Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diramalkan menguat pada perdagangan akhir pekan ini. Analis PT Artha Sekuritas Indonesia Nugroho R. Fitriyanto mengatakan penguatan akan didorong oleh aksi window dressing jelang akhir tahun. Best Profit
Window dressing adalah strategi yang digunakan perusahaan atau manajer investasi untuk mempercantik tampilan portofolio atau performa laporan keuangannya.
Meskipun demikian, ia memperkirakan penguatan indeks akan terbatas. Bestprofit
"Ini disebabkan oleh kenaikan IHSG yang sudah cukup tinggi pada Desember ini," katanya dalam hasil riset yang dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (27/12). PT Bestprofit
Atas sentimen tersebut, ia meramal IHSG akan bergerak di kisaran 6.293- 6.339. Berbeda dengan Nugroho, analis Reliance Sekuritas Indonesia Lanjar Nafi memperkirakangerakan IHSG tertahan pada perdagangan akhir pekan ini.
Ia bahkan memperkirakan IHSG cenderung melemah di kisaran 6.265-6.350. PT Bestprofit Futures
Senin, 30 Desember 2019
Jumat, 27 Desember 2019
BKPM Optimistis Bisa Kejar Investasi Rp790 T Pada 2019
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengaku optimis dapat mencapai target investasi Rp790 triliun pada akhir 2019 ini. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan keyakinan didasarkan pada realisasi investasi sampai akhir Oktober 2019 yang sudah mencapai Rp 601 triliun. Best Profit
Angka tersebut hanya terpaut sekitar Rp189 triliun dari target investasi tahun ini.
"Pada Oktober ketika kami masuk, realisasi sudah Rp 601 triliun. Insya Allahrealisasi di 2019 akan melampaui target Rp 790 triliun," katanya di Jakarta, Rabu (25/12). Bestprofit
Pada tahun depan, Bahlil memperkirakan investasi dapat mencapai sebesar Rp885 triliun. Rencananya, aturan omnibus law dapat membantu pihaknya untuk dapat mencapai angka tersebut.
"Ya minimal bisa membantu. Omnibus law itu kan gabungan dari 74 UU. Yang tumpang tindih di situ diselesaikan," ujarnya.
Tak hanya Omnibus Law, Bahlil juga mengaku telah mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang selama ini kerap menghambat jalannya investasi. Menurut Bahlil identifikasi tersebut dapat menjadi solusi untuk mencapai target investasi tersebut. PT BestProfit
"Setelah kami identifikasi, kami akan menyelesaikan. Karena setiap investasi yang masuk, kasusnya beda-beda. Ada kasusnya di kementerian/lembaga, ada kasusnya di gubernur dan bupati, ada kasusnya di tanah. Ini memang berbagai macam," tuturnya tanpa menyebut masalah tersebut.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan target investasi tersebut bisa tercapai dalam kisaran waktu enam hingga tujuh bulan. Apabila semuanya lancar.
"Kalau ditanya optimis atau tidak, saya yakin optimis selesai. Kami minta waktu kepada bapak presiden kurang lebih enam sampai tujuh bulan kami selesaikan," pungkasnya. PT BestProfit Futures
Angka tersebut hanya terpaut sekitar Rp189 triliun dari target investasi tahun ini.
"Pada Oktober ketika kami masuk, realisasi sudah Rp 601 triliun. Insya Allahrealisasi di 2019 akan melampaui target Rp 790 triliun," katanya di Jakarta, Rabu (25/12). Bestprofit
Pada tahun depan, Bahlil memperkirakan investasi dapat mencapai sebesar Rp885 triliun. Rencananya, aturan omnibus law dapat membantu pihaknya untuk dapat mencapai angka tersebut.
"Ya minimal bisa membantu. Omnibus law itu kan gabungan dari 74 UU. Yang tumpang tindih di situ diselesaikan," ujarnya.
