Gara-gara popok bayi, Kali Brantas terancam tenggelam

PT BESTPROFIT Popok bekas pakai dibuang seenaknya oleh masyarakat di sepanjang Kali Brantas. Tidak hanya jumlah materialnya, tetapi bahan plastik yang digunakan menjadi teror bagi sungai terpanjang di Jawa Timur itu. BESTPROFIT 

Brigade Evakuasi Popok (Kuapok) Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) mengampanyekan gerakan mengentaskan Kali Brantas dari teror popok bekas bayi. BEST PROFIT

"Teror popok di Kali Brantas nyata terjadi, demi kepraktisan para ibu dengan bayi tiga tahunnya, sejak sekitar 15 tahun terakhir meninggalkan pemakaian grito dan popok kain, beralih ke popok sekali pakai," kata Prigi Arisandi, Direktur Eksekutif Ecoton di Kota Malang, Rabu (30/8). PT BESTPROFIT FUTURES

Belanja popok bayi, katanya, menempati ranking kedua setelah susu dalam daftar belanja rumah tangga. Sehingga popok bayi menjadi barang vital, bahkan demand (permintaan) popok bayi terus meningkat, diikuti dengan tren kenaikan harga yang signifikan.

Survey The Nielsen Company Juni 2017 pertumbuhan volume (peningkatan kebutuhan) meningkat 7,4 persen dan pertumbuhan harga meningkat 5,9 persen dibandingkan semester kedua tahun 2016.

Daerah Aliran Sungai (DAS) menurut survei BPS 2013 terdapat 750.000 orang bayi di bawah usia tiga tahun (Batita). Sementara survei Kuapok, setiap batita menggunakan rata-rata 4 sampai 9 popok per hari.

"Jika semua popok bekas dibuang di sungai, sekitar 3-6 juta popok per hari, maka Brantas akan tenggelam oleh popok bayi dan akan menjadi sumber puluhan," katanya.

Kuapok telah melakukan investigasi di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang.
Dari 9 Kota dan Kabupaten yang dilalui aliran sungai Brantas menunjukkan, dominasi popok bayi sebesar 98 persen, popok dewasa sebesar 1,9 persen dan sisanya pembalut wanita. Kuapok juga menemukan kondom di aliran sungai di Surabaya.

Hasil survei Kuapok juga menunjukkan bahwa jembatan menjadi 'g-spot' titik buang paling enak. Hampir semua jembatan yang disurvei, ditemukan tumpukan dan timbunan popok. Pantauan di 9 Kota, tumpukan popok di jembatan paling banyak ditemui di Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Sidoarjo dan Mojokerto.

"Di Kota Malang di Jembatan Muharto 85 persen tumpukan sampah di kaki jembatan adalah popok bayi, sisanya adalah bangkai ayam, plastik dan sampah organik," katanya.

Karena teror popok di Kali Brantas itu, Ecoton, lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah membentuk Kuapok dan mendeklarasikan revolusi popok menyatakan perang terhadap Popok dan mewujudkan Brantas Bebas Popok 2020. Dideklarasikan di Kota Malang dilakukan Rabu (30/8) depan Balaikota Malang, Jalan Tugu Kota Malang.

Di DPR, Sri Mulyani Paparkan BUMN yang Tak Setor Dividen ke Negara

BESTPROFIT Pemerintah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) Tahun 2018 telah menetapkan target setoran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau dividen sebesar Rp 43,697 triliun. PT BESTPROFIT

Target setoran dividen tahun depan ini naik 6,6% jika dibandingkan dengan target dividen pada APBN-P 2017 yang sebesar Rp 41 triliun. BEST PROFIT

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tidak seluruh BUMN membayarkan dividen kepada negara. Saat ini total perusahaan pelat merah terdapat sebanyak 118 perusahan. PT BEST PROFIT

BUMN mana saja yang tidak membayar dividen ?

Sri Mulyani memastikan, BUMN yang kedapatan masih mengalami kerugian maka dibebaskan dari pembayaran dividen.

"BUMN rugi karena kalah persaingan, seperti Garuda, Bulog, Krakatau Steel, PTPAL, PT DOK, Kimia Farma, Balai Pustaka, PFN, dan Berdikari," kata Sri Mulyani di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Tidak hanya rugi karena kalah dalam persaingan, BUMN yang masih dalam kondisi kerugian cukup lama juga terbebaskan untuk membayarkan setoran, seperti Nindya Karya, Merpati, Kertas Kraft Aceh, Djakarta Lloyd, Kertas Leces, dan Industri Sandang Nusantara.

