Menteri KKP Minta Tambahan Anggaran Rp1,24 T untuk Corona

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta tambahan anggaran APBN sebesar Rp1,24 triliun sebagai stimulus nelayan di tengah pandemi virus corona. Best Profit

"Dalam ratas tadi kami usulkan stimulus anggaran kegiatan APBN 2020 dalam rangka penguatan nelayan tangkap dan budidaya," ujar Edhy dalam konferensi pers usai menghadiri rapat terbatas virtual dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (28/5). Bestprofit

Edhy merinci, sebagian besar anggaran tambahan anggaran itu untuk bantuan nelayan sebesar Rp413,27 miliar. Lalu, bantuan pembudidaya Rp406,55 miliar, bantuan pengelola dan pemasaran Rp36,07 miliar, dan bantuan petambak garam Rp54,1 miliar. PT Bestprofit

Berikutnya untuk pengawasan sumber daya perikanan untuk mengawasi kapal pencuri asing Rp106,48 miliar dan pengawalan, pengawasan dan audit internal Rp8 miliar.

"Kami efisienkan supaya seluruh kegiatan di laut itu nelayan nggak lagi ada kesulitan ke akses masuk ke laut," ujarnya. PT Bestprofit Futures

Sementara, untuk nelayan pembudidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan bantuan untuk benih, sarana dan prasarana budidaya.

"Di sektor budidaya dan tangkap minta untuk mengadakan pengadaan tempat penyimpanan dingin (cold storage) besar dan kecil dalam rangka antisipasi penyerapan belum sempurna karena beberapa daerah ada Pembatasan Sosial Berskala Besar," ujarnya.

Tak hanya itu, Edhy juga mengusulkan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN sektor perikanan yaitu Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) dan PT Perikanan Nusantara (Persero). Nilainya masing-masing Rp500 miliar.

"(PMN) ini akan digunakan untuk beli produk budidaya dan perikanan tangkap dan hasilnya," ujarnya.

Sebagai informasi, sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, alokasi anggaran untuk KKP dipangkas sebesar Rp1,14 triliun yaitu dari Rp6,44 triliun menjadi Rp5,3 triliun.

Menperin Revisi Target Penurunan Impor karena New Normal

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merevisi target industri di dalam negeri. Salah satu target yang direvisi adalah penguranganimpor hingga 35 persen. Best Profit

Awalnya, impor diharapkan bisa berkurang sampai dengan 35 persen pada 2021 mendatang. Tapi kemudian, target tersebut dimundurkan menjadi 2022. Bestprofit

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan perubahan tersebut dilakukan terkait penyebaran wabah virus corona belakangan ini. Perubahan juga dilakukan terkait penerapan tata kehidupan baru (new normal) yang terjadi akibat penyebaran virus corona belakangan ini.   PT Bestprofit

Ia menyebut untuk virus corona, masalah tersebut sudah mengakibatkan sektor manufaktur tertekan hebat.  PT Bestprofit Futures

"(Sementara itu) Kondisi kenormalan baru ini membuat kami harus menghitung ulang dengan baik, target-target yang sebelumnya sudah direncanakan," katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis (28/5).

Sementara itu terkait pertumbuhan industri manufaktur, pihaknya memprediksi pada triwulan II 2020 nanti akan mencapai 2 hingga 2,7 persen. Target tersebut bisa terpenuhi dengan syarat apabila di triwulan kedua ini kasus positif COVID-19 melandai dan tidak ada gelombang kedua atau kejadian susulan yang serupa.

Syarat lainnya adalah apabila masyarakat produktif dan aman terhadap COVID-19 sehingga bisa menjalankan aktivitas ekonominya kembali. Namun, selama syarat-syarat pokok tersebut tidak terpenuhi, pertumbuhan sektor industri pada triwulan II bisa lebih rendah dari realisasi triwulan I 2020.

"Kami belum tahu akan seperti apa, namun ketika pembatasan sudah mulai dikurangi, tentu akan secara bertahap kita bisa memperbaiki ekspektasi terhadap pertumbuhan sektor industri," katanya.