Tak hanya Omnibus Law, Bahlil juga mengaku telah mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang selama ini kerap menghambat jalannya investasi. Menurut Bahlil identifikasi tersebut dapat menjadi solusi untuk mencapai target investasi tersebut. PT BestProfit
"Setelah kami identifikasi, kami akan menyelesaikan. Karena setiap investasi yang masuk, kasusnya beda-beda. Ada kasusnya di kementerian/lembaga, ada kasusnya di gubernur dan bupati, ada kasusnya di tanah. Ini memang berbagai macam," tuturnya tanpa menyebut masalah tersebut.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan target investasi tersebut bisa tercapai dalam kisaran waktu enam hingga tujuh bulan. Apabila semuanya lancar.
"Kalau ditanya optimis atau tidak, saya yakin optimis selesai. Kami minta waktu kepada bapak presiden kurang lebih enam sampai tujuh bulan kami selesaikan," pungkasnya. PT BestProfit Futures
Label:
BEST PROFIT,
Best Profit Futures,
Bestpro,
BESTPROFIT,
Bestprofit Futures,
BPF,
PT Best Profit,
PT Best Profit Futures,
PT BESTPROFIT,
PT BestProfit Futures
Kamis, 26 Desember 2019
Bumiputera Akan Jual Aset Untuk Melunasi Klaim Nasabah
Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 akan menjual sejumlah aset demi melunasi sebagian tunggakan klaim nasabah mereka. Penjualan juga dilakukan untuk mengoptimalkan aset perusahaan. Best Profit
Mereka berharap bisa mendapatkan dana segar Rp2 triliun dari kebijakan tersebut. Direktur Utama AJB Bumiputera Dirman Pardosi mengatakan total klaim jatuh tempo atau outstanding sebesar Rp4,1 triliun. Utang klaim ini tepatnya untuk periode 2018 dan 2019.
"Penjualan aset adalah bagian dari optimalisasi aset, terlalu sempit jika hanya untuk membayar outstanding claim," ujar Dirman kepada CNNIndonesia.com, dikutip Kamis (26/12oke). Bestprofit
Ia menyatakan perusahaan memiliki sejumlah aset properti yang bisa dijual, seperti Hotel Bumi Wiyata, di Depok, Jawa Barat. Saat ini, penjualan aset tersebut sudah masuk tahap penawaran.
"Menjual aset properti ada yang sistem jual putus dan melakukan kerja sama operasi (KSO) untuk aset properti yang premium," kata Dirman.
Untuk Hotel Bumi Wiyata di Depok, Dirman belum bisa memastikan apakah akan dijual putus atau menggunakan skema KSO. Itu semua bergantung pada hasil penawaran dengan investor.
Hal yang pasti, skema KSO akan menjadi strategi jangka pendek dan panjang perusahaan dalam mengoptimalisasi asetnya. Dengan kerja sama itu, AJB Bumiputera tetap akan mendapatkan pendapatan dalam jangka waktu tertentu ketimbang jual putus. PT BestProfit
Diketahui, AJB Bumiputera memiliki masalah likuiditas sehingga harus menunda pembayaran klaim jatuh tempo kepada nasabahnya. Persoalan keuangan perusahaan awalnya terkuak pada 2010 lalu.
Saat itu, kemampuan AJB Bumiputera dalam memenuhi kewajibannya, baik utang jangka panjang maupun jangka pendek alias solvabilitas hanya 82 persen.
Ini artinya, AJB Bumiputera tidak bisa mematuhi amanat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 504 Tahun 2004 tentang solvabilitas perusahaan asuransi yang mencapai 100 persen. Pada 2012 lalu, jumlah aset yang dimiliki hanya Rp12,1 triliun, tapi kewajiban perusahaan tembus Rp22,77 triliun. PT BestProfit Futures
Mereka berharap bisa mendapatkan dana segar Rp2 triliun dari kebijakan tersebut. Direktur Utama AJB Bumiputera Dirman Pardosi mengatakan total klaim jatuh tempo atau outstanding sebesar Rp4,1 triliun. Utang klaim ini tepatnya untuk periode 2018 dan 2019.
"Penjualan aset adalah bagian dari optimalisasi aset, terlalu sempit jika hanya untuk membayar outstanding claim," ujar Dirman kepada CNNIndonesia.com, dikutip Kamis (26/12oke). Bestprofit
Ia menyatakan perusahaan memiliki sejumlah aset properti yang bisa dijual, seperti Hotel Bumi Wiyata, di Depok, Jawa Barat. Saat ini, penjualan aset tersebut sudah masuk tahap penawaran.