"Kita tentu dari sisi keuangan negara, aset dalam BUMN ini harusnya bisa memberikan kinerja sama baiknya, kinerja BUMN ini baik yang hasilkan dividen dan tidak bisa diukur sehingga optimalisasi keuangan negara bisa ditanggung jawabkan," tegas dia.

Diketahui, khusus target dividen Rp 43,6 triliun di 2018 berasal dari 26 BUMN yang sudah Tbk sebesar Rp 23,14 triliun, lalu dari 81 BUMN non Tbk sebesar Rp 19,5 triliun, lalu 18 BUMN dengan porsi pemerintah minoritas sebesar Rp 112 miliar, dan 5 BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan sebesar Rp 906 miliar.

Sementara itu, Deputi Bidang Jasa Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan, BUMN yang rugi ini dipastikan tidak membayar dividen pada periode 2017 dan 2018. "Iya ini untuk periode 2017 dan 2018, seperti Garuda itu kan karena rugi," kata Fajar.

Sri Mulyani melanjutkan, penetapan dividen berasal dari laba bersih suatu perusahaan yang ditentukan dalam RUPS. Dividen bisa diberikan apabila perusahaan punya saldo laba yang positif atau tidak alami kerugian.

"Jadi kenapa perlu bayar dividen? Pertimbangannya apa untuk bayar dividen? Kebutuhan pendanaan perusahaan sendiri, dividen mempertimbangkan kemampuan perusahaan mendanai investasi dalam menjaga keberlangsungan usaha. Jangan sampai dividen melemahkan perusahaan sendiri," jelas dia.

Penyetoran dividen juga dibagi ke dalam tiga sektor, yakni payout rendah, sedang dan tinggi dengan rata-rata sebesar 0%-60%, yang ditentukan oleh 6 hal, yang pertama untuk 0% atau tidak bayar merupakan BUMN yang merugi atau memperoleh laba tapi masih ada akumulasi kerugian atau peroleh laba tanpa akumulasi rugi tetapi hadapi persoalan cashflow.

BUMN dengan payout ratio rendah, kata Sri Mulyani, atau di bawah 20% maka dia adalah BUMN yang bidang usahanya memberi jaminan kepada layanan sosial. Mereka gunakan profit atau surplus untuk dikembalikan lagi dalam memberi layanan sosial atau jaminan hari tua di mana benefit dibanding dividen lebih besar ke pelayanan masyarakat dan jaminan hari tua. Seperti Taspen, Asbari, dan Perum Perhutani.

Selanjutnya, BUMN bayar dividen yang moderat, adalah mereka yang bersifat komersial tapi dapat penugasan pemerintah, ketimbang uang masuk APBN, tapi dia lakukan berbagai kegiatan atau misi pembangunan.

Lalu, BUMN yang dividen payout rasio tinggi adalah yang sektoral dan kompetitif dan punya likuiditas yang bagus. Menurut Sri Mulyani, BUMN ini punya fungsi dan peran penting yang diminta pemerintah, misalkan dalam hal infrastruktur baik konektivitas, energi, ketahanan pangan, perbankan dan jasa keuangan.

"Seperti konektivitas jalan tol Trans Sumatera, ini adalah misi ekonomi, dan efisiensi infrastruktur Indonesia," jelas Sri Mulyani.

Lalu, kata Sri Mulyani, ada juga BUMN yang melakukan fungsi khusus seperti Pertamina yang melakukan BBM 1 Harga tentunya tidak untung sehingga pengaruhi pembayaran dividen. Begitu juga di sektor ketahanan pangan seperti Bulog, dan juga ketenagalistrikan seperti PLN, hingga penguatan UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Jadi perlu diinjeksi capitalnya karena mereka gunakan neracanya untuk kegiatan untuk aspek nasional. Tapi tetap neraca dan tata kelola BUMN tersebut harus bisa dijaga sehingga efisiensi dan kemampuan gunakan resources bisa ditegaskan dengan baik," tutup dia