Stafsus Erick Sebut Pembukaan Sarinah Ikut Aturan Anies

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan pembukaan kembali pusat perbelanjaan Sarinah (Sarinah Departement Store) akan mengikuti aturan setempat. Artinya, operasional Sarinah akan mengikuti aturan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Best Profit

"Sarinah kalau memang mau dibuka ikut saja sama aturan pemerintah. Kami ikut apa kata kepala daerah (Anies Baswedan)," ucap Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga dalam video conference, Rabu (27/5). Bestprofit

Pusat perbelanjaan Sarinah dikelola oleh PT Sarinah (Persero) yang merupakan perusahaan pelat merah. Sejalan dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), operasional Sarinah ditutup sejak 25 Maret lalu. PT Bestprofit

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat mengatakan 60 pusat perbelanjaan modern alias mal siap membuka operasional mulai 5 Juni 2020. Jadwal tersebut mengikuti rencana berakhirnya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota pada 4 Juni mendatang. PT Bestprofit Futures

"Selama ikut protokol kesehatan (mal bisa beroperasi). Soalnya PSBB yang sudah cukup lama ini membuat ekonomi tidak bergerak," kata Ellen.

Namun, operasional jam mal akan diubah dari sebelum masa pandemi. Jika sebelumnya mal beroperasi mulai dari 10.00 sampai 22.00 WIB, maka nantinya akan diubah menjadi pukul 11.00 sampai 20.00 WIB.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan belum ada keputusan soal pembukaan mal pada 5 Juni 2020 mendatang. Pasalnya, kebijakan PSBB baru akan berakhir pada 4 Juni 2020.

"Kalau saat ini ada yang mengatakan mal buka tanggal 5, itu imajinasi itu fiksi, karena belum ada aturan mana pun yang mengatakan bahwa PSBB diakhiri," ucap Anies.

Anies menjelaskan, tanggal pembukaan mal di Jakarta tidak bisa dipastikan secara sepihak. Dia bilang hal tersebut harus menunggu hasil evaluasi PSBB.

Pebisnis Hotel dan Restoran Kalbar Minta Izin Buka Lagi

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) berharap pemerintah daerah (pemda) mengizinkan hotel dan restoran kembali beroperasi setelah lebaran.  Best Profit

"Sejak ada wabah covid-19 ini jasa industri perhotelan dan restoran di mana pun termasuk Kalbar sangat terpukul. Nah, kami harap habis lebaran ini aktivitas jasa perhotelan dan restoran kembali normal atau diperbolehkan," ujar Ketua PHRI Provinsi Kalbar Yuliardi Qamal seperti dikutip dari Antara, Selasa (26/5). Bestprofit

Ia mengungkapkan operasional sejumlah hotel anggotanya berhenti selama beberapa waktu terakhir, baik layanan kamar maupun restoran. Selain karena pembatasan pemda, operasional hotel dihentikan karena minimnya tamu di tengah pandemi virus corona. PT Bestprofit


"Prinsipnya kami mendukung upaya pemerintah dalam pemutusan rantai wabah COVID-19. Namun, ketika ramadan kami tidak boleh membuka restoran. Dengan demikian tidak ada pemasukan dari hotel kami," ujarnya. PT Bestprofit Futures

Apabila dibuka kembali, hotel dan restoran siap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal itu dilakukan agar operasional dapat berjalan sembari menekan risiko penyebaran wabah virus corona.

Di saat yang sama, perekonomian masyarakat juga dapat bergerak mengingat karyawan yang dirumahkan kembali bekerja. Kemudian, produk pangan juga akan diserap oleh restoran.

"Kami menyerap tenaga kerja, membeli produk hasil pertanian dan lainnya untuk kebutuhan hotel. Dengan begitu ekonomi masyarakat dan daerah tumbuh. Kalau di Kota Pontianak, sektor perhotelan dan restoran penyumbang pendapatan asli daerah atau PAD yang besar," jelasnya.

Sebagai informasi, hingga Senin (25/5) pukul 12.00, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat jumlah kasus positif corona di Kalbar mencapai 175 kasus. Sebanyak 43 pasien di antaranya sembuh dan 4 pasien meninggal.

New Normal, Bank BRI Berdayakan UMKM Lewat Transaksi Digital

Mengusung semangat memberdayakan pelaku UMKM, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk membantu keberlangsungan pasar basah di tengah pandemi COVID-19. BRI menggandeng Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) dan Kadin UMKM  Kota Malang dalam Pengelolaan Penjualan Online dan Layanan Antar Pasar Rakyat.  Best Profit

Nantinya, sebanyak 27 pasar basah yang ada di seluruh wilayah Kota Malang bisa memanfaatkan platformStroberi milik BRI dan jasa antar jemput barang kepada pembeli. Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengungkapkan BRI akan terus memberikan inovasi baru sebagai komitmen Perseroan dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Bestprofit

"Kami berharap aplikasi ini dapat terimplementasi ke seluruh pedagang pasar yang telah bekerjasama dengan BRI, sehingga dapat membantu pengelolaan administrasi keuangan mereka secara baik dan akuntabel," ujarnya.  PT Bestprofit