"Menjual aset properti ada yang sistem jual putus dan melakukan kerja sama operasi (KSO) untuk aset properti yang premium," kata Dirman.
Untuk Hotel Bumi Wiyata di Depok, Dirman belum bisa memastikan apakah akan dijual putus atau menggunakan skema KSO. Itu semua bergantung pada hasil penawaran dengan investor.
Hal yang pasti, skema KSO akan menjadi strategi jangka pendek dan panjang perusahaan dalam mengoptimalisasi asetnya. Dengan kerja sama itu, AJB Bumiputera tetap akan mendapatkan pendapatan dalam jangka waktu tertentu ketimbang jual putus. PT BestProfit
Diketahui, AJB Bumiputera memiliki masalah likuiditas sehingga harus menunda pembayaran klaim jatuh tempo kepada nasabahnya. Persoalan keuangan perusahaan awalnya terkuak pada 2010 lalu.
Saat itu, kemampuan AJB Bumiputera dalam memenuhi kewajibannya, baik utang jangka panjang maupun jangka pendek alias solvabilitas hanya 82 persen.
Ini artinya, AJB Bumiputera tidak bisa mematuhi amanat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 504 Tahun 2004 tentang solvabilitas perusahaan asuransi yang mencapai 100 persen. Pada 2012 lalu, jumlah aset yang dimiliki hanya Rp12,1 triliun, tapi kewajiban perusahaan tembus Rp22,77 triliun. PT BestProfit Futures
Label:
BEST PROFIT,
Best Profit Futures,
Bestpro,
BESTPROFIT,
Bestprofit Futures,
BPF,
PT Best Profit,
PT Best Profit Futures,
PT BESTPROFIT,
PT BestProfit Futures
Rabu, 25 Desember 2019
Pertamina Sebut Peluang Bisnis Petrokimia Capai Rp50 Triliun
PT Pertamina (Persero) menyatakan peluang bisnis petrokimia di Indonesia mencapai Rp40 triliun hingga Rp50 triliun per tahun. Selain itu, bisnis petrokimia juga bisnis petrokimia memberikan margin yang lebih tinggi dibandingkan bahan bakar minyak (BBM). Best Profit
"Pembangunan komplek industri petrokimia akan lebih menjamin keberlanjutan bisnis perseroan, karena sesuai dengan trend bisnis masa depan," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (22/12).
Saat ini, perseroan tengah bersiap untuk mengembangkan area kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kabupatan Tuban, Jawa Timur menjadi pusat industri petrokimia terintegrasi dengan kilang nasional.
Menurut Nicke, pembangunan industri petrokimia akan lebih efisien karena diintegrasikan dengan kilang. Sebab, produk samping petrokimia dapat dimanfaatkan kembali oleh kilang baik untuk bahan bakar kilang itu sendiri maupun dapat menjadi produk BBM. Bestprofit
"Infrastruktur penunjang dan utilitas dapat juga dimanfaatkan secara bersama-sama dengan menurunkan biaya energi hingga 10 persen dan biaya personel turun 10 persen sehingga biaya operasional turun sampai 15 persen," jelasnya.
Langkah mengintegrasikan kilang TPPI untuk pengembangan industri petrokimia dilakukan perseroan dengan melakukan aksi korporasi pembelian saham seri B TubanPetro yang merupakan induk usaha TPPI, senilai Rp 3,1 triliun. Aksi tersebut membuat perseroan saat ini menguasai saham mayoritas 51 persen.
Nicke menjelaskan, restrukturisasi TubanPetro juga merupakan bagian dari kilang Pertamina yang mengutamakan aspek fleksibilitas (flexibility), di mana mode kilang bisa beralih baik mode petrokimia ataupun migas. Hal ini membuat produksi kilang dapat menyesuaikan dengan permintaan pada saat beroperasi.