Saat macet tak lagi hadir di Tol Jakarta-Cikampek-Bekasi

PT BESTPROFIT Macet tampaknya memang sudah mendarah daging di Jakarta. Saking parahnya, kadang jalur bebas hambatan seperti tol masih diterpa kemacetan. Tak terkecuali Tol Jakarta-Cikampek-Bekasi. Macet ini tampaknya tak lama lagi akan memudar. BESTPROFIT 

Saat ini sedang dibangun jaringan tol baru yang diprediksi akan rampung tahun depan. Berita ini tentu menggembirakan, terutama bagi penghuni Meikarta. Sebab, bisa leluasa pulang dan pergi ke pusat bisnis Jakarta, dalam kurun waktu tak lebih dari satu jam. BEST PROFIT

Begitu halnya jika ingin pergi ke Bandung melalui jalan Trans Jawa maupun menuju Bandara Internasional Kertajati. Kelak akan lebih lancar. Imbas bebas macet ini juga akan berdampak lancarnya jalur menuju Tanjung Priok maupun Pelabuhan Patimban di Subang. PT BESTPROFIT FUTURES

Ketersediaan infrastruktur dan beragam fasilitas umum tersebut dapat memberikan peran penting bagi kawasan di sekitarnya. Meikarta tak hanya sebagai pusat permukiman, melainkan juga ekonomi dan industri di Cikarang, Bekasi.

Meikarta akan semakin strategis jika Tol Becakayu (Bekasi-Cawang-Kampung Melayu) rampung. Termasuk jalan layang Jakarta-Cikampek. Rampungnya beragam sarana publik tersebut, membuat Lippo Group berinvestasi ratusan miliar rupiah untuk membangun Meikarta di Cikarang.

Apalagi Meikarta ini juga berada di tepi jalan Tol Jakarta-Cikampek. Keberadaannya tentu amat menguntungkan, karena bisa menghindarkan penghuni dari kemacetan.

Sementara bagi warga yang bekerja di Jakarta, masih bisa memanfaatkan LRT menuju pusat Kota Bekasi. Dengan banyaknya sarana transportasi yang mengelilingi, tampaknya tak perlu ragu lagi untuk berinvestasi di Meikarta.

Mengintip Keunikan Tari Topeng Ciamis Bernama Bebegig

Bebegig dalam bahasa Sunda (Jawa Barat) adalah orang-orangan sawah. Bebegig ini merupakan perlengkapan untuk mengusir burung-burung saat musim panen. PT BESTPROFIT

Namun, di Sukamantri, Kabupaten Ciamis, bebegig beralih jadi perlengkapan kesenian tari-tarian dari Ciamis yang menggunakan topeng kepala singa seperti Topeng Barong dari Jawa dan Bali.

Yang membedakannya, topeng ini mengenakan rambut gimbal dari susunan bunga hoè atau rotan yang disebut bubuay. Seluruh anggota badan juga dibalut dengan ijuk. Kemudian ada lagi kolotok yang diikat menggantung di pinggang bagian belakang. Ketika bebegig berjalan, kolotok akan mengeluarkan bunyi.

Bebegig berbeda dengan barong di Jawa dan Bali. Bebegig menggunakan rumbai-rumbai daun tanaman. Kemudian pada bagian belakang menggunakan lonceng sapi atau kerbau yang dinamakan kolotok tadi.

Topeng bebegig mempunyai berat kurang lebih 20 kilogram, di mainkan dengan cara dipikul seperti ondel-ondel. Topeng bebegig diilhami dari tokoh bujang ganong pada kesenian reog ponorogo yang dibawa pada perang Majapahit-Sunda di bawah kepimpinan Hayam Wuruk. BESTPROFIT

Topeng bebegig berukuran besar sedangkan topeng pada bujang ganong berukuran wajah manusia yang memudahkan penari untuk melakukan akrobatik.

Biasanya kesenian bebegig ini dipertunjukkan saat hari ulang tahun kemerdekaan RI. Dalam momen tersebut biasanya digelar pawai bebegig dengan peserta hingga ratusan orang. Arak-arakan tersebut biasa diikuti dari anak-anak, remaja, hingga para orangtua. BEST PROFIT

Memang, tradisi bebegig di desa tersebut telah mengakar sejak lama dan turun-temurun diwariskan kepada generasi muda. Bagi masyarakat di sana, ada kebanggaan tersendiri bila anak-anaknya ikut pawai bebegig.

