Realisasi Pendapatan Pajak Baru Capai 72 Persen dari Target

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak 2019 baru mencapai Rp1.136,17 triliun sampai November kemarin. Realisasi tersebut baru menyentuh 72,02 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sebesar Rp1.577,56 triliun. Best Profit
Mengutip data Kemenkeu, realisasi penerimaan pajak November 2019 turun 0,04 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp1.136,66 triliun.

Dengan realisasi tersebut, maka pemerintah dalam waktu sebulan ini masih perlu mengejar pajak Rp441 triliun agar target yang mereka telah tetapkan tercapai.


Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penerimaan masih seret karena pajak dari industri pengolahan turun 3,1 persen menjadi hanya Rp312,9 triliun pada November 2019. Selain itu, penerimaan pajak dari sektor pertambangan juga anjlok 20 persen menjadi Rp52,49 triliun. Bestprofit

Sri Mulyani menyatakan penurunan penerimaan pajak dari sektor pengolahan lantaran industri manufaktur Indonesia masih loyo. Tercatat, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia berada di level 48,2 pada November 2019.

"Indonesia kalau melihat PMI pada kuartal terakhir menunjukkan penurunan, ada di bawah 50. Ini sesuatu yang harus diwaspadai," ujar Sri Mulyani.

Selain di sektor pengolahan, penurunan juga terjadi pada penerimaan pajak dari pertambangan turun dipengaruhi penurunan harga komoditas tersebut. Hal ini terjadi di tengah perlambatan ekonomi global.

"Pertambangan turun karena komoditasnya harganya turun, lalu kurs menguat," imbuh dia.

Sementara itu penerimaan pajak dari sektor konstruksi dan real estate stagnan di angka Rp73,03 triliun. Memang, setoran pajak dari sektor perdagangan meningkat 2,2 persen menjadi Rp219,34 triliun, jasa keuangan naik 6,9 persen menjadi Rp151,2 triliun, serta transportasi dan pergudangan naik 16,3 persen menjadi Rp44,15 triliun. PT BestProfit

Tapi kenaikan belum bisa memberikan dorongan pada penerimaan pajak. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengakui penerimaan pajak tahun ini terbilang cukup berat. 

Masalahnya, pertumbuhan penerimaan pajak periode Januari 2019 hingga Oktober 2019 hanya sebesar 0,23 persen.

Bila dibandingkan dengan periode Januari 2018 hingga Oktober 2018, penerimaan pajak melesat 16,21 persen. Ini artinya, penerimaan pajak tahun ini kian jomplang dibandingkan dengan 2018 lalu.  PT BestProfit Futures

Jokowi Kaji Pendirian Provinsi Baru dalam Pemindahan Ibu Kota

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memutuskan kebijakan perlu atau tidaknya pembentukan provinsi baru dalam pemindahan ibu kota negara. Saat ini, kawasan ibu kota negara masih berada di dua kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara yang ada di Kalimantan Timur. Best Profit

Pernyataan ini menjawab wacana yang sempat dilempar oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Ia sebelumnya menyatakan akan pembentukan provinsi baru untuk ibu kota negara. 

"Nanti ada di situ city manager-nya atau kah sebuah provinsi. Ini akan segera diputuskan," ucap Jokowi saat meninjau lokasi ibu kota negara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (17/12). 


Kendati belum memastikan perlu atau tidaknya pembentukan provinsi baru, kepala negara akan lebih dulu membentuk badan otoritas ibu kota baru. Rencananya, pembentukan akan dilakukan pada akhir bulan ini.  Bestprofit

Sayangnya, mantan gubernur DKI Jakarta ini enggan memberi bocoran siapa saja orang yang akan masuk jajaran badan otorita.

"Badan otoritas ibu kota negara akan terbentuk akhir bulan Desember atau paling tidak awal Januari. Kandidatnya sudah banyak, tapi belum," katanya. 

Dalam membangun ibu kota negara, pemerintah menyiapkan kawasan seluas 256 ribu hektare (ha). Sekitar 56 ribu ha akan menjadi wilayah utama ibu kota baru. PT BestProfit
Sementara pusat pemerintahannya berada di kawasan seluas 5.600 ha. 

"Dari luas itu, kami akan membuat secara pararel dengan pembangunan kluster kesehatan, kluster pendidikan, riset dan inovasi, serta financial center," imbuhnya. 