Selain itu, dengan pasokan bahan baku yang terintegrasi antara satu kilang dengan kilang lainnya, diharapkan juga bisa meningkatkan efisiensi baik sisi pengeluaran operasional maupun pengeluaran modal, sehingga meraih keuntungan (profitability) yang maksimal. PT BestProfit
Ujung-ujungnya, proyek kilang perseroan menjadi bisnis yang berkelanjutan ke depannya.
Perseroan sendiri akan mengembangkan pembangunan pabrik baru serta melanjutkan pembangunan komplek olefin dan polyolefin di kawasan kilang TPPI di Tuban.
Dengan pembangunan tersebut, maka TPPI akan menjadi komplek petrokimia yang terintegrasi menghasilkan produk-produk aromatik dan olefin.
Pada saat yang sama, melalui proyek RDMP dan GRR, perseroan juga sedang membangun kilang Tuban dengan investasi US$16 miliar. Nantinya, perseroan memiliki fasilitas produksi petrokimia dengan produk polypropylene sebanyak 1.200 ktpa, paraxylene 1.300 ktpa dan polyethylene 750 ktpa.
"Pembangunan industri petrokimia nasional akan turut memperkuat neraca perdagangan, menghemat devisa dan mengurangi impor bahan baku dan produk petrokimia," pungkasnya. PT BestProfit Futures
"Pembangunan komplek industri petrokimia akan lebih menjamin keberlanjutan bisnis perseroan, karena sesuai dengan trend bisnis masa depan," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (22/12).
Saat ini, perseroan tengah bersiap untuk mengembangkan area kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kabupatan Tuban, Jawa Timur menjadi pusat industri petrokimia terintegrasi dengan kilang nasional.
Menurut Nicke, pembangunan industri petrokimia akan lebih efisien karena diintegrasikan dengan kilang. Sebab, produk samping petrokimia dapat dimanfaatkan kembali oleh kilang baik untuk bahan bakar kilang itu sendiri maupun dapat menjadi produk BBM. Bestprofit
"Infrastruktur penunjang dan utilitas dapat juga dimanfaatkan secara bersama-sama dengan menurunkan biaya energi hingga 10 persen dan biaya personel turun 10 persen sehingga biaya operasional turun sampai 15 persen," jelasnya.
Langkah mengintegrasikan kilang TPPI untuk pengembangan industri petrokimia dilakukan perseroan dengan melakukan aksi korporasi pembelian saham seri B TubanPetro yang merupakan induk usaha TPPI, senilai Rp 3,1 triliun. Aksi tersebut membuat perseroan saat ini menguasai saham mayoritas 51 persen.
Nicke menjelaskan, restrukturisasi TubanPetro juga merupakan bagian dari kilang Pertamina yang mengutamakan aspek fleksibilitas (flexibility), di mana mode kilang bisa beralih baik mode petrokimia ataupun migas. Hal ini membuat produksi kilang dapat menyesuaikan dengan permintaan pada saat beroperasi.
Selain itu, dengan pasokan bahan baku yang terintegrasi antara satu kilang dengan kilang lainnya, diharapkan juga bisa meningkatkan efisiensi baik sisi pengeluaran operasional maupun pengeluaran modal, sehingga meraih keuntungan (profitability) yang maksimal. PT BestProfit
Ujung-ujungnya, proyek kilang perseroan menjadi bisnis yang berkelanjutan ke depannya.
Perseroan sendiri akan mengembangkan pembangunan pabrik baru serta melanjutkan pembangunan komplek olefin dan polyolefin di kawasan kilang TPPI di Tuban.
Dengan pembangunan tersebut, maka TPPI akan menjadi komplek petrokimia yang terintegrasi menghasilkan produk-produk aromatik dan olefin.
Pada saat yang sama, melalui proyek RDMP dan GRR, perseroan juga sedang membangun kilang Tuban dengan investasi US$16 miliar. Nantinya, perseroan memiliki fasilitas produksi petrokimia dengan produk polypropylene sebanyak 1.200 ktpa, paraxylene 1.300 ktpa dan polyethylene 750 ktpa.