Adapun Stroberi (Solusi Transaksi Elektronik BRI) merupakan layanan transaksi elektronik terpadu yang dikhususkan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM secara berkesinambungan melalui layanan-layanan transaksi digital yang dapat menjawab berbagai permasalahan administrasi dan finansial di ekosistem UMKM. Stroberi terdiri dari 3 layanan utama yakni Stroberi Kasir untuk pengelolaan transaksi dan inventory management, Stroberi Tagihan untuk pengelolaan tagihan, dan Stroberi Order untuk pengelolaan sistem order dan pembayaran. PT Bestprofit Futures

Hingga 2 Mei 2020, platform Stroberi Kasir telah terpasang di lebih dari 9 ribu pengguna. Sementara,Stroberi Tagihan sudah digunakan oleh lebih dari 450 user termasuk para pedagang pasar yang ada di Kota Malang.Perseoran berencana untuk menggarap seluruh pasar basah dengan platform Stroberi. Secara nasional, terdapat kurang lebih 14 ribu pasar yang didalamnya terdapat banyak pelaku UMKM menggantungkan kehidupan di pasar - pasar tersebut. 

Saat ini, rata-rata pasar masih melakukan transaksi dengan memakai uang tunai (cash)yang rawan dengan berbagai risiko kejahatan, seperti uang palsu hingga perampokan. Melalui platform ini, transaksi jual beli, pengelolaan tagihan sewa kios, kebersihan hingga retribusi keamanan di pasarbisa dilakukan secara cashless, tersistem dan realtime online.

"Adanya imbauan physical distancing yang memaksa masyarakat untuk tidak berinteraksi secara langsung membuat penerapan layanan digital seperti Stroberi ini sangat efektif dan membantu pelaku UMKM untuk terus mengembangkan usahanya," pungkasnya.

Satgas Waspada Investasi Buka Suara soal Koperasi Syariah 212

Satgas Waspada Investasi mengklarifikasi soal masuknya aplikasi Koperasi Syariah 212 di dalam daftar hitam entitas yang menawarkan layanan pinjaman online (pinjol) ilegal namun berkedok sebagai koperasi simpan pinjam. Klarifikasi ini diberikan setelah pernyataan Satgas Waspada Investigasi dibantah oleh Koperasi Syariah 212. Best Profit

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing menjelaskan mulanya Satgas menemukan aplikasi pinjol online berkedok koperasi simpan pinjam bernama Koperasi Syariah 212 di layanan Playstore Android. Selanjutnya, Satgas memeriksa status usaha dari Koperasi Syariah 212.  Bestprofit

Ternyata, sambungnya, Koperasi Syariah 212 tidak memiliki izin sebagai penyelenggara koperasi simpan pinjam. Koperasi Syariah 212 hanya memiliki izin sebagai koperasi primer nasional dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). PT Bestprofit

"Ternyata kegiatan Koperasi Syariah 212 memiliki izin dari Kemenkop sebagai koperasi primer nasional. Koperasi Syariah 212 ini tidak melakukan kegiatan koperasi simpan pinjam," ucap Tongam. PT Bestprofit Futures

Atas hal ini, Satgas pun akhirnya memasukkan Koperasi Syariah 212 dalam daftar hitam pinjol online yang berkedok koperasi simpan pinjam. Daftar hitam itu pun disebar ke publik. 

"Namun, kami menemukan aplikasi di Playstore yang melakukan kegiatan penawaran pinjaman online yang diduga mengatasnamakan Koperasi Syariah 212," ucapnya 

Rupanya, sambung Tongam, pemilik aplikasi itu menggunakan nama Koperasi Syariah 212, namun bukan bagian dari koperasi tersebut. Koperasi Syariah 212 memang tidak menyelenggarakan koperasi simpan pinjam.

Sementara aplikasi resmi Koperasi Syariah 212 berupa penyelenggaraan sistem pembayaran untuk pembelian pulsa operator telepon seluler, token listrik prabayar, dan transfer ke sesama anggota Koperasi Syariah 212. Selain itu, juga digunakan sebagai basis data informasi simpanan keanggotaan masing-masing anggota koperasi. 

"Dengan ini, kami klarifikasi bahwa Satgas Waspada Investasi tidak memblokir aplikasi Koperasi Syariah 212," katanya. 

Direktur Eksekutif Koperasi Syariah 212 Indra Azhary pun sudah mengajukan keberatannya sebelum klarifikasi diberikan oleh Satgas Waspada Investigasi. Indra menegaskan Koperasi Syariah 212 tidak memiliki lini bisnis sebagai koperasi simpan pinjam. 