Di sisi lain, rencananya kawasan pusat pemerintah berada di luar provinsi ibu kota baru dan akan dipimpin oleh manajer perkotaan yang dipilih langsung oleh presiden ataupun gubernur. Namun, ia belum bisa bicara banyak mengenai proses pemilihan manajer perkotaan tersebut. PT BestProfit Futures

Damai Dagang AS-China Kerek Harga Minyak ke US$66,1 per Barel

Harga minyak mentah dunia melesat lebih dari 1 persen pada perdagangan Selasa (17/12). Potensi peningkatan permintaan global pasca kesepakatan damai dagang Amerika Serikat (AS) dan China masih memberikan angin segar untuk harga komoditas tersebut. Best Profit

Mengutip Antara, harga minyak berjangka Brent menguat sebesar 1,2 persen atau 76 sen ke level US$66,1 per barel. Begitu juga dengan harga minyak WTI yang naik 1,2 persen atau 73 sen ke level US$60,94 per barel.

Penasihat Ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow mengatakan proses perjanjian perdagangan antara AS dan China fase pertama sudah selesai. Ia memproyeksi ekspor AS ke China akan melonjak pasca kesepakatan tersebut. Bestprofit

Ini lantaran China berkomitmen untuk menaikkan pembelian produk dari AS. Namun, Presiden Fed Dallas Robert Kaplan menilai bukan berarti perjanjian damai dagang fase pertama akan membuat ketegangan di global hilang sepenuhnya.

"Fase pertama lebih baik daripada tidak sama sekali, tetapi itu bukan berarti tidak akan ada ketidakpastian perdagangan. Saya pikir masalah perdagangan AS dengan China akan berlangsung selama bertahun-tahun," kata Kaplan, dikutip Rabu (18/12).

Untuk mengingatkan, perang dagang AS dan China telah berlangsung sejak 2018 lalu. Kondisi itu membuat permintaan dan harga minyak melorot. PT BestProfit
Kendati ketegangan diprediksi tetap ada, tetapi sejumlah bank termasuk JP Morgan dan Goldman Sachs merevisi perkiraan harga minyak 2020 setelah kesepakatan damai dagang AS dan China.

Revisi itu juga dilakukan pasca Organisasi Negara Eksportir Minyak (OPEC) dan sekutunya memangkas lebih banyak jumlah produksi minyak 500 ribu barel per hari pada awal 2020 mendatang. Nantinya, total penurunan minyak menjadi 1,7 juta barel per hari dari sebelumnya sebesar 1,2 juta barel per hari.
Sebagai informasi, harga minyak terpantau bergerak di zona hijau sejak akhir pekan lalu. Pada Jumat (13/12), harga minyak Brent naik 1,6 persen atau US$1,02 per barel ke level US$65,22 per barel dan WTI menguat 1,5 persen atau US$0,89 per barel menjadi US$60,07 per barel.

Kemudian, harga minyak Brent pada Senin (16/12) lalu naik sebesar 0,2 persen atau 12 sen ke level US$65,34 per barel dan WTI menguat 0,2 persen ke level US$60,21 per barel. PT BestProfit Futures

Erick Thohir Incar Eks Menteri dan Wamen Jadi Bos BUMN

Jakarta,  Kementerian BUMN masih mencari sosok mantan menteri dan wakil menteri (wakil menteri) untuk menjadi petinggi di perusahaan pelat merah. Hal ini dilakukan demi memperbaiki bisnis perusahaan. Best Profit

"Kami akan cari lagi, cari yang kuat untuk mengisi posisi komisaris dan direksi (di BUMN)," ucap Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Jumat (13/12).

Namun, Arya tak menjelaskan rinci siapa saja sosok yang sudah diajak berdiskusi oleh Menteri BUMN Erick Thohir maupun dicalonkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bestprofit

Sebelumnya, pemerintah menunjuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero). Keputusan itu akan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perusahaan dalam waktu dekat.

"Bukan hari ini (RUPSLB PLN). Belum ada info (kapan RUPSLB)," jelas dia.

Selain Rudiantara, Arya menyebut pihaknya mencalonkan mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar sebagai petinggi di PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN. Ia tak menyebut pasti apakah Archandra akan ditempatkan di dewan komisaris atau direksi. PT BestProfit

"Belum tahu direksi atau komisaris," tutur Arya.

Kemudian, beredar kabar bahwa mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga masuk bursa pencalonan petinggi BUMN. Terkait hal itu, Arya menyatakan keduanya belum masuk sebagai kandidat.

"Sampai hari ini belum," imbuhnya.

Sebelumnya, Jonan dan Susi diisukan masuk bursa direktur utama PT Garuda Indonesia (Persero). Nama keduanya muncul karena Erick memberhentikan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara dari jabatan direktur utama perusahaan.

Erick memecat Ari Askhara karena diduga menyelundupkan Motor Harley Davidson bekas dan dua Sepeda Brompton dari luar negeri ke Indonesia. Penyelundupan menggunakan pesawat baru milik perusahaan, yaitu Airbus A330-900 dengan nomor penerbangan A9721. PT BestProfit Futures

PPATK Bidik UU Pembatasan Transaksi Tunai Terbit Tahun Depan

Jakarta, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal telah masuk sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas. PPATK menargetkan beleid yang akan membatasi transaksi tunai itu dapat disahkan menjadi UU pada 2020. Best Profit

"Kalau bisa RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal tahun 2020 bisa disahkan menjadi UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal," ujar Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, Jumat (13/12).