Kegiatan yang rutin dilaksanakan tersebut salah satunya pada 2016 lalu. Sejarah baru terukir dengan penampilan terbanyak kolotok atau genta yang berkolaborasi dengan tarian tradisional dan bebegig Sukamantri. PT BESTPROFIT FUTURES

Penampilan 604 kolotok dengan 320 bebegig berikut penarinya dicatat sebagai rekor dengan jumlah terbanyak versi Original Rekor Indonesia (ORI), Selasa 20 Desember 2016.

Pencatatan rekor dilakukan sebagai salah satu rangkaian hari jadi Kecamatan Sukamantri ke-12. Bagi masyarakat Desa Sukamantri, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, bebegig diyakni sebagai lambang kemenangan juga pengusir hal-hal negatif dalam kehidupan.

Bebegig pun menjadi semacam simbol untuk mengusir segala keburukan di dalam kehidupan. Bebegig bisa mengandung makna mengusir sifat rakus bagi pemimpin; mengusir sifat dengki pada orang lain; juga siloka-siloka lainnya.

Pembuatan bebegig sendiri diilhami wajah Prabu Sampulur yang memusnahkan kejahatan dan meminta imbalan untuk menguasai Pulau Jawa. Kemenangannya dikenang dengan membuat topeng wajah Prabu Sampulur. Bebegig ini direpresentasikan sebagai penjaga lingkungan sekitar.

DPRD PPU ‘belajar’ pengelolaan pajak sarang burung wallet ke Kutim

PT BESTPROFIT Meski sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak sarang burung wallet, namun belum bias diterapkan di kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Agar Perda itu lenih efektif dan bagaimana cara pengelolaan pajaknya, wakil rakyat asal PPU itu bertandang ke Kutim untuk ‘belajar’ mengenai hal tersebut. BESTPROFIT

Rombongan DPRD PPU yang dipimpin Fadliansyah dari Partai Golkar itu, diterima Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra Mugeni di ruang Tempudau, kantor bupati, Kamis (24/8) kemarin. Mantan Kadis Sosial ini menyambut baik kedatangan legislator dari PPU yang ingin menjalin tali silaturahim tersebut, sekaligus bertukar pikiran menganai pengelolaan sarang burung  wallet. BEST PROFIT

“Wah ini suatu kehormatan dan kebanggan bagi kami, teman-teman DPRD dari PPU giat berkunjung (silaturahmi) ke Kutim. Semoga saja jalinan silaturahmi dapat terus berjalan dengan baik sebagai wujud sinergitas antara Pemkab Kutim dengan DPRD PPU,” kata Mugeni. PT BEST PROFIT
Kepada para tamunya, Mugeni usaha sarang burung wallet di Kutim ini terdiri dari dua teknik budidayanya yaitu dengan membuatkan rumah wallet dan asli potensi alam melalui gua sarang burung. Untuk lebih detail bagaimana pengelolaannya, Mugeni mempersilahkan anggota DPRD PPU langsung berkoordinasi dengan instansi terkait yang membidangi dan turut hadir juga di ruangan tersebut.

Sedangkan Fadilansyah mengatakan, di PPU saat ini tengah konsentrasi menata pengelolaan restribusi maupun pajak pada usaha sarang burung wallet. Dijelaskan, Perdanya sudah ada, rincian hitungan-hitungan pajaknya ada, tapi berani melakukan penarikan pajak dari para pengusaha sarang burung wallet, dikarenakan terbentur aturan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Fatah Hidayat dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim menjelaskan bahwa selama ini pajak sarang burung wallet ditarik berdasarkan falsafah “3 M”. “M pertama mencoba melakukan transaksi penarikan pajak, M kedua membayar pajak, M ketiga menerima pembayaran pajak,” kata Fatah.

Menurut Fatah Hidayat, 3 M dimaksud bersifat kepercayaan. Dengan memberikan kepercayaan penuh dalam merinci hasil panen, serta pajak sarang burung yang akan disetorkan. Jadi pengusaha sarang wallet sendirilah yang melakukan hitung-hitungan pajak dan hasil panennya.

“Bapenda juga membentuk forum pengusaha burung wallet, agar saling mengawasi meneropong hasil produksi masing-masing, dari wajib pajak. Kebetulan salah satu anggota forum ada yang vocal dan paham betul akan seluk beluk bisnis wallet dan selalu siap membantu pemerintah dalam memberikan informasi terkait pajaknya. Jadi kalau salah satu pengusaha membuat data abal-abal akan terdeteksi dan memberikan beban malu. Seumpama tidak jujur dalam pelaporannya,” tegas fatah Hidayat.