"Pembangunan industri petrokimia nasional akan turut memperkuat neraca perdagangan, menghemat devisa dan mengurangi impor bahan baku dan produk petrokimia," pungkasnya. PT BestProfit Futures
Label:
BEST PROFIT,
Best Profit Futures,
Bestpro,
BESTPROFIT,
Bestprofit Futures,
BPF,
PT Best Profit,
PT Best Profit Futures,
PT BESTPROFIT,
PT BestProfit Futures
Selasa, 24 Desember 2019
AP II: Tiket Mahal Picu Penumpang Pesawat Anjlok 18 Persen
PT Angkasa Pura II atau AP II (Persero) memproyeksi jumlah penumpang pesawat melorot 18 persen tahun ini. Alhasil, total penumpang di seluruh bandara yang dikelola perusahaan pada 2019 diramalkan hanya 90,46 juta dari realisasi 2018 yang mencapai 112,6 juta. Best Profit
Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan total bandara yang dikelola saat ini sebanyak 16 bandara. Ia memprediksi penurunan penumpang mayoritas terjadi di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Kalimantan Tengah dari 1,06 juta menjadi 593,24 ribu orang.
Selain itu, penumpang di Bandara Soekarno Hatta turun dari 65,66 juta menjadi 54,2 juta orang. Kemudian, jumlah penumpang di Bandara Kualanamu tahun ini diprediksi menjadi 7,94 juta dari posisi 2018 sebanyak 10,45 juta. Bestprofit
"Pergerakan penumpang berpotensi menurun 18 persen jadi 90 juta," kata Awaluddin, Minggu (22/12).
Proyeksi penurunan penumpang ini berpotensi mempengaruhi pendapatan bisnis aeronautika perusahaan pada 2019. Hanya saja, Awaluddin optimistis total pendapatan perusahaan masih akan meningkat meski hanya 1 persen.
"Total pendapatan perusahaan masih bisa naik 1 persen dari Rp9,48 triliun menjadi Rp9,53 triliun," kata Awaluddin.
Kenaikan pendapatan perusahaan secara keseluruhan, sambung Awaluddin, ditopang dari bisnis nonaeronautika yang diramalkan naik 10 persen. Dengan begitu, perusahaan berpotensi meraup pendapatan dari bisnis nonaeronautika sebesar Rp3,86 triliun pada akhir tahun dibandingkan posisi 2018 sebesar Rp3,47 triliun. PT BestProfit
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Teknik AP II Djoko Murjatmodjo mengatakan penurunan penumpang tahun ini salah satunya dipengaruhi oleh isu harga tiket pesawat yang mahal. Dengan demikian, sejumlah penumpang beralih ke moda transportasi lain.
"Yang jelas di seluruh dunia jumlah penumpang turun. Kami kena imbas itu karena ada isu yang sengaja dihembuskan, yakni harga tiket mahal, lalu bagasi berbayar," papar Djoko.
Menurutnya, persoalan daya beli masyarakat juga mempengaruhi jumlah penumpang sepanjang tahun ini. Selain itu, banyak penumpang yang biasanya menggunakan transportasi udara beralih ke darat seiring dengan selesainya sejumlah pembangunan infrastruktur jalan tol.
"Di Jawa, infrastruktur darat cukup membaik. Satu kondisi memang bergerak. Kondisi pasar berubah," ujar Djoko.
Sementara itu, manajemen memproyeksi jumlah penumpang tahun depan bisa kembali meningkat sekitar 4 persen hingga 5 persen. Awaluddin meyakini peningkatan industri pariwisata dan penambahan pengelolaan bandara akan menumbuhkan kembali jumlah penumpang.
"Yang dorong pariwisata, kemudian ditambah tigabandara penugasan pemerintah. Jadi di rencana bisnis penumpang tahun depan bisa naik 5 persen," kata Awaluddin.
Ia menambahkan tiga bandara tambahan yang akan dikelola AP II, antara lain Bandara Radin Inten II di Lampung, Bandara Fatmawati di Bengkulu, dan Bandara HAS Hanandjoeddin di Belitung. PT BestProfit Futures
Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan total bandara yang dikelola saat ini sebanyak 16 bandara. Ia memprediksi penurunan penumpang mayoritas terjadi di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Kalimantan Tengah dari 1,06 juta menjadi 593,24 ribu orang.