Ia mengatakan PPATK akan berkoordinasi dengan pihak terkait, yakni Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembahasan RUU tersebut. Bestprofit

Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae menambahkan usulan poin-poin dalam RUU tersebut belum berubah, salah satunya pembatasan transaksi tunai menggunakan uang kartal dalam negeri sebesar Rp100 juta saja. Uang kartal sendiri mencakup uang kertas dan uang logam.

PPATK juga mencantumkan pengecualian atas pembatasan transaksi tersebut. Sebelumnya, dalam draf RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal terdapat 12 transaksi yang diperbolehkan menggunakan uang tunai di atas Rp100 juta. Sebagai contoh, transaksi antar penyedia jasa keuangan dan transaksi untuk penanggulangan bencana alam. PT BestProfit

"Termasuk di daerah yang jaringan IT masih kurang baik dan untuk kebutuhan transaksi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)," ujarnya.

Mengutip laman PPATK, pembatasan transaksi tunai itu bertujuan untuk mempermudah pelacakan transaksi. Pasalnya, PPATK menemukan ada peningkatan tren transaksi uang kartal atau tunai. Tren ini disinyalir untuk mempersulit upaya pelacakan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana.

Selain itu, pembatasan transaksi tunai berguna untuk mengeliminasi sarana yang bisa digunakan untuk melakukan gratifikasi, suap, dan pemerasan. PT BestProfit Futures
.

Guru di Cilegon Keluhkan Debu Batu Bara Bertebaran di Sekolah

Debu yang diduga berasal dari batu bara bertebaran di rumah penduduk hingga sekolah di Keluharan Citangkil, Cilegon, Banten. Debu hitam itu mengotori lantai sekolah hingga rumah. Best Profit

"Kurang tahu dari kapan, pas jam masuk sekolah lantai pada kotor, banyak debu batu bara," kata salah seorang guru di SDN 1 Kerenceng, Ari Anggraini, Jumat (13/12/2019). 
Bestprofit

Siswa dan guru di sekolah itu harus menyapu lantai sebelum jam belajar dimulai karena akibat banyaknya debu. Pihak sekolah belum mengetahui asal debu batu bara tersebut. 

Namun, Ari mengatakan banyak pabrik di dekat sekolah. Dia mengaku sudah melihat debu-debu tersebut sejak tiba di sekolah. PT BestProfit

"Nggak tahu dari mana, tapi di sini kan ada banyak pabrik. Kita cuma tahu-tahu ada debu pagi-pagi," ujarnya.

Ada dua wilayah yang mengalami masalah debu, yakni Lingkungan Samangraya dan Warnasari. Peristiwa ini baru pertama kali terjadi. PT BestProfit Futures

DJP Sebut Omnibus Law Buat Penerimaan Pajak 2020 Seret

Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan undang-undang (UU) penyatuan sejumlah aturan atau omnibus law akan menurunkan potensi penerimaan pajak tahun depan. Best Profit

Masalahnya, UU mengenai omnibus law akan menaungi sejumlah aturan perpajakan. Di sini, pemerintah akan menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) badan secara bertahap.

"Kalau tarif pajak turun maka penerimaan akan turun," ucap Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, Selasa (10/12). Bestprofit


Namun, Suryo tak menyebut lebih lanjut terkait potensi penurunan penerimaan pajak tahun depan. Ia mengaku belum melakukan perhitungan secara detail.

Kendati demikian, pemerintah tak mengubah target pajak pada 2020 mendatang. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah mematok target penerimaan pajak sebesar Rp1.642,57 triliun, naik 4,12 persen dari target 2019 yang sebesar RpRp1.577,56 triliun.

Suryo menyatakan pihaknya akan berupaya tetap mencapai target di penghujung 2020 dengan mengoptimalkan penerimaan dengan memperluas basis pajak. Ia berharap penurunan tarif PPh akan menarik pelaku usaha untuk taat membayar pajak.

"Sekarang bagaimana mencari kompensasinya. Misalnya dengan tarif yang lebih rendah kan mendorong basis baru muncul juga sebetulnya," terang Suryo. PT BestProfit

Selain itu, DJP juga akan melakukan edukasi yang efektif dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Pemerintah juga akan melakukan pengawasan lebih ketat kepada wajib pajak.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan rancangan undang-undang (RUU) mengenai omnibus law akan segera diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 12 Desember 2019.

"Saat ini ada 70 UU yang sudah selesai kami identifikasi. Harapannya, sebelum reses 12 Desember itu sudah bisa masuk ke DPR," pungkas Iskandar. PT BestProfit Futures