Sedangkan mengenai penarikan retribusi sarang burung wallet, tidak ada kaitannya dengan IMB. Hal ini juga pernah ditanyakan di berbagai daerah yang mengelola usaha serupa saat melakukan studi banding hal yang sama. “Pungutan retribusi pengelolaan usaha sarang burung wallet tak ada kaitan dengan IMB,” kata salah seorang perwakilan Bagian Ekonomi Setkab Kutim.

Setelah mendapat berbagai penjelasan, berikutnya rombongan Kunker DPRD PPU berencana langsung mencoba mengimplementasikan metode 3 M di wilayah kerjanya.

Bos BI optimis ekonomi global terus membaik

PT BESTPROFIT Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan saat ini perekonomian global berlangsung membaik sejak krisis ekonomi global yang terjadi pada periode 2008-2009. BESTPROFIT 

Perbaikan tersebut dapat dilihat dengan terus meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang ditunjukkan data IMF (International Monetary Fund). BEST PROFIT

"Berdasarkan outlook terakhir IMF, output global diproyeksikan tumbuh sebesar 3,5 persen pada 2017 dan 3,6 persen pada tahun 2018," ungkapnya di Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (24/8). PT BEST PROFIT

Pertumbuhan ini jelas jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2016, yakni sebesar 3,2 persen. Hal ini membuktikan adanya pemulihan ekonomi global yang lebih kuat.

Dia menilai, pemulihan ekonomi global ini merupakan sebuah usaha bersama semua pembuat kebijakan di dunia yang secara bertahap melakukan perbaikan untuk menghadapi krisis.

"Upaya global untuk menghadapi krisis dan restrukturisasi ekonomi di negara-negara besar telah secara bertahap mengukir pemulihan ekonomi global," pungkasnya.

Revisi PP, Jokowi perintahkan BUMN bangun ruas tol yang tak dilirik swasta

Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Dalam PP ini disebutkan, pengusahaan jalan tol oleh pemerintah terutama diperuntukkan untuk ruas jalan tol yang laik secara ekonomi, tetapi belum laik secara finansial. PT BESTPROFIT
BESTPROFIT Dikutip dari Setkab, Rabu (23/8), revisi aturan ini dengan pertimbangan dalam rangka percepatan perwujudan pengusahaan jalan tol. "Pelaksanaan pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi jalan tol oleh pemerintah yang selanjutnya pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha," bunyi Pasal 20 ayat (2) PP ini BEST PROFIT

Dalam hal pendanaan pemerintah untuk pengusahaan jalan tol terbatas, pemerintah dapat menugaskan badan usaha milik negara untuk:  PT BEST PROFIT
a. Melaksanakan seluruh pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud atau b. Meneruskan pengusahaan jalan tol yang belum diselesaikan oleh Pemerintah, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.

Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud, tegas PP ini, merupakan badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud, dapat bekerja sama dengan badan usaha lain. Adapun penugasan kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Dalam revisi kali ini pemerintah menambahkan Pasal 22B, yang berbunyi: pendapatan tol selama masa konsesi dan/atau tambahan masa konsesi untuk suatu ruas jalan tol dapat digunakan untuk mendukung pendanaan Pemerintah bagi percepatan pembangunan jalan tol yang laik secara ekonomi tetapi belum laik secara finansial.

Pemerintah juga merevisi Pasal 51 PP No. 15 Tahun 2005 sehingga menjadi berbunyi:
1. Selain ditetapkan menjadi jalan umum tanpa tol, jalan tol yang telah selesai masa konsesinya dapat tetap difungsikan sebagai jalan tol oleh Menteri atas rekomendasi BPJT dalam hal:
a. Mempertimbangkan keuangan negara untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
b. Untuk peningkatan kapasitas dan pengembangan jalan tol yang bersangkutan; dan/atau
c. Mendukung pengusahaan jalan tol lainnya yang layak secara ekonomi, tetapi belum laik secara finansial yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara.

"Besaran tarif untuk jalan tol sebagaimana dimaksud didasarkan pada kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan, peningkatan kapasitas yang ada, serta pengembangan jalan tol yang bersangkutan," bunyi Pasal 51 ayat (2) PP ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada 16 Agustus 2017, oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017.