Aplikasi yang dimiliki pun hanya sebagai layanan internal untuk anggota koperasi. Namun memang aplikasi itu dikategorikan sebagai jasa keuangan sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

"Oleh karena itu, Koperasi Syariah 212 Mobile diunggah pada kategori bisnis. Namun, apabila terdapat aplikasi yang mengatasnamakan Koperasi Syariah 212 dalam hal usaha simpan pinjam, maka aplikasi tersebut tidak dikeluarkan oleh Koperasi Syariah 212," jelas Indra. 

Indra pun meminta Satgas Waspada Investasi untuk mengeluarkan Koperasi Syariah 212 dari daftar investasi ilegal. Di sisi lain, ia menghimbau agar anggota koperasi dan masyarakat dapat membantu pelaporan bila menemukan aplikasi ilegal yang mengatasnamakan Koperasi Syariah 212. 

"Jika menemukan aplikasi yang mengatasnamakan Koperasi Syariah 212 dapat melaporkan ke Koperasi Syariah 212 melalui Whastapp 0811-6411-212 dan email ke info@koperasisyariah212.co.id," pungkasnya.

Efek Corona, Jumlah Kendaraan Tol Pekanbaru-Dumai Turun

Jumlah kendaraan yang melintasi Seksi 1 Tol Pekanbaru-Dumai yang kini dibuka secara fungsional hingga H+7 Idul Fitri menurun drastis dibandingkan dengan saat dibuka pada libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Best Profit

"Lalu lintas dibandingkan dengan Natal dan Tahun Baru hanya 10 sampai 15 persen saja, sekarang," kata Kepala Cabang Operasional Tol Permai Indrayana, dikutip dari Antara, Selasa (19/5). Bestprofit

PT Hutama Karya (Persero) selaku pengelola Jalan Tol Trans Sumatera kembali membuka secara fungsional Jalan Tol Permai Seksi 1 mulai tanggal 18 Mei hingga H+7 Lebaran atau tanggal 1 Juni 2020. Jalan tol pada seksi 1 memiliki panjang 9,5 kilometer dari Pekanbaru hingga Minas, Kabupaten Siak.
 PT Bestprofit


Sebelumnya, Hutama Karya (HK) menyatakan ada sebanyak 40.518 kendaraan yang melintasi jalan tol Pekanbaru-Dumai seksi 1 di Provinsi Riau, selama pembukaan fungsional pada libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Menurut Indrayana ada beberapa penyebab kenapa jumlah lalu lintas menurun drastis saat ini dibandingkan libur Natal dan Tahun Baru. Salah satunya adalah pengaruh pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di enam daerah di Riau, yakni di Pekanbaru, Siak, Pelalawan, Bengkalis dan Dumai. PT Bestprofit Futures
"Kemudian banyak perusahaan dan kantor di daerah Duri dan Dumai memberlakukan kerja di rumah, dan sekarang juga masih suasana bulan puasa," kata Indrayana.

Sementara itu, Senior Executive Vice President Sekretaris Perusahaan HK Muhammad Fauzan memaparkan pada seksi 1 Tol Permai telah disiapkan dua titik pos Check point yang terletak di Pintu masuk Gerbang Tol (GT) Pekanbaru dan Minas.
 Di sepanjang ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), HK melengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti 193 kendaraan siaga (Ambulance, Mobil Derek dan PJR), 62unit VMS dan 208 titik Gardu Tol Otomatis.

Per 19 Mei terpantau volume kendaraan yang melintas di JTTS mencapai 633.145 kendaraan. Meskipun begitu, belum terlihat peningkatan volume kendaraan. Ia mengatakan HK pada prinsipnya tetap mengikuti regulasi dari pemerintah.

Hingga saat ini HK telah menghentikan sementara fasilitas top-up tunai, serta melakukan pembagian masker, hand sanitizer dan tongkat tol secara gratis di sejumlah ruas tolnya.



"Hanya kendaraan yang memiliki KTP dan plat kendaraan sesuai provinsi, menggunakan masker dan bersuhu tubuh normal yang boleh melintas dan kendaraan tersebut juga harus diperiksa di setiap pos check point," ujarnya.

Menurut Muhammad jika memenuhi kriteria yang ditetapkan melalui Permenhub Nomer 25 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H, baru kendaraan tersebut diperbolehkan melintas.



"Apabila tidak, kendaraan tersebut akan kami putar balikkan dan tidak diizinkan melintas di ruas-ruas tol tersebut. Lalu untuk bus yang tidak memiliki stiker Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai angkutan aman covid-19 akan ditahan dan penumpangnya akan dikembalikan ke daerah asal," pungkasnya