Selain itu, penumpang di Bandara Soekarno Hatta turun dari 65,66 juta menjadi 54,2 juta orang. Kemudian, jumlah penumpang di Bandara Kualanamu tahun ini diprediksi menjadi 7,94 juta dari posisi 2018 sebanyak 10,45 juta. Bestprofit
"Pergerakan penumpang berpotensi menurun 18 persen jadi 90 juta," kata Awaluddin, Minggu (22/12).
Proyeksi penurunan penumpang ini berpotensi mempengaruhi pendapatan bisnis aeronautika perusahaan pada 2019. Hanya saja, Awaluddin optimistis total pendapatan perusahaan masih akan meningkat meski hanya 1 persen.
"Total pendapatan perusahaan masih bisa naik 1 persen dari Rp9,48 triliun menjadi Rp9,53 triliun," kata Awaluddin.
Kenaikan pendapatan perusahaan secara keseluruhan, sambung Awaluddin, ditopang dari bisnis nonaeronautika yang diramalkan naik 10 persen. Dengan begitu, perusahaan berpotensi meraup pendapatan dari bisnis nonaeronautika sebesar Rp3,86 triliun pada akhir tahun dibandingkan posisi 2018 sebesar Rp3,47 triliun. PT BestProfit
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Teknik AP II Djoko Murjatmodjo mengatakan penurunan penumpang tahun ini salah satunya dipengaruhi oleh isu harga tiket pesawat yang mahal. Dengan demikian, sejumlah penumpang beralih ke moda transportasi lain.
"Yang jelas di seluruh dunia jumlah penumpang turun. Kami kena imbas itu karena ada isu yang sengaja dihembuskan, yakni harga tiket mahal, lalu bagasi berbayar," papar Djoko.
Menurutnya, persoalan daya beli masyarakat juga mempengaruhi jumlah penumpang sepanjang tahun ini. Selain itu, banyak penumpang yang biasanya menggunakan transportasi udara beralih ke darat seiring dengan selesainya sejumlah pembangunan infrastruktur jalan tol.
"Di Jawa, infrastruktur darat cukup membaik. Satu kondisi memang bergerak. Kondisi pasar berubah," ujar Djoko.
Sementara itu, manajemen memproyeksi jumlah penumpang tahun depan bisa kembali meningkat sekitar 4 persen hingga 5 persen. Awaluddin meyakini peningkatan industri pariwisata dan penambahan pengelolaan bandara akan menumbuhkan kembali jumlah penumpang.
"Yang dorong pariwisata, kemudian ditambah tigabandara penugasan pemerintah. Jadi di rencana bisnis penumpang tahun depan bisa naik 5 persen," kata Awaluddin.
Ia menambahkan tiga bandara tambahan yang akan dikelola AP II, antara lain Bandara Radin Inten II di Lampung, Bandara Fatmawati di Bengkulu, dan Bandara HAS Hanandjoeddin di Belitung. PT BestProfit Futures
Label:
BEST PROFIT,
Best Profit Futures,
Bestpro,
BESTPROFIT,
Bestprofit Futures,
BPF,
PT Best Profit,
PT Best Profit Futures,
PT BESTPROFIT,
PT BestProfit Futures
Senin, 23 Desember 2019
Realisasi Pendapatan Pajak Baru Capai 72 Persen dari Target
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak 2019 baru mencapai Rp1.136,17 triliun sampai November kemarin. Realisasi tersebut baru menyentuh 72,02 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang sebesar Rp1.577,56 triliun. Best Profit
Mengutip data Kemenkeu, realisasi penerimaan pajak November 2019 turun 0,04 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp1.136,66 triliun.
Dengan realisasi tersebut, maka pemerintah dalam waktu sebulan ini masih perlu mengejar pajak Rp441 triliun agar target yang mereka telah tetapkan tercapai.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penerimaan masih seret karena pajak dari industri pengolahan turun 3,1 persen menjadi hanya Rp312,9 triliun pada November 2019. Selain itu, penerimaan pajak dari sektor pertambangan juga anjlok 20 persen menjadi Rp52,49 triliun. Bestprofit
Sri Mulyani menyatakan penurunan penerimaan pajak dari sektor pengolahan lantaran industri manufaktur Indonesia masih loyo. Tercatat, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia berada di level 48,2 pada November 2019.
