyarakat pun penting untuk meningkatkan program menteri kesehatan mendatang. Cakupan evaluasi harus meliputi kuantitatif dan kualitatif.
"Belum pernah membuka evaluasi transparan ke publik, artinya nggak mau mendengar suara publik. Komentar publik tentang sudah memuaskan belum," pungkas Prof Meiwita.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar