Bitcoin Senilai Rp15 T Disita, Diduga Curian dari Silk Road

 Agen federal (FBI) menyita lebih dari US$1 miliar bitcoin setara Rp15 triliun yang terhubung dalam situs laman resmi Silk Road. Ini merupakan penyitaan cryptocurrency terbesar yang pernah dilakukan Departemen Kehakiman. Best Profit

Menguti CNN.com, Senin (9/11), Departemen Kehakiman mengatakan bergerak untuk menyita 69.370 bitcoin dengan nilai masing-masingnya lebih dari US$15 ribu untuk diserahkan ke pemerintah. Bitcoin, dulunya milik pendiri Silk Road, Ross Ulbricht, dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 2015 lalu. Bestprofit

Bitcoin adalah satu-satunya mata uang yang diizinkan di Silk Road. Pihak berwenang setempat menyatakan bitcoin digunakan untuk transaksi kriminal, termasuk penjualan obat-obatan dan senjata hingga pencucian uang. PT Bestprofit

Kemudian, FBI menutup Silk Road pada Oktober 2013 lalu dan menangkap Ulbricht. Agen federal itu menyatakan Ulbricht bersalah pada Februari 2015 dengan berbagai tuduhan, termasuk pencucian uang, perdagangan narkoba, dan peretasan komputer. PT Bestprofit Futures

"Silk Road adalah pasar kriminal online paling terkenal pada masanya. Penuntutan yang berhasil terhadap pendiri Silk Road pada 2015 itu meninggalkan pertanyaan miliaran dolar, ke mana perginya uang itu. Setidaknya sebagian US$1 miliar dari hasil kriminal ini sekarang menjadi milik AS," papar Pengacara AS David Anderson. Lowongan Kerja

Pengajuan kasus hukum tersebut menyatakan bahwa bitcoin yang disita telah dicuri dari Silk Road pada 2013 oleh seorang peretas yang diidentifikasi sebagai 'individu x' dalam dokumen pengadilan.

Namun, nilainya melonjak sejak saat itu menjadi hampir US$1 miliar. Pengajuan hukum itu mengatakan Ulbricht tahu identitas dari 'individu x' dan mengancam 'individu x' untuk menuntut pengembalian cryptocurrency setelah uang itu dicuri.Bitcoin yang dicuri bernilai sekitar US$14 juta pada saat itu atau sedikit lebih dari US$200 untuk setiap bitcoin.

Dalam hal ini, 'individu x' tidak mengembalikan cryptocurrency. Namun, ia menyimpannya dan tidak membelanjakannya dan akhirnya menyetujui penyitaan pada Selasa lalu.

Ekonom Kritik Badan Riset dan Inovasi Pemda dalam UU Ciptaker

 Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengkritisi keputusan pemerintah pusat yang meminta pemerintah daerah (pemda) membentuk badan riset dan inovasi. Best Profit

Menurutnya, badan itu akan mubazir karena pemda sudah memiliki badan penelitian dan pengembangan (Balitbang) yang juga memiliki fungsi riset dan inovasi. Bestprofit

Arahan kepada pemda itu tertuang dalam Pasal 121 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal itu mengubah Pasal 48 UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. PT Bestprofit

Dalam Pasal 48 Ayat 2 diubah menjadi untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah, pemda bisa membentuk badan.

"Aneh sekali, kenapa harus ada pemda untuk bentuk lembaga penelitian lagi, kan sudah ada badan litbang," ucap Bhima dalam diskusi secara virtual, Kamis (5/11).Sementara, dalam aturan sebelumnya, Pasal 48 Ayat 2 berbunyi badan riset dan inovasi dibentuk oleh presiden. Artinya, badan itu hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. PT Bestprofit Futures

Seharusnya, sambung Bhima, pemda justru menjadi perantara untuk perguruan tinggi dengan investor. Sebab, banyak jurnal di perguruan tinggi yang isinya tak berkaitan dengan kebutuhan industri di lingkungan perguruan tinggi itu.

"Itu tugas pemda, apa harus bentuk badan baru atau Balitbang yang ada diperkuat fungsinya," kata Bhima.

Ekonomi Jabar Turun 4,08 Persen pada Kuartal III 2020

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat (Jabar) minus 4,08 persen pada kuartal III 2020. Realisasi itu lebih rendah dibandingkan capaian ekonomi nasional yang minus 3,49 persen. 

Best Profit

"Ekonomi Jawa Barat kuartal III 2020 terhadap kuartal III-2019 mengalami kontraksi sebesar 4,08 persen (y-on-y) menurun dibanding capaian kuartal III-2019 besarnya 5,15 persen," kata Kepala BPS Jabar Dyah Anugrah, Kamis (5/11). Bestprofit

BPS melaporkan perekonomian Jabar berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada kuartal III 2020 mencapai Rp522,49 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp364,75 triliun. PT Bestprofit

Dari sisi produksi, kata Dyah, pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha jasa perusahaan sebesar minus 18,93 persen. PT Bestprofit Futures

Ekonomi Jabar pada kuartal III 2020 tumbuh sebesar 3,37 persen dibandingkan kuartal sebelumnya (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 46,71 persen. Sementara, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 11,90 persen. 

Lowongan Kerja

"Sekarang sudah mulai banyak orang yang melakukan aktivitas di mana sebelumnya pada kuartal II mayoritas berdiam di rumah, pada kuartal III ini mulai banyak yang melakukan aktivitas seperti kemarin saat libur panjang," tutur Dyah.

Secara kumulatif, ekonomi Jawa Barat pada kuartal III-2020 (c-to-c) terkontraksi 2,52 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terendah dicapai oleh lapangan usaha jasa perusahaan sebesar minus 18,61 persen. Adapun dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terendah dicapai oleh perubahan inventori sebesar minus 43,09 persen. 

Bulog Salurkan Bansos Beras pada 10 Juta Keluarga Terdampak

 Perum Bulog telah 100 persen menuntaskan penyalurkan Program Bantuan Sosial Beras (BSB) kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) untuk alokasi Agustus hingga Oktober di seluruh Indonesia. Penyaluran dilakukan tepat kualitas dan kuantitas pada 29 Oktober silam. Best Profit

Direktur Utama Perum Bulog Budi Wasesa menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kolaborasi semula pihak yang mendukung penyaluran tersebut.

"Khususnya kepada Menteri Sosial Juliari P. Batubara beserta jajarannya, para transporter dan pendamping PKH yang bersusah payah mendistribusikan sampai ke tempat keluarga penerima, dan juga segenap karyawan Perum Bulog di seluruh Indonesia yang telah berjuang menuntaskan amanah pemerintah ini", kata Budi Waseso di Jakarta, Rabu (4/10). Bestprofit

Budi mengungkapkan, Perum Bulog menyalurkan 450 ribu ton beras kepada 10 juta KPM-PKH melalui kerja sama yang terkoordinir dengan baik. Program BSB itu sendiri diluncurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial pertama kali pada 2020. Tujuannya, meringankan beban pengeluaran bagi rakyat yang terdampak pandemi. PT Bestprofit

Ia menambahkan, kel arga penerima bantuan menerima 15 kg beras per bulan selama Agustus sampai Oktober 2020 dengan kualitas beras medium dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersebar di gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia. PT Bestprofit Futures

"Rata-rata penyaluran harian mencapai 3.900 ton yang dilakukan oleh transporter dari PT. DNR dan PT. BGR Logistic," kata Budi.

Melalui kementerian, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan darurat guna menanggulangi pandemi. Antara lain, program Bantuan Presiden dan program Bantuan Sosial Beras dari Kementerian Sosial. Perum BULOG menerima penugasan Bantuan Presiden tersebut sebulan sejak pandemi merebak pada bulan April untuk 1,4 juta keluarga terdampak di Jabodetabek.

Selain manfaat yang dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat, Program BSB ini turut menguntungkan para petani yang juga merupakan kelompok masyarakat terdampak Covid-19. Hal itu karena beras yang dibeli Bulog langsung berasal dari petani saat panen raya, sesuai amanah Inpres nomor 05 tahun 2015.Kemudian, penugasan kedua berlangsung sejak Mei 2020 dan diselesaikan kepada 1,85 juta keluarga terdampak di Jabodetabek pada awal pertengahan Juni 2020, atau empat hari lebih cepat dari target yang ditetapkan. Sejak awal September lalu, dengan menggandeng Kementerian Sosial,Buloh kembali menyalurkan program Bansos Beras untuk 10 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P. Batubara sempat menyampaikan sambutan pada acara penutupan penyaluran bantuan sosial beras di Kendal, Jawa Tengah yang berjalan pada Selasa (3/10).

Jokowi Beri Modal Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Rp6 T

  

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan alokasi modal awal senilai Rp6 triliun untuk program Jaminan Kehilagan Pekerjaan (JKP). Ketentuan tertuang dalam Omnibus Law Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Best Profit

"Modal awal untuk program jaminan kehilangan pekerjaan ditetapkan paling sedikit Rp6 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," ungkap Pasal 42 ayat 2 UU Cipta Kerja seperti dikutip CNNIndonesia.com, pada Selasa (3/11). Bestprofit

Program JKP nantinya akan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat. Program ini memberikan jaminan bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). PT Bestprofit

Rencananya, JKP akan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. JKP diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/ buruh kehilangan pekerjaan. 

PT Bestprofit Futures

"Peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Iuran dibayar oleh pemerintah pusat," terang Pasal 46C.

Manfaat JKP berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. JKP diberikan paling banyak enam bulan upah. Namun, manfaat yang diterima oleh peserta setelah mempunyai masa kepesertaan tertentu.

Di sisi lain, Jokowi menetapkan sumber pendanaan JKP juga akan berasal dari rekomposisi iuran program jaminan sosial dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan JKP akan diatur dalam peraturan pemerintah (pp).

Selain itu, pemerintah juga menegaskan kembali modal awal untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp2 triliun. Modal bersumber dari APBN. Keduanya merupakan pelaksana program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan nasional.

Menteri LHK Jamin UU Ciptaker Tak Picu Eksploitasi Lingkungan

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar memastikan Omnibus Law Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak akan menimbulkan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Pasalnya, itu tetap menerapkan prinsip kehati-hatian lingkungan. Best Profit

"Lalu, secara praktik bagaimana? Secara praktik untuk tidak menimbulkan over eksploitasi atau kerawanan lingkungan, beberapa instrumen masuk sebetulnya sebagai instrumen kontrol," ujarnya dalam konferensi pers usai rapat terbatas mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perhutanan Sosial, Selasa (3/11). Bestprofit

Instrumen pengawasan itu dimulai dari kajian lingkungan hidup pada sebuah program. Menurutnya, hal ini diatur dalam UU Cipta Kerja. PT Bestprofit

"Jadi, dilihat dulu secara aspek lingkungan bagaimana, strategi bagaimana, kebijakan bagaimana, rencananya apa, programnya bagaimana, koherensi dengan lingkungan seperti apa," ucapnya. PT Bestprofit Futures

Selanjutnya, KHLK juga akan membuat aturan teknis mengenai aspek pengawasan di lapangan tersebut. KLHK juga akan menerapkan standar baku pada setiap perizinan program yang berkaitan dengan aspek lingkungan.

"Maka, penerapan norma, standar, pedoman, dan kriteria itu juga kami pakai sebagai instrumen," tuturnya.

Terakhir, ia menegaskan KHLK akan memberlakukan penegakan hukum (law enforecement) untuk menjaga lingkungan hidup dari eksploitasi. Ketentuan ini juga diatur dalam UU Cipta Kerja.

"Kami di KLHK mengembangkan kelembagaan untuk pembinaan dan pengawasan yang berlapis, mulai dari pengawasan Direktur Jenderal kemudian badan standar instrumen," katanya

Sebelumnya, Siti pernah mengatakan UU Cipta Kerja mempermudah pemerintah mencabut izin usaha perusahaan perusak lingkungan. Sebab, regulasi ini menggabungkan pengurusan izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan izin usaha.

Dengan penggabungan itu, pemerintah bisa mencabut izin perusahaan yang melanggar amdal.

"Kalau da masalah di lingkungan, karena dia (amdal) menjadi dasar dalam perizinan berusaha, lalu digugat perizinan perusahaannya karena ada masalah lingkungan, jadi itu bisa langsung kena kepada perizinan berusaha," kata Siti belum lama ini.

PLN Masih Perbaiki Gangguan Pemadaman Listrik

 PLN saat ini masih memperbaiki gangguan yang menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah daerah di Jakarta, Depok, dan Bogor. Pernyataan ini disampaikan Humas PLN Intan Fahdiana melalui pesan singkat  Best Profit

"Secara bertahap PLN akan melakukan penormalan dengan memindahkan beban listrik ke jaringan lainnya. Saat ini tim tengah melakukan upaya pengecekan dan upaya perbaikan untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan," pernyataan PLN, Minggu (1/11) Bestprofit

Dalam pernyataan itu PLN juga mengatakan akan memberi kabar setiap perkembangan proses perbaikan. Sampai saat ini belum diketahui kapan listrik di sejumlah daerah tersebut akan kembali menyala. PT Bestprofit

Pemadaman listrik saat ini disebabkan hujan deras beserta petir yang mengganggu Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi ( SUTET)  500 KV pada 12:58 WIB. Hal ini menyebabkan pemadaman aliran listrik di wilayah Jakarta, Bogor, dan Depok. PT Bestprofit Futures

Salah satu warga Jakarta yang tempat tinggalnya mengalami pemadaman listrik adalah Patricia Dias. Ia tinggal di kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Listrik padam sekitar pukul 13:10 WIB dan enggak ada pemberitahuan dari PLN. Sejak pada listrik, sinyal ponsel jadi lemot, saya pakai provider Telkomsel dan XL," kata Dias melalui pesan singkat kepada

Dias mengaku sangat membutuhkan listrik untuk mengisi daya ponsel karena sedang bekerja meski di hari libur. Lampu padam ketika pengisian daya baru mencapai 50 persen.

"Enggak ada kabar dari PLN, padam begitu saja. Tepatnya lupa pukul berapa, tapi yang pasti sebelum pukul 13:00 WIB," kata Tri melalui pesan singkat.Hal serupa dialami oleh Tri Wahyuni yang tinggal di kawasan Bekasi Barat. Listrik mendadak padam setelah ia mendengar petir yang sangat besar.