"Indonesia kalau melihat PMI pada kuartal terakhir menunjukkan penurunan, ada di bawah 50. Ini sesuatu yang harus diwaspadai," ujar Sri Mulyani.
Selain di sektor pengolahan, penurunan juga terjadi pada penerimaan pajak dari pertambangan turun dipengaruhi penurunan harga komoditas tersebut. Hal ini terjadi di tengah perlambatan ekonomi global.
"Pertambangan turun karena komoditasnya harganya turun, lalu kurs menguat," imbuh dia.
Sementara itu penerimaan pajak dari sektor konstruksi dan real estate stagnan di angka Rp73,03 triliun. Memang, setoran pajak dari sektor perdagangan meningkat 2,2 persen menjadi Rp219,34 triliun, jasa keuangan naik 6,9 persen menjadi Rp151,2 triliun, serta transportasi dan pergudangan naik 16,3 persen menjadi Rp44,15 triliun. PT BestProfit
Tapi kenaikan belum bisa memberikan dorongan pada penerimaan pajak. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengakui penerimaan pajak tahun ini terbilang cukup berat.
Masalahnya, pertumbuhan penerimaan pajak periode Januari 2019 hingga Oktober 2019 hanya sebesar 0,23 persen.
Bila dibandingkan dengan periode Januari 2018 hingga Oktober 2018, penerimaan pajak melesat 16,21 persen. Ini artinya, penerimaan pajak tahun ini kian jomplang dibandingkan dengan 2018 lalu. PT BestProfit Futures
Mengutip data Kemenkeu, realisasi penerimaan pajak November 2019 turun 0,04 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp1.136,66 triliun.
Dengan realisasi tersebut, maka pemerintah dalam waktu sebulan ini masih perlu mengejar pajak Rp441 triliun agar target yang mereka telah tetapkan tercapai.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penerimaan masih seret karena pajak dari industri pengolahan turun 3,1 persen menjadi hanya Rp312,9 triliun pada November 2019. Selain itu, penerimaan pajak dari sektor pertambangan juga anjlok 20 persen menjadi Rp52,49 triliun. Bestprofit
Sri Mulyani menyatakan penurunan penerimaan pajak dari sektor pengolahan lantaran industri manufaktur Indonesia masih loyo. Tercatat, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia berada di level 48,2 pada November 2019.
"Indonesia kalau melihat PMI pada kuartal terakhir menunjukkan penurunan, ada di bawah 50. Ini sesuatu yang harus diwaspadai," ujar Sri Mulyani.
Selain di sektor pengolahan, penurunan juga terjadi pada penerimaan pajak dari pertambangan turun dipengaruhi penurunan harga komoditas tersebut. Hal ini terjadi di tengah perlambatan ekonomi global.
"Pertambangan turun karena komoditasnya harganya turun, lalu kurs menguat," imbuh dia.
Sementara itu penerimaan pajak dari sektor konstruksi dan real estate stagnan di angka Rp73,03 triliun. Memang, setoran pajak dari sektor perdagangan meningkat 2,2 persen menjadi Rp219,34 triliun, jasa keuangan naik 6,9 persen menjadi Rp151,2 triliun, serta transportasi dan pergudangan naik 16,3 persen menjadi Rp44,15 triliun. PT BestProfit
Tapi kenaikan belum bisa memberikan dorongan pada penerimaan pajak. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengakui penerimaan pajak tahun ini terbilang cukup berat.
Masalahnya, pertumbuhan penerimaan pajak periode Januari 2019 hingga Oktober 2019 hanya sebesar 0,23 persen.
Bila dibandingkan dengan periode Januari 2018 hingga Oktober 2018, penerimaan pajak melesat 16,21 persen. Ini artinya, penerimaan pajak tahun ini kian jomplang dibandingkan dengan 2018 lalu. PT BestProfit Futures
Label:
BEST PROFIT,
Best Profit Futures,
Bestpro,
BESTPROFIT,
Bestprofit Futures,
BPF,
PT Best Profit,
PT Best Profit Futures,
PT BESTPROFIT,
PT BestProfit Futures
Jumat, 20 Desember 2019
Jokowi Kaji Pendirian Provinsi Baru dalam Pemindahan Ibu Kota
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memutuskan kebijakan perlu atau tidaknya pembentukan provinsi baru dalam pemindahan ibu kota negara. Saat ini, kawasan ibu kota negara masih berada di dua kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara yang ada di Kalimantan Timur. Best Profit
Pernyataan ini menjawab wacana yang sempat dilempar oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Ia sebelumnya menyatakan akan pembentukan provinsi baru untuk ibu kota negara.
"Nanti ada di situ city manager-nya atau kah sebuah provinsi. Ini akan segera diputuskan," ucap Jokowi saat meninjau lokasi ibu kota negara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (17/12).
Kendati belum memastikan perlu atau tidaknya pembentukan provinsi baru, kepala negara akan lebih dulu membentuk badan otoritas ibu kota baru. Rencananya, pembentukan akan dilakukan pada akhir bulan ini. Bestprofit
Sayangnya, mantan gubernur DKI Jakarta ini enggan memberi bocoran siapa saja orang yang akan masuk jajaran badan otorita.
"Badan otoritas ibu kota negara akan terbentuk akhir bulan Desember atau paling tidak awal Januari. Kandidatnya sudah banyak, tapi belum," katanya.
Dalam membangun ibu kota negara, pemerintah menyiapkan kawasan seluas 256 ribu hektare (ha). Sekitar 56 ribu ha akan menjadi wilayah utama ibu kota baru. PT BestProfit
Sementara pusat pemerintahannya berada di kawasan seluas 5.600 ha.
"Dari luas itu, kami akan membuat secara pararel dengan pembangunan kluster kesehatan, kluster pendidikan, riset dan inovasi, serta financial center," imbuhnya.
Di sisi lain, rencananya kawasan pusat pemerintah berada di luar provinsi ibu kota baru dan akan dipimpin oleh manajer perkotaan yang dipilih langsung oleh presiden ataupun gubernur. Namun, ia belum bisa bicara banyak mengenai proses pemilihan manajer perkotaan tersebut. PT BestProfit Futures
Pernyataan ini menjawab wacana yang sempat dilempar oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Ia sebelumnya menyatakan akan pembentukan provinsi baru untuk ibu kota negara.
"Nanti ada di situ city manager-nya atau kah sebuah provinsi. Ini akan segera diputuskan," ucap Jokowi saat meninjau lokasi ibu kota negara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (17/12).
Kendati belum memastikan perlu atau tidaknya pembentukan provinsi baru, kepala negara akan lebih dulu membentuk badan otoritas ibu kota baru. Rencananya, pembentukan akan dilakukan pada akhir bulan ini. Bestprofit
Sayangnya, mantan gubernur DKI Jakarta ini enggan memberi bocoran siapa saja orang yang akan masuk jajaran badan otorita.
"Badan otoritas ibu kota negara akan terbentuk akhir bulan Desember atau paling tidak awal Januari. Kandidatnya sudah banyak, tapi belum," katanya.
Dalam membangun ibu kota negara, pemerintah menyiapkan kawasan seluas 256 ribu hektare (ha). Sekitar 56 ribu ha akan menjadi wilayah utama ibu kota baru. PT BestProfit
Sementara pusat pemerintahannya berada di kawasan seluas 5.600 ha.
"Dari luas itu, kami akan membuat secara pararel dengan pembangunan kluster kesehatan, kluster pendidikan, riset dan inovasi, serta financial center," imbuhnya.
Di sisi lain, rencananya kawasan pusat pemerintah berada di luar provinsi ibu kota baru dan akan dipimpin oleh manajer perkotaan yang dipilih langsung oleh presiden ataupun gubernur. Namun, ia belum bisa bicara banyak mengenai proses pemilihan manajer perkotaan tersebut. PT BestProfit Futures
Label:
BEST PROFIT,
Best Profit Futures,
Bestpro,
BESTPROFIT,
Bestprofit Futures,
BPF,
PT Best Profit,
PT Best Profit Futures,
PT BESTPROFIT,
PT BestProfit Futures
Langganan:
Postingan (